Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum memulai penggodokan regulasi tersebut. Ia menepis anggapan bahwa RUU tersebut sudah siap dibahas dalam waktu dekat.

“Masih sebatas wacana,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Meski belum masuk tahap konkret, Prasetyo menjelaskan bahwa wacana penyusunan RUU tersebut muncul dari kekhawatiran pemerintah terhadap maraknya penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, terutama di era digital.

Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan perlunya pengaturan terhadap platform dan sumber informasi agar lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan konten ke publik.

“Yang kita pikirkan adalah dampak dari berbagai platform informasi dan komunikasi, apalagi jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyinggung pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang dinilai rawan disalahgunakan untuk tujuan manipulatif atau merusak.

“Jangan sampai AI atau teknologi justru dipakai untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merusak,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah tidak anti terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan inovasi digital berkembang secara positif dan bertanggung jawab.

“Kita harus melek teknologi dan mengejar ketertinggalan, bukan menghindarinya,” tutur Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa semangat di balik wacana RUU tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau keterbukaan informasi.

“Bukan berarti kita tidak ingin keterbukaan. Justru yang ingin dijaga adalah iklim penyebaran informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah memang tengah menyiapkan draf RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

“Memang akan ada,” kata Yusril saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Namun, Yusril belum merinci substansi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Ia menyebut draf masih digodok di Kementerian Hukum. Naskah akademik terkait RUU itu sebelumnya sempat beredar luas di media sosial.

Wacana penyusunan RUU ini menuai kritik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI menilai rencana tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait jaminan kebebasan berekspresi.

Menurut YLBHI, RUU tersebut berisiko melanggar Pasal 28F dan Pasal 28E UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta menyatakan pikiran dan sikap.

“RUU ini berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi baru dan mengancam kebebasan berekspresi masyarakat sipil,” kata YLBHI dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

YLBHI juga menilai regulasi tersebut dapat digunakan untuk mengontrol arus informasi serta membatasi ruang gerak kelompok kritis terhadap pemerintah.

Pada agenda ini, DPR masih akan mengambil sejumlah keputusan strategis yang telah dibahas pada sisa masa jabatannya.

Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, sidang paripurna terakhir akan mengesahkan 79 rancangan undang-undang tentang kabupaten dan kota.

Mereka juga akan mengesahkan lima RUU tentang kerja sama pertahanan dengan negara asing.

Selain itu, paripurna terakhir akan menjadi kesempatan bagi sejumlah panitia khusus atau pansus melaporkan hasil temuan atau rekomendasinya. Hal ini termasuk Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji atau Pansus Haji.

Menurut dia, hal ini harus digenjot karena Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengamanatkan UU DKJ sudah sah sebelum 15 Februari lalu.

“Sehingga tidak menjadi polemik hukum nantinya karena adanya waktu gap yang mungkin bagi beberapa pihak agak terlambat,” kata Tito di Kompleks DPR, Rabu (13/3/2024).

“Kita harapkan bisa nanti diselesaikan di masa sidang ini dan mungkin di paripurna mendatang.”

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan RUU akan dilanjutkan mulai besok (14/3/2024) hingga 3 April mendatang. Dia berharap RUU dapat disahkan maksimal 4 April 2024; sebelum anggota DPR kembali memasuki masa reses.

“Tapi kan tergantung dinamika kesesuaian antara draft RUU DPR dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) yang diajukan pemerintah atau DIM yang diajukan DPD. Apakah ada kesesuaian dan bisa saling setuju satu dengan yang lain, itu akan mempercepat proses pembahasan,” kata Supratman.

RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada 5 Desember 2023 lalu. Sebanyak delapan fraksi setuju dengan catatan yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem. PKB, Demokrat, PAN hingga PPP. Namun PKS menolak RUU ini.

Adapun RUU DKJ dirancang karena ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam perkembangannya, DPR telah menerima surat presiden (Surpres) mengenai perwakilan pemerintah yang akan membahas RUU DKJ.

Supres tersebut juga telah dibacakan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2023-2024, pada 6 Februari 2024. Dalam Pasal 10 bab IV RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui Pilkada.

Secara spesifik, pemerintah meminta 490 DIM tak mengalami perubahan; 69 mengalami perubahan redaksi, 45 mengalami perubahan substansi, 21 adalah usulan baru, 107 diminta dihapus; dan 2 tak ada tanggapan.

Sedangkan DIM dari DPD berisi 680 tetap atau tak mengalami perubahan; 17 diminta dilakukan perubahan redaksi; 4 perubahan substansi; 8 diminta dihapus, dan 2 minta penjelasan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, draf RUU Perampasan Aset bakal segera dikirim ke DPR. Hal ini disampaikan Mahfud usai memimpin rapat bersama lembaga dan kementerian terkait RUU Perampasan Aset.

“Insyaallah dalam waktu tidak lama Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dikirim ke DPR,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Jumat (14/4/2023).

Dalam rapat kali ini, Mahfud bersama Menkumham, Yasonna H Laoly; Menkeu, Sri Mulyani; Jaksa Agung, ST Burhanuddin; Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; dan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana sudah membubuhi paraf di naskah yang memuat substansi RUU Perampasan Aset. Dengan demikian, katanya, kalaupun ada perbaikan, hanya masalah redaksional dan tidak berpengaruh secara substantif.

“Akan diadakan rapat konsinyering tingkat pejabat eselon I untuk merapikan catatan. Artinya memang ada catatan-catatan yang sifatnya teknis tetapi penting, misalnya typo, harus dibaca bersama lagi,” katanya.

Dengan demikian, Mahfud menekankan, konsolidasi materi mengenai RUU Perampasan Aset di internal pemerintah sudah selesai. Setelah kesalahan redaksional dibenahi, draf RUU Perampasan Aset itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengonsolidasikan materi-materi yang secara redaksional atau konsistensi narasi kalau masih ada nanti akan disisir lagi dalam tiga hari ke depan. Nanti begitu Presiden pulang dari luar negeri bisa langsung diajukan. tidak ada maslaah di tingkat internal pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset segera diselesaikan.

“RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR. Ini prosesnya sudah berjalan,” kata Jokowi di kawasan Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Jokowi berharap UU Perampasan Aset dapat memudahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya harapkan dengan UU Perampasan Aset itu akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas,” kata Jokowi. **

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap agar RUU (Rancangan Undang-undang) Perampasan Aset bisa segera disahkan oleh pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Komisi selalu mendukung upaya percepatan RUU Perampasan Aset.

“Jadi sebenarnya kami sudah lama kan, dua tahun lalu kami juga sudah mendorong hal itu,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Selain itu, Ali mengatakan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset juga didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan dukungan presiden tersebut disampaikan pada saat perayaan Hari Antikorupsi Sedunia dua tahun yang lalu.

“Ya, harapannya mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa kemudian masuk di program legislasi nasional prioritas,” kata dia.

Ali menyebut RUU Perampasan Aset tersebut bisa menjadi aset berharga dalam penindakan tindak pidana korupsi. Sebab, kata dia, RUU Perampasan Aset tersebut bisa menjadi penyokong agar memberikan efek jera.

Selain itu, Ali mengatakan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset juga didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan dukungan presiden tersebut disampaikan pada saat perayaan Hari Antikorupsi Sedunia dua tahun yang lalu.

“Kalau kita lihat dari rancangan serta materi undang-undang itu sangat bagus sekali sebagai supporting system penegakan hukum,” ujarnya.

Meski RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan, Ali mengatakan KPK tak kehabisan akal agar mengusahakan hukuman tambahan kepada koruptor agar menimbulkan efek jera.

Ia menyebut KPK selalu mengusahakan agar terdakwa korupsi dihukum membayar uang disamping juga mendapat hukuman kurungan badan.

“Ya sekarang KPK lakukan adalah melalui jalur putusan pengadilan melalui uang pengganti, melalui denda, melalui perampasan aset hasil tindak pidana yag dilakukan asset tracing KPK,” kata Ali.

Namun, Ali juga mengatakan KPK masih berharap agar RUU Perampasan Aset tersebut bisa segera disahkan. Sebab, kata dia, RUU Perampasan Aset tersebut bisa lebih meningkatkan efektivitas penjeraan bagi para pelaku korupsi.

“Ke depan kalau memang undang-undang itu disahkan, saya kira ini sangat mendukung uoaya pemberantasan korupsi sebagai efek jera melalui penindakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyerukan kepada jajarannya berserta anggota DPR agar segera mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset pada Selasa (7/2/2023).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam menanggapi merosotnya skor IPK Indonesia pada tahun 2022 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia. “Agar segera diundangkan,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta,

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan pada 2022 termasuk Indonesia.

Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat poin dari 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara. Padahal pada 2021  Indonesia berada di posisi 96.

JAKARTA – Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) mengatur sanksi pidana bagi para peminum atau orang yang mengonsumsi minuman beralkohol, berupa pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp50 juta. Sanksi pidana atau denda tersebut tertuang di Pasal 20 Bab VI tentang Ketentuan Pidana RUU Minol.

“Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit tiga bulan dan paling lama dua tahun atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp50 juta,” demikian bunyi draf beleid tersebut.

Pasal 7 Bab III mengenai larangan yang dimaksud di atas mengatur bahwa setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan.

Sanksi pidana dan denda bagi peminum bisa ditambah jika yang bersangkutan dinilai mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 21 angka (1) Bab VI tentang Ketentuan Pidana RUU Minol, sanksi pidana penjara bagi peminum minol yang mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain ditingkatkan menjadi maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Bahkan pada Pasal 21 angka (2) dinyatakan apabila peminum minol terbukti menghilangkan nyawa orang lain maka pidana akan ditambah sebesar sepertiga dari pidana pokok.

Selain kepada peminum, RUU Minol juga mengatur ancaman sanksi bagi orang yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minol.

Pasal 18 Bab VI Ketentuan Pidana RUU Minol menyatakan bahwa orang yang memproduksi minol bisa dipenjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

Sementara Pasal 19 Bab VI Ketentuan Pidana RUU Minol mengatur ketentuan bahwa orang yang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minol bisa dijerat pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

RUU Minol juga mengatur tiga klasifikasi minol berdasarkan kadar etanolnya, tepatnya pada Pasal 4 Bab II tentang Klasifikasi.

Rancangan aturan itu menyebut minuman alkohol golongan A ialah yang berkadar etanol 1 hingga 5 persen, minol golongan B berkadar etanol 5 sampai 20 persen, serta minol golongan C berkadar etanol 20 hingga 55 persen.

Meski begitu, larangan bagi masyarakat untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, serta mengonsumsi minol tidak berlaku untuk beberapa kepentingan.

Pasal 8 angka (2) Bab III tentang Larangan dituliskan pengecualian RUU Minol diberikan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan di tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merespons RUU Minol tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mewanti akan adanya potensi over-kriminalisasi yang mungkin terjadi andai draft aturan ini disahkan menjadi UU.

Atas dasar itu Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu menilai RUU Minol tersebut tak perlu dibahas DPR.

“Pendekatan pelarangan bagi minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif bagi peradilan pidana di Indonesia,” kata Erasmus dalam rilis ICJR, Rabu (11/11).

Setelah membaca draf RUU larangan minol yang tersedia di situs DPR, Erasmus menilai bakal beleid tersebut menggunakan pendekatan prohibitionist atau larangan buta.

Kendati begitu, salah satu pengusul RUU Minol dari fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut RUU Minol diklaim akan melindungi masyarakat dari dampak negatif serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minol.

“RUU bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minol,” kata Illiza kepada rekan media, Rabu (11/11). (HI)