Hal ini terungkap dalam saat Dono dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dono merupakan Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) periode 2011-2014. Dia ditahan KPK atas kasus kasus korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara.

Mulanya, Jaksa mengkonfirmasi keterangan Dono yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait penyetoran uang pungli tersebut.

“Kalau BAP nomor 15, mohon izin Yang Mulia, bahwa saudara menerangkan rincian uang bulanan yang Saudara setor, melalui istri saudara. Istri saudara namanya siapa?” tanya jaksa.

“Novira,” jawab Dono.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan Hengky merupakan pegawai pindahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Saudara Hengky sekarang bekerja di Sekretariat Dewan (Dewan) DPRD DKI Jakarta. Dia pegawai pindahan dari Kemenkumham. Dia bekerja sejak November 2022,” kata Augustinus, Senin, 26 Februari 2024.

Sejak bertugas, Hengky tidak memiliki permasalahan atau terkena sanksi disiplin kepegawaian.

Sedangkan untuk kasus dugaan pungli di Rutan KPK yang menyeret nama Hengki, diketahui terjadi pada 2018, tegas Augustinus, itu di luar kewenangan Setwan DKI Jakarta.

“Kejadian pungli itu tahun 2018 di Rutan KPK, bukan menjadi tanggung jawab kami. Kami sepenuhnya menyerahkan proses hukum saudara Hengky kepada aparat penegak hukum atau Dewan Pengawas KPK,” ujarnya.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan dalang pungli Rutan KPK bernama Hengky. Dia pegawai negeri yang dipekerjakan Kemenkumham untuk bertugas di KPK.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Hengky membuat praktik pungli di Rutan KPK menjadi terstruktur. Saat itu, dia merupakan Koordinayor Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK.

“Dia membuat pungli ini terstruktur dengan baik,” kata Tumpak, Kamis, 15 Februari 2024.

Hengky juga merupakan orang yang pertama kali menunjuk “lurah” di lingkungan Rutan KPK.

Hal itu dikemukakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sisanya, tahanan yang tak melakukan pungli itu bagian dari tahanan yang tidak mampu.

“Hampir semuanya tahanan yang ditahan di Rutan KPK pernah memberikan uang,” ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho di gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis 15 Februari 2024.

Albertina menambahkan biaanya yang ditahan di Rutan KPK kalau tidak memberi imbalan ke petugas Rutan berarti dia Pegawai biasa, bukan Pegawai Negeri.

“Apakah ada yang tidak memberikan? Ada, karena ketidakmampuannya. Contohnya tidak semua tahanan korupsi itu mampu, misalnya hanya berprofesi sebagai ajudan, belum pegawai negeri, dan sebagainya,” beber Albertina.

“Tapi sebagian besar, kita katakan hampir 90 persen memberikan pungli,” tambahnya.

Hal itu terbukti dengan adanya sebanyak 78 orang pegawai dari 90 orang yang dijatuhi sanksi etik berat usai melakukan pemungutan liar (Pungli) di rutan KPK.

Ketua Dewan Pengawasan (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan bahwa sidang etik untuk 90 orang pegawai itu dibagi menjadi enam kluster atau berkas.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. Namun, Syamsuddin menjelaskan, Dewas KPK hanya akan fokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai KPK.

“Dewas ini melakukan penegakan etik. Untuk pidananya, Pihak yang berwenang akan melakukannya,” pungkas Syamsuddin. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Lukas Enembe, Gubernur Papua nonaktif yang jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar sering buang air kecil di celana dan tempat tidur selama mendekam di Rutan KPK. Hal itu diungkapkan pengacaranya, Petrus Bala Pattyona.

Petrus mengaku dirinya menerima surat dari 20 penghuni Rutan KPK yang mengeluhkan kondisi Lukas Enembe yang sering buang air kecil di celana dan tempat tidur.

“Dalam surat yang ditandatangani John Irfan, tahanan Rutan KPK dan 19 tahanan lainnya, menuliskan bahwa Bapak Lukas Enembe selama enam bulan di rutan selalu kencing di celana dan di tempat tidur,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2023).

Tak hanya itu, lanjut Petrus, Lukas tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar (BAB).

“Juga sering kencing di celana di kursi di ruang bersama, meludah ke lantai atau di tempat-tempat lain di mana dia berada, dan tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar, tidurnya di atas Kasur yang bau pesing karena Kasur itu tidak diganti,” ujarnya.

Dalam surat itu tertulis, para tahanan tidak sanggup lagi dengan perilaku Lukas. Petugas Rutan KPK pun tidak melakukan perawatan khusus terhadap Lukas Enembe.

“Para tahanan dengan kesibukan dan beban pikirannya yang masing-masing sudah tidak mungkin menyelesaikan hal-hal di atas,” ucap Petrus menirukan keluhan para tahanan KPK.