Negara Berpotensi Raup Rp49 Triliun, Prabowo Beberkan Sumber Dananya

Aditya — Wed, 13 May 2026 14:12:10 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara diperkirakan kembali menerima tambahan dana sekitar Rp49 triliun yang berasal dari denda administratif serta aset keuangan tidak bertuan yang terkait dengan dugaan tindak ilegal sejumlah oknum. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan dana hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut informasi tersebut diperoleh dari laporan yang diterima pemerintah melalui hasil penelusuran transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dana tersebut, kata dia, berasal dari rekening milik sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak korupsi dan kini sudah tidak lagi berada di Indonesia.

Menurut Prabowo, sebagian rekening tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang diduga melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris maupun pihak terkait untuk mengurus aset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, banyak rekening yang tidak diklaim sehingga negara memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dana tersebut demi kepentingan publik.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan pengumuman secara terbuka dalam kurun waktu tertentu sebelum mengambil keputusan pengalihan aset ke negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk perampasan sepihak, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum dan optimalisasi aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Kalau sudah diumumkan bertahun-tahun dan tidak ada yang datang mengurus, maka uang itu lebih baik dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dari total dana sekitar Rp49 triliun yang disebutkan Presiden, sebagian besar diperkirakan akan diserahkan dalam waktu dekat. Prabowo menyebut terdapat dana sekitar Rp11 triliun dan Rp39 triliun yang proses administrasinya hampir rampung dan siap masuk ke kas negara pada bulan depan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memperkuat langkah penertiban aset hasil tindak pidana, termasuk mengejar dana-dana yang selama ini tersimpan dalam rekening dormant atau rekening tidak aktif milik pihak yang terlibat kasus korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.

Izin Operasi 28 Perusahaan SDA Dicabut Usai Bencana Aceh–Sumatra

Angie — Tue, 20 Jan 2026 18:51:44 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah mengambil langkah tegas sebagai respons atas rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran serius di sektor sumber daya alam (SDA) dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Keputusan strategis tersebut diambil melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan Zoom Meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam agar lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, kami menyampaikan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, pencabutan izin operasional tersebut merupakan hasil dari investigasi mendalam yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025, dengan mandat mempercepat audit dan penegakan hukum di kawasan hutan dan wilayah konsesi bermasalah.

Satgas PKH secara khusus diminta Presiden untuk memprioritaskan audit di tiga provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatra, mengingat tingginya indikasi keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam.

“Berdasarkan laporan Satgas PKH, ditemukan pelanggaran berat yang berdampak pada degradasi lingkungan dan tata kelola kawasan hutan,” jelas Prasetyo.

Satgas PKH – Eranasional.com

Negara Berpotensi Raup Rp49 Triliun, Prabowo Beberkan Sumber Dananya

Izin Operasi 28 Perusahaan SDA Dicabut Usai Bencana Aceh–Sumatra