Menurut Sahroni, polemik yang terjadi saat ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu. Ia menilai bahwa perdebatan yang dipicu oleh potongan pernyataan atau pidato justru berpotensi memperkeruh suasana dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting.

Sahroni menyoroti bahwa akar persoalan bermula dari potongan ceramah yang disampaikan Jusuf Kalla di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Potongan tersebut kemudian beredar luas dan memicu berbagai interpretasi di masyarakat, termasuk di kalangan relawan yang mengatasnamakan dukungan terhadap Joko Widodo.

Dalam pandangannya, penyebaran potongan pidato tanpa konteks utuh sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Ia mengingatkan bahwa tokoh senior seperti Jusuf Kalla memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik nasional, sehingga pernyataan yang disampaikan seharusnya dipahami secara menyeluruh, bukan dipenggal dan ditafsirkan secara sepihak.

Lebih lanjut, Sahroni berharap agar pihak-pihak yang telah melaporkan Jusuf Kalla ke aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan kembali langkah tersebut. Ia menilai bahwa situasi sudah cukup jelas setelah adanya penjelasan langsung dari yang bersangkutan, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum yang berpotensi memperpanjang polemik.

Menurutnya, pendekatan dialog dan klarifikasi jauh lebih konstruktif dibandingkan langkah hukum dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang publik, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

]]> https://eranasional.com/100735/sahroni-prihatin-polemik-jusuf-kalla-dengan-relawan-jokowi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100435/sahroni-minta-penegakan-hukum-atas-aksi-intoleransi-di-teluknaga-tangerang https://eranasional.com/100435/sahroni-minta-penegakan-hukum-atas-aksi-intoleransi-di-teluknaga-tangerang#respond Mon, 06 Apr 2026 23:46:38 +0000 https://eranasional.com/100435/sahroni-minta-penegakan-hukum-atas-aksi-intoleransi-di-teluknaga-tangerang Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan keprihatinannya atas insiden penggerudukan rumah doa milik Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika yang berada di kawasan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Peristiwa tersebut terjadi usai pelaksanaan ibadah Jumat Agung pada Jumat, 3 April 2026, dan memicu perhatian luas karena dinilai mencederai nilai-nilai toleransi beragama di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang beredar, sekelompok massa mendatangi lokasi rumah doa tidak lama setelah ibadah selesai dilaksanakan. Kehadiran massa tersebut membuat para jemaat memilih untuk segera meninggalkan lokasi demi menghindari potensi konflik. Situasi yang sempat memanas itu kemudian diikuti dengan tindakan penyegelan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang, yang memasang tanda segel pada bangunan tersebut dengan alasan belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menanggapi kejadian tersebut, Sahroni menilai tindakan penggerudukan yang dilakukan secara beramai-ramai tidak dapat dibenarkan, terlebih menyasar kegiatan keagamaan yang berlangsung secara damai. Ia menyebut cara-cara intimidatif seperti itu justru memperlihatkan rendahnya komitmen terhadap nilai toleransi yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa di Indonesia.

Menurut Sahroni, Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman, baik dari sisi suku, budaya, maupun agama. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang berpotensi mengganggu kebebasan beribadah harus disikapi secara serius. Ia menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tekanan atau intimidasi terhadap kelompok lain.

]]> https://eranasional.com/100435/sahroni-minta-penegakan-hukum-atas-aksi-intoleransi-di-teluknaga-tangerang/feed 0 Aditya https://eranasional.com/72836/kasus-pencemaran-nama-baik-adam-deni-divonis-6-bulan-penjara https://eranasional.com/72836/kasus-pencemaran-nama-baik-adam-deni-divonis-6-bulan-penjara#respond Tue, 04 Jun 2024 13:02:20 +0000 https://eranasional.com/72836/kasus-pencemaran-nama-baik-adam-deni-divonis-6-bulan-penjara Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memvonis Adam Deni bersalah dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Atas Vonis Majelis Hakim itu, Adam Deni dihukum penjara selama enam bulan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Deni oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan,” kata hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Penuntut umum sejatinya meminta hakim memberikan vonis setahun penjara untuk Adam Deni.

Majelis menilai jaksa berhasil membuktikan tuduhan terhadap Adam sebagaimana dakwaan primer. Dalam perkara ini, pertimbangan memberatkan yakni adanya kerugian materiil kepada korban.

Lalu, majelis juga menilai Adam yang pernah dihukum pidana menjadi pertimbangan memberatkan dalam kasus ini. Sementara itu, pertimbangan meringankannya yakni bersikap sopan, telah mengaku, dan menyesal.

“Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di ruang persidangan,” ucap hakim.

Hal tersebut disampaikan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni usai dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Gedung KPK, Jumat 22 Maret 2024

“Tadi pagi sudah saya kasih tahu, ada Rp 40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk dikembalikan hari ini untuk segera dikembalikan ke virtual account,” jelas Sahroni.

Sahroni mengapresiasi terhadap kinerja KPK yang merespons cepat ketika dirinya tiba untuk memenuhi panggilan dalam perkara kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Saya ucapin apresiasi buat KPK, penerimaan yang cukup cepat, dari datang dua menit nunggu langsung ke atas,” ujar Sahroni.

“Ada beberapa pertanyaan mungkin temen-temen nanti bisa nanya ke penyidik langsung tapi so far terkait dengan TPPU-nya SYL, sudah itu doang. Tanya penyidik aja,”sambungnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebutkan uang Rp 40 juta dari Syahrul Yasin Limpo adalah sumbangan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat.

“Memang benar ada, Rp 40 juta ya, dua kali transfer ke fraksi NasDem itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur,” kata Sahroni di Gedung KPK, Jumat 22 Maret 2024 lalu.

Selain uang Rp 40 juta, Sahroni mengatakan, Partai NasDem juga sempat menerima uang sebesar Rp 800 juta sebagai sumbangan dari Syahrul Yasin Limpo.

Tapi kemudian uang tersebut tidak digunakan oleh Partai NasDem dan dikembalikan ke rekening penampung tiga bulan yang lalu.

“Uang Rp 800 juta itu sumbangan juga tapi enggak dipakai, kita kembalikan, sudah dikembalikan ke rekening penampung,” ucap dia.

“Tapi yang pertama Rp 800 juta sudah dipulangin, jadi ada dua, Rp 800 juta dengan Rp 40 juta. Yang Rp 800 juta sudah tiga bulan lalu kalau nggak salah, sudah dipulangin,”tegasnya. []

KPK hendak memeriksa bendahara umum Partai Nasdem itu sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

KPK sejatinya menjadwalkan pemanggilan Sahroni pada Jumat (8/3/2024). Hanya saja, Sahroni urung hadir agenda pemeriksaan KPK kali ini. Dia pun sudah mengirim surat kepada KPK untuk mengabarkan ketidakhadirannya.

“Kami berharap saksi ini bisa hadir karena tentu keterangannya sangat dibutuhkan oleh tim penyidik KPK,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (12/3/2024).

Ali Fikri meyakini Sahroni akan kooperatif dengan memenuhi panggilan tim penyidik KPK di waktu mendatang. Keterangan yang bersangkutan dinilai dapat membuat terang kasus TPPU SYL.

Diketahui, SYL tersandung dugaan pemerasan, gratifikasi, serta TPPU. Kasus pemerasan dan gratifikasi SYL sudah berada di tahap persidangan, sedangkan TPPU masih dalam penyidikan KPK.

SYL didakwa dengan pemerasan dan gratifikasi bersama-sama dengan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Ketiganya hadir dalam sidang pembacaan dakwaan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (28/2/2024).

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang, yaitu para pejabat eselon I pada Kementerian Pertanian beserta jajaran di bawahnya memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya,” kata jaksa KPK dalam persidangan.

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengusut dugaan aliran dana lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pasalnya, ada dugaan dana bantuan yang diserahkan masyarakat itu mengalir ke kelompok teroris di luar negeri.

“Saya mendukung PPATK dan BNPT untuk bekerjasama secara sinergis demi membongkar berbagai dugaan ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Juli 2022.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan dugaan tersebut harus ditindaklanjuti. Indonesia tidak boleh kecolongan terhadap pembiayaan kelompok teroris.

Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menentang penuh aksi terorisme. Jangan sampai, dana yang disumbangkan masyarakat digunakan untuk membiayai teroris.

“Jangan sampai ada Lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang,” ungkap dia.

Tak hanya dengan PPATK, Sahroni meminta BNPT berkoordinasi dengan Densus 88. Supaya, hasil penyelidikan lebih komperhensif.

“Harus ditanggapi dengan serius, untuk itu saya meminta kepada BNPT agar turut berkoordinasi juga dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pihaknya mengindikasi temuan transaksi ACT diduga berkaitan dengan terorisme. Sebagai tindak lanjut atas laporan ini, kepala BNPT Boy Rafli menegaskan bahwa pihaknya juga sudah turun tangan mendalami dan melakukan rangkaian penyelidikan.

Eranasional.com – Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan penangkapan dua hakim pengguna narkoba jenis sabu sangat memalukan kalangan institusi penegak hukum.

“Penangkapan ini sangat memalukan, memprihatinkan, dan membuat geram,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut dia, hakim adalah posisi yang sangat mulia, di mana orang banyak yang datang mencari keadilan. Namun faktanya, para hakim itu dengan tidak bertanggung jawab justru menggunakan barang haram.

“Ini sangat membuat miris,” ujarnya.

Sahroni meminta badan pengawas di Komisi Yudisial (KY) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah peredaran narkoba di kalangan hakim. Menurutnya, diperlukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terkait penemuan tersebut.

“Saya meminta Komisi Yudisial dengan menggandeng BNN untuk menggelar tes narkoba kepada hakim secara massal. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga dan memulihkan meruah hakim dan kepercayaan publik pada lembaga kehakiman,” katanya.

Sebelumnya, dua hakim Pengadilan Rangkasbitung berinisial DA (39) dan YR (39) ditangkap BNN Banten karena terlibat kasus narkoba jenis sabu. Saat penggeledahan, BNN menemukan alat isap sabu atau bong di dalam pengadilan.

Kepala BNN Banten Hendri Marpaung mengatakan setelah menangkap ASN pengadilan berinisial RASS (32) yang mengambil sabu 20,634 gram di kantor jasa pengiriman, maka Tim BNN Banten langsung mendatangi Pengadilan Rangkasbitung. Di sana tim menggeledah ruang kerja YR sebagai pemesan.

“Tim membawa YR dan kita lakukan penggeledahan di ruang kerjanya, penggeledahan disaksikan oleh atasannya. Ternyata dia menyimpan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengonsumsi metamfetamin ini,” jelas Hendri.

Petugas menemukan pipet, bong, dan korek api yang biasa digunakan tersangka. Saat dilakukan tes, mereka dinyatakan positif sabu.

Keduanya mengatakan sabu digunakan bersama hakim DA. BNN langsung memeriksa dan hasilnya positif narkoba.

Eranasional.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Bareskrim Polri untuk menyelidiki kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok aplikasi trading binary option, Binomo atas laporan yang dibuat oleh sejumlah korban.

Politikus Partai NasDem itu meminta Polri turut menggandeng para ahli dalam membantu menuntaskan kasus tersebut.

“Kalau memang sudah banyak yang dirugikan seperti ini tentu harus menjadi perhatian. Karenanya saya mendukung Bareskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena korbannya juga tidak sedikit,” kata Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (8/2).

“Lalu dalam prosesnya, saya juga minta agar polisi terus berkordinasi dengan institusi terkait seperti OJK, Bappepti, dan para ahli karena teknologi memang berkembang, tidak ada salahnya, namun ada kaidah-kaidah dari pihak otoritas, itu yang harus diikuti,” lanjut Sahroni.

Hal itu menanggapi pernyataan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Wisnhu Hermawan yang menyebut bahwa dalam penyelidikan ini, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa atau meminta keterangan sejumlah pihak yang mempromosikan termasuk pada influencer atau affiliatornya.

Selanjutnya, Sahroni juga mendorong agar polisi bersama ahli agar lebih banyak melakukan edukasi dan memberi penjelasan pada publik mengenai bahayanya investasi bodong. Menurutnya, satu isu yang terjadi pada satu industri keuangan akan terus berpengaruh pada hal lain.

“Proses penyelidikan dan penyidikan harus terus berjalan, dan di saat yang sama, saya juga mendorong polisi, para ahli dan otoritas terkait agar memberi perhatian khusus pada berbagai kasus ini. Masyarakat perlu terus diedukasi terkait investasi bodong dan kerugian yang disebabkannya, agar kita juga bisa terus berhati-hati,” demikian Sahroni.