Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan pihaknya kecewa terhadap putusan itu. Dia mengeklaim KPK telah mengantongi dua alat bukti dalam penetapan Sahbirin sebagai tersangka.

“KPK menyayangkan putusan praperadilan atas pemohon SHB [Sahbirin] selaku Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (12/11/2024).

“Di mana dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua alat bukti,” lanjut dia.

Penetapan tersangka tersebut, lanjutnya, telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Bahwa pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, salah satu tugasnya adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yang selanjutnya untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka,” jelasnya.

Tessa kemudian menyinggung soal kewenangan khusus yang dimiliki KPK dalam mendalami suatu kasus. Menurutnya, hakim mempertimbangkan kewenangan khusus yang dimiliki KPK tersebut.

“Perlu kita pahami juga bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah lex spesialis atau khusus, ya, sehingga sepatutnya hakim mempertimbangkan kewenangan lex spesialis yang dimiliki oleh KPK tersebut,” papar dia.

Meski tak sesuai harapan KPK, Tessa menekankan pihaknya tetap menghormati keputusan hakim yang mengadili praperadilan Sahbirin Noor.

“Namun demikian, KPK tetap menghormati putusan hakim praperadilan yang sudah ditetapkan dan KPK akan segera mempelajari risalah putusan tersebut untuk dipertimbangkan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil,” pungkasnya.

“Prediksi saya benar. Sahbirin menang praperadilan, dan status tersangkanya dinyatakan tidak sah,” kata Denny dikutip dari akun X @dennyindrayana, Selasa 12 November 2024.

“Prediksi saya yang keliru adalah menebak dia akan muncul setelah menang praperadilan. Ternyata munculnya sehari sebelum putusan,” sambungnya.

Hal ini ia sampaikan karena melihat proses yang dijalankan KPK memang cukup aneh dan mengabaikan beberapa prosedur.

Ditambah lagi, klaim KPK yang menyatakan Paman Birin (panggilan akrab Sahbirin Noor) hilang dan tidak diketahui keberadaannya juga menjadi barometer dirinya menebak hasil proses hukum tersebut.

“Kenapa Sahbirin perlu muncul sebelum putusan, supaya tidak terkena aturan Surat Edaran MA yang melarang buron mengajukan praperadilan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam konteks ini Denny pun memberikan apresiasi kepada Sahbirin Noor yang ternyata sangat cerdik dalam mencari celah hukum atas penetapan tersangka dari KPK itu.

Bahkan dalam proses hukum ini, KPK sampai tak bisa berkata apa pun.

“Paman cerdik, KPK sengaja memilih tak berkutik,” tandasnya.

Status tersangka yang sempat dikenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Sahbirin Noor pun batal.

Hakim PN Jakarta Selatan, Afrizal Hadi menyatakan bahwa pengadilan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin Noor karena menilai KPK belum memeriksa gubernur Kalsel itu sebelum menetapkannya sebagai tersangka.

Afrizal menilai penetapan Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai tersangka kasus suap tidak berdasarkan hukum dan sewenang-wenang.

Menurutnya, surat perintah penyidikan (sprindik) yang menetapkan status tersangka Sahbirin juga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

“Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Sahbirin Noor untuk sebagian,” kata Afrizal saat membacakan putusan sebagaimana dikutip Kompas.com, Selasa 12 November 2024.

Diketahui Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemprov Kalsel pada 6 Oktober lalu.

Sahbirin diduga terlibat kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Kalsel.

Usai OTT tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka kasus suap, yakni Sahbirin Noor, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta

Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean.

Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta bernama Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Sahbirin Noor sendiri sempat “menghilang” usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Namun, Gubernur Kalsel itu kembali muncul ke publik dengan memimpin apel pagi di kantor gubernur pada Senin 11 November 2024 atau sehari sebelum menang praperadilan. []

Sahbirin atau dikenal dengan Paman Birin, merupakan salah satu dari tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi.

Hilangnya Paman Birin itu terungkap lewat sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Dalam gugatan itu, Paman Birin merupakan pihak Pemohon. Sementara, KPK merupakan sebagai pihak Termohon.

“Sampai saat ini, Termohon [KPK] masih melakukan pencarian terhadap keberadaan Pemohon [Sahbirin]. Bahkan, termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri,” kata tim Biro Hukum KPK, Nia Siregar, di PN Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).