“Cuma satu kesimpulannya, Komisi II DPR RI bersama dengan Menkumham RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum atau RPKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, Minggu (25/8/2024).

Dengan pengetukan palu persidangan yang dilakukan oleh Ketua Komisi II, DPR telah meresmikan PKPU No. 8 Tahun 2024 dan “Tidak ada kurang, tidak ada lebih” dari putusan MK No. 60 dan 70.

Sebelumnya, DPR pada Selasa, 21 Agustus 2024 telah mengakomodasi sebagian putusan MK nomor 60/puu-xxii/2024 yang menyatakan bahwa putusan perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 40 ayat 1 oleh MK tersebut hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk wilayah yang berlaku.

DPR juga memilih putusan MA daripada MK terkait ambang batas usia pencalonan Pilkada pada UU Nomor 10 Tahun 2016, yang awalnya mengatur batas usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan 25 tahun Calon Wakil Gubernur. Kemudian, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan “terhitung sejak penetapan pasangan calon” menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.

Tindakan tersebut menuai banyak tentangan dan demonstrasi besar-besaran diseluruh penjuru negara Indonesia, seperti yang dilakukan partai-partai, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta oknum-oknum lainnya di kantor DPR dan KPU pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 dan Jumat, 23 Agustus 2024.

“Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial X, Kamis (22/8/2024) sore.

“Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Judicial Review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” sambung dia.

Sebelumnya, Partai Buruh dan berbagai kelompok sipil melancarkan demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Badan Legislatif (Baleg) DPR menyepakati revisi UU Pilkada dalam rapat pada Selasa. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam.

Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Pengesahan RUU Pilkada mulanya digadang-gadang akan dilakukan hari ini. Namun, agenda itu dibatalkan karena tak memenuhi kuorum.

“Sesuai dengan tatib DPR bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapur itu harus memenuhi aturan dan tatib yang berlaku. Nah setelah diskors sampai 30 menit tadi, peserta rapat tidak memenuhi kuorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan,” kata Dasco usai rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).