Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutnya bukan kurban secara syariat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru menilai praktik tersebut memiliki landasan fikih yang kuat.

Katib Syuriyah PBNU, Ikhsan Abdullah, menegaskan bahwa ibadah kurban mensyaratkan penggunaan harta pribadi.

Karena dana yang dipakai berasal dari Bantuan Presiden (Banpres) melalui APBN, ia menilai penyaluran sapi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah, bukan kurban.

“Kalau itu bukan dari harta pribadi, uang pribadi, ya berarti jatuhnya bukan kurban, tetapi jatuhnya sedekah. Karena kurban itu ada tuntunan syariahnya, yaitu harus dari uang pribadi,” kata Ikhsan, dikutip Jumat (29/5/2026).

Ikhsan mengingatkan agar masyarakat tidak salah kaprah.

Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah membeli hewan ternak menggunakan dana Banpres lalu dibagikan kepada masyarakat — sebuah bentuk sedekah dari anggaran negara, bukan ritual kurban dalam pengertian syariat.

Sementara itu, ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyebut model pengadaan hewan kurban menggunakan kas negara justru memiliki preseden dalam sejarah Islam.

Merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, Niam menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal.

Menurut Cholil Nafis, bantuan hewan kurban dari Presiden yang menggunakan anggaran negara tidak dapat diposisikan sebagai kurban pribadi, melainkan bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam kapasitas kepala negara atau waliyul amri.

“Memang kalau kurban perseorangan harus dari uang pribadi, tapi kalau itu atas nama kepala negara mengambil dari APBN berarti itu seperti waliyul amri memberi bantuan hewan kurban kepada rakyatnya,” kata Cholil Nafis dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam konteks tersebut Presiden tidak sedang melaksanakan ibadah kurban personal menggunakan dana negara, melainkan menjalankan fungsi sosial pemerintahan untuk membantu masyarakat pada momentum Hari Raya Iduladha.

“Itu berarti bukan kurban pribadi tapi pemerintah sebagai waliyul amri yang memberi bantuan hewan kurban kepada rakyatnya,” ujarnya.

Menurut Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah itu, tradisi pemimpin memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat juga memiliki landasan dalam khazanah fikih Islam.

Cholil Nafis kemudian mengutip sebuah hadist riwayat Imam Bukhari sebagai berikut;

َيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُضَحِّيَ بِبَدَنَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِمُصَلَّاهُمْ، وَعَنْ نَفْسِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَالْآخَرُ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya:

“Disunnahkan bagi seorang imam/pemimpin untuk berkurban dengan seekor unta dari baitul mal (kas negara) atas nama kaum muslimin di tempat salat mereka, dan juga berkurban untuk dirinya sendiri. Sebab Nabi ﷺ dahulu berkurban dengan dua ekor kambing; salah satunya untuk beliau sendiri dan yang lainnya untuk umatnya yang tidak berkurban.” (HR. Bukhari)

Ia menilai dalil tersebut menunjukkan adanya ruang dalam fikih Islam bagi pemimpin untuk menggunakan baitul mal atau kas negara dalam membantu penyediaan hewan kurban bagi masyarakat.

Karena itu, Cholil Nafis mengajak publik melihat bantuan sapi kurban Presiden dalam kerangka pelayanan sosial negara dan kepedulian kepada rakyat, bukan semata-mata sebagai ibadah personal.

“Memang bukan berkurban pribadi tapi sebagai pemimpin memberi bantuan hewan kurban kepada rakyatnya yang sedang berlebaran kurban,” katanya.

Ia pun berharap momentum Iduladha dapat menjadi sarana memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan rakyat.

“Doanya, mudah-mudahan negara aman sentosa, rakyat sejahtera dan beriman serta diberi anugerah pemimpin yang adil dan amanah,” pungkasnya. []