Pembahasan RUU dilakukan bersamaan dengan RUU Hukum Acara Perdata karena dinilai memiliki keterkaitan subtansi. Pembahasan diharapkan berlangsung terbuka, termasuk dengan membuka sraf RUU kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawal prosesnya.

Anggota Komisi III DPR, Safaruddin mengatakan ia telah berkoordinasi dengan Badan Keahlian DPR (BKD) untuk menyiapkan naskah akademik.

“Jadi rencana undang-undang perampasan aset akan mulai dibahas pada masa sidang ini. Dan BKD juga sudah menyiapkan draft-nya, nanti naskah akademis segala macamnya, kata Safaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Politikus PDIP menyebut Komisi III DPR akan memulai rapat perdana pada Kamis (15/1) hari ini. Nantinya, rapat akan dimulai dengan mengundang pakar hingga sejarawan.

“Kita yang penting kan kita sudah mulai toh. Kalau sudah mulai kan berarti tentunya kan kita harus mendapatkan masukan-masukan,” kata dia.

“Besok jam 10.00 WIB. Besok dengan agenda progres RUU Perampasan Aset,” katanya.

Sistem Hukum di Indonesia 

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Eddy Hiariej ingin RUU Perampasan Aset mengatur soal perampasan atau pemulihan aset dilakukan tanpa harus melalui keputusan pengadilan.

Eddy menjelaskan, sistem hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur bahwa pemulihan aset hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah punishment-based asset forfeiture (CBAF).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset ke depan perlu diatur sebaliknya, bahwa pemulihan aset bisa dilakukan tanpa eksekusi pengadilan atau dikenal dengan istilah non-conviction based aset forfeiture (NCBAF).

“Ah, NCB [NCBAF] ini yang harus kita kelola karena dia bukan hukum acara pidana, juga bukan hukum acara perdata,” kata Eddy dalam rapat penyusunan Prolegnas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (18/9) lalu.

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra berpendapat RUU Perampasan Aset harusnya harus dibahas bersama RUU Kitab Hukum Acara Perdata.

Sebab, skema atau penggunaan istilah perampasan nantinya akan diubah menjadi pemulihan. Sehingga, setiap proses pemulihan aset, tidak perlu dilakukan dengan proses pidana.

“Tapi kalau yang dimaksud dengan perampasan aset tanpa perkara, maka itu harus masuk ke pemulihan aset. Nah itu tanpa perkara,” kata dia.

Tersebut disampaikan usai forum penyampaian aspirasi mahasiswa di gedung DPR Jakarta, Rabu (02/09/2025). Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa juga menyinggung soal tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Namun, dia menyebut RUU Perampasan Aset baru bisa dibahas setelah RKUHAP.

“Terakhir kami sampaikan tinggal menunggu KUHAP selesai, [selanjutnya] kita akan membahas RUU Perampasan Aset,” kata Dasco usai audiensi tersebut.

Menurut dia, hal itu dilakukan agar tidak ada aturan yang tumpang tindih. Sebab menurut dia, RUU Perampasan Aset masih berkaitan dengan sejumlah undang-undang lain, seperti UU Tipikor, UU TPPU, termasuk Perampasan Aset.

Saat ini, Dasco menyebut RKUHAP masih dalam tahap penjaringan aspirasi dari masyarakat di Komisi III DPR. Dia telah memberi batas waktu agar RUU tersebut segera diselesaikan.

“Nah, RKUHAP ini masih menerima partisipasi masyarakat, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan III bahwa sudah ada batas batas yang harus kita selesaikan,” katanya.

Dasco menargetkan RKUHAP bisa selesai pada akhir masa sidang kali ini pada pertengahan September mendatang. Sehingga, DPR dan pemerintah bisa memulai pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Mudah-mudah sebelum akhir masa sidang ini untuk KUHAP sudah dapat diselesaikan, sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan RUU Perampasan Aset,” tandasnya.

RUU Perampasan Aset mandek selama lebih dari satu dekade setelah naskah akademiknya pertama kali disusun pada tahun 2008.

Pada tahun 2023, RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat itu juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR, namun tak ada tindak lanjut.

RUU Perampasan Aset mengatur kewenangan terkait perampasan aset minimal senilai Rp100 juta. RUU tersebut juga bisa menyita aset penyelenggara negara yang dinilai tidak wajar tanpa harus melalui proses pidana.

“Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” demikian bunyi Pasal 6 Ayat 1 huruf a. []

Jokowi mengatakan itu saat berpidato di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.

Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset merupakan penguat pencegahan korupsi dari sisi regulasi.

“Mengenai penguatan regulasi, UU Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara,” kata Jokowi.

Dia pun berharap pemerintah dan DPR dapat segera membahas dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan.

Menurut dia, dengan adanya UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal maka seluruh transfer perbankan akan lebih transparan dan akuntabel.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Aset Negara (FORMAPAN) Indonesia Sahat F Aritonang mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mensahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU. Hal ini guna memudahkan jalan untuk mengembalikan uang negara yg di korupsi.

Sahat F Aritonang menyatakan sejak wacana RUU Perampasan Aset diangkat ke publik oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan penyampaian surat presiden (surpres) kepada DPR, sepertinya DPR terkesan acuh tak acuh (abu abu) menanggapinya, menyepelekan dan tidak menjadikan hal yang prioritas dilakukan.

“Ada apa dengan DPR ini ya,” tanya Sahat saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Senin (21/8/2023).

Sahat menegaskan, RUU ini harus segera dibahas dan disahkan untuk mempersempit ruang gerak dan mencegah virus korupsi menggerogoti “tubuh” keuangan negara. “Jika tidak bisa dikendalikan, kapan bisa “mapan” pundi-pundi kas negara untuk membiayai pembangunan masyarakat,” ujarnya.

“Bukan berarti saya beranggapan RUU yang lain tidak penting ya. Tapi RUU Perampasan Aset juga harus jadi prioritas kalau ingin kesejahteraan masyarakat baik dan praktek korupsi dapat dicegah dan ditiadakan,” sambungnya.

Dia pun menyinggung buronan KPK dalam kasus korupsi yang tak kunjung tuntas. Hal ini menjadi pukulan berat bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Buronan itu harus dikejar sampai dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, dan aset-asetnya yang diperkirakan masih ada segera disita dan atau dirampas untuk negara sebelum berpindah tangan dan atau digelapkan memakai tangan orang lain,” tegas Sahat.