Eranasional.com – Seiring dengan semakin terkendalinya situasi pandemi, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelonggaran pemakaian masker untuk aktivitas di ruangan terbuka yang tidak padat orang. Selain itu, pemerintah juga menghapuskan kewajiban menunjukkan hasil tes COVID-19  bagi pelaku perjalanan domestik dan luar negeri yang telah divaksin COVID-19 dosis lengkap.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa kebijakan ini akan dituangkan dalam aturan yang akan berlaku efektif mulai Rabu (18/05/2022) besok.

“Elaborasi arahan Presiden ini akan dituangkan dalam beberapa perubahan kebijakan pengendalian COVID-19 yaitu terkait pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri dan masa berlaku efektifnya per tanggal 18 Mei 2022 atau besok,” ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (17/05/2022) secara virtual.

Wiku menegaskan, keputusan pelonggaran ini diambil pemerintah dengan menimbang perkembangan kasus nasional dan global terkini dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

“Walaupun pemerintah telah banyak kembali mengizinkan peningkatan aktivitas masyarakat namun kita perlu tetap melanjutkan upaya vaksinasi dan budaya hidup bersih dan sehat lainnya seperti (penerapan) protokol kesehatan. Karena, sejatinya pandemi belum resmi dinyatakan berakhir oleh WHO,” ujarnya.

Satgas mengharapkan kebijakan pelonggaran ini dapat berjalan dengan baik sekaligus mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Pada momentum ini pemerintah sepakat untuk memanfaatkan waktu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi selama dua tahun belakangan ini untuk dapat kembali pulih. Kita berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik namun nantinya masyarakat diharapkan dapat tetap waspada, siaga, dan adaptif dengan berbagai perubahan yang ada ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, Selasa (17/05/2022) sore, menyampaikan keputusan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang saat ini makin terkendali.

“Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker,” ujar Presiden.

Sementara itu, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

“Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan tes usap PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi COVIC-19 lengkap.

“Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi melakukan tes swab PCR maupun antigen,” pungkas Presiden.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan event-event besar digelar pada tahun depan namun tetap harus didampingi Satgas Covid-19.

Menurut dia, pelonggaran yang mulai diterapkan di berbagai sektor juga tetap menerapkan kehati-hatian untuk mencegah adanya lonjakan kasus Covid-19.

“Ada event besar juga silakan tapi didampingi Satgas, (harus) penuh kehati-hatian,” kata Jokowi dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).

Kepala Negara mengingatkan bahwa sejumlah negara yang tidak hati-hati dalam melonggarkan kegiatan ekonominya mengakibatkan munculnya gelombang ketiga Covid-19.

Ia pun mengingatkan bahwa sektor yang sudah dibuka secara bertahap tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Karena kita lihat negara-negara lain yang tidak hati-hati muncul gelombang ketiga, dan gelombang keempat,” jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan bahwa semua pihak harus tetap optimis pertumbuhan ekonomi membaik lantaran sejumlah indikator memperlihatkan hasil yang positif seperti bea cukai dan PNBP.

“Sektor-sektor yang kita buka juga bertahap tidak usah tergesa-gesa kalau ada peluang dibuka, dibuka dengan prokes,” tuturnya.

Jakarta- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan angka kematian harian akibat virus menular itu sebanyak 17 jiwa pada Minggu (31/10) hingga pukul 12.00 WIB atau menjadi yang terendah dalam beberapa bulan terakhir, selepas penurunan pada gelombang kedua.

Data 17 angka kematian itu berasal dari sembilan di 34 provinsi, yakni DKI Jakarta satu orang, Jabar satu orang, Jatim tiga orang, Jateng empat orang, Banten satu orang, Bali tiga orang, Aceh dua orang, Kalteng satu orang, dan Papua Barat satu orang.

Sementara provinsi lainnya nihil kematian akibat COVID-19. Atas adanya tambahan 17 kematian itu, secara total ada 143.405 jiwa meninggal sejak COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia.

Sementara kasus terkonfirmasi positif bertambah 523 kasus. DKI Jakarta mencatatkan 113 kasus, Jabar 100 kasus, Jatim 57 kasus, Jateng 54 kasus dan Banten 28 kasus. Secara total angka terkonfirmasi positif sejak Maret 2020 hingga saat ini mencapai 4.244.358 kasus.

Untuk angka kesembuhan bertambah 497 jiwa, sehingga total mencapai 4.088.635 jiwa. DKI Jakarta mencatatkan angka kesembuhan harian terbanyak, yakni 78 jiwa, Jatim 64 jiwa, Jabar 53, Jateng 50 jiwa, dan Kalimantan Barat 31 jiwa.

Kasus aktif bertambah sembilan kasus dan secara total mencapai 12.318 kasus. Adapun spesimen yang diperiksa mencapai 202.073, dan yang dinyatakan suspek mencapai 5.053 kasus.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pihaknya tengah menyusun strategi guna mengantisipasi potensi lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun nanti.

“Saat ini pemerintah sedang menyusun strategi lintas kementerian/kelembagaan untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun,” ujarnya.

Wiku mengatakan strategi harus disiapkan sedini mungkin agar bisa menekan potensi lonjakan saat musim liburan. Pasalnya, libur akhir tahun bakal meningkatkan mobilitas masyarakat, seperti saat Natal dan tahun baru. Dikhawatirkan, lonjakan kasus seperti saat libur akhir Tahun 2020 kembali terulang.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, seperti memastikan pelonggaran aktivitas, tapi diikuti pengendalian di lapangan secara ketat. Kemudian, pemerintah akan menggenjot laju vaksinasi bagi lansia, utamanya di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi anak-anak agar saat libur Natal dan tahun baru imunitas mereka telah terbentuk.

“Strategi yang dipilih diharapkan menjadi dasar kebijakan yang efektif dan inklusif dengan menekankan prinsip-prinsip tersebut,” kata Wiku.

JAKARTA – Kebijakan PPKM akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan, kebijakan ini sebagai strategi mempertahankan pandemi yang terkendali saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmitomengatakan, PPKM telah terbukti efektif dalam menekan kasus.

“PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus, termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru 2022,” kata Wiku, Jumat (15/10).

Berdasarkan data satgas, lonjakan kedua pandemi selama 4 minggu awal meningkat 104 persen. Namun, dapat segera ditekan hingga turun 22 persen berkat PPKM level 1-4.

Lalu selama 10 minggu berhasil menurunkan kasus sebesar 97 persen dari puncak kedua.

“Karena itu masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan oleh warganya,” jelasnya.

JAKARTA – Pemerintah telah memperbaharui kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, salah satunya mengenai pengunaan sebuah aplikasi.

“Terkait pengaturan PPKM di wilayah Jawa Bali, yang akan berlaku untuk seminggu kedepan. Secara umum akan diberlakukan skrining dengan aplikasi PeduliLindungi mulai 7 September,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito di Graha BNPB, Selasa (31/8/2021).

Kebijakan ini pun bahkan dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2021.

Menurut Prof Wiku, aplikasi ini juga akan digunakan pada industri orientasi ekspor dan penunjang serta beberapa sektor esensial.

Sebab, industri orientasi ekspor dan domestik diizinkan kembali beroperasi 100% dengan syarat minimal memiliki 2 buah shift kerja, 50% karyawan telah divaksinasi, dan memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Sedangkan pada daerah yang masuk PPKM level 2, penerapan skrining dengan PeduliLindungi ini akan digunakan untuk semua fasilitas umum dan kegiatan seni budaya, sosial dan kemasyarakatan.**

JAKARTA – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito memastikan secara tegas pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran, apapun bentuknya baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi.

Wiku menegaskan, tujuannya mencegah secara maksimal terjadinya interaksi fisik yang menjadi cara virus bertransmisi dari satu orang ke orang lainnya.

Pasalnya, kebijakan peniadaan mudik masih terdapat kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Dari laporan yang diterima Satgas Penanganan Covid-19, terjadi penumpukan penumpang angkutan umum yang tidak bisa melewati pintu penyekatan akibat tidak memenuhi syarat perjalanan.

“Mohon dipahami bahwa SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 adalah tentang Peniadaan Mudik. Jadi yang dilarang adalah mudik,” tegas Wiku dari keterangan yang diterima, Jumat (7/5/2021).

Namun demikian, Wiku mengatakan jika sektor essensial masih bisa beroperasi untuk kelancaran sosial ekonomi.

“Namun, kegiatan selain mudik di suatu wilayah kabupaten/kota atau aglomerasi khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun, demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah,” jelasnya.

Terkait kegiatan di sektor-sektor esensial ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi penularan dalam satu wilayah. Karena operasionalnya telah diatur dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kabupaten/kota maupun PKKM Mikro, baik melalui pengaturan kapasitas maupun jam operasionalnya.

Untuk lebih jelasnya, wilayah-wilayah aglomerasi yang dimaksud ialah di Sulawesi Selatan terdapat di Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros. Di Sumatera Utara terdapat di Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Di Jawa Timur di Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Di Jawa Barat yang masuk wilayah Bandung Raya. Lalu yang masuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Di Jawa Tengah Semarang, Kendal dan Purwodadi serta yang masuk Solo Raya. Serta di DI Yogyakarta yang masuk dalam wilayah Yogyakarta Raya.
Masyarakat yang berkegiatan di dalam wilayah-wilayah tersebut tetap diwajibkan mematuhi ketentuan yang sudan ditetapkan.

Dan bagi yang nekat melakukan perjalanan tanpa surat hasil negatif Covid-19 dan maupun surat izin pelaku perjalanan.

JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, masyarakat berbondong-bondong berburu baju baru di sejumlah kawasan perbelanjaan. Salah satunya Pasar Tanah Abang yang ramai dibicarakan akibat abai protokol kesehatan karena berkerumun.

Anggota Satgas Penanganan Covid-19 Sub Bidang Mitigasi Falla Adinda menuturkan bahwa pandemi masih terus berjalan. Bahkan ada mutasi virus baru di sejumlah negara.

“Jangan sampai kita jadi negara tetangga yang mulai ada second wave, kematian terus menerus setiap hari, kasus baru yang melonjak, contohnya sebenarnya sudah ada,” terang dia beberapa waktu lalu.

Padahal pemerintah sendiri terus menggaungkan masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan. Dalam kasus ini, yang dilanggar adalah adanya kerumunan.

“Yang diimbau kepada masyarakat adalah yang dilarang bukan mengunjungi pusat hiburan atau pusat perbelanjaan, tapi jauhi kerumunannya,” imbuh dia.

Menurutnya, longgarnya penerapan protokol kesehatan akan menjadi mimpi buruk Indonesia. Jadi meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tetap wajib diterapkan.

“Ayo dipaksa lagi, protokol kesehatannya diperketat lagi, meskipun sudah vaksin atau kena sebelumnya, jangan sampai prokes dilonggarkan,” tutur dia.

JAKARTA – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan bahwa larangan mudik pada libur Lebaran Idul Fitri pada 6-17 Mei 2021 merupakan kebijakan yang sangat tepat dan strategis.

“Keputusan pemerintah untuk larangan mudik ini bukan hanya tepat tetapi sangat tepat, sangat tepat, sangat tepat,” tegas Doni dalam dialog secara virtual dari FMB9, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

“Jadi pilihan untuk larang mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis. Dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini,” tambah Doni.

Doni mengatakan, bahwa keputusan mudik adalah keputusan politik negara semua pejabat harus satu narasi.

“Ini adalah keputusan politik negara. Kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi. Dan tidak boleh ada satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya,” tegasnya.

Oleh karenanya, kata Doni, sosialisasi harus terus dilakukan. “Kita harus melakukan hal ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat, setiap jam, setiap menit bahkan setiap detik. Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet daripada korban Covid berderet-deret. Karena sudah tidak ada lagi pilihan lain,” katanya.

Pasalnya, kata Doni, berkaca kepada perjalanan setahun lebih menghadapi Covid, setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan juga akan diikuti dengan bertambahnya angka kematian.

“Mulai dari Lebaran Idul Fitri tahun yang lalu, liburan Agustus, kemudian sampai dengan Natal dan Tahun Baru. Variasi angkanya antara 46% untuk angka kematian sampai dengan 75%. Kemudian demikian juga untuk kasus aktifnya dari posisi sekitar 70% sampai dengan 100%, jadi tinggi sekali,” kata Doni.

Bahkan, kata Doni, setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif. Bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit, ruang perawatan ICU, isolasi lebih dari 80%. “Bahkan pada periode bulan Januari awal tahun yang lalu beberapa provinsi telah mencapai lebih dari 100%. Sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi,” paparnya.

“Lantas diikuti dengan angka kematian harian yang juga sangat tinggi, lebih dari 250 kematian per hari. Dan yang tampak lagi adalah para pahlawan-pahlawan pejuang kemanusiaan yaitu para dokter dan juga perawat juga menjadi korban karena merawat pasien,” tegas Doni.

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun 2021 untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang dapat diakibatkan tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah yang berlaku mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Satgas Penanganan COVID-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan COVID-19 selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idulfitri.

Wiku juga mengingatkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan sebelum atau sesudah periode peniadaan mudik tersebut untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat yang melakukan perjalanan sebelum atau sesudah tanggal [peniadaan mudik] tersebut tetap perlu menjunjung prinsip kehati-hatian karena virus ini dapat mengancam kita di mana saja dan kapan saja,” ujarnya dalam keterangan pers, di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (15/04/2021) yang disiarkan pada kanal YouTube BNPB Indonesia.

Ditambahkannya, sebelum tanggal 6 Mei aturan perjalanan yang berlaku ialah SE Satgas COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021.

“Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menegakkan Surat Edaran Satgas ini dengan tegas di lapangan. Agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk yang akan menimbulkan kerumunan,” tegasnya.

Serius dalam Pembentukan Posko COVID-19

Dalam keterangan persnya, Wiku juga menyinggung tentang pembentukan pos komando (posko) COVID-19 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Per 13 April 2021, ungkap Wiku, jumlah posko COVID-19 yang sudah terbentuk mencapai 14.093 posko yang tersebar di 31 provinsi dan 323 kabupaten/kota di Indonesia. Provinsi terbanyak membentuk posko ialah Jawa Tengah dengan 4.409 posko.