Kedatangan Prabowo bersama rombongan tersebut diketahui dari unggahan Ketua DPP PDIP Said Abdullah melalui akun Instagram pribadinya.

Prabowo datang bersama Wakil Ketua DPR sekaligus elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, Megawati didampingi putrinya, Ketua DPR Puan Maharani, dan Said Abdullah yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPR.

Said mengatakan, kedatangan Prabowo dan rombongan untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Guruh Soekarnoputera, adik Megawati.

“Bapak Presiden dan rombongan bertujuan untuk takziah, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Mas Guruh Soekarnoputera,” kata Said.

Menurut Said, Prabowo belum sempat hadir langsung saat jenazah Guruh disemayamkan hingga dimakamkan. Hal itu, kata dia, dapat dimaklumi mengingat padatnya agenda Presiden.

“Dan kami sangat memaklumi kepadatan jadwal beliau. Apalagi, kepergian Mas Guruh sangat mendadak meninggalkan kita semua, kita semua berduka,” ujarnya.

Said menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Ia memastikan tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut.

“Pertemuan ini sangat personal, dan beliau berdua sama sekali tidak ada pembicaraan lainnya, apalagi bicara politik. Pertemuan ini sangat baik, menjaga silaturahmi satu sama lain,” kata Said.

Ia menambahkan, Prabowo dan Megawati hanya saling menyampaikan duka cita serta mendoakan almarhum Guruh Soekarnoputera. []

Menurut Said, kewenangan perizinan dan operasional usaha sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya.

“Perlu kami tegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR bekerja sesuai fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Urusan izin usaha dan operasional perusahaan merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Senin (23/02/2026).

Ia menjelaskan, wacana yang beredar kemungkinan muncul dari diskusi mengenai penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang tengah menjadi perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis desa. Dalam sejumlah rapat kerja dan forum resmi, terdapat aspirasi agar koperasi desa mendapatkan ruang tumbuh yang lebih besar di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif.

Namun demikian, Said menekankan bahwa diskursus tersebut tidak pernah menjadi keputusan formal DPR untuk membatasi atau bahkan menutup usaha ritel modern. Ia menyebut pembahasan yang berkembang sebatas upaya mencari formulasi kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa menimbulkan gejolak di sektor usaha.

Menurutnya, penguatan koperasi desa harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan nasional yang inklusif. Pemerintah selama ini terus mendorong pengembangan koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya posisi ekonomi kerakyatan dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.

]]> https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu/feed 0 Aditya https://eranasional.com/36632/sangat-mungkin-megawati-jadikan-puan-hanya-sebagai-caleg-bukan-capres https://eranasional.com/36632/sangat-mungkin-megawati-jadikan-puan-hanya-sebagai-caleg-bukan-capres#respond Thu, 09 Feb 2023 03:20:22 +0000 https://eranasional.com/36632/sangat-mungkin-megawati-jadikan-puan-hanya-sebagai-caleg-bukan-capres

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan bahwa nasib Puan Maharani akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, apakah menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Sebagai kader, kata Said, Puan akan menjalani tugas dari Megawati.

“Kalau kata Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) jadi caleg, ya jadi caleg, kalau kata diperintahkan jadi capres, ya capres, kan begitu aja. Karena kami-kami ini di partai tidak ada anak emas, anak perak, anak tembaga semua sama, kami semua petugas partai,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Said mengungkapkan PDIP saat ini sedang fokus mempersiapkan penjaringan kader untuk menjadi caleg di Pileg 2024. Penjaringan akan dilakukan secara bertahap dan berjenjang.

“Sekarang ini prosesnya di kami itu baru penjaringan di tingkat dua dan provinsi, nanti Insya Allah bulan Maret sampai April baru untuk DPR RI,” ungkap dia.

Sementara, penentuan capres yang akan diusung oleh PDIP, kata Said, menjadi hak prerogatif Megawati. Menurut dia, Megawati rencananya akan mengumumkan capres PDIP pada Juni 2023 mendatang.

“Kalau saya katakan Insya Allah takut terpeleset, takut salah, tapi kalau Pak Sekjen menyampaikan di bulan Juni, ya saya percaya Pak Sekjen sudah dapat arahan dari Ibu Ketum,” tutur Said.

Said juga menegasakan, PDIP tidak mengusung sendiri pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Meskipun, PDIP telah memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. “Kami pasti akan bergotong royong bersama-sama, enggak mungkin kami akan sendirian,” tandas Said.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa nama capres PDIP sudah ada di kantong Megawati. Pihaknya hanya menunggu momentum untuk mendeklarasikan nama capres tersebut. “Sudah di kantong Bu Mega,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Hasto juga membantah informasi soal PDI Perjuangan (PDIP) telah menjaring lima nama kadernya yang dipersiapkan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurut dia, informasi tersebut tidak benar. “Tidak benar itu kabar,” tegas Hasto

Hasto menuturkan, Pemilu 2024 ini banyak yang diurus, mulai desain masa depan dan menyiapkan visi misi capres. “Kami harus menyiapkan caleg yang betul-betul baik.

Kalau sistem proporsional tertutup kami mendorong kader partai yang berprestasi tapi juga dikenal dan kemudian memilih ketokohan terhadap akar rumput,” pungkas Hasto.