Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) digelar pada Jumat (21/8/2026), menandai dimulainya pemanfaatan aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa proyek ini dirancang untuk menghadirkan hunian terjangkau yang terintegrasi langsung dengan moda transportasi publik.

“Groundbreaking di Manggarai hari Jumat. Saya sudah survei dua hari lalu,” kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan.

Spesifikasi dan Fasilitas Kawasan Proyek ini berdiri di atas tanah Hak Pakai PT KAI seluas 21.939 meter persegi yang terbagi dalam dua area, yakni Blok F (15.014 m²) dan Blok G (6.925 m²).

Lokasi pembangunan berada di zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dan berjarak sekitar 400 meter dari Stasiun Manggarai—dapat dijangkau dengan berjalan kaki dalam kurun waktu empat menit.

Rancangan kawasan ini mencakup:

• Kapasitas Hunian: Tiga menara utama yang merangkum total 1.232 unit apartemen/rusun.

• Area Komersial: 150 unit ruang retail (72 unit di Blok G dan 78 unit di Blok F) untuk mendukung kegiatan usaha mikro dan ekonomi lokal.

• Batas Tata Bangunan: Memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 55% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 11. Tinggi gedung dirancang mencapai 36 lantai dengan batas maksimum 151 meter agar sesuai dengan aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Tipe Unit dan Pembiayaan Pengembang menyediakan tiga opsi tipe hunian bagi masyarakat:

1. Tipe 28 (Studio): Luas 28 m² dilengkapi 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.

2. Tipe 36: Luas 36 m² dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.

3. Tipe 45: Luas 45 m² dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, serta ruang keluarga.

Masyarakat dapat mengakses hunian ini melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan penawaran suku bunga rendah sebesar 6 persen dan jangka waktu cicilan (tenor) hingga 40 tahun.

Pengerjaan konstruksi tahap awal dimulai dari Blok G pada Agustus 2026, sedangkan pembangunan Blok F dijadwalkan menyusul pada Oktober 2026. []

Program desalinasi air ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam penerapan teknologi desalinasi air asin menjadi air tawar untuk membantu masyarakat khususnya di wilayah pesisir Jawa Tengah sekaligus menyelesaikan permasalahan penurunan tanah.

Salah satu lokasi yang menjadi pilot project adalah Kota Pekalongan tepatnya di Rusunawa Slamaran, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang diresmikan pada Selasa (25/3/2025).

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyalurkan bantuan 250 paket sembako bagi penghuni rusunawa dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Ahmad Luthfi menuturkan bahwa, program desalinasi ini terlaksana berkat kerjasama dengan UNDIP dan BUMD berupa penyaringan air payau menjadi air bersih yang siap diminum.

Menurutnya, program ini telah dilakukan di beberapa daerah di Jawa Tengah khususnya di wilayah pantai Pekalongan, Demak, Jepara, dan Rembang. Ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah pantai untuk mendapatkan air bersih.

“Kemudian, yang kedua kita bisa mengeliminasi atau mengurangi tentang penggunaan air tanah, dimana di wilayah Jawa Tengah ini khususnya wilayah Semarang, dan pantura ini mengalami penurunan yang lebih tinggi setiap tahunnya hampir 10 sentimeter,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menyiapkan Pergub dan Perda yang mengatur tentang penggunaan air tanah.

Di samping itu, juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan air PAM, yang menggandeng Undip untuk menjadi partner dari BUMD untuk pembentukan unit desalinasi khususnya di daerah pesisir pantai.

“Untuk unit Desalinasi ini bagi penghuni perumahan Rusunawa per harinya bisa mencapai 70 galon air minum dan disediakan gratis. Bahkan, bisa juga disalurkan bagi warga masyarakat di sekitar Rusunawa Slamaran,” tuturnya.

Gubernur Ahmad Luthfi menyebutkan,  selama unit ini bisa mencukupi, maka tinggal nanti disiapkan pengaturan atau mekanismenya.

“Soalnya, proses desalinasi ini bisa untuk 200 ribu liter atau lebih dari 70 galon per harinya. Maka, Undip ini harus kita gandeng bagaimana kita mempunyai hubungan akademisi kerjasama dengan beberapa akademik diantaranya adalah berupa program unit desalinasi itu sendiri,” tegasnya.

Fasilitasi Unit Desalinasi Air oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.dan UNDIP ini disambut baik oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid. Pria yang akrab disapa Mas Aaf ini berharap, fasilitasi ini bisa bermanfaat untuk warga dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

“Mudah-mudahan kapasitasnya bisa ditingkatkan tergantung uji cobanya seperti apa. Pasalnya, Kota Pekalongan juga akan didampingi UNDIP dalam melakukan uji coba operasional unit desalinasi air ini,

“Mengingat, di daerah-daerah pesisir rata-rata airnya sudah payau karena dampak banjir dan rob. Dari air payau ini bisa dinetralkan menjadi air tawar,” harapnya. (em-aha)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan para penghuni rusunawa tidak dibebankan biaya sewa pada periode Januari hingga Juni 2024.

Afan menjelaskan, relaksasi ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta.

“Dalam rapat kerja, Pemprov DKI dan Komisi D telah sepakat memutuskan penghuni rusunawa masih bisa mendapat relaksasi pembayaran sewa hingga Juni 2024,” kata Afan Adriansyah dalam keterangannya, Sabtu, 23 Desember 2023.

Afan menyebutkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mendukung penuh relaksasi penerapan tarif sewa rusunawa meski status pandemi COVID-19 dicabut.

Nantinya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta akan bersama-sama membuat dasar aturan terkait penundaan penerapan tarif sewa rusunawa tersebut.

Kata Afan, keputusan ini merupakan bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

Sebagai informasi, penetapan tarif sewa rusunawa mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Di masa pandemi COVID-19, penerapan Pergub No. 55/2018 tidak dilakukan. Dan, begitu status pandemi COVID-19 di Indonesia dicabut, rencananya akan diterapkan kembali.

Menurut Afan, tarif sewa rusunawa akan kembali diterapkan karena melihat perkembangan ekonomi di Jakarta yang positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2023, perekonomian di Jakarta tumbuh 4,93 persen pada triwulan ketiga 2023.

Kata Afan, kondisi perekonomian Jakarta pasca pandemi COVID-19 sudah semakin membaik.

Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta meyakini kembali diterapkannya tarif sewa rusun adalah langkah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. (*)

JEPARA – Bupati Jepara Dian Kristiandi memastikan jika Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ada di Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan siap ditempati. Dian Kristiandi menyebut jika rusunawa ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) warga Jepara.

“Ini diperuntukkan bagi warga kita yang berpenghasilan rendah. Ini menjadi salah satu bukti negara hadir menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warganya meskipun dengan sewa. Akan tetapi, saya kira sangat terjangkau biaya sewanya,’’ kata Dian Kristiandi, Selasa (14/9/2021).

Hanya saja, Dian Kristiandi meminat kepada pengelola untuk menambah penghijauan agar tidak terlalu panas. Selain itu juga sarana olahraga yang perlu ditambah di sekitar rusunawa.

“Jika nanti sudah ditempati harus sama-sama dirawat dan menjaga gotong royong diantara penghuni,’’ jelas Andi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jepara Hartaya mengungkapkan jika rusunawa itu merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Pembangunan rusunawa ini anggarannya bersumber dari APBN sebesar Rp 16,9 miliar.

“Sembari masa pemeliharan rampung, Disperkim tengah membuka pendaftaran. Syarat menjadi penghuni di Rusunawa Pulodarat adalah penduduk Jepara, telah berkeluarga dengan penghasilan maksimalnya Rp 2,5 juta, dan yang utama pendaftar belum memiliki rumah,” jelas Hartaya.

Spesisifikasi Rusunawa Pulodarat terdiri dari tiga lantai. Berdiri di atas lahan seluas 7.400 meter persegi. Terdapat 44 unit hunian tipe 36. Ada dua kamar tidur, satu kamar mandi. Adapula dapur dan ruang tamunya. Selain itu, para penghuni juga disediakan fasilitas meubel lengkap, mulai dari tempat tidur hingga almari.