Kata Mahfud, kasus ini melibatkan tiga entitas yang terafiliasi perusahaan milik SB, yakni PT LM.

“SB ini inisial, orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang hilangnya pungutan PPH sesuai pasal 22 atas emas batangan eks impor seberat 3,5 ton,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (1/11/2023).

Saat ini, kata Mahfud lagi, kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan dan diusut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adapun modus kejahatan yang dilakukan SB yaitu dengan mengkondisikan emas batangan impor tersebut menjadi perhiasan yang telah diekspor.

“Padahal, berdasarkan data yang diperoleh, emas batangan seberat 3,5 ton diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Dengan demikian, grup SB telah menyalahgunakan Surat Ketetapan Bebas PPH Pasal 22,” tegasnya.

Ungkap Mahfud, penyidik DJP sudah memiliki bukti yaitu dokumen perjanjian tentang pengolahan anoda logam dari salah satu BUMN (PT ATM) ke grup SB (PT LM) pada 2017. Perjanjian ini diduga menjadi kedok grup SB untuk melakukan ekspor barang yang tidak benar.

“Saat ini masih ditelusuri jumlah pengiriman anoda logam dari PT ATM ke PT LM dan pengiriman hasil olahan berupa emas dari PT LM ke PT ATM, untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya,” ucapnya.

Selain itu, penyidik DJP juga mendapatkan data grup SB melaporkan SPT secara tidak benar sehingga DJP menerbitkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan per 14 Juni 2023 terhadap empat wajib pajak grup SB.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh, terdapat pajak kurang bayar beserta denda yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Selama menjalankan bisnisnya, SB memanfaatkan orang-orang yang bekerja kepadanya sebagai instrumen untuk melakukan pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang,” ungkap Mahfud.

PPATK, lanjut Mahfud, juga telah menyerahkan data tambahan transaksi keuangan mencurigakan dari puluhan rekening grup SB kepada Dirjen Pajak untuk dilakukan analisis kebenaran pelaporan pajaknya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah resmi membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Satgas ini dibentuk untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

“Sesuai dengan hasil rapat komite TPPU tanggal 10 April tahun 2023, yang kemudian disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di Komisi III, tanggal 11 April 2023 maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas dimaksud yaitu satgas tentang dugaan TPPU,” kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Berikut daftar lengkap Satgas TPPU:

Tim Pengarah

1. Menko Polhukam – Mahfud MD
2. Menko Perekonomian – Airlangga Hartarto
3. Kepala PPATK – Ivan Yustiavandana

Anggota

1. Dirjen Pajak – Suryo Utomo
2. Dirjen Bea Cukai – Askolani
3. Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Awan Nurmawan Nuh
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus – Febrie Adriansyah
5. Wakil Kabareskrim Polri – Irjen Asep Edi Suheri
6. Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN – Mayjen TNI Aswardi
7. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK – Danang Tri Hartono

Tenaga Ahli

1. Yunus Husein – mantan Kepala PPATK
2. Muhammad Yusuf – mantan Kepala PPATK
3. Rimawan Pradiptyo – Dosen Universitas Gajah Mada/UGM
4. Wuri Handayani – Dosen Universitas Gajah Mada/UGM
5. Laode M Syarif – mantan Pimpinan KPK
6. Tompo Santoso – Guru Besar Univeritas Indonesia/UI
7. Gunadi – Pakar Hukum
8. Danang Widoyoko – TII
9. Faisal Basri – Ekonom
10. Mutia Ganj Rahman – Ahli Pidana
11. Mas Achmad Santosa – mantan pejabat KPK
12. Ningrum Natasya – Pakar USU

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Satgas TPPU itu terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja serta dibantu oleh 12 tenaga ahli.

“Sesuai dengan hasil rapat Komite TPPU pada 10 April 2023 yang kemudian disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di Komisi III pada 11 April 2023, maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas dimaksud, yaitu satgas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Mahfud yang juga Ketua Komite TPPU mengatakan, Satgas TPPU terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah terdiri dari 3 orang pimpinan komite TPPU, yaitu Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU, Menko Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Sekretaris merangkap anggota Komite TPPU.

Sementara, ujar Mahfud, Tim Pelaksana terdiri dari Ketua Deputi III bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, wakilnya deputi V bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarkata Kemenko Polhukam, Sekretaris adalah Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK.

Anggota Tim Pelaksana ada 7 orang, yakni:

1. Dirjen Pajak Kemenkeu
2. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu
3. Irjen Kemenkeu
4. Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.
5. Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Wakabareskrim) Polri.
6. Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN
7. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK.

“Ini kasus Kemenkeu, Pajak, dan Bea Cukai, ada yang bertanya kenapa masuk tim pemeriksanya Kemenkeu? Memang, menurut hukum, penyidik masalah perpajakan dan bea cukai adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan karena mereka yang akan menindaklanjuti dan memiliki kewenangan proyustisia,” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas TPPU didukung tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan.

Ada 12 tenaga ahli itu, yaitu:

1. Yunus Husein, mantan kepala PPATK
2, Muhammad Yusuf, mantan Kepala PPATK
3. Rimawan Pradibtyo, dosen UGM
4. Wuri Handayani, dosen UGM
5. Laode M Syarif, mantan pimpinan KPK
6. Topo Santoso, guru besar UI
7. Gunadi
8. Danang Widoyoko, Transparency International Indonesia (TII)
9. Faisal Basri
10. Meutia Gani Rahman
11. Mas Ahmad Santosa
12. Ningrum Natasha

“Tenaga ahli ini bukan penyidik, sehingga mereka tidak langsung masuk ke kasus melainkan memberikan masukan-masukan. Mereka menjadi konsultan kalau ada masalah-masalah yang perlu perhatian khusus,” kata Mahfud MD. **

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan dibentuknya Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun akan dibentuk, Jumat (28/4) besok.

Adapun prioritas dari kerja Satgas TPPU ini adalah meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dugaan TPPU Rp189 triliun yang ada pada kasus tersebut.

“Satgas TPPU ya, untuk kasus pencucian uang, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya. Akan ditindaklanjuti sesuai data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR,” kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).

Mahfud menjelaskan, Satgas TPPU ini terdiri dari personel Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud memastikan kerja Satgas TPPU akan bersifat independen meski tidak melibatkan pihak eksternal.

“Memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya dari Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang bilang ‘wah itu jeruk makan jeruk’. Masa mau memeriksa diri sendiri? Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia,” jelas Mahfud.

“Karena tidak boleh selain Polisi, Jaksa, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu sehingga penilaian itu akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaiannya akan lebih objektif,” katanya lagi.

Dalam Satgas TPPU, Mahfud menegaskan tidak melibatkan KPK. Namun, dia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait penuntasan laporan TPPU tersebut.

“KPK tidak ikut, karena dia ada di luar kita. Tapi saya sudah koordinasi dengan pak Firli (Ketua KPK), Pak Firli akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim,” pungkasnya.