Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Peninjauan itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pembangunan huntap memliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal.

Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan langsung pembangunan tersebut kepada BNPB.

“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” ujarnya.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sementara proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.

Adapun pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Rincian jumlahnya yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.

Lahan Digunakan Aset Pemda

Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi. Saat ini, Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya penyediaan hunian ini juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB.

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dana dilakukan secepat mungkin bagi warga yang datanya telah tersedia tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung di semua daerah.

“Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar,” ujarnya dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran bantuan untuk perbaikan hunian, yakni Rp15 juta bagi rumah dengan kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.

Selain itu, diberikan pula bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh.

Hingga kini, pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak.

Menurutnya, percepatan penyampaian data sangat penting agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia agar bantuan dapat segera disalurkan secara bertahap.

“Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” tutupnya.

Pemerintah pusat, kata dia, mendorong Pemda untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.

“Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar,” ujar Tito dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana dari Presiden sebesar Rp10,6 triliun.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak, tetapi tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah,” jelas Tito.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap (huntap), pembangunan infrastruktur permanen, seperti jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar.

“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” pungkasnya.

Capaian tersebut secara spesifik merujuk pada kondisi penanganan pengungsi yang menunjukkan kemajuan signifikan.

Tito menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih dalam penanganan saat ini tersisa sekitar 47 kepala keluarga (KK) atau sekitar 173 jiwa.

Menurut Tito, angka tersebut menurun drastis dibandingkan kondisi awal yang mencapai 2,1 juta jiwa. Karena itu, kondisi pengungsi disebut telah “mendekati 100 persen” tidak lagi berada di tenda, meski belum sepenuhnya tuntas.

“Pengungsi ya mendekati 100 persen, mendekati kata-katanya, saya enggak bilang [sudah] 100 persen,” ujar Tito kepada awak media, Senin (23/3/2026).

Ia menambahkan, capaian tersebut menggambarkan progres nyata dalam penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan mereka tidak lagi berada di tenda.

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana secara keseluruhan masih terus berjalan dan mencakup berbagai sektor yang membutuhkan waktu penyelesaian.

“Fasilitas pendidikan masih ada yang perlu kita atensi, masih belum, ada juga sungai belum, ada beberapa jalan desa, jalan kabupaten yang cukup banyak jumlahnya juga belum, itu it takes time,” katanya.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik secara bertahap agar kondisi di daerah terdampak dapat kembali normal secara menyeluruh.

Ia juga berharap informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana dapat dipahami secara utuh dengan menempatkan capaian pada konteksnya masing-masing.

Salah satu penanganan yang akan dikebut usai Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 adalah pembangunan hunian tetap (huntap) yang disiapkan bagi pengungsi yang rumahnya rusak berat, roboh, dan hanyut terbawa arus banjir.

Penyediaan huntap menjadi salah satu komitmen pemulihan pascabencana agar pengungsi bisa kembali menata kehidupan dari hunian yang layak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan segera menggelar koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah setelah Lebaran agar pembangunan huntap dapat segera dikebut.

“Kami sudah janjian nanti setelah lebaran ini dengan Menteri PKP untuk turun koordinasikan pemda-pemda yang mana sudah siap dibangun, untuk segera dibangun,” ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto merayakan Idulfitri bersama masyarakat Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Pembangunan huntap dilakukan oleh lintas sektor yang melibatkan sejumlah lembaga negara seperti BNPB, Kementerian PKP, Kemenkopolkam, dan Polri. Selain itu, juga ada keterlibatan lembaga swasta dan perorangan dalam pembangunan huntap di 3 provinsi terdampak.

Pembangunan huntap akan dilakukan dalam 2 skema. Skema pertama ialah metode in situ atau pembangunan huntap yang dilakukan di area sekitar asal hunian sebelumnya dengan kriteria keamanan lahan yang ketat.

“Salah satu penanggung jawab pembangunan huntap dengan skema in situ ialah BNPB. Salah satu lokasi huntap dengan skema in situ yang akan dikerjakan BNPB berada di Kabupaten Bireuen, di sana terdapat usulan 365 huntap secara in situ dari pemda setempat,” ucapnya.

Skema pembangunan huntap lainnya ialah metode komunal atau relokasi terpusat dengan membangun pada satu hamparan lahan yang telah dinyatakan layak untuk menampung warga dari kawasan yang tak lagi aman dihuni. Kementerian PKP menjadi salah satu lembaga yang menyiapkan skema komunal untuk pembangunan huntap.

Secara total, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun dan 1.359 unit lainnya dalam proses pembangunan.

“Sambil menanti huntap rampung dibangun, Satgas PRR juga berkomitmen menyedian hunian layak bagi pengungsi dengan penyiapan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi pengungsi yang ingin menyewa rumah,” tandasnya.

Aspirasi tersebut muncul karena masyarakat ingin tetap menjalankan tradisi khas Aceh tersebut meskipun berada dalam kondisi pascabencana. Pemerintah pun merespons cepat permintaan tersebut sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.

Tradisi meugang merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idulfitri. Tradisi ini memiliki nilai sosial yang kuat karena menjadi momentum kebersamaan melalui pembagian dan konsumsi daging sapi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Presiden melalui Mendagri telah membagikan Rp72,72 miliar untuk pembelian sapi meugang pada awal Ramadan bagi masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut dimaksudkan agar masyarakat tetap dapat merasakan suasana menyambut bulan suci dengan penuh kebersamaan.

Kali ini, Presiden kembali menyalurkan bantuan untuk pelaksanaan meugang menyambut Idulfitri.

“Sudah selesai ditransfer [dana bantuannya] ke kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk pembayaran sapi meugang,” ujar Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan data yang diterima, total anggaran yang disalurkan mencapai Rp72,75 miliar untuk 1.455 desa terdampak yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp50 juta. Dana tersebut disalurkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Aceh Syariah.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan warga yang akan menempati hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026).

Tito mengatakan percepatan pendataan penting agar pemerintah pusat dapat segera memulai pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak.

“Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu,” kata Tito.

Menurutnya, kepala daerah perlu membentuk tim atau satuan tugas khusus untuk mendata pilihan warga, apakah memilih skema insitu atau komunal dalam pembangunan huntap.

Ia menjelaskan skema insitu berarti rumah dibangun kembali di lokasi atau lahan milik warga sendiri. Dalam skema ini, warga dapat memilih rumahnya dibangun oleh pemerintah atau membangunnya sendiri dengan bantuan dana sekitar Rp60 juta.

“Ditanya kepada warga, Anda mau tinggal di insitu dibangunkan oleh BNPB atau mau bangun sendiri dengan indeks Rp60 juta. Tapi tanahnya harus tanah milik sendiri,” ujarnya.

Sementara skema komunal berarti warga akan ditempatkan di kawasan hunian baru yang dibangun bersama dalam satu kompleks yang disiapkan pemerintah.

Untuk skema ini, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan, baik dari tanah milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara, maupun melalui pembelian lahan masyarakat dengan harga yang layak.

“Kalau tidak ada tanah pemerintah, bisa juga membeli tanah milik masyarakat dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Tito menegaskan pilihan warga tersebut harus didata secara jelas melalui formulir dan disertai pernyataan agar pemerintah pusat dapat menentukan pola pembangunan hunian tetap.

“Makin cepat data siapa yang mau insitu dan siapa yang memilih kompleks, makin mudah bagi kami untuk mengoordinasikan pembangunan huntap,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif melakukan pendataan di lapangan dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

“Kalau datanya tidak ada, apa yang mau dibangun. Masyarakat sudah ribut minta dibuatkan huntap tapi pemerintahan daerahnya tidak jalan,” ujarnya.

Menurut Tito, pembangunan hunian tetap menjadi langkah penting dalam pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana setelah sebelumnya para pengungsi ditempatkan di hunian sementara atau menerima bantuan sewa rumah.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 13 Maret, tercatat jumlah huntap yang sudah rampung dibangun bertambah menjadi 110 unit dari total 36.669 unit yang akan dibangun. Sementara sebanyak 1.359 unit sedang dalam proses pembangunan. Jumlah huntap saat ini yang selesai dibangun, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan satu hari lalu yang mencapai 56 unit huntap.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntap terbanyak, terdiri dari sebanyak 104 unit sudah rampung dibangun, dari total 27.104 unit yang ditargetkan akan dibangun dengan 388 unit diantaranya sedang dalam proses pembangunan.

Sementara di Sumut ada sebanyak 524 unit sedang dalam proses pembangunan dari 5.815 unit yang ditargetkan akan dibangun. Adapun di Sumbar terdapat 6 unit selesai dibangun dari 3.750 unit huntap ditargetkan, dan 447 unit huntap diantaranya sedang dalam proses pembangunan.

Sebagian besar unit huntap yang rampung dibangun merupakan gotong royong lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, yang terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemudian Danantara, Yayasan Buddha Tzu Chi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah (Pemda) dan bantuan yang berasal dari perseorangan.

Selain mempercepat pembangunan huntap untuk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di hunian sementara (huntara).

Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 13.728 penerima di tiga provinsi. Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 7.807 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.759 penerima.

Sebelumnya, saat meninjau pembangunan huntap di Aceh Utara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan pembangunan huntap untuk penyintas bencana Sumatera, berjalan lancar dan ditargetkan seluruh huntap yang dibangun Kemenko Polkam di Aceh akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2026.

“Alhamdulillah, saya memantau langsung proses pembangunan huntap ini berjalan lancar, mulai dari bongkar material di Pelabuhan Belawan hingga tiba di Kuala Cangkoy dan dikerjakan dengan aman. Saya optimistis seluruh target dapat diselesaikan akhir Maret 2026,” kata Djamari dalam siaran pers Kemenko Polkam Kamis(19/2/2026).

Sebagai catatan, huntap untuk penyintas bencana Sumatera, dibangun dengan spesifikasi, dinding, dan atap berbahan baja galvanis yang tahan karat dan tahan gempa.

Selain itu, huntap juga dibangun dengan sistem knock down atau rumah bangun cepat, sehingga proses konstruksi lebih efisien. Setiap unit juga dilengkapi dua kasur, meja makan, kursi, televisi, serta kamar mandi dengan fasilitas lengkap.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 10 Maret, tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak sudah mencapai 14.725 unit dari total 18.697 unit yang akan dibangun dengan capaian persentase 78 persen.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntara terbanyak, terdiri dari sebanyak 12.926 unit sudah rampung dibangun, dari total 16.847 unit yang akan dibangun atau mencapai progres 76 persen.

Sementara di Sumut sebanyak 969 unit sudah rampung dibangun, dari total 1.020 yang akan dibangun atau mencapai progres 95 persen.

Kemudian di Sumbar dari total 830 unit yang akan dibangun, telah seluruhnya rampung dibangun atau mencapai progres 100 persen.

Seraya meningkatkan okupansi huntara, Satgas PRR juga sudah bertahap membangun hunian tetap (huntap). Data Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera 9 Maret, merinci ada 1.463 unit yang sedang dalam progres pembangunan dari 36.669 unit yang akan dibangun, dan ada enam unit yang selesai dibangun.

Gelontorkan DTH

Selain mempercepat pembangunan huntara unruk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di huntara.

Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi.

Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 6.846 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.763 penerima.

Strategi percepatan pembangunan huntara, huntap dan penyaluran DTH berdampak siginifikan pada penurunan jumlah pengungsi di tenda. Data Satgas PRR 9 Maret, menunjukkan penurunan jumlah pengungsi di tenda yang signifikan di tiga provinsi.

Dari semula 2.300 kepala keluarga (KK) pada 8 Maret, berkurang menjadi 1.872 KK atau berkurang 428 KK pada 9 Maret. Angka ini setara dengan 5.963 jiwa pengungsi di tenda.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran menegaskan pihaknya akan terus menurunkan jumlah pengungsi di tenda sebelum Idulfitri 2026.

Tahapan skema rehabilitasi dan rekontruksi untuk menurunkan jumlah pengungusi akan terus dilakukan, mulai dari meningkatkan okupansi huntara, penyaluran DTH dan pembersihan lumpur.

“(Pengungsi di tenda) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemulihan infrastruktur dasar yang secara umum telah menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai wilayah terdampak. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kini berangsur kembali normal.

Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai berjalan normal.

“Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren,” ujar Tito di Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/3/2026) malam.

Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi, dan 2.277 ruas di antaranya telah kembali fungsional atau sekitar 90 persen.

Sementara itu pada jaringan jalan nasional, seluruh ruas yang terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sehingga konektivitas utama antarwilayah telah pulih.

Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 790 jembatan telah kembali fungsional atau sekitar 67 persen. Adapun pada jaringan jembatan nasional, seluruhnya juga telah kembali berfungsi sepenuhnya.

Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga telah berlangsung secara luas di wilayah terdampak.

Untuk desa-desa yang belum teraliri listrik secara penuh, pemerintah menyalurkan bantuan genset guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seiring membaiknya akses infrastruktur tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak kembali. Pasar-pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini berangsur kembali beroperasi.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur penghubung yang saat ini masih bersifat sementara, khususnya jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.

“Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.

Dalam proses percepatan pemulihan konektivitas tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi.

Secara kumulatif, lebih dari 150 jembatan darurat berbagai tipe, mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis, telah selesai dibangun di wilayah terdampak, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pemasangan.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka kembali akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas yang masih berada di tenda pengungsian.

Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi yang masih cukup besar.

Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan unit hunian sementara yang masih kurang agar target pemindahan pengungsi dari tenda dapat segera tercapai.

“Yang masih kurang itu akan dibangun dan dipercepat. BNPB siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” pungkas Tito.

Hingga awal Maret 2026, Satgas PRR Pascabencana Sumatera dan sejumlah lembaga terkait terus mempercepat penanganan di berbagai lokasi terdampak.

Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera Amran mengatakan proses pembersihan lumpur merupakan bagian penting dalam tahap rehabilitasi pascabencana karena berkaitan langsung dengan pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk di kawasan permukiman, fasilitas publik, hingga akses jalan.

“Pembersihan lumpur merupakan bagian dari tahap rehabilitasi pascabencana yang bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat serta memastikan fasilitas publik dapat kembali berfungsi,” ujar Amran saat konferensi pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan data terbaru Satgas PRR per Senin (9/3), dari total 508 lokasi yang menjadi sasaran pembersihan lumpur di tiga provinsi terdampak, sebanyak 406 lokasi telah berhasil dibersihkan atau sekitar 80 persen. Sementara itu, 102 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah lokasi pembersihan terbanyak. Dari total 455 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 366 lokasi telah selesai dibersihkan, sementara 89 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, pembersihan dilakukan di 24 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 lokasi telah selesai dibersihkan dan 13 lokasi lainnya masih dalam tahap proses pengerjaan.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, proses pembersihan lumpur telah rampung sepenuhnya. Sebanyak 29 lokasi terdampak telah berhasil dibersihkan atau mencapai progres 100%.

Amran juga mencontohkan sejumlah fasilitas pendidikan di Aceh Timur yang telah selesai dibersihkan sepenuhnya, baik di dalam bangunan maupun di area sekitarnya.

“Beberapa sekolah seperti SD Lokop dan SMP di Kecamatan Lokop, Aceh Timur, misalnya, sudah dibersihkan 100%, baik di dalam ruangan maupun di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 9 Maret, tercatat penurunan jumlah pengungsi jika dibandingkan dua hari lalu.

Adapun rinciannya, di Aceh dari semula 2.099 kepala keluarga (KK), saat ini terdapat 1.695 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau berkurang 404 KK.

Kemudian di Sumut dari semula 201 KK, saat ini terdapat 177 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau berkurang 24 KK. Sementera itu, Provinsi Sumbar telah nihil pengungsi di tenda pengungsian.

Juru Bicara Satgas PRR Amran optimisitis jumlah pengungsi di tenda akan terus menurun sebelum hari raya Idulfitri 2026. Sebab, strategi penurunan jumlah pengungsi ke hunian sementara (huntara) berjalan efektif, sehingga jumlah pengungsi turun cukup signifikan.

“Tren ini (penurunan jumlah pengungsi) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Sebagai catatan, penurunan jumlah pengungsi di tenda ini juga selaras dengan percepatan pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak. Adapun rinciannya, dari total rencana 18.697 unit huntara di tiga provinsi terdampak, hingga saat ini 13.431 unit telah selesai dibangun, atau sekitar 71 persen dari target keseluruhan.

Sementara Sumatera Barat, pembangunan huntara bahkan telah mencapai 100 persen, dan di Sumatera Utara sudah mencapai 92 persen, dan di Aceh sekitar 68 persen.

Selain pembangunan huntara, strategi pemerintah dalam penurunan jumlah pengungsi juga dibarengi dengan pemberian bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana tidak memilih tinggal di huntara.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi.

“Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ini sedang dikoordinasikan dan kita kumpulkan datanya dari pemerintah daerah,” kata Tito.

Hal tersebut disampaikan di Sela Penyerahan Bantuan Sosial Ekonomi kepada korban bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan pemerintah telah mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah mulai dari rusak ringan, sedang, berat hingga bangunan yang hilang sama sekali. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.

“Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu diklasifikasi. Nanti diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang tetap digunakan sambil dilakukan perbaikan.

“Tapi yang utama pendidikan harus berjalan. Maka yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung,” kata Tito.

Sementara itu, sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk sementara memanfaatkan fasilitas darurat, seperti tenda belajar yang disediakan oleh pemerintah bersama berbagai kementerian.

“Yang rusak berat ada yang masih belajar di tenda. Dari BNPB dan Kemendikdasmen juga ada tenda yang dilengkapi peralatan lainnya,” ujarnya.

Menurut Tito, secara umum proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya sudah kembali berjalan meskipun belum sepenuhnya ideal.

“Proses belajarnya hampir 100 persen sudah berjalan, tapi memang masih ada yang belum maksimal dan belum ideal,” katanya.

Berdasarkan data sementara, sekitar 3.700 satuan pendidikan terdampak bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Ada lebih kurang 3.700 di tiga provinsi ini yang harus dikerjakan semua dan itu tentu perlu waktu,” ujar Tito.

Ia menjelaskan sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara pendataan madrasah dan pondok pesantren dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Untuk TK, SD, SMP itu dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk pendataannya,” kata Tito.

Penjelasan ini disampaikannya pada Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan yang diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak tersebut berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.

“Kita ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi bencana Sumatera,” ujarnya.

Presiden Putuskan Penambahan TKD

Ia mengatakan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujarnya.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026.

“Dirinya juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya. Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.

Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, lanjut ia mengatakan, anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi ataupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya.