Ia bahkan menyebut selama satu dekade pemerintahan Jokowi tidak ada kenaikan upah buruh yang signifikan.

Pernyataan itu disampaikan Said saat menjelaskan alasan kelompok buruh yang dipimpinnya konsisten memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sejak Pemilihan Presiden 2014.

“Kami meyakini jika negeri ini dipimpin Prabowo Subianto, sejumlah perjuangan buruh dapat direalisasikan. Dan kenyataannya memang demikian,” kata Said, Selasa (9/6/2026).

Menurut Said, selama periode sebelum pemerintahan Prabowo, kebijakan terkait pengupahan dinilai tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja.

“Sepuluh tahun sebelum pemerintahan Prabowo, tidak pernah ada kenaikan upah yang berarti, bahkan nol,” ujarnya.

Selain itu, Said juga menyinggung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada era Jokowi yang sempat mendapat penolakan luas dari kalangan buruh dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelantikan tersebut berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Said, tugas yang diembannya sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menginginkan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pekerja.

“Pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Orientasi itulah yang kemungkinan menjadi fokus tugas saya dalam membantu Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto,” ujar Said usai pelantikan.

Mantan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang akan menjadi fokus analisis dan rekomendasinya kepada Presiden.

Aspek pertama adalah kepastian kerja (job security). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta perlindungan yang memadai bagi para pekerja.

Kedua, kepastian pendapatan (income security). Said menilai sistem pengupahan yang layak menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Sementara aspek ketiga adalah jaminan sosial (social security) yang dinilai sebagai fondasi penting dalam sistem perlindungan tenaga kerja nasional.

“Ketiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait kesejahteraan buruh,” katanya.

Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa tiga aspek tersebut juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ia menekankan pentingnya memperkuat perlindungan bagi pekerja outsourcing, mewujudkan sistem pengupahan yang lebih adil, serta memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal sesuai standar International Labour Organization (ILO).

“Hal-hal inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, serta analisis kebijakan,” jelasnya.

Dengan posisi barunya di lingkungan Istana, Said Iqbal diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan kalangan pekerja dalam mendorong lahirnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh, tanpa mengesampingkan target pertumbuhan ekonomi nasional. []

Pelantikan tersebut mencakup pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara itu, pengangkatan Penasihat Khusus Presiden berlandaskan Keppres Nomor 58/P Tahun 2026.

Pejabat yang dilantik yakni Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo yang kemudian diikuti para pejabat yang dilantik.

Usai pengambilan sumpah, para pejabat menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk peningkatan gizi masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran serta penguatan kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. []

Informasi tersebut dibenarkan oleh Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea. Menurutnya, Said Iqbal dijadwalkan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

“Informasinya memang demikian,” ujar Andi Gani, Minggu (7/6/2026).

Apabila pelantikan tersebut terlaksana, maka seluruh pimpinan konfederasi buruh besar di Indonesia akan memiliki keterwakilan di lingkungan pemerintahan.

Sejumlah tokoh buruh yang saat ini telah menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun BUMN antara lain:

1. Muhammad Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI, yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih.
2. Ilhamsyah, Presiden Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), yang menjabat Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia.
3. Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang menjabat Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal.
4. Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI AGN, yang menjabat Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan.
5. Dedi Hardianto, yang menjabat Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.
6. Said Iqbal, yang dikabarkan akan mengemban tugas sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Menanggapi kabar tersebut, Andi Gani menilai keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan dapat memperkuat perjuangan pekerja.

Menurutnya, keberadaan perwakilan buruh di dalam maupun di luar pemerintahan tidak akan mengurangi komitmen untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja.

Ia menegaskan, sinergi antara gerakan buruh dan pemerintah dapat menjadi kekuatan baru dalam mengawal berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Prinsipnya penguatan perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh,” pungkasnya. []

Pada pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka.

Presiden juga mendengar kritik, dan masukan-masukan, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka.

Para tokoh tak luput menyoroti sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (melentur), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas, kata Andi Gani kepada wartawan.

Tekanan Aksi

kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga tekanan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pelajar, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Meski demikian, Said menekankan tekanan harus konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan izin DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, untuk aksi di nasional, rencananya akan dipusatkan di depan gedung DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

“Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daringnya, Rabu 20 Agustus 2025.

Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain: Serang – Banten, Bandung – Jawa Barat, Semarang – Jawa Tengah, Surabaya – Jawa Timur, Medan – Sumatera Utara.

Banda Aceh – Aceh, Batam – Kepulauan Riau, Bandar Lampung – Lampung, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Pontianak – Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar – Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Ia memastkan demonstrasinya akan berjalan dengan damai.

“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujarnya.

Tolak Upah Murah

Untuk tuntutan tolak upah murah, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5% pada tahun 2026.

Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%.

Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%.

Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang.

Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hapus Outsourcing

Sementara terkait dengan penghapusan sistem outsourcing, Iqbal menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun sudah jelas bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.

Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN. []

Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan bila konsepnya berupa bantuan sosial, dana yang diambil seharusnya dari APBN. Sedangkan, apabila bentuknya jaminan sosial, dananya bisa diambil dari iuran atau pajak.

“BP Tapera ini tidak Jelas, bancilah kalau kita bilang. Ini jaminan sosial atau bantuan sosial, kalau dia bantuan sosial harus ambil dari dana pemerintah,” tegas Said dalam tayangan Kontroversi yang dikutip Jumat (31/5/2024).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto. Menurut dia, pemerintah harus memperjelas Tapera ini sebagai jaminan sosial atau tabungan.

Menurut dia, jika sebagai tabungan, bentuk iurannya harus sukarela. Pemerintah tak boleh mematok iuran tabungan pekerja

“Tidak boleh tabungan wajib, karena sejak awal 2015 membahas peraturan ini, kita dari pengusaha sudah menolak. Tidak ada urgensinya dikeluarkan aturan Tapera ini,” ucap Dawoto.

“Kita itu diperlakukan seperti pengemis, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dikasih seenaknya, nanti dicabut, yang dikasih keluarganya RT, makan siang itu charity, Partai Buruh menolak. Emang kita pengemis,” ucap Said Iqbal di Hotel Candi Indah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Desember 2023.

Dia menganggap anggaran yang dikucurkan untuk menyukseskan program makan siang dan minum susu gratis tersebut cukup besar dan dikhawatirkan akan sia-sia.

“Enggak perlu kasih makan Rp480 triliun, itu berlebihan, itu ngawur kalau menurut Partai Buruh,” ujarnya.

Said Iqbal menjelaskan, Penolakan Partai Buruh memiliki dasar dan perhitungan jelas.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus diberi jaminan sosial yang tepat.

“Misal Rp500.000 dikali jumlah orang miskin menurut BPS 27,7 juta, katakanlah 30 juta orang, kalikan Rp500.000 sudah Rp15 triliun, dikalikan 12 bulan jadi Rp180 triliun, ambilkan dari cukai rokok yang jumlahnya Rp230 triliun,” paparnya.

Program tersebut adalah jaminan makanan yang diinisiasi oleh Partai Buruh yang juga menjamin pendidikan, air bersih, perumahan, pekerjaan dan kebutuhan pangan.

“Jaminan makanan masuk ke dalam program prioritas Partai Buruh,” terang Said.

Sedangkan, syarat penerima jaminan makanan adalah anak-anak yang mengikuti wajib belajar atau sekolah hingga jenjang tertinggi.

“Satu keluarga kami kasih ATM setiap bulan misal Rp500.000 seumur hidup, yang pegang ibu-ibu seperti di Meksiko,” sambung Said Iqbal. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Puluhan buruh mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan secara besar-besaran untuk menuntut kenaikan upah sebesar 15%.

“Buruh mendesak pemerintah untuk segera menetapkan putusan soal kenaikan upah. Yang biasanya, untuk UMP (Upah Minimum Provinsi) 60 hari sebelum 1 Januari 2024, tepatnya 1 November 2023 dan untuk UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) pada 15 November 2023,” kata Presiden Konfenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, melalui siaran persnya, Senin (11/9/2023).

Said Iqbal menjelaskan alasan mengapa buruh ngotot menuntut kenaikan upah pada 2024. Sebab, saat ini Indonesia adalah salah satu negara, yang sudah masuk sebagai Upper Middle Income Country.

“Alasan meminta kenaikkan upah sebesar 15% tentu sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, yakni Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country, dengan pendapatan per kapita minimal US$4.500 per tahun,” terangnya.

“Jadi kalau dirupiahkan menjadi Rp67,5 juta dengan kurs Rp15.000 per satu Dolar AS. Dengan begitu, jika dibagi menjadi 12 bulan, maka per bulannya menjadi Rp5,6 juta,” sambungnya.

Lanjut Said Iqbal, sedangkan rata-rata upah minimum nasional, baru di angka Rp3,7 juta. “Acuan kita adalah Jakarta, sehingga dari Rp4,9 juta ke Rp5,6 juta, hanya 15%,” tuturnya.

Ditambah lagi, Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga telah membahas terkait upah minimum. Di mana terdapat instrumen yang mengatur berdasarkan dua acuan, yaitu terkait makro ekonomi, inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan hidup layak (KHL).

“64 item KHL di Indonesia, didapatkan lah kenaikan rata-rata 12%-15%. Dengan kenaikan dari item KHL yang tertinggi adalah rumah, transportasi, dan biaya pendidikan,” terang Said.

Oleh karena itu, buruh akan melakukan aksi massa yang dari tanggal 21 September hingga 25 Januari 2024 mendatang. Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga kembali menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Apabila eskalasi terus meningkat dan tuntutan juga tidak didengar, maka mogok nasional jadi satu-satunya jalan perjuangan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya akan melakukan longmarch jalan kaki Bandung-Jakarta, 2-9 Agustus 2023. Longmarch diawali di Gedung Sate, Bandung, dan berakhir di depan Istana Negara.

Kata Said Iqbal, aksi jalan kaki Bandung-Jakarta ini akan diikuti ratusan orang. Di mana di setiap setiap kota industri yang dilalui akan disambut ribuan buruh yang keluar pabrik.

Adapun Lokasi penyambutan ribuan buruh adalah di alun-alun Cimahi, di sepanjang Kawasan industri Cirame Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), di sepanjang kawasan industri Leuwi Gajah Cimahi, di Kawasan Industri Purwakarta, di Kawasan Industri Karawang, di Kawasan Industri Bekasi, Kawasan Industri Pulogadung, dan terakhir akan disambut ribuan buruh di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selama longmarch akan disebarkan surat petisi buruh dan rakyat kelas pekerja yang berisikan 4 tuntutan,” kata Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis, Sabtu (29/7/2023).

Tuntutan pertama adalah cabut omnibus law UU Cipta Kerja. kedua, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Lalu, ketiga, cabut presidential threshold 20 persen menjadi nol persen. Dan, terakhir, cabut UU Kesehatan.

“Nantinya, surat petisi tersebut akan dikirimkan ke Presiden RI dan pimpinan DPR RI,” ujarnya.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi longmarch ini bertemakan, “Galang Lima Juta Petisi Buruh dan Rakyat Kelas Pekerja Demi Mewujudkan Negara Sejahtera”.

“Selain diikuti KSPI, longmarch juga diikuti oleh elemen Partai Buruh lainnya seperti ORI, KPBI, (K)SBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSP FARKES, FSP TSK, FPTHSI, PERCAYA, buruh migran, PRT, aliansi nelayan, miskin kota, ojol, dan organisasi kerakyatan lainnya,” ungkap Said Iqbal.

“Aksi longmarch ini akan didahului dengan aksi buruh 2 Agustus di depan Gedung MK bersamaan dengan gugatan judicial review omnibus law UU Cipta Kerja oleh Partai Buruh yang mewakili buruh dan kelas pekerja,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 sebesar 15 persen.

Said Iqbal mengatakan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Partai Buruh bersama KSPI meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI dan seluruh gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen,” kata Said Iqbal dalam siaran persnya secara tettulis, Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut Said Iqbal menuturkan, terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15 persen.

Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon, ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15 persen. Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024.

Said mengungkapkan, terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45 persen, ongkos transportasi 30 persen, dan pendidikan anak.

“Kedua, adalah makro ekonomi di mana menurutnya, kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam omnibus law disebutkan indeks tertentu,” lanjutnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (5/6) di depan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja.

Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi ini melibatkan ribuan buruh se-Jabodetabek yang melibatkan 4 konfederasi besar, 60 federasi, serikat petani, dan berbagai elemen kelas pekerja yang lain akan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

“Aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang kedua uji formil judicial review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Jadi isu utama yang akan kami usung adalah Cabut omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis kepada eranasional.com, Sabtu (3/6/2023).

Selain menyuarakan Cabut UU Cipta Kerja, dalam aksi 5 Juni para buruh juga akan menyuarakan tolak RUU Kesehatan.

“Terkait dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, beleid ini berpotensi menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan. Di mana RUU ini mengatur mengenai urun biaya. Jadi ada beberapa penyakit yang biayanya tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, yang tentunya akan memberatkan pasien. RUU Kesehatan hanya melindungi rumah sakit dan membuka ruang komersialisasi medis,” ujar Said Iqbal.

Di samping itu, lanjut Said Iqbal, hal lain yang dipersoalkan dari RUU Kesehatan adalah menempatkan BPJS di bawah kementerian. Padahal seharusnya, jaminan sosial langsung di bawah presiden. Karena dana BPJS adalah uang buruh dan rakyat, bukan dana APBN yang bisa dikelola kementerian.

Seruan ketiga yang diusung dalam aksi ini adalah Cabut Permenaker No 5 Tahun 2023 yang memperbolehkan pengusaha memotong upah hingga 25 persen. Di mana Permenaker ini sudah memakan korban, karena ada pengusaha yang memotong upah buruh sebesar 25%.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin (6/2) pekan depan di sejumlah kota. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Gedung DPR RI, Senayan, yang melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek.

Selain di Jakarta, aksi juga akan digelar secara serentak di berbagai kota industri, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industr lainnya.

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Jumat (3/2/2023).

Said Iqbal menyebutkan, ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.

Aksi unjuk rasa ini juga disebut akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang tengah bergulir di parlemen.

Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS, antara lain berkurangnya perwakilan buruh menjadi satu di Dewan Pengawas. “Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi,” ujar Said.

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, puluhan ribu buruh di 1.000 pabrik di 24 provinsi akan menggelar aksi pada 5 Agustus 2021.

Aksi tersebut dilakukan dengan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk bahwa mereka sudah menyerah menghadapi hantaman pandemi Covid-19.

Dikatakan Iqbal, selama ini kebijakan PPKM tidak efektif menekan kasus aktif Covid-19. Karena faktanya perusahaan manufaktur masih tetap mempekerjakan 100% buruhnya, sehingga banyak buruh yang terpapar Covid-19.

Padahal sudah berulangkali KSPI meminta adanya pengaturan jam kerja agar seluruh buruh tidak masuk dalam waktu yang bersamaan.

“Bentuk aksinya adalah menghentikan produksi, secara perwakilan akan ke luar dari pabrik tetapi tetap di lingkungan perusahaan. Tentu dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, hand sanitizer dan tidak ada kerumunan. Kami bisa jamin tidak ada kerumunan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7/2021).

Dikatakan Iqbal, pengibaran bendera putih akan dilakukan karena buruh menyerah dengan banyaknya para buruh yang meninggal akibat terpapar Covid-19.

Padahal serikat pekerja sudah berulang kali minta agar yang isolasi mandiri (isoman) diberikan vitamin dan obat-obatan gratis melalui jaringan BPJS kesehatan.

“Berulang-ulang teriak jangan ada PHK, berulang-ulang berteriak jangan dirumahkan dengan memotong gaji, bahkan berulang-ulang berteriak nasib pekerja-pekerja berupah harian akibat perubahan status hubungan kerja akibat Omnibus Law tetapi tidak didengar,” lanjut Iqbal.

Ada tiga tuntutan yang akan disampaikan para buruh dalam aksi tersebut. Pertama, selamatkan nyawa buruh dan rakyat, cegah penularan Covid-19, cegah ledakan PHK.

Kedua, batalkan Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai lebih merugikan kaum buruh. Ketiga, berlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2021.