Acara ini menjadi ruang berbagi gagasan untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan lingkungan, mulai dari sampah hingga limbah di Kota Batik.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengapresiasi keterlibatan aktif anak muda yang tergabung dalam aksi Kobar dalam diskusi tersebut.

“Kita berbagi informasi secara terbuka tanpa kesan menggurui terkait kondisi lingkungan dan penanganan sampah saat ini,” ujar Wali Kota.

Beliau berharap forum ini terus berlanjut dengan tema berbeda agar generasi muda memahami realita lapangan dan proses solusi yang sedang berjalan.

Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menambahkan bahwa hampir 90 persen TPA di Indonesia kini telah habis masa teknis pengoperasiannya.

“Persoalan sampah adalah isu nasional. Solusi utamanya adalah edukasi warga untuk memilah sampah dari rumah,” jelas Joko.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Pekalongan tengah mengejar pembangunan pembangkit listrik berbasis energi sampah yang modern dan berkelanjutan.

Proyek ini merupakan kolaborasi lintas daerah yang melibatkan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

Saat ini, prosesnya masih dalam tahap administrasi, termasuk pengajuan dukungan kepada Gubernur dan kementerian terkait sebelum tahap lelang.

Joko menegaskan teknologi ini berbeda dengan TPA konvensional karena dirancang tanpa menimbulkan bau maupun asap yang mengganggu warga.

“Kami harap ke depan tidak ada lagi sampah liar. Semua sampah bisa terangkut dan dikelola menjadi energi,” pungkasnya. (em-aha)

“Saya akan membentuk satuan tugas khusus untuk berjaga di pantai. Begitu sampah datang, langsung bisa dibersihkan, tidak perlu menunggu lama,” kata Koster dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin (2/1/2026).

Arahan Presiden Prabowo disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti kondisi Bali, khususnya kawasan pantai, yang dinilai kotor akibat sampah. Ia mengingatkan bahwa persoalan kebersihan lingkungan berpengaruh langsung terhadap citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Koster menjelaskan bahwa sampah yang kerap menumpuk di pantai Bali bukan sepenuhnya berasal dari aktivitas masyarakat lokal. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan sampah kiriman yang datang hampir setiap tahun saat musim hujan, terutama pada periode Desember hingga awal Februari.

“Setiap musim hujan, begitu arus laut besar, sampah kiriman dari luar daerah datang sangat cepat. Ini kejadian rutin setiap tahun,” ujar Koster.

Ia menyebutkan, selama ini petugas kebersihan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam untuk melakukan mobilisasi dan pembersihan setelah sampah tiba di garis pantai. Waktu tersebut dinilai terlalu lama jika dibandingkan dengan dampak visual dan kenyamanan yang langsung dirasakan wisatawan.

Karena itu, pembentukan satgas kebersihan pantai dinilai sebagai solusi yang lebih responsif. Dengan sistem siaga, pembersihan dapat dilakukan segera tanpa harus menunggu prosedur reguler.

]]> https://daerah.eranasional.com/97492/pantai-bali-jadi-sorotan-prabowo-gubernur-bali-siapkan-satgas-dan-armada-khusus-sampah/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/94002/menteri-lh-setujui-perpanjangan-operasional-tpa-degayu https://daerah.eranasional.com/94002/menteri-lh-setujui-perpanjangan-operasional-tpa-degayu#respond Wed, 29 Oct 2025 00:23:24 +0000 https://daerah.eranasional.com/94002/menteri-lh-setujui-perpanjangan-operasional-tpa-degayu Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI akhirnya menyetujui permohonan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan untuk memperpanjang masa operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu.

Dengan disetujuinya perpanjangan selama enam bulan ke depan, hingga pertengahan tahun 2026, Pemkot memastikan akan “gaspol” menyelesaikan permasalahan persampahan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, menyampaikan kabar tersebut saat menjadi narasumber dalam Talk Show Layanan Publik bertema “Kota Pekalongan Menuju Kota Tanpa Sampah” di Studio Radio di Kota Pekalongan, Selasa siang (28/10/2025).

“Pada 14 Oktober 2025 lalu, kami melakukan audiensi yang kedua kalinya dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Bapak Hanif Faisol Nurofiq bersama Bapak Rizal Bawazier, dan alhamdulillah permohonan perpanjangan penggunaan TPA Degayu disetujui oleh beliau,” terang Balgis.

Menurutnya, perpanjangan ini diajukan karena Pemkot masih dalam tahap penyelesaian berbagai fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle ( TPS-3R ), dan bank sampah yang memerlukan waktu pembangunan serta dukungan anggaran.

“Kami memohon tambahan waktu selama enam bulan, sebab secara kesiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun anggaran, kami belum bisa sepenuhnya siap jika TPA ditutup pada 30 November 2025,” katanya.

Ia berharap, pada masa Ramadhan hingga Lebaran nanti, Kota Pekalongan tetap bersih dan progres penanganan sampah terus berjalan.

Meski perpanjangan telah disetujui, Wawalkot Balgis menegaskan bahwa, Pemkot Pekalongan tidak akan berpangku tangan.

“Justru ini menjadi penyemangat kami untuk semakin gaspol menyelesaikan permasalahan sampah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian LH dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai arah kebijakan nasional,” tegasnya.

Dengan disetujuinya perpanjangan operasional TPA Degayu, dirinya berharap dapat menuntaskan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur persampahan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.

“Perpanjangan ini bukan waktu untuk bersantai, tapi kesempatan emas untuk berbenah total. Pemerintah akan terus hadir, berkoordinasi, dan memastikan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” kata Balgis.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian LH terus menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap Kota Pekalongan.

“Setiap bulan, kami menyampaikan laporan perkembangan dan pembenahan pengelolaan sampah. Kementerian pun rutin mengirimkan tim pendamping untuk memberikan arahan dan evaluasi lapangan. Ini bentuk sinergi yang nyata,” tambahnya.

Selain dukungan dari Kementerian LH, bantuan dari Kementerian PU juga terus mengalir dalam bentuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.

“Selama tiga tahun terakhir, kita mendapatkan paket bantuan pembangunan TPS-3R di beberapa wilayah seperti Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, dan Pringrejo,” ujarnya.

Tahun ini, pembangunan TPS-3R kembali dilakukan di Kelurahan Banyurip, Krapyak, Poncol, Medono, Klego, Buaran Kradenan, dan Kalibaros.

Ia menegaskan bahwa, setelah pembangunan selesai, operasional TPS-3R akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemkot melalui pembiayaan APBD.

“Kami juga terus mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, terutama dari dapur. Pemilahan sampah rumah tangga bisa mengurangi hingga 60 persen volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu,” imbuhnya.

Dengan disetujuinya perpanjangan operasional TPA Degayu, dirinya berharap dapat menuntaskan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur persampahan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.

“Perpanjangan ini bukan waktu untuk bersantai, tapi kesempatan emas untuk berbenah total. Pemerintah akan terus hadir, berkoordinasi, dan memastikan sistem pengelolaan sampah di Kota Pekalongan menjadi lebih modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan bahwa, penanganan sampah di Kota Pekalongan dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

“Dari hulu, kami membangun TPST dan TPS-3R di sejumlah titik agar penyelesaian sampah bisa dilakukan di sumbernya. Di hilir, kami juga berbenah di TPA Degayu, dengan mengubah sistem dari open dumping menjadi controlled landfill,” paparnya.

Menurut Joko, DLH saat ini tengah mendatangkan alat berat seperti buldoser untuk meratakan gunungan sampah di TPA Degayu.

“Setelah diratakan, permukaannya tidak akan ditutup tanah, tetapi menggunakan lapisan biodegradable, semacam plastik ramah lingkungan sesuai arahan Kementerian LH. Dengan sistem ini, diharapkan TPA Degayu bisa tetap dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan,” katanya.

Joko menambahkan, pihaknya juga tengah menyelesaikan pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah di beberapa titik.

“Pembangunan TPS-3R di Banyurip, Pringrejo, dan Krapyak sudah selesai 100 persen. Sementara TPS-3R di Poncol, Medono, dan Klego masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Sedangkan untuk Buaran Kradenan dan Kalibaros, saat ini dalam tahap pengurukan lahan dan pengajuan ke Kementerian PU melalui Kementerian LH agar bisa mendapatkan pendanaan pembangunan dua TPS-3R baru berkapasitas 5–10 ton per hari.

Jika pembangunan selesai, DLH akan melengkapi setiap TPS-3R dengan berbagai peralatan seperti conveyor, mesin pemilah, alat press, serta pencacah sampah organik dan anorganik menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF).

“Akhir November nanti alat-alat itu akan kita pasang, dan pada Desember sudah mulai kita uji coba. Kami instruksikan kepada seluruh KSM pengelola TPS-3R agar memastikan setiap hari sampah bisa terselesaikan di sumbernya, tanpa ada penumpukan,” pungkasnya. (em-aha)

Hal ini ditunjukkan melalui pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pekalongan Barat yang digelar di Aula Kecamatan setempat, Senin siang (07/07/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Wali Kota Aaf, lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas dan perwakilan masyarakat.

Dalam arahannya, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, Kecamatan Pekalongan Barat merupakan salah satu wilayah yang paling rawan bencana, terutama saat musim hujan.

Potensi kerawanan tersebut, menurutnya, akan tetap terkendali asalkan tanggul di sepanjang aliran Sungai Bremi dan Sungai Meduri tidak mengalami kebocoran atau jebol.

“Sebetulnya wilayah ini masih tergolong aman jika tidak terjadi tanggul jebol dan hujan ekstrem. Alhamdulillah, kita sudah usulkan ke Pemerintah Pusat untuk penguatan tanggul secara permanen di dua sungai itu, mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan,” tutur Wali Kota Aaf.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf juga menyoroti urgensi penanganan sampah, mengingat Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan tenggat penggunaan TPA Degayu hanya sampai November 2025.

Ia berharap, Kecamatan Pekalongan Barat bersama Kecamatan Pekalongan Utara dapat menjadi pionir dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang efektif.

“Beberapa kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat sudah berjalan baik, dan beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) juga sudah terbentuk. Kita harap ini menjadi contoh untuk wilayah lainnya, terutama Pekalongan Timur dan Selatan,” kata Aaf.

Meski November nanti belum bisa menyelesaikan sepenuhnya, setidaknya hal itu bisa menekan seminimal mungkin permasalahan sampah.

Wali Kota Aaf juga mengungkapkan bahwa, Pemkot Pekalongan tengah mempercepat distribusi bantuan sarpras seperti mesin insinerator dan mesin pencacah sampah, termasuk dukungan dari Komunitas Pekalongan Tanggap yang sudah mulai terealisasi.

Ia mengingatkan bahwa, upaya pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga butuh dukungan Forkopimcam, babinsa, bhabinkamtibmas, serta keterlibatan masyarakat itu sendiri.

Kritik pun disampaikan Aaf terhadap masih adanya oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal jaraknya sangat dekat dengan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Mitra Brayan Resik di Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan.

“Masalahnya itu bukan karena tidak ada fasilitas, tapi kurangnya sosialisasi. Di Jalan Gatot Subroto, Banyurip, masih ada yang buang sampah di tengah jalan, padahal TPST hanya beberapa meter dari situ. Ini yang kita sayangkan. Kita masifkan lagi sosialisasinya, baik ke warga dan KSM,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa, petugas DLH telah mengangkut sampah-sampah yang dibuang sembarangan, dan warga setempat juga ikut berperan aktif.

Saat ini, 75 persen masyarakat Kota Pekalongan dinilai sudah mengolah sampah secara benar, sementara sisanya 25 persen memerlukan edukasi lebih lanjut.

“Ini masa transisi, dari penanganan DLH menuju pengelolaan oleh masyarakat melalui KSM yang mengelola TPST dan TPS-3R. Maka edukasi dan pendampingan harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Pekalongan Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik.

Salah satunya adalah pembuatan tungku pembakar sampah minim asap secara swadaya di beberapa titik.

“Bahkan di Kelurahan Sapuro Kebulen, ada satu RT yang sudah mandiri mengelola sampah, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk, langsung tuntas saat itu juga,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu juga telah diluncurkan dua program inovatif, yakni Sedekah Sampah dan Zero Plastic Waste yang telah berjalan di 16 lembaga pendidikan dan instansi di Kelurahan Medono.

Anak-anak membawa sampah anorganik dari rumah untuk dihimpun dan dijual, hasilnya digunakan 50 persen untuk operasional sekolah dan 50 persen untuk penanganan anak stunting.

“Kami juga bekerjasama dengan mahasiswa KKN dari Unikal, membuat tungku pembakar sederhana yang ramah lingkungan. Selain itu, TPS-3R Jerli di Sapuro Kebulen kini dibantu dengan pembangunan insinerator manual berkat bantuan Polres Pekalongan Kota dan Yayasan Ghobah,” ungkap Natsir.

Ia menambahkan bahwa, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terus digencarkan di setiap kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dalam menghadapi potensi bencana, pihak kecamatan rutin berkoordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan DPUPR untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi tanggul-tanggul yang ada di Kecamatan Pekalongan Barat.

“Kalau ada tanggul yang bocor atau jebol, kita langsung laporkan ke DPUPR agar ditindaklanjuti. Kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tanggap saat terjadi bencana,” imbuhnya.

Babinsa, bhabinkamtibmas, dan masyarakat turut dilibatkan dalam pemantauan dan penanganan darurat, termasuk memberikan teguran kepada oknum yang masih membuang sampah sembarangan.

“Kita minta mereka menegur langsung agar oknum tidak mengulanginya. Harapan kita adalah terciptanya masyarakat tangguh bencana dan sadar lingkungan,” pungkas Natsir. (em-aha)

Program Manager Koso Nippon, Itada Taki menjelaskan bahwa, review program merupakan metode baru dalam melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai penerima program.

Hasil evaluasinya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pemerintah pada tahun selanjutnya.

“Melalui review program ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan,” kata Taki di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Selasa, 4 Maret 2025.

Menurutnya, program ini berfokus untuk meninjau capaian riil program khususnya sejauh mana penerimaan masyarakat dan efektivitas program

Taki menyebutkan, review program telah dilaksanakan di Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 serta Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada tahun 2023.

“Program review ini mulanya di Jepang yang digunakan untuk memperbaiki sistem administrasi daerah. Kemudian, kami mencoba mengenalkan program ini ke daerah-daerah di Indonesia,” ujarnya.

Kendati penerapan review program masih terbatas dan belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia, akan tetapi review program ini diyakini akan membawa dampak yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

“Walaupun yang kita review belum banyak tapi (terpenting) bagaimana mensosialisasikannya, sehingga semakin banyak pemerintah daerah merasa bahwa program ini bagus untuk dilakukan,” tegasnya.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengatakan bahwa, rencana penjajakan kerja sama dengan Koso Nippon berawal dari pertemuan tidak sengaja dirinya dengan jajaran Koso Nippon pada waktu kunjungan kerja di Surabaya.

“Merubah mindset dan perilaku masyarakat tidaklah mudah, pola masyarakat sangat berbeda. Mungkin di negara-negara maju, dimana aturan di negara maju betul-betul dijalankan. Seperti dalam hal permasalahan sampah,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa sebenarnya di Indonesia sudah ada Perda tentang sampah beserta proses sanksi hukumannya bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan.

“Namun, karena kurang tegas dan tidak ada keberlanjutan aturan ini, akhirnya masyarakat semakin tidak patuh, sehingga tumpukan sampah semakin mengular di jalanan,” terang Mas Aaf.

Lanjut dia, sebenarnya masyarakat bisa berubah mindsetnya manakala lingkungan di sekitarnya mendukung. Sebagai contoh, di daerah Banyumas, dimana di daerah tersebut TPA sudah ditutup, sehingga masyarakatnya mau tidak mau harus mengubah mindsetnya dalam pengelolaan sampah.

“Hal-hal seperti ini yang memang perlu waktu untuk membiasakannya di tengah masyarakat Kota Pekalongan. Tinggal kami petakan lokus program apa yang bisa diprioritaskan untuk dilakukan review program,” ujarnya.

Sehingga, bisa memberikan solusi atau saran dan masukannya seperti apa dalam menghadapi permasalahan di tengah masyarakat. (em-aha)

“Penghargaan ini bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa membuang dan mengelola sampah dengan bijak. Kalau tiga ratus ribu penduduk Kota Pekalongan peduli, tentunya masalah sampah bisa diselesaikan tentunya didukung seluruh pihak,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Aaf mengatakan, bahwa saat ini sampah adalah masalah yang belum bisa dipecahkan oleh daerah di seluruh Indonesia. Hanya beberapa Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan permasalahan itu, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang masih harus menyelesaikan permasalahan ini.

“Sampah dihasilkan oleh warga setiap menit dan setiap jam, sedangkan keterbatasan yang kita hadapi yaitu mulai petugas kebersihan sampah, lahan dan lainnya. Maka, tidak cukup dari Pemerintah atau komunitas saja, kata Aaf di ruang Jlamprang, Selasa, 10 Desember 2024.

Untuk itu, ia meminta masyarakat juga harus ikut berkomitmen bagaimana membuang dan mengelola sampah yang baik dan benar.

“Setiap hari ada 140 ton sampah sedangkan lahan sampah semakin sedikit. Jadi masalah ini butuh sinkronisasi, sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan pemerintah, sebaik apapun program yang dicanangkan tanpa kerjasama percuma,” sambungnya.

Selain penyerahan penghargaan, juga dilaksanakan diskusi pengelolaan sampah bersama guru besar teknik lingkungan dari UNDIP, Syafrudin. Ia berharap dengan diskusi ini, dapat membawa hasil, ada ilmu dan pencegahan baru, sehingga ke depan pengelolaan sampah lebih baik lagi.

“Narasumber Bapak Profesor Syafrudin ini ternyata asli Kota Pekalongan yaitu Sampangan, namun sejak tahun 80an sudah menetap di Semarang, kepedulian beliau terhadap Kota Pekalongan Alhamdulillah diwujudkan,” kata Aaf.

Jadi, pihaknya meminta beliau mendampingi kita tentang pengelolaan sampah dan lingkungan. Permasalahan limbah harus ada kolaborasi, tidak bisa terpecah-pecah, sistem dan program hanya dijalankan pemerintah atau masyarakat saja, akan tetapi semuanya harus dikejar bersama.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso yang akrab disapa SBS menjelaskan beberapa indikator penilaian penghargaan lingkungan, untuk kategori kelurahan Peduli Lingkungan, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Pelangi).

Antara lain apakah ikut komunitas adaptasi dan mitigasi, intensitas kampanye dan edukasi lingkungan terutama melalui media sosial, keberadaan ruang terbuka hijau, sarana pengendalian banjir apakah salurannya terjaga atau tidak.

Aktivitas menjaga kebersihan, inovasi pengelolaan sampah, keberadaan bank sampah, keberadaan tukang jasa pengangkut sampah dan lainnya.

“Untuk sekolah dan perusahaan ini sudah kita lakukan lomba berjenjang, indikatornya sejauh mana hal-hal berkaitan dengan lingkungan masuk di dalam kurikulum, kondisi lingkungan fisik apakah ada pohon atau tidak, pemanfaatan dan pengelolaan sampah,” bebernya.

SBS mengucapkan terima kasih atas keteladanan dan kepeloporan selama ini yang sudah diberikan. Ia berpesan agar mereka tetap semangat memberikan keteladanan dan kepeloporan terhadap lingkungan untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat lain.

Adapun peraih kategori Kelurahan antara lain juara 1 Kelurahan Kandang Panjang, juara 2 Kelurahan Kuripan Yosorejo, juara 3 Kelurahan Podosugih, juara 4 Kelurahan Jenggot dan juara favorit Kelurahan Pringrejo.

Kategori sekolah adiwiyata diraih oleh SDN Tirto 3, SMP IT Assalam, SDN Medono 4, SDN Kraton, SMP Salafiyah, SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang dan SDN Sapuro 5.

Penghargaan penilaian program peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup diraih oleh RSUD Bendan dan PT Urip Sugiharto. Kategori komunitas atau individu lingkungan diberikan kepada Zahdy Purwanti atas dedikasi dalam pengelolaan sampah.

Dicko Handoyo atas dedikasi dan kepedulian terhadap lingkungan, Ahmad Rodhim atas dedikasi membina saka kalpataru, komunitas pecinta kali loji atas dedikasi dan kepedulian sungai loji dan WCD atas dedikasi terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Selain itu, DLH juga memberikan penghargaan kepada staff setempat antara lain penghargaan untuk penyapu jalan terbaik, kru angkutan sampah terbaik (keliling), kru angkutan sampah terbaik (TPS), pemilah sampah terbanyak (kelompok), pemilah sampah terbanyak (perorangan) dan TPS3R terbaik. (em-aha)

Artinya masyarakat Kota Pekalongan akan mendapatkan manfaat adanya bendung gerak ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Sugiyo mengungkapkan progres bendung gerak dan penanganan eceng gondok sudah mulai tahap uji coba pintu besar.

“Dari 4 pintu semua sudah diuji coba dan hasilnya sudah bisa difungsikan,” terang Sugiyo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Minggu, 20 Oktober 2024.

Kemudian di dalam bendung gerak ada sistem penanganan sampah, di dalamnya ada manajemen pengelolaannya.

“Ada alat rotari untuk mengangkat sampah dan eceng gondok. Saat pintu dibuka sampah akan menuju ke rotari. Kemudian rotari dinaikkan dan sampahnya nanti akan diturunkan melalui conveyor,” jelas Sugiyo.

Lanjut Sugiyo, conveyor nantinya akan mengisi bak-bak kendaraan pengangkut sampah. Kemudian dibawa ke disposal atau tempat sampah.

“Sebetulnya penanganan sampah nanti setelah bendung gerak kali loji difungsikan akan terselesaikan,” katanya.

Sugiyo mengungkapkan progres bendung gerak sudah mencapai 98 persen dan pada Desember nanti sudah harus selesai dan digunakan.

“Untuk uji coba conveyor dan rotari sampah sudah dilakukan dan berfungsi. Sebentar lagi masyarakat Kota Pekalongan akan menerima manfaat dari bendung gerak ini,” tukasnya. (em-aha)

TPST ini dibangun di Jalan Raya Simbang Wetan (sebelah Bank Sampah Induk), Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan diatas lahan seluas 900 meter persegi.

Pembangunan TPST tersebut dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim Kemitraan Indonesia, Eka Melisa, Senin, 22 Juli 2024.

“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan Groundbreaking pembangunan TPST Kota Pekalongan yang dibantu oleh Kemitraan Indonesia. Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek dalam mengurangi sampah yang menumpuk di TPA Degayu Kota Pekalongan,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota.

Pihaknya berharap, keberadaan TPST Kuripan Kertoharjo ini bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mulai menggiatkan pemilahan sampah dari rumah.

“Selain itu, bisa disinergikan dengan program-program penanganan sampah yang sudah digalakkan sebelumnya seperti Omah Pilah Sampah Mandiri dan Berekonomi (OOPS MAMI), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS-3R), bank sampah, dan sebagainya” ujarnya.

TPST ini juga diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Pekalongan. Mengingat, masih ada timbunan-timbunan sampah yang  diakibatkan dari ulah sejumlah oknum yang membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan, bantaran sungai, dan sebagainya.

“Kalau sudah ada TPST, sampah-sampah itu bisa ditampung disini dan diolah dengan baik. TPST ini juga nantinya mampu mengolah sampah dengan kapasitas 5-10 ton per harinya,” terang Aaf.

Adapun problem dalam pembangunan TPST atau TPS-3R biasanya ditolak warga, karena mereka menganggapnya disitu tempat pembuangan bukan pengolahan sampah. Dari Dinperpa juga menargetkan agar pengolahan sampah disini tidak menimbulkan bau tak sedap yang bisa mempengaruhi mobilitas warga.

“Kami berharap kepada masyarakat, jika ada pembangunan TPST maupun TPS-3R semacam ini bisa menerimanya dan jangan terburu-buru menolak program penanganan sampah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim pada Kemitraan Indonesia, Eka Melisa menyebutkan, total biaya pembangunan tahap I TPST ini diperkirakan mencapai Rp2,8 Milliar.

Adapun tahap I pembangunannya meliputi bangunan TPST, pengadaan kelengkapan mesin, dan sebagainya.

“Pembangunan TPST ini merupakan intervensi dari program Adaptation Fund yang didalamnya ada 3 komponen ini, yakni Melindungi-Membertahankan-Melestarikan (3M) Menuju Ketahan Iklim. TPST ini implementasi dari sisi komponen ketiga, yaitu Melestarikan,” ujar Eka.

Eka berharap, pembangunan TPST ini diharapkan bukan semata-mata hanya proyek fisik, tetapi lebih kepada simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendorong keberlanjutan TPST ini melalui ekonomi sirkular.

Dengan adanya TPST ini, tidak hanya memberikan solusi konkret dalam ekonomi sirkular melalui pengolahan sampah, juga akan membuka peluang untuk menerapkan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam proses pengolahan limbah secara efisien dan ramah lingkungan.

“Kami menargetkan, pembangunan ini bisa selesai tiga 3 bulan. Jika sudah selesai dibangun, mari bisa manfaatkan dan pelihara TPST ini sebagai wujud kebanggaan atas upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui implementasi ekonomi sirkular sekaligus menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota yang berketahanan iklim,” harapnya.

Hal sama diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, TPST Kuripan Kertoharjo ini menjadi TPST pertama yang dibangun di Kota Pekalongan, dimana sebelumnya sudah ada TPST berskala kecil yang disebut dengan TPS-3R.

Meski TPST yang dibangun ini berskala mini, tetapi luasnya mencapai 3 kali lipat dari TPS-3R yang sudah ada sebelumnya.

“Kalau dilihat dari standar TPST, seharusnya luas 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Kendati demikian, dari segi kelengkapan dan kapasitas mesin pengolahannya sudah memenuhi standar sebagai TPST,” ujarnya.

Ia menambahkan, mesin-mesin ini akan melakukan pemilahan sampah organik maupun anorganik. Melalui ikhtiar ini, pihaknya berupaya mengolah sampah yang ada supaya tidak menimbulkan bau dan bisa sedikit mungkin residu yang dihasilkan. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Membuang sampah di jalan raya merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Membuang sampah di jalan dapat dijerat sanksi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Lantas, apa sanksi bagi yang membuang sampah di jalan raya?

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan ini termasuk juga ke jalan, saluran air, sungai, atau tempat lainnya yang bukan ditujukan untuk pembuangan sampah.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang telah dikumpulkan harus dikumpulkan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah di jalan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan, berbeda-beda di setiap daerah. Undang-undang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah di jalan daerah mereka.

Seperti contoh, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019.

Menurut Perda ini, setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000.

Terkait membuang sampah sembarangan di jalan, pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Mengacu pada Perda ini, setiap orang atau badan yang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan diancam dengan pidana kurungan sepuluh hingga 60 hari atau denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp20 juta.

Di Jawa Barat, Pemprov setempat telah menetapkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan di Jawa Barat bahkan lebih tinggi.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, setiap orang yang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.

Referensi:

– UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

– UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

– Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019

– Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

– Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat.

Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan pengolahan sampah di Kota Pekalongan.

Salah satunya, rencana membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Komunal guna menggerakkan warga untuk mengelola sampah.

Hal ini dilakukan sebagai pola pendekatan pengelolaan sampah pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa, permasalahan sampah maupun limbah yang kian menumpuk terutama yang berada di sungai tidak hanya bisa diatasi sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Namun, juga melibatkan upaya kerja keras, koordinasi dan peran aktif antar kepala daerah sekitar serta seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Apaun program pemerintah dan biaya yang dikeluarkan, kalau masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya membuang sampah sembarangan. Maka ini akan sia-sia, semua pihak harus bersinergi baik pemerintah, forkopimda dan elemen masyarakat,” terangnya.

“Sedangkan untuk mengatasi sampah maupun limbah terutama yang ada di sungai ini tidak bisa kita lakukan sendiri, karena sungai Kota Pekalongan, hulunya berada di Kabupaten Batang dan hilirnya di Kota dan Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

“Tinggal kita komunikasi terus kepada dua daerah tetangga kita itu, mudah-mudahan bisa terwujud TPA Komunal yang melingkupi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang,” lanjut Aaf, sapaan akrab Walikota, Senin (14/3/2022).

Menurut Aaf, dengan komunikasi antar kepala daerah yang terus dilakukan ini diharapkan rencana pembangunan TPA Komunal bisa segera terwujud dalam waktu dekat.

Hal tersebut dikarenakan, agar upaya ini memberikan dampak positif untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir sampah, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah rumah tangga.

“Yang menjadi problem adalah Kabupaten Batang ini pada Bulan Mei nanti sudah habis masa jabatan Pak Wihaji dan Pak Suyono, mudah-mudahan pejabat Plt nanti bisa lebih komunikatif dan meneruskan kebijakan,” katanya.

“Sebab, Pj itu kan tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis, tetapi apapun akan kami usahakan terus,” tandasnya. (em-aha).

KOTA BEKASI  – Dinas Lingkungan Hidup mengadakan giat Market Sounding terkait Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik yang bertempat di Bantargebang Kota Bekasi, Senin, (10/5/2021).

Metodologi pengolahan sampah menghasilkan energi listrik (PSEL) memberikan peluang untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dalam volume yang besar atau signifikan dan untuk memperoleh kembali energi dan output berguna lainnya, Ini adalah alasan mengapa Kota Bekasi perlu membangun dan mengoperasikan fasilitas PSEL.

Proyek ini memiliki tujuan membangun fasilitas pengolahan sampah dengan menghasilkan energi listrik di Kota Bekasi yang bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta).

Lokasi proyek itu sendiri bertempat di Sumur Batu yang berdampingan dengan lokasi TPA Sumur Batu dan TPA Bantar Gebang, lokasi ini sesuai dengan rencana perluasan dan pengembangan TPA sesuai dengan SK Wali Kota No.658.12/kep.377/dinsih/VI/2016.

Pembangunan Proyek Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Bekasi dilakukan secara bertahap. Untuk Tahap 1 Kapasitas PSEL yang akan dibangun adalah 800 ton/hari, masa berikutnya diharapkan dapat ada 3x 800 ton/hari. Pembangunan PSEL Kota Bekasi tahap 1 sebanyak 800 ton/hari direncanakan selesai dalam waktu 30 bulan termasuk komisioning.

Teknologi pembakaran yang diterapkan pada proyek PSEL Kota Bekasi adalah “Thermal Treatment Technology” menggunakan Moving Grate Incineration (MGI), dimana teknologi ini paling terbukti untuk pemusnahan sampah perkotaan secara cepat.

Meskipun PSEL di Kota Bekasi ini dirancang untuk proyek sampah menjadi energi tetapi terbuka bagi masing-masing calon investor untuk mengusulkan sistem sendiri.

Editor: Redaksi

Eranasional.Com – Baru 2 pekan mantan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pulau Taliabu, Drs. Maddaremeng, tinggalkan Kabupaten Pulau Taliabu, kini masalah sampah di kota bobong mulai tidak terurus oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Amatan reporter media Eranasional.Com. pada Kamis 24 Desember 2020, sampah di beberapa titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dalam kota bobong mulai penuh dengan berbagai macam jenis sampah yang tertumpuk dan bahkan berserakan hingga ke tepi jalan.

Tumpukan sampah pada TPS yang berserakan tersebut juga diresahkan warga pengguna jalan raya dalam kota bobong, “sampah dalam kota ini mulai tidak terurus, bau busuknya tersebar dimana-mana.”Ujar Hamsan, salah satu pengguna jalan raya.

Padahal sebelumnya Drs Maddaremeng yang dalam masa tugasnya sebagai Pjs Bupati Pulau Taliabu, baru-baru ini telah menekankan pada OPD terkait, Yakni Dinas Lingkungan Hidup Pulau Taliabu agar lebih jelih dalam penanganan sampah dalam kota bobong.

Hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi pihak dinas Terkait Belum dapat dikonfirmasi, soal tumpukan sampah di kota bobong. (Mohri)