JAKARTA, Eranasional.com- Kemplang utang Rp5,38 triliun, Satgas BLBI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II menyita aset Trijono Gondokusumo. Ternyata dia raja tanah di Jakarta Selatan.

“Penyitaan harta kekayaan Trijono Gondokusumo ini dalam rangka pengembalian utangnya eks BLBI sebesar Rp5,382 triliun,” kata Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purnama P Sianturi di Jakarta, Senin (10/10/2022).

Purnama menjelaskan, penyitaan ini dilakukan dalam rangka memenuhi hak tagih negara atas dana BLBI melalui penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS), mengingat Trijono merupakan pemegang saham PT Bank Putra Surya Perkasa (BPSP).

Secara rinci, utang Rp5,38 triliun meliputi hak penyerah piutang Rp4,89 triliun dan biaya administrasi sebesar 10 persen, yaitu Rp489 miliar. Purnama menyebutkan terdapat dua aset milik Trijono yang dilakukan penyitaan pada Senin (10/10/2022), yaitu sebidang tanah seluas 502 meter persegi beserta bangunan di atasnya dan sebidang tanah kosong seluas 2.300 meter persegi.

Untuk sebidang tanah seluas 502 meter-persegi, beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Simprug Golf 3 Nomor 71, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Sementara untuk sebidang tanah kosong seluas 2.300 meter persegi terletak di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Purnama mengatakan, untuk nilai aset yang disita ini, masih dalam proses penilaian. Sehingga jika telah diketahui nilainya, maka akan segera dilakukan penjualan secara terbuka, atau lelang maupun penyelesaian lainnya.

Dia memastikan, kedua aset obligor Trijono Gondokusumo yang telah dilakukan penyitaan ini, akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. “Estimasi nilai aset sedang dilakukan penilaian. Ini barang sitaan jadi akan dijual lewat penjualan umum lelang, ini akan segera (dilakukan),” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com- Ratusan lahan warga Jasinga, Kabupaten Bogor, yang merupakan pemberian Presiden Jokowi disita oleh Satgas BLBI belum lama ini.

Padahal, lahan dari eks HGU PT. Cikopomayak Cileles tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atau SHM-nya tetapi tetap disita Satgas BLBI.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi tampaknya tertipu data primer bahkan hal ini akan menjadi pola.

Ia memprediksi awalnya publik mungkin akan menganggap hal itu tidak apa-apa tetapi nantinya akan berlanjut banyak lahan yang dipalsukan statusnya.

“Tapi nanti akan berlanjut banyak lahan yang sebetulnya dipalsukan statusnya lalu seolah-olah demi pencitraan presiden maka diserahkanlah sertifikatnya,” ujar Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube-nya pada Minggu (27/6).

Pengamat yang juga akrab disapa Bung Rocky ini juga memprediksi kemungkinan di tempat lain akan terjadi hal serupa.

Lebih jauh, ia pun menyoroti lahan-lahan tersebut merupakan bagian dari pencitraan Presiden Jokowi. “Di balik cerita ini adalah politik pencitraan,” ujarnya.

Rocky Gerung menilai pemberian lahan merupakan salah satu bagian dari pencitraan Presiden Jokowi padahal status lahannya bisa saja dipalsukan.

]]> https://eranasional.com/27072/rocky-gerung-sebut-ada-politik-pencitraan-jokowi-soal-satgas-blbi-sita-lahan-warga-jasinga/feed 0 Iman Riyanto https://eranasional.com/19534/mahfud-md-penerima-hibah-eks-blbi-segera-urus-dokumen-kepemilikan-tanah https://eranasional.com/19534/mahfud-md-penerima-hibah-eks-blbi-segera-urus-dokumen-kepemilikan-tanah#respond Thu, 25 Nov 2021 15:14:38 +0000 https://eranasional.com/19534/mahfud-md-penerima-hibah-eks-blbi-segera-urus-dokumen-kepemilikan-tanah

Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) MD berpesan kepada para penerima hibah untuk langsung mengurusi dokumen kepemilikan tanah supaya tidak diambil oleh orang lain atau bahkan terlantar.

“Bahwa kasus semacam itu sudah sering terjadi. Ia memberikan contoh adanya sebuah kasus di NTT di mana tanah adat yang kemudian diserahkan ke negara dan pemerintah daerah setempat,” ujar Mahfud dalam konferensi pers penyerahan aset eks-BLBI, Kamis (25/11/2021).

Seperti diketahui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) resmi menghibahkan aset dari pemilik utang dengan nilai Rp 492 miliar kepada Pemerintah Kota Bogor dan 7 kementerian/lembaga

Kementerian/lembaga yang dimaksud ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Polri, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan tiba-tiba tanah yang ratusan atau ribuan hektar itu berpindah kepada orang ke orang, kepala daerahnya dapat, padahal itu sudah ada aktanya itu milik negara.

Kasusnya sempat ditangani oleh Kejaksaan. Kalau dari hasil penyidikan Kejaksaan, tanah negara itu ternyata belum dibukukan ke dalam daftar kekayaan negara. Belum didaftarkannya ke dalam daftar tersebut malah menjadi kesempatan bagi kepala daerahnya untuk membagi-bagi tanah.

“Untung pengadilan yang lebih tinggi lagi memutuskan untuk kembali ke negara dan itu bisa banyak terjadi seperti itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Mahfud mewanti-wanti para penerima hibah untuk bisa segera mengurus dokumen dari tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah. Selain itu ia juga meminta agar tanah yang diberikan segera dibangun menjadi tempat yang berguna untuk pelayanan publik.

“Oleh sebab itu, pak walikota (Bogor) tolong nih segera digarap, jangan nanti anda 2 tahun (sudah tidak) jadi wali kota, ini kok belum dibukukan, hilang lagi nanti, malah susah,” pungkasnya

Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan perkembangan yang telah dilakukan Satgas BLBI, Senin (22/11/2021).

Satgas BLBI terus mengejar para obligor dan debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang kepada negara

“Pemerintah mengapresiasi obligor dan debitur yang sudah memenuhi panggilan dan yang sudah melakukan sebagian pembayaran dari kewajibannya,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta.

Mahfud mengatakan, data Satgas BLBI, Sjamsul Nursalim memiliki utang kepada negara sebesar Rp 517,72 miliar melalui Bank Dewa Rutji dan Bank Dagang Nasional Indonesia.

Sjamsul telah membayar sebagian kewajibannya Rp150 miliar rupiah (termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Negara sebesar 10%).

“Satgas BLBI juga telah menerima penyerahan tanah seluas ±100 Ha yang terletak di Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp,” ungkap Menko Polhukam.

Satgas BLBI memastikan pengembalian hak tagih negara dan aset BLBI dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Menko Polhukam menjelaskan, ada beberapa tindakan yang akan dilakukan, yakin penyitaan barang jaminan dan aset obligor di berbagai daerah.

Ketika penyitaan sudah dilakukan, selanjutnya dalah lelang aset properti yang telah dikuasai secara fisik oleh Satgas BLBI.

Beberapa aset tersebut berada di Blok B Taman Buah Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang dengan total luas 37.779 m2.

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) hari ini, Rabu(27/10) menyampaikan perkembangan signifikan tentang upaya Satgas BLBI dalam melakukan penguasaan aset kredit dan aset properti, serta perkembangan penting lainnya.

Pada keterangan pers hari ini, Menko Polhukam Mahfud MD didampingi oleh Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, selaku Ketua Pelaksana Satgas BLBI.

“Sampai dengan saat ini, Tim Satgas BLBI terus bekerja untuk mengembalikan hak negara, dimana sejumlah aset kredit telah dikembalikan ke kas negara dan sejumlah aset properti juga telah dikuasai oleh negara,” ujar Menko Polhukam.

Satgas BLBI hingga hari ini, sebagaimana dipaparkan oleh Menko Polhukam, dalam hal penguasaan Aset Kredit telah berhasil melakukan penagihan sebesar Rp 2.454.974.593,50 dan USD 7.637.638.92.

Satgas BLBI juga melakukan pemblokiran tanah sejumlah 339 aset jaminan, serta pemblokiran saham pada 24 perusahaan.
Dalam hal Aset Properti, Satgas BLBI telah melakukan pemblokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah, Balik Nama menjadi atas nama Pemerintah RI terhadap 335 sertifikat, perpanjangan hak pemerintah kepada 543 sertifikat yang tersebar di 19 Provinsi.

Telah dilakukan pula Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset BLBI kepada 7 Kementerian dan Lembaga, yaitu BNN, BNPT, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan BPS, yang nilai keseluruhannya mencapai Rp 791,17 Milyar.

Satgas BLBI juga akan melakukan Hibah Aset Properti BLBI kepada Pemkot Bogor senilai Rp 345,73 Milyar.
Selain itu, Satgas BLBI juga telah melakukan penguasaan fisik atas 97 bidang tanah seluas 5.320.148,97 meter persegi, yang tersebar di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

“Pemerintah mengapresiasi para obligor dan debitur yang telah merespons dan datang memenuhi panggilan Satgas. Beberapa diantaranya menyatakan kesediaan untuk membayar, dan saat ini tengah menyiapkan proposal pembayaran yang akan disampaikan ke Satgas,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Pada tahap pertama ini, obligor dan debitur yang telah dipanggil oleh Satgas BLBI berjumlah 19, dengan perincian sebagai berikut:

Obligor yang telah dipanggil oleh Satgas BLBI sejumlah 8, di mana 6 diantaranya memenuhi panggilan, termasuk yang diwakili oleh kuasanya. Sedangkan 2 obligor lainnya tidak memenuhi panggilan. Dari 6 yang memenuhi panggilan Satgas, sebagian obligor mengakui sebagian jumlah utangnya, sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran.

Adapun debitur yang sudah dipanggil sebanyak 14, yang semuanya hadir memenuhi panggilan Satgas BLBI. Sebagian debitur mengakui dan menerima jumlah utangnya serta memiliki rencana pembayaran, sebagian lainnya mengakui sebagian jumlah utangnya, sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran

Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut personel Satgas Penanganan Hak Tagih Negara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat ini dilengkapi Bareskrim Polri dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

Menurut Mahfud, penambahan personel dari dua lembaga itu berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2021 yang terbit 6 Oktober kemarin. Bareskrim Polri akan menjadi bagian dari unit Pelaksana sementara Kepala BPN akan menjadi Dewan Pengarah.

“Di tingkat eksekutifnya ada Pak Kabareskrim bersama eksekutif-eksekutif beberapa Kementerian lalu di tingkat pengarahnya itu ada nama Pak Sofyan Djalil (Kelala BPN),” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Kamis (7/10) malam.

Mahfud menuturkan, meski penyitaan aset BLBI ini merupakan kasus hukum perdata, bukan tidak mungkin dalam prosesnya terjadi kasus pidana.

Bareskrim Polri akan bertugas menangani perkara pidana. Hal ini seperti ketika tanah sitaan yang menjadi aset negara dijual secara tiba-tiba dengan dokumen pasu ataupun diduduki oleh pihak tertentu. Dalam kasus semacam itu, Bareskrim, Kejaksaan, dan Jamdatun akan bergerak.

“Saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Keppres baru lain,” jelasnya.

Adapun Kepala BPN, kata Mahfud, akan mengusut validitas sertifikat tanah yang disita Satgas BLBI, seperti sertifikat tanah yang sudah rusak, tidak sesuai dengan catatan BPN, dan lainnya.

“Nah di sini Pak Sofyan Djalil akan ikut aktif menyelesaikan masalah tanah yang jutaan hektar,” tuturnya.

Mahfud berujar sebagian besar obligor yang telah memenuhi panggilan yang dilayangkan Satgas BLBI. Mereka juga menyatakan berkomitmen untuk membayar utang mereka kepada negara.

Ia mengingatkan dalam penyelesaian kasus BLBI ini pihaknya akan bertindak tegas terhadap obligor yang tidak serius membayar hutang mereka.

Satgas akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset obligor yang menjadi hak negara. Pihaknya juga memastikan bakal memiliki catatan hutang para obligor.

“Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud mengingatkan agar para obligor BLBI tidak bermain-main. Sebab, saat ini negara sedang membutuhkan aset sitaan BLBI itu untuk diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa upaya pengambilalihan aset ini merupakan kewajiban negara.

“Jangan main-main, rakyat sekarang sedang susah, berkali-kali saya katakan, kalau anda main-main nanti akan ada langkah-langkah berikutnya,” pungkas Mahfud.

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) semakin mantap mengejar kembalinya uang negara yang menggantung dalam kasus BLBI. Pasalnya kini Satgas dibekali Keppres baru dan personil tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di jajaran Pengarah dan Kabareskrim Polri di jajaran Pelaksana.

Mahfud yang juga Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI ini menjelaskan, masuknya Kabareskrim Polri ke dalam Keppres baru diperlukan, terutama menghatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.

“Di dalam Kepres baru ini, ada nama Kabareskrim, masuk disini karena kalau ada masalah pidana akan segara ditangani. Apa misalnya masalah pidananya? Tanah sudah diselesaikan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung,” ujar Mahfud MD usai memimpin rapat Satgas BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (7/10).

Sementara itu, menurut Mahfud, jika Satgas menemui permasalahan terkait dengan tanah, baik permasalahan sertifikat ataupun administrasi lainnya, akan segera ditangani oleh Menteri ATR/BPN.

Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Meski pada dasanya adalah permasalahan perdata, permasalahan pidana kemungkinan juga akan muncul.

“Kita memang tekanannya perdata. Tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Kepres baru lain, yang baru terbit hari Rabu tanggal 6 Oktober,” Ujar Mahfud didampingi Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto dan Deputi III Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo yang juga sekretaris Satgas.

Sampai saat ini, menurut Mahfud, sudah ada beberapa langkah yang positif, misalnya memastikan aset-aset yang sudah harus dikuasai oleh negara, kemudian melakukan penyitaan uang. Menurut Mahfud, sebagian besar yang dipanggil Satgas datang dan memberi komitmen untuk membayar.

Mahfud menegaskan, dalam melakukan berbagai upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI akan melakukan tindakan tegas bagi obligor yang tidak serius dalam menunaikan kewajiban.

“Ini semuanya nanti kalau menyangkut hak tagih negara mungkin akan melakukan penyitaan. Kalau sudah dipanggil, terus memberi keterangan kemudian memastikan bahwa kita mempunyai catatan hutang. Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegas Mahfud.

Untuk itu, Mahfud meminta agar para obligor bekerjasama dalam mengembalikan kewajibannya kepada negara, terutama dalam kondisi saat ini.

“Saya ingin semuanya bekerjasama, mengembalikan hutangnya kepada negara. Karena negara sekarang membutuhkan untuk dikembalikan kepada rakyat. Digunakan untuk kepentingan rakyat, itu tugas negara. Jangan main-main, rakyat sekarang sedang susah, berkali-kali saya katakan, kalau anda main-main nanti akan ada langkah-langkah berikutnya,” pungkas Mahfud MD.

Tangsel- Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (Satgas BLBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021, hari ini Jumat 27 Agustus 2021, melakukan penguasaan aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penguasaan fisik melalui pemasangan plang yang dilakukan oleh Satgas BLBI, selain langkah lainnya yaitu melalui pemblokiran, penyitaan, pelelangan, dan atau langkah hukum lainnya yang ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku

“Saat ini kita berada di salah satu aset properti yang telah dikuasai oleh negara, yaitu aset properti eks debitur PT Lippo Karawaci, eks bank Lippo Group yang diserahkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pengurang kewajiban BLBI,” kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers, Jumat (27/8/2021).

Berdasarkan rilis resmi Satgas BLBI, lebih rinci dijelaskan 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 itu terletak di lokasi yang strategis dengan nilai tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.332.987.510.000,00.

“Seluruh dokumen kepemilikan dari aset ini sudah atas nama BPPN. Artinya, aset ini sudah merupakan aset milik pemerintah. Aset ini rencananya akan dilakukan pengelolaan lebih lanjut oleh negara seperti penggunaan, pemanfaatan, hibah, maupun bentuk pengelolaan lainnya,” jelasnya.

Selama ini aset yang berlokasi di Lippo Karawaci itu disebut telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa izin dari Kementerian Keuangan. Atas dasar itu pihak ketiga telah disurati/diingatkan.

Berikut bidang tanah lainnya yang telah disita hari ini:

1. Tanah seluas 3.295 m2 Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
2. Tanah seluas 15.785 m2 dan 15.708 m2 di Jalan Bukit Raya Km. 10, Gg. Kampar 3 (Kawasan Kilang Bata) RT/RW 04/09, Sail-Bukit Raya.
3. 2 bidang tanah total seluas 5.004.420 m2 di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 2.013.060 m2 dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas 2.991.360 m2