Penetapan panja dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 8 Juli 2025.

Pembentukan panja ini diawali dengan penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy OS Hiariej, sebagai perwakilan pemerintah.

DIM tersebut diterima langsung oleh Habiburokhman yang kemudian memastikan proses pembahasan RUU KUHAP segera berjalan.

“Komisi III DPR RI segera membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setelah terbitnya surat presiden. Pelaksanaan pembahasan RUU tentang KUHAP didasarkan atas terbitnya Surpres,” kata Habiburokhman di hadapan para anggota.

Habiburokhman kemudian membacakan susunan nama panja sekaligus meminta persetujuan forum.

Ia sendiri akan memimpin panja ini, dengan Wakil Ketua dijabat Dede Indra Permana, diikuti sejumlah nama anggota seperti Sari Yuliati, Ahmad Sahroni, dan Rano Alfath.

“Langsung kita sahkan ya panja ini, daftar nama panitia kerja, komposisinya ya Ketua Habiburokhman, Wakil Ketua Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Ahmad Sahroni, Rano Alfath,” jelas Habiburokhman.

Ia juga merinci jatah kursi anggota panja untuk setiap fraksi. Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar masing-masing mendapat empat kursi, disusul Gerindra tiga kursi, NasDem dan PKB dua kursi, serta PKS, PAN masing-masing dua kursi. Fraksi Demokrat mendapat satu kursi.

“Nama-namanya para kapoksi serahkan ya, bisa sepakati?” tanya Habiburokhman.

“Sepakat,” jawab serempak anggota rapat yang hadir.[]

Hal ini disampaikan langsung Habiburokhman dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Selasa, 8 Juli 2025.

Menurutnya, keputusan untuk tidak memindahkan rapat ke hotel bertujuan menjaga transparansi.

Dengan rapat di DPR, publik dan wartawan bisa memantau proses pembahasan secara lebih terbuka.

“Yang jelas pembahasan RUU ini kita lakukan di sini semua. Nggak ada cerita kita di hotel atau di apa, ya kita di sini semua supaya bisa diikuti oleh masyarakat, karena perangkat live streaming-nya itu lebih maksimal di sini,” kata Habiburokhman.

Ia juga menambahkan, akses bagi jurnalis jauh lebih terbuka jika rapat digelar di DPR. “Dan kawan-kawan wartawan juga punya akses lebih luas kalau di sini daripada di hotel, di tempat lain,” tambahnya.

Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU KUHAP akan dilaksanakan secara maraton hingga masa sidang berakhir.

Rapat panitia kerja (panja) perdana dijadwalkan dimulai Rabu, 9 Juli 2025, dan akan terus berlanjut setiap hari kerja, bahkan bila perlu hingga larut malam.

“Lalu Rabu 9 Juli sampai dengan Rabu 23 Juli 2025, kita langsung yah rapat panitia kerja membahas DIM berapa hari. Pokoknya selama hari kerja ini, sampai habis masa sidang kita terus, kita marathon,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmen Komisi III untuk bekerja total. Bahkan, ia membuka opsi lembur di hari Jumat yang biasanya dijadwalkan untuk agenda fraksi.

“Bila perlu mungkin teman-teman nanti yang di panja, kalau bisa sih menurut saya hari Jumat juga kita lembur lah ya, kan harusnya hari fraksi, tapi kita maksimalkan di sini,” ujarnya.

Habiburokhman kemudian meminta persetujuan anggota terkait jadwal padat tersebut. Usulan rapat marathon pun disetujui tanpa penolakan.[]

PBH PERHAKHI menekankan, apabila ada kewenangan tersebut dimiliki oleh jaksa tentu akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan kepastian hukum.

“Asas Dominus Litis menempatkan jaksa sebagai pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan tentunya akan mengambil alih kewenangan kepolisian dalam mengungkap dan menghentikan suatu perkara, saya kira kewenangan jaksa cukup hanya sebagai peneliti berkas yg diajukan oleh penyidik kepolisian dan penuntutan,” kata Pitra dalam keterangan tertulis, Sabtu (08/02/2025).

Pitra khawatir apabila Rkuhap tersebut disahkan, kewenangan yang diberikan negara kepada kejaksaan akan menimbulkan standar ganda dalam penegakan hukum, dan tentunya akan melemahkan penyidik kepolisian dalam mengungkap suatu perkara.

“Untuk itu kewenangan jaksa sudah jelas dalam penuntutan pidana selaku pengacara negara dan kepolisian berwenang untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga apabila jaksa diberi wewenang untuk menghentikan suatu perkara yg dilimpahkan oleh kepolisian, tentunya akan menimbulkan dualisme kepentingan penegakan hukum yang menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, yang menjadi tugas utama dari pembaharuan KUHAP itu semestinya lebih mengutamakan kepastian hukum dengan mengedapankan penanganan perkara yg cepat, sederhana dan biaya ringan.

“Bukan menimbulkan multitafsir baru yang men trigger terjadi konflik kepentingan penegakan hukum antar institusi dan tumpang tindih kewenangan-kewenangan, Sehingga tidak jelas penegakan hukum ini arahnya kemana Karena keduanya berwenang menghentikan perkara pidana apabila Rkuhap tersebut disahkan,” ujarnya.

Disisi lain, kewenangan penuntutan yang dimiliki jaksa kewenangan pengendalian penyidikan juga dimilikinya hal tersebut tentu berpotensi terjadinya abuse of power dalam proses penegakan hukum dalam menciptakan kepastian hukum.