“Nggak bisa sembarangan. Demikian juga kalau Anda nanya ke Dirjen, maka Dirjen harus sesuai dengan sikap menteri, anggota dewan harus sesuai dengan sikap fraksi,” kata Farhan saat menemui organisasi jurnalis yang demo di depan gedung DPR, Senin (27/5/2024).

Farhan mengatakan DPR harus menyesuaikan sikap dengan seluruh fraksi DPR karena tidak bisa sepihak menghentikan RUU Penyiaran tersebut.

Mengenai progres pembahasan revisi UU Penyiaran, politisi Partai NasDem ini mengutarakan, prosesnya sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Nantinya Baleg yang akan memutuskan apakah pembahasan revisi UU Penyiaran akan dilanjutkan atau dihentikan.

“Jadi kalau ada yang menanyakan bagaimana progres RUU Penyiaran sekarang, prosesnya masih menunggu persetujuan Baleg DPR RI untuk lanjut dibahas atau disetop. Jadi nanti Baleg yang akan memutuskan,” tutur Farhan.

“Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini,” kata anggota Panja Nurul Arifin di Jakarta, Selasa (15/5/2024).

Lanjut dia, Komisi I DPR RI terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat terkait RUU Penyiaran, karena RUU masih akan diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

“RUU Penyiaran yang tengah dibahas di DPR, masih dalam proses, jadi belum final,” katanya menegaskan.

Dia menjelaskan beberapa pasal RUU Penyiaran yang mendapatkan kritik, seperti pada Pasal 8A ayat (1) huruf (q) dan Pasal 42, yang memberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Selain itu, Pasal 50B ayat (2) huruf (c) yang memuat larangan isi siaran dan konten siaran menayangkan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

“RUU yang beredar bukan produk yang final, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan norma dalam RUU Penyiaran,” katanya.

Menurut dia, terdapat beberapa pokok yang diatur pada RUU Penyiaran, seperti pengaturan penyiaran dengan teknologi digital dan penyelenggaraan platform digital penyiaran, perluasan wewenang KPI, hingga penegasan migrasi analog ke digital atau analog switch-off.

Kata dia, RUU Penyiaran ini adalah perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana sebetulnya sudah digulirkan sejak tahun 2012. Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kita memerlukan penguatan regulasi penyiaran digital, khususnya layanan Over The Top (OTT) dan User Generated Content (UGC).

“Jadi secara substansi kita memang membutuhkan revisi UU Penyiaran ini,” ujarnya.