JAKARTA, Eranasional.com – DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Pengesahan itu dilakukan di Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun 2022-2023, Selasa (11/7/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didamping Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel. Hadir juga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah menteri.

Awalnya pimpinan Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat satu terkait RUU Kesehatan. Dalam laporannya, Melkiades menyebut tujuh fraksi menyatakan setuju dengan RUU tersebut dengan Fraksi Nasdem memberikan catatan, sedangkan dua fraksi lainnya yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak.

Setelah itu, Puan Maharani mempersilakan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menyampaikan pendapatnya.

Puan kemudian menanyakan persetujuan terhadap pengesahan RUU Kesehatan kepada anggota DPR yang hadir. Dan mayoritas menyatakan setuju.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada peserta sidang. “Setuju,” dijawab peserta sidang.

Sementara itu, di depan Gedung DPR, Senayan, massa tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi mengancam akan mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI.

JAKARTA, Eranasional.com – Massa tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi mengancam akan mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI hari ini, Selasa (11/7).

Adapun beberapa organisasi profesi yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PNSI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Ketua DPP PPNI Arif Fadilah mengatakan pihaknya sudah menggelar rakernas pada tanggal 9-11 Juni lalu di Ambon. Hasilnya, menyepakati salah satu opsi jika RUU Kesehatan disahkan maka akan melakukan mogok massal.

“Kami akan mogok massal secara nasional,” kata Arif di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Namun, lanjut Arif, keputusan akhir dari rencana mogok kerja secara nasional harus melalui konsolidasi antarorganisasi profesi yang ikut bersuara. Dia menyatakan akan berkoordinasi dengan empat organisasi lainnya.

“Mogok nasional ini dilakukan secara kolektif dengan empat organisasi profesi lainnya. Sampai hari ini kita terus melakukan konsolidasi supaya bisa terlaksana,” ujar Arif.

Kata Arif, jika akhirnya harus mogok kerja nasional, pihaknya tetap memperhatikan posisi vital di rumah sakit. Aksi ini dilaukkan hanya untuk bagian-bagian tertentu saja.

“Kami sudah menyepakati akan melakukan mogok kerja, kecuali di tempat-tempat yang critical seperti ICU, Gawat Darurat, ruang bedah, pelayanan untuk anak-anak yang emergency tidak kita lakukan,” terangnya.

Para pengunjuk rasa di depan Gedung DPR ini mengenakan baju, kaos, atau kemeja berwarna putih yang bertuliskan ‘Stop RUU Kesehatan’.

Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Tolak Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan’. Spanduk lainnya berbunyi ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Ancaman Kriminalisasi Medis dan Tenaga Kesehatan’, juga beberapa karangan bunga.

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, apoteker, perawat hingga bidan, mengancam akan mogok kerja jika pembahasan omnibus law RUU Kesehatan dilanjutkan.

Mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan itu saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

“Kami minta hentikan, stop pembahasan RUU Kesehatan,” kata Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk RUU Kesehatan, Beni Satria.

Dia memastikan seluruh tenaga kesehatan akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat jika pemerintah tidak menggubris tuntutan mereka.

“Akan kita buktikan nanti pada pemerintah jika tidak menggubris aksi kita ini,” tegasnya.

Menurut Beni, pembahasan RUU Kesehatan terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Kata dia, isinya tidak mengakomidir kepentingan tenaga kesehatan.

“Pembahasan RUU ini adalah yang tercepat dan terkilat dari seluruh Undang-Undang, dan draf-nya sengaja disembunyikan,” ujar Beni.

“Kalau teman-teman ingat, RUU ini dideklarasikan pemerintah bulan Februari, sekarang bulan Juni 2023. Kenapa ingin dipaksakan di bulan Juli. Ada apa ini,” sambungnya.

Dilanjutkan Beni, dengan dicabutnya 9 UU, dan kemudian merevisi 13 UU, termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan, memunculkan pertanyaan.

Dia menegaskan, tidak ada hal penting dari pembahasan RUU Kesehatan. Apalagi, organisasi tenaga kesehatan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Kita akan mencari informasi apakah pemerintah tetap bisu, tulis dan buta untuk aksi kita hari ini. Aksi hari ini untuk membuktikan bahwa kita serius, dan jangan memancing kita untuk membuat suatu tindakan yang sebenarnya tidak kita inginkan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin (6/2) pekan depan di sejumlah kota. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Gedung DPR RI, Senayan, yang melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek.

Selain di Jakarta, aksi juga akan digelar secara serentak di berbagai kota industri, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industr lainnya.

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Jumat (3/2/2023).

Said Iqbal menyebutkan, ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.

Aksi unjuk rasa ini juga disebut akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang tengah bergulir di parlemen.

Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS, antara lain berkurangnya perwakilan buruh menjadi satu di Dewan Pengawas. “Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi,” ujar Said.