Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa saat Rullyandi diminta meninggalkan ruang sidang dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Kamis (1/10) malam.

Rullyandi merupakan ahli yang diajukan pihak terkait, Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara.

Ia menilai tindakan yang dilakukan terhadap dirinya mengandung dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Menurut Rullyandi, laporan terhadap Saldi Isra telah diterima Sekretariat MKMK pada Jumat (2/10) sekitar pukul 14.50 WIB.

“Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan atau audi et alteram partem,” ujar Rullyandi di Gedung MK, Jakarta, Jumat (2/10).

Ia mempersoalkan keputusan Saldi yang meminta dirinya keluar dari ruang sidang setelah sebelumnya tidak diberi kesempatan menyampaikan keterangan secara lisan.

Rullyandi menyebut dirinya telah resmi diajukan sebagai ahli oleh pihak terkait. Namun, keterangannya hanya diterima secara tertulis.

“Saya adalah ahli yang sudah resmi diajukan di persidangan tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan secara lisan, hanya keterangan secara tertulis. Ini adalah tindakan yang diskriminasi saya yang diberikan kepada saya sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung kepada perkara yang sedang di uji,” katanya.

Mengawali sidang yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, Hakim MK, Saldi Isra menegaskan, gugatan hasil Pilkada 2024 diputuskan oleh majelis hakim dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan.

“Sidang ini sebetulnya pertarungan bukti, bukan pertarungan opini, bukan pertarungan asumsi. Jadi semuanya akan berbasis kepada bukti,” katanya, Rabu 8 Januari 2025.

Dia lantas mengimbau semua pihak, baik itu pihak pemohon, termohon yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Bawaslu serta pihak terkait lainnya untuk menyajikan bukti-bukti yang berkualitas dalam persidangan.

“Jadi semua pihak sajikan bukti dalam persidangan ini, bukti ini yang akan kami nilai,” imbaunya.

Dia menegaskan, bahwa pihaknya selaku majelis hakim konstitusi akan memutus perkara gugatan hasil kontestasi kepala daerah dengan seobjektif mungkin, sesuai dengan bukti-bukti yang telah tersaji di persidangan.

“Semakin banyak bukti akan semakin mudah bagi kami untuk memutus perkara ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sidang Perdana Gugatan Pilkada 2024 sedianya berlangsung hari ini, namun harus dijadwalkan ulang.

Juru Bicara MK, Enny Nurbaningsih menyampaikan, penjadwalan ulang ini dilakukan dengan menggeser sesi sidang dari yang seharusnya berlangsung pada Rabu pagi, pukul 08.00 WIB. Namun pergeseran itu masih pada hari yang sama.

Dia menjelaskan, alasan penjadwalan ulang sidang karena salah satu Anggota Panel Hakim, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman terjatuh di kediamannya pada Selasa 7 Januari 2025, yang membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit.

“Untuk Panel 3 pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi dari Pak Anwar Usman yang kemarin jatuh dan kemudian harus diopname, sehingga beliau sekarang posisinya masih di rumah sakit,” jelasnya kepada wartawan, Rabu 8 Januari 2025. []

JAKARTA, Eranasional.com – Pengangkatan Anwar Usman menjadi Ketua MK didasarkan pada Keputusan MK RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023. Sedangkan pengangkatan Saldi Isra didasarkan pada Keputusan MK RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” demikian penggalan sumpah yang dibacakan oleh Anwar Usman dan Saldi Isra.

Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara yang dilakukan di hadapan sembilan hakim konstitusi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan tamu undangan lainnya kemudian memberikan ucapan selamat kepada Anwar Usman dan Saldi Isra.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinato Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.