Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai angka 5 persen masih berada dalam batas yang ideal.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan kenaikan ambang batas dari 4 menjadi 5 persen dapat mendukung penyederhanaan sistem kepartaian sekaligus membuat kerja parlemen lebih efektif.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” ujar Komarudin di kompleks parlemen, Rabu (16/9).

Menurut dia, perubahan parliamentary threshold tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pembahasan RUU Pemilu, kata Komarudin, harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti pembahasan itu mengacu kepada MK,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Namun, dia melihat besaran ambang batas parlemen juga berkaitan dengan rencana penambahan jumlah kursi DPR.

Aria menyebut jumlah kursi DPR yang saat ini mencapai 580 berpotensi bertambah menjadi 600.

Jika jumlah kursi kembali meningkat, PDIP bahkan membuka kemungkinan memperjuangkan ambang batas hingga 6 persen.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa dalam pembahasan revisi UU Pemilu, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan, tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada perubahan terhadap sistem tersebut,” ujar Dasco dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).

Dasco menegaskan DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu.

“Mekanisme pemilihan presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) tidak termasuk dalam agenda pembahasan DPR dan pemerintah. Tidak ada pembahasan UU Pilkada, DPR fokus membahas Undang-Undang Pemilu,” ujar Dasco

Dasco menegaskan kembali komitmen DPR untuk fokus pada pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini menjadi salah satu prioritas legislasi nasional.

“Pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk dalam agenda legislatif yang akan dibahas dalam waktu dekat,” tambah Daco.

Hal ini sekaligus merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Belum Terdapat DIM

Prasetyo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat daftar inventaris masalah (DIM) yang secara resmi diajukan terkait RUU Pilkada, sehingga pembahasannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Prasetyo, setiap rencana perubahan undang-undang akan melalui mekanisme legislasi yang terukur, transparan, dan melibatkan pembahasan bersama DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memastikan bahwa setiap proses legislasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta kepastian hukum,” tambahnya