JAKARTA – Melihat perkembangan terkini pandemi Covid-19 perlu dijadikan refleksi bagi pemerintah daerah (Pemda). Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut pentingnya memasifkan upaya deteksi dini melalui testing (pemeriksaan). Meskipun saat ini angka testing nasional sudah melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Masifnya testing, diharapkan dapat menekan laju penambahan kasus dan menekan bertambahnya angka kematian serta menyelamatkan nyawa pasien. Kondisi saat ini di berbagai daerah, dari 34 provinsi ada 31 provinsi dengan kenaikan persentase kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persentase kematian, dan 29 provinsi mengalami penurunan kesembuhan.

“Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam satu minggu terakhir, kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibandingkan kesembuhan,” ucap Wiku dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat secara daring, Kamis (8/7/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih rincinya, pada persentase kematian di 9 provinsi tersebut mulai dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. Kematian yang meningkat akibat keterlambatan penanganan atau perburukan yang tidak dipantau saat isolasi mandiri. Karenanya penting peran pemerintah dalam meningkatkan pemantauannya sehingga dapat cepat menangani apabila kondisi pasien memburuk.

Untuk itu, upaya deteksi dini yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemeriksaan atau testing harus diupayakan secara masif. Dan kabar baiknya, angka testing nasional kini sudah melebihi standar WHO dengan jumlah pemeriksaan per 1000 penduduk per minggu mencapai 252,78%, dengan jumlah PCR sebanyak 380.480 (52%), antigen sebanyak 363.399 (48%).

Angka ini menunjukkan upaya testing terus mengalami peningkatan. Namun yang perlu diingat bahwa pemeriksaan ini, harus terus diupayakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya memasifkan testing sehingga kasus positif dapat lebih banyak teridentifikasi dan segera ditangani.

Dimohon seluruh Pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dalam mendata dan melaporkan cakupan testing diwilayahnya masing-masing. Pastikan cakupan testing di wilayahnya masing-masing  telah melebihi standar WHO dengan memperhatikan positivity rate di wilayahnya masing-masing.

“Dimasa seperti saat ini, dimana kasus sedang meningkat tajam, testing salah satu hal yang harus dikejar. Masifkan testing, utamanya pada orang bergejala dan kontak erat,” pungkas Wiku.

JAKARTA – Baharkam Polri menggelar pelatihan terhadap 2.284 orang untuk menjadi tracer Covid-19 atau virus corona. Kegiatan tersebut dilakukan mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2021 mendatang.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa, pelatihan tersebut dilakukan kepada personel Polri dan elemen masyarakat yang merupakan mitra kepolisian.

“Peserta sebanyak 2.284 orang. dengan rincian Relawan Senkom 530 orang, Bintara PMJ 270 orang, Baja SPN Lido 552 orang, Baja SPN Jabar 539 orang, Baja SPN Banten 192 orang dan Baja SPN Jateng 201 orang,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Menurut Argo, pelatihan ribuan orang sebagai tracer ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban dari seluruh personel Korps Bhayangkara kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya di tengah Pandemi Covid-19.

“Dimana ini sebagai bentuk amal dan tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Khususnya sebagai anggota Polri adalah kewajiban kita untuk melaksanakan hal tersebut,” ujar Argo.

Sebab itu, Argo menekankan, jajaran kepolisian harus bisa bertugas secara profesional dan memahami tugas sebagai tracer. Selain itu, Argo mengimbau kepada jajarannya untuk tetap menjaga diri sendiri saat bertugas.

“Agar rekan-rekan paham betul akan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama menjaga diri kita sendiri, kemudian membuka mata dan telinga, dan mendata siapa saja yang terkonfirmasi positif, jangan pasif,” ucap Argo.

Argo juga menyampaikan apresiasi kepada elemen masyarakat mitra polisi karena telah mau turut serta dan berperan aktif menjadi seorang tracer.

“Agar selalu melakukan langkah-langkah yang tepat dan proaktif tetapi tetap menjaga protokol kesehatan yang seharusnya,” tutup Argo.

Reporter: Agung Nugroho

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]

Bogor– Pemerintah Kota Bogor menghadapi situasi penyebaran virus Covid-19 yang meningkat tajam. Ini menjadi alasan diterapkan kembali Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tidak hanya itu, diterapkan juga ganjil genap pun juga diberlakukan di Kota Bogor.

Sementara itu Anggota DPRD Kota Bogor Devie Prihatini Sultani (DPS) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Bogor.

Ia menekankan pentingnya ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19.

“Situasi Kota Bogor meningkat tajam pasien-pasein Covid baik zona hijau, kuning maupun merah, dimana kapasitas bed di rumah sakit (rujukan) di Kota Bogor nyaris terisi penuh,” ujar Devie selaku Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi NasDem saat dikonformasi oleh wartawan di Bogor, Rabu (23/6/2021).

Dia menambahkan, Pemkot Bogor perlu mengambil langkah dalam melakukan peningkatan ketersediaan tempat untuk perawatan pasien Covid-19. Hal itu agar pasien yang terpapar dapat dirawat dengan baik.

“Pemkot Bogor dan jajarannya harus segera melakukan terobosan-terobosan, dan buka tempat-tempat untuk bisa menampung pasien terpapar Covid terutama pasien zona hijau,” ucap Politisi NasDem ini.

Menurutnya, klaster Covid-19 dari lembaga pendidikan di kota Bogor kembali melonjak karena diberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Sehingga belasan pelajar di Bintang Pelajar Islamic Boarding School (BP IBS) kota Bogor terpapar Covid-19,” katanya.

Untuk itu, Devie meminta Pemkot Bogor untuk memberhentikan sekolah tatap muka, agar tidak muncukl klaster baru akibat PTM.

“Kasihan anak murid kita juga para tenaga pengajar. Seharusnya persiapan PTM harus benar-benar di persiapkan dengan matang, tidak hanya memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi juga harus di lakukan tes swab antigen bagi anak didik dan pendidik yang melakukan PTM,” ujarnya

Tak hanya itu, Devie juga mengatakan harus dipastiakn anak didik tersebut naik transportasi umum atau tidak.

“Sehingga manakala ada anak didik atau tenaga didik terpapar akan mudah mentracing nya. Apa lagi gelombang kedua ini yang benar-benar cepat proses penularannya harus di tutup pembelajaran tatap muka,” terang wanita yang akrab disapa DPS ini.

Dia melanjutkan, jangan sampai PJJtidak menjadi keseriusan dalam proses belajar mengajar. ia meminta PJJ tetap dilakukan dengan serius dan mengutamakan kualitas didik sama seperti sekolah tatap muka ( off line ).

“Berbagai unsur dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas lain yg terkait harus saling berkordinasi dengan sekolah manakala nanti PTM sudah layak di mulai, perhatikan juga zona daerah mana yang memang sudah masuk dalam kategori zona hijau , orange , kuning dan merah,” Pungkas DPS.

Reporter: Agung Nugroho