Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) digelar pada Jumat (21/8/2026), menandai dimulainya pemanfaatan aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa proyek ini dirancang untuk menghadirkan hunian terjangkau yang terintegrasi langsung dengan moda transportasi publik.

“Groundbreaking di Manggarai hari Jumat. Saya sudah survei dua hari lalu,” kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan.

Spesifikasi dan Fasilitas Kawasan Proyek ini berdiri di atas tanah Hak Pakai PT KAI seluas 21.939 meter persegi yang terbagi dalam dua area, yakni Blok F (15.014 m²) dan Blok G (6.925 m²).

Lokasi pembangunan berada di zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dan berjarak sekitar 400 meter dari Stasiun Manggarai—dapat dijangkau dengan berjalan kaki dalam kurun waktu empat menit.

Rancangan kawasan ini mencakup:

• Kapasitas Hunian: Tiga menara utama yang merangkum total 1.232 unit apartemen/rusun.

• Area Komersial: 150 unit ruang retail (72 unit di Blok G dan 78 unit di Blok F) untuk mendukung kegiatan usaha mikro dan ekonomi lokal.

• Batas Tata Bangunan: Memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 55% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 11. Tinggi gedung dirancang mencapai 36 lantai dengan batas maksimum 151 meter agar sesuai dengan aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Tipe Unit dan Pembiayaan Pengembang menyediakan tiga opsi tipe hunian bagi masyarakat:

1. Tipe 28 (Studio): Luas 28 m² dilengkapi 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.

2. Tipe 36: Luas 36 m² dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.

3. Tipe 45: Luas 45 m² dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, serta ruang keluarga.

Masyarakat dapat mengakses hunian ini melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan penawaran suku bunga rendah sebesar 6 persen dan jangka waktu cicilan (tenor) hingga 40 tahun.

Pengerjaan konstruksi tahap awal dimulai dari Blok G pada Agustus 2026, sedangkan pembangunan Blok F dijadwalkan menyusul pada Oktober 2026. []

JAKARTA, Eranasional.com – Terungkap, aksi pencabulan terhadap anak-anak yang tinggal di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, terjadi sejak tahun 2016. Pelaku-pelakunya, lolos dari jeratan hukum pidana.

Ketua RW setempat, Nasrullah Dompas mengatakan, setidaknya ada puluhan anak yang mengalami pencabulan dari kurun waktu tujuh tahun terakhir. Dan, pelakunya sekitar 9 orang.

“Kalau berdasarkan catatan yang saya miliki, pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak-anak ada sembilan orang sejak tahun 2016,” kata Nasrullah saat ditemui di kawasan Marunda, Jumat (19/1/2023).

Pencabulan anak itu terjadi di beberapa tower rusun. Para korban terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki yang jumlahnya mencapai puluhan. Mereka menjadi sasaran empuk predator seksual yang juga menghuni rusun tersebut.

“Itu terjadi di beberapa tower rusun. Di sini kan total ada 11 tower,” tuturnya.

Kejadian terbaru, seorang balita berinisial AN (3), menjadi korban pencabulan pada Kamis (12/1/2023). Korban mengeluhkan sakit di area kemaluannya kepada ibunya.

Ibu korban pun langsung melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polres Metro Jakarta Utara. Namun, hingga kini, pelaku yang sudah teridentifikasi itu masih belum ditangkap dan bebas berkeliaran di rusun.

Adapun dari 8 kasus pencabulan yang terjadi sebelumnya, hanya dua pelaku yang akhirnya dipidana. Sementara, pelaku lainnya hanya diusir dari unit rusun.

“Pelakunya itu ada yang kakek-kakek warga sini juga, tukang batu, terakhir pelakunya warga RT 08,” ungkap dia.

Lebih Memilih Penyelesaian Secara Damai

Meski marak terjadi kasus pencabulan terhadap anak di Rusun Marunda, namun para keluarga korban tidak melaporkan ke polisi. Alasannya, kata Nasrullah, tidak mau repot berurusan dengan persoalan hukum. Mereka lebih memilih menyelesaikan persoalan itu secara damai.

Untuk kasus yang terakhir, Nasrullah mengaku mendorong orang tua korban untuk melakukan pelaporan. Awalnya, orang tua korban berat karena enggak mau repot.

“Dengan segala macam cara kami lakukan, akhirnya orang tua korban mau melaporkan ke polisi,” jelas dia.

Nasrullah mengklaim dirinya pernah meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih memperhatikan keamanan di rusun. Dia menyebut, saat itu menyampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan.

“Ini ada ribuan anak, persoalan mereka adalah tanggung jawab pemerintah. Ini kan Rusunawa tanggung jawab Pemprov DKI. Kami sudah sering angkat persoalan ini sampai di Musrembang,” tuturnya.

Meski demikian, kata Nasrullah, tak ada aksi yang dilakukan pemerintah terkait banyaknya kasus pelecehan seksual di Rusun Marsunda.

Meski begitu, dia masih berharap agar anak-anak yang tinggal di wilayahnya bisa bermain dengan aman tanpa dibayang-bayangi ancaman kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan pun.