ERANASIONAL.COM- Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, mengomentari soal pengambilalihan saham mayoritas PT Freeport yang dianggap prestasi dan patut dibanggakan.

“Saat BUMN ngutang untuk beli saham freeport dari perusahaan AS, kalian anggap prestasi hebat,” ujar Said Didu dikutip Eranasional.com dari unggahan twitter @msaid_didu (21/12/2022).

“Saat engkau berikan berbagai tambang dengan gratis ke China, kalian anggap juga prestasi. Kalian waras?,” tambahnya.

Keputusan Pemerintah Indonesia mengambil alih saham mayoritas Freeport melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID) mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Pasalnya, saat ini PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memberikan kontribusi besar untuk negara.

Menurut Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID, Niko Chandra, sejak tahun 1992 atau semenjak kontrak karya kedua disepakati hingga 2021 lalu.

Kontribusi PTFI secara langsung terhadap Indonesia dilaporkan mencapai 23 miliar USD atau setara dengan Rp 330,18 triliun.

Kontribusi tersebut tak lepas dari kinerja yang baik dari PTFI. Dari laporan Freeport McMorran dalam rilis laporan keuangan kuartal II-2022 baru-baru ini, tambang Grasberg menjadi juara dalam hal penjualan tembaga.

Seperti diketahui, utang holding BUMN tambang MIND ID meroket hingga 378 persen pada kuartal III 2019 secara tahunan (year on year/yoy).

Data MIND ID menyebutkan utang perseroan mencapai Rp78,3 triliun. Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menuturkan kenaikan utang perseroan disebabkan penarikan utang untuk membiayai pembelian (divestasi) saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero), pemerintah akhirnya berhasil mengempit 51,23 persen saham Freeport Indonesia pada Desember 2018 lalu.

Seiring pembentukan holding BUMN tambang, Inalum pun meluncurkan identitas baru, yakni MIND ID. Hal ini berfungsi untuk membedakan fungsi Inalum sebagai holdin tambang dan Inalum sebagai pelaksana operasional.

JAKARTA, Eranasional.com- Nama artis papan atas Raffi Ahmad belakangan ini disebut terlibat dalam perhelatan temu relawan nasional Jokowi yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, pada Sabtu (26/11/2022).

Merespon hal itu, Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu melontarkan pernyataan menohok pada selebriti itu.

“EO (Event Organizer) program oligarki,” cetus Said Didu, dikutip dari cuitannya di Twitter, Selasa (29/11/2022).

Cek siapa komut (Komisaris Utama) perusahaan tersebut,” lanjutnya.

Diketahui, Anggota Steering Committee (SC) Nusantara Bersatu Silvester Matutina membeberkan bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam temu relawan nasional Jokowi.

Ia menyebut Raffi berperan sebagai EO dalam menyiapkan hiburan musik pada acara yang diklaim dihadiri 150 ribu orang itu.

Kegiatan itu menghadirkan beberapa selebriti seperti Farel Prayoga, Ruth Sahanaya, Inul Daratista, Nasida Ria, Godbless, Ndarboy Genk hingga Tipe-X. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu angkat suara wacana kenaikan harga rokok.

Hal itu disampaikan munculnya pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan, konsumsi rokok masyarakat miskin cenderung tinggi.

“Sekitar 80% perokok adalah orang miskin. Menaikkan cukai rokok, apakah orang miskin berhenti atau mengurangi merokok?” ungkap Said Didu melalui akun Twitternya, Jumat (4/11/2022).

Malah kata Didu, wacana kenaikan harga rokok berpotensi membuat utang rakyat semakin menumpuk.

“Justru yang terjadi kemungkinan besar adalah orang miskin akan makin miskin karena harus bayar cukai untuk negara demi bayar utang yang menumpuk,” bebernya.

Diketahui sebelumnya, Sri Mulyani membandingkan konsumsi rokok dan makanan pokok yang mengandung protein.

Kata dia, masyarakat miskin lebih memilih membeli rokok daripada makanan seperti telur, ayam, tahu dan tempe. Padahal menurutnya, sumber protein tidak ada di rokok.

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menduga, perihal peringatan krisis ekonomi 2023 berkaitan dengan upaya penundaan pemilu dan pilpres 2024.

Apalagi, kata dia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut adanya potensi munculnya kembali isu penundaan pemilu jika krisis 2023 benar-benar berdampak ke Indonesia.

“Nah, setelah kompak menyatakan akan ada krisis sekarang BRIN sudah munculkan ide penundaan pemilu,” ucapnya dalam keterangannya, Selasa (1/11/2022).

Menurutnya, wacana ini menjadi salah satu jalan untuk memuluskan penundaan pemilu.

“Siasat jalan zig-zag perpanjangan masa jabatan,” tandas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini.

Sebelumnya, Sri Mulyani memperingatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam mengalami krisis di tahun 2023.

“Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrem dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di 2023,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers APBN KiTa secara virtual, Senin (26/9/2022) lalu.

TANGERANG, Eranasional.com- Resesi ekonomi yang mengancam Indonesia disebut akan berdampak kepada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengaku telah berdialog dengan buruh di Tangerang, Banten.

Dia memprediksi PHK besar-besaran akan terjadi hingga Maret 2023 mendatang terutama industri tujuan ekspor.

“Sejak sore ngobrol-ngobrol dengan buruh di Tangerang, saat ini sampai Maret 2023 akan terjadi PHK besar-besaran, terutama industri tujuan ekspor,” ucapnya dalam keterangannya, Minggu malam, (23/10/2022).

Hal ini kata pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini, tidak terlepas dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

“Buruh betul-betul tidak bisa menuntut apapun saat di PHK karena UU Ciptakerja membolehkan sistem tenaga kontrak.

Penderitaan rakyat makin meluas,” tandasnya.

Hal ini kemudian terpaksa membuat perusahaan mengambil kebijakan termasuk mengurangi jam kerja.

JAKARTA, Eranasional.com- Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara puncak HUT ke 56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, pada Sabtu (17/9) kemarin malam.

Merespon hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut hal yang sama.

“Itulah faktanya,” kata Said Didu melalui akun sosial medianya, dikutip Senin, (19/9/2022).

Dia mengatakan, perlunya Indonesia diselamatkan dari cengkeraman para cukong yang saat ini tengah berkuasa.

“Prof @mohmahfudmd yth, mari kita selamatkan negeri ini dari cengkraman para cukong kekuasaa. Semoga Prof. berkenan. Jika perlu poskonya di Old Trafford pun saya bersedia mendukung,” jelasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya KPK sempat membeberkan data bahwa di atas 80 persen pilkada dibiayai oleh sponsor.

Hal ini tidak terlepas dari mahar politik yang dibayar oleh para sponsor. Akibatnya ketika terpilih, posisi jabatan sudah terjerat dan tergadai-gadai.

JAKARTA, Eranasional.com- Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), said didu mengingatkan Puan Maharani bahwa Kenaikan Harga BBM terkait dengan subsidi yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah.

Dikutip dari cuitan di twitternya, @msaid_didu. Pria kelahiran Pinrang itu menyangkal pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang mengatakan, Kenaikan Harga BBM yang memutuskan Eksekutif, bukan Legislatif.

“Ibu Ketua @DPR_RI yth, sekedar mengingatkan bhw Kenaikan Harga BBM itu terkait dg subsidi. Dana subsidi itu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Jadi bukan hanya ditentukan oleh eksekutif. Janganlah wakil rakyat membohongi rakyat,” ujar said didu, Minggu (21/8/2022).

Seperti yang diketahui. Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan belum ada usulan dari pemerintah terkait Kenaikan Harga BBM. Dan, kata dia kenaikan BBM adalah keputusan pemerintah (Eksekutif).

“Kenaikan BBM itu yang memutuskan pemerintah. Eksekutif, bukannya legislatif. Kita tunggu saja, apakah kemudian nantinya pemerintah menyikapinya seperti apa,” katanya kepada wartawan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta (21/8/2022). (fjr)

Eranasional.com – Setelah dua kali mangkir, akhirnya Mantan Sekretaris BUMN Said Didu datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri, Sabtu 16 Mei 2020. Dia diperiksa buntut laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Said Didu sempat meminta pemeriksaan atas dirinya dilakukan di kediaman pribadinya. Tapi permintaan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya itu ditolak pihak Bareskrim Mabes Polri.

Hampir 12 jam Said Didu diperiksa dan dikorek keterangannya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Said Didu mengaku, dirinya mengklarifikasi ucapannya yang dinilai salah oleh pihak pelapor, yakni Luhut.

Menurut Said, ada persepsi berbeda yang ditangkap oleh pelapor atas ucapannya. Diketahui, Said dilaporkan seusai berkicau di media sosial dan menyebut Luhut hanya memikirkan uang dan uang.