“Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat. Namun, naskah itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Sebelumnya, pengesahan RUU TNI oleh DPR pada Kamis (20/3) lalu menuai kritik keras dari publik. Draf RUU itu dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu ialah pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI dan penambahan masa pensiun prajurit.

Gelombang demonstrasi penolakan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah. Represi aparat terhadap massa aksi juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah yang melakukan penolakan.

Kini penolakan atas UU TNI bergeser ke ranah hukum, hanya berselang beberapa hari usai disahkan, UU itu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Utut mengonfirmasi ia membahas Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) dengan Presiden dalam pertemuan tersebut.

“Iya membahas RUU TNI, tapi bukan hanya itu,” jawab Utut saat ditanyai wartawan apakah membahas RUU TNI dengan Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, dikutip dari KompasTV.

Ketika ditanyai tentang pembahasannya dengan Presiden, Utut enggan membeberkan lebih lanjut.

“Soalnya kita tadi janji nggak jumpa pers,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga membantah jika pertemuannya dengan Prabowo dilakukan untuk koordinasi dan melaporkan RUU TNI sebelum disahkan di Sidang Paripurna DPR besok.

“Enggak juga melaporkan ke Presiden sebelum disahkan. Ini beliau bercerita, bukannya menghindar ini, bukan, bukan,” bantahnya.

Bersama Mensesneg Prasetyo Hadi, Utut mengaku telah sepakat untuk memberikan pernyataan mengenai RUU TNI besok.

Setelah itu, Utut tidak memberikan komentar lebih jauh lagi dan berjalan menghindari wartawan.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I terkait revisi UU TNI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025). []

Dalam aksinya, massa aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘TOLAK RUU TNI: ANCAMAN DEMOKRASI’ dan membawa beberapa tuntutan di antaranya:

1. Tolak pembahasan RUU TNI, Pasal 3 dan pasal 47 ayat (2).
2. Mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera memeriksa oknum yang terlibat dalam Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
3. Copot Maruli Simanjuntak.

Selain itu, massa aksi juga membakar ban bekas di badan jalan dan menyandera truk tronton sebagai panggung orasi. Akibatnya, kemacetan tidak terhindarkan di sepanjang Jalan AP Pettarani dan Jalan Hertasning.

Mahasiswa menyoroti RUU TNI yang menuai kritik dari beberapa kalangan Publik. Konteksnya Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintah sudah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada parlemen pada 11 Maret 2025.

Olehnya itu, Respek sebagai Jenderal Lapangan, dalam orasinya menyatakan bahwa Secara substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah. Perluasan di jabatan sipil tidak tepat dan ini jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI.

Dirinya pun menilai proses pembahasan RUU TNI merupakan bentuk nyata ancaman bagi demokrasi.

“Ironinya, pembahasan RUU TNI patut dipandang sebagai warning demokratisasi, betapa tidak, pada Sabtu (15/3/2025) Pemerintah dan DPR mengadakan Pembahasan RUU TNI secara diam-diam, di hotel Fairmont Jakarta,”tegas Respek.

“Hal ini jelas melanggar regulasi bahkan demokrasi. Idealnya dalam sebuah perumusan kebijakan ataupun regulasi (Undang-Undang) mesti mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,” sambung Respek.

Di tempat yang sama Panglima Besar GAM (Banggulung) juga menyoroti persoalan statement Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak yang mengatakan “otak kampungan” bagi orang yang mengkritisi RUU TNI.

“Bagaimana mungkin kritik itu di tanggapi dengan statement Otak Kampungan. Padahal alasan kita untuk melakukan kritik dibangun dari pengetahuan, teori-teori, analisis konstruktif dan pengalaman masa lalu. Olehnya itu kami menganggap bahwa statemen KSAD menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia,” tegas Banggulung.

Panglima GAM juga menegaskan akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar ketika tuntutan hari ini tidak di indahkan. []

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR, Selasa, 4 Maret 2025, sejumlah pasal dalam rancangan aturan itu dinilai bermasalah dan bisa membawa kemunduran bagi profesionalisme militer.

Peneliti Imparsial, Al Araf, menegaskan bahwa setiap undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas dan progresif.

Namun, RUU TNI yang beredar justru dianggap berpotensi menghambat reformasi militer.

“Kita ingin memastikan aturan yang dibuat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sayangnya, rancangan yang ada sekarang justru memberi ruang bagi kemunduran dalam reformasi dan profesionalisme TNI,” ujarnya, Selasa 4 Maret 2025.

Salah satu sorotan utama adalah pasal yang memungkinkan prajurit aktif TNI menduduki jabatan sipil.

Araf menilai kebijakan ini berbahaya karena mengancam sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

“Banyak pegawai negeri yang berkarier bertahun-tahun, sekolah ke luar negeri, tapi akhirnya gagal menjadi direktur atau dirjen karena posisi mereka diisi oleh militer dan polisi aktif. Ini jelas tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Kritik juga datang dari Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani.

Ia menyoroti usulan penambahan usia pensiun TNI yang perlu dikaji ulang. Menurutnya, perlu ada analisis untung-rugi sebelum aturan ini diberlakukan.

“Politisi di usia 62 tahun bisa dibilang matang, tapi apakah tentara masih bisa memimpin dengan kondisi fisik yang sama? Ini harus diperhitungkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi membebani anggaran negara. Oleh karena itu, Ismail meminta agar keputusan ini tidak diambil secara gegabah.

Selain itu, Ismail menegaskan bahwa peran TNI harus tetap pada ranah kebijakan keamanan, bukan kebijakan publik.

Ia mencontohkan ketegangan yang pernah terjadi antara Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI di masa lalu akibat perbedaan visi dalam kebijakan pertahanan.

“Kita sudah punya sejarah bagaimana ketegangan itu terjadi. Jangan sampai peran TNI dalam kebijakan publik justru mengulang masalah yang sama,” kata Ismail.

Pembahasan RUU TNI masih berlangsung, namun kritik yang muncul mengindikasikan adanya kekhawatiran besar terhadap dampaknya bagi reformasi dan profesionalisme militer di Indonesia.[]