Rakor ini melibatkan Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Satgas Pangan Pusat Mabes Polri.

Kasatgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan Rakor ini merupakan tindak lanjut pengawasan nasional untuk memastikan harga beras tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mencegah praktik kecurangan di pasaran.

“ini wujud nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah, memperhatikan distribusi dan harga beras. Pemerintah sudah menggelontorkan begitu banyak anggaran melalui APBN untuk mewujudkan swasembada dan stabilitas harga beras,” jelasnya, dikutib Jumat (24/10/2025).

Dia menyebut kehadiran Satgas pangan di Sulsel adalah untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai dengan HET yang dikeluarkan oleh Bapanas.

“Selanjutnya memastikan tidak ada penimbunan maupun perbuatan curang, misalnya re-packing dengan mutu yang tidak sesuai aturan perundang-undangan,” beber Dirkrimsus Polda Sulsel ini.

Dalam pemaparan Satgas Pangan, berdasarkan hasil pemantauan sementara terdapat dua daerah di Sulawesi Selatan yang menjual beras premium di atas HET.

Kedua daerah itu yakni, Kabupaten Enrekang dan Kota Palopo.

“Di Enrekang dan Palopo memang ada sedikit harga yang di atas HET. Hanya dua dari 24 kabupaten/kota,” jelasnya.

Meski ditemukan selisih, Dedi memastikan kenaikannya masih cenderung tipis, yakni sekitar Rp100–Rp2 00.

Saat ini kata dia, Satgas tengah mengkaji apakah lonjakan itu disebabkan penimbunan atau kekurangan suplai.

“Jika suplai kurang, maka Bulog harus segera melakukan operasi pasar di sana,” katanya.

Dedi menambahkan, kondisi stok beras di Sulsel terbilang aman. Bahkan ia mengatakan Sulsel saat ini berada pada peringkat kedua stok beras terbanyak secara nasional.

“Pasokan stok beras di Bulog Sulsel saat ini nomor dua terbanyak di Indonesia, yakni 512 ribu ton,” pungkasnya. []

Meski ada label Alfamart, Polri belum menemukan tindak pidana yang dilakukan pihak ritel tersebut.

“Terkait dengan minimarket itu adalah ritel yang dititipi. Secara mens rea belum kita dapatkan, mens rea, niat jahatnya dia,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Helfi mengatakan Alfamart bisa dinyatakan bersalah bila ditemukan bukti dalam proses penyidikan selanjutnya. Seperti, mengetahui atau bersepakat dengan produsen dari produk yang dijual. Yakni PT Food Station Tjipinang Jaya atas produk Setra Pulen.

“Tapi, sampai dengan saat ini kita belum menemukan niat jahat dari ritel,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus itu.

Bahkan, Helfi menyebut pihak ritel telah membuat surat kepada produsen yang menitipkan beras, bahwa barang yang dititipkan itu tanggung jawab produsen. Artinya, ritel mengetahui beras yang dijual sudah sesui dengan ketentuan dan menjadi tanggung jawab produsen bila terjadi permasalahan.

“Artinya, punya kewajiban produsen menjaga sesuai yang dikomitmenkan dengan ritel dan menjamin bahwa barang yang dijual tidak akan bermasalah,” ungkap Helfi.

Tercatat ada 3 produsen dari 5 jenis merek beras premium yang melanggar aturan standar mutu dan takaran. Rinciannya, PT Food Station Tjipinang Jaya selaku produsen beras merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen. Kemudian Toko SY (Sumber Raya), selaku produsen beras merek Jelita; dan PT Padi Indonesia Maju Wilmar, selaku produsen beras merek Sania.

Satgas Pangan Polri di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus tengah mencari dua alat bukti untuk penetapan tersangka. Pihak yang bertanggung jawab nantinya bisa dari perorangan maupun korporasi.

Para pelaku bakal dijerat Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.