Eranasional.com – Rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) bersama pemerintah sepakat melakukan pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang dalam rapat paripurna siang hari ini, Selasa (18/2/2022). Raker diselenggarakan pansus dan pemerintah pada Selasa dini hari, dari pukul 00.20 WIB hingga 03.15 WIB.

“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai peraturan DPR untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, apakah bisa kita setujui?” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat tersebut.

“Setuju,” jawab para peserta rapat dan Doli pun langsung mengetuk palu tanda kesepakatan.

Sebelum pengambilan kesepakatan tingkat pertama, raker telah mendengarkan laporan panitia kerja RUU IKN yang disampaikan Ketua Panja Saan Mustopa, pandangan mini masing-masing fraksi dan DPD serta pemerintah.

Ahmad Doli menyampaikan terima kasih kepada perwakilan pemerintah dan anggota Pansus RUU IKN termasuk DPD yang sudah bekerja siang malam sehingga menyelesaikan pembahasan RUU IKN. Dia memastikan RUU IKN dibahas dengan konsentrasi tinggi. Pasalnya dilakukan dalam waktu singkat dengan tetap mengikuti prosedur pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam peraturan pembentukkan undang-undang dan tata tertib (tatib) DPR.

Dalam raker ini pemerintah diwakili tiga menteri yang mengikuti rapat hingga selesai, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Yasonna Hamonangan Laoly.

JAKARTA – Pemindahan ibu kota negara telah diputuskan dalam draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Rancangan tersebut berisi beberapa keputusan diantaranya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).

RUU IKN telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI yang dilampiri bersamaan surat presiden (supres). RUU IKN memuat 34 pasal. Apa saja informasi penting yang dimuat di dalamnya? Berikut penjelasannya dikutip dari detikcom.

1. Pindah Ibu Kota Baru Semester I-2024

Berdasarkan RUU IKN, pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan pada semester I-2024.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN […] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 ayat 2 RUU IKN, Jumat, 15 Oktober 2021.

2. Lembaga Negara dan Asing Diboyong

Pemerintah akan memindahkan lembaga negara hingga internasional ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah akan memindahkan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional secara bertahap.

“Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN […] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN […],” bunyi Pasal 21 ayat 1.

Pemerintah pusat, dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 3 dapat menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN.

3. Detail Lokasi Ibu Kota Baru

Berdasarkan draf RUU IKN, IKN di Kaltim meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 hektar. Di Pasal 6 dijelaskan batas-batas wilayah ibu kota baru.

“Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan,” bunyi Pasal 6 ayat 1 huruf a.