JAKARTA, Eranasional.com – Koalisi Perubahan yang digadang-gadang Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat terancam bubar usai kunjungan Nasdem ke kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra dan PKB. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali bahkan menegaskan Koalisi Perubahan belum terbentuk.

“Koalisi Perubahan itu belum ada. Yang benar, rencananya yang ada. Karena belum ada deklarasi, ya berarti belum ada,” kata Ahmad Ali, Kamis (26/1/2023).

Ali menuturkan, kunjungan Nasdem ke kantor Sekber Gerindra-PKB merupakan bagian dari silaturahmi. Meski demikian, dia tidak menampik bahwa politik sangat dinamis, segala kemungkinan bisa terjadi.

“Itu kunjungan silaturahmi, membudayakan membangun komunikasi dengan pandangan politik, dan itu menjadi hal yang wajar selama ini. Bahwa politik itu dinamis, kita enggak menutup realitas itu bahwa semua kemungkinan,” ujarnya.

Ali menyatakan, hingga kini Nasdem masih menjalin komunikasi yang intens dengan PKS dan Demokrat. Dia menilai pembentukan sekber Koalisi Perubahan merupakan hal yang bagus, namun jika koalisi belum terbentuk maka sekber sulit dibentuk.

“Hari ini saya menegaskan bahwa Nasdem, PKS, Demokrat, tetap melakukan komunikasi sangat intens. Kalau koalisi sudah terbentuk memang kita seharusnya buat sekber bersama, rumah koalisi bersama, tapi kalau koalisinya belum terbentuk bagaimana kita buat sekber,”imbuhnya.

Koalisi Perubahan Bisa Bubar

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pada prinsipnya kunjungan delegasi Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB menunjukkan bahwa politik memang sangat dinamis.

“Artinya apa? Nasdem terlihat lebih fleksibel,” kata Adi, Jumat (27/1/2023).

Meski begitu, dia tak menampik kunjungan Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB akan mengakhiri cerita Koalisi Perubahan yang hingga kini belum terbentuk.

“Sangat mungkin Koalisi Perubahan itu bubar, karena Nasdem lebih ke politik tengah yang soft,” tuturnya.

Terkait peluang Nasdem bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB, Adi menyebut hal tersebut sangat terbuka jika Nasdem tidak mencapai kata sepakat dengan Demokrat dan PKS.

“Sangat mungkin apabila apa yang dicari oleh Nasdem tidak mendapatkan apapun dari PKS dan Demokrat, atau hanya memperlebar jarak dengan Jokowi,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan dirinya masih berstatus sebagai kader Partai Gerindra. Dengan begitu, tidak benar isu yang menyebut dirinya akan bergabung dengan PPP.

Adapun belakangan ini muncul isu yang menyebutkan bahwa Sandiaga akan pindah ke PPP dari Gerindra. Namun, pada acara peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Gerindra-PKB, Senin (23/1) kemarin, Sandiaga hadir dan menegaskan bahwa dirinya merupakan kader Gerindra.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menegaskan mendukung keputusan partai tentang siapa yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) 2024.

“Dalam koalisi yang sudah diumumkan Agustus 2022 lalu, Kebangkitan Indonesia Raya dan menuju Indonesia sejahtera, nanti akan diputuskan oleh pimpinan partai. Tentu ada mekanismenya. Sebagai kader Gerindra tentu wajib mendukung,” kata Sandiaga di sela acara peresmian kantor Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Dia pun menepis kepindahannya ke PPP. Menurutnya, isu tersebut telah clear, bahwa dia sampai saat ini adalah kader Gerindra. “Enggak ada rencana itu. Semua sudah clear,” tegas Sandi.

Rumor Sandiaga Uno akan bergabung dengan PPP karena dipicu dirinya yang kerap hadir di acara PPP.

Menanggapi itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya menghormati penyataan Sandiaga Uno yang menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi kader Gerindra.

“Kita hormati saja sikap politik beliau (Sandiaga Uno). Kami tidak pernah mengajak Pak Sandiaga Uno ke PPP,” kata Awiek, panggilan akrab pria ini, Selasa (24/1/2023).

Soal PPP kerap mengundang Sandiaga menghadiri beberapa acara partai, menurut Awiek, kapasitasnya sebagai Menparekraf. “Kita menyadari betul bahwa Pak Sandiaga Uno masih kader Gerindra,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan capres cawapres yang akan diusung Koalisi Gerindra dan PKB merupakan ranah para ketua umum masing-masing partai. Selanjutnya, keputusan kedua ketua umum tersebut akan dikomunikasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, Gerindra dan PKB merupakan partai yang berada di dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Saya kira kan itu ranah dari para ketua umum, sudah pastilah akan dikomunikasikan dengan Jokowi,” kata Fadli Zon saat ditanya apakah capres koalisi Gerindra-PKB akan dibicarakan dengan Jokowi di sela-sela acara peresmian Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Menurut Fadli Zon, untuk menentukan capres cawapres umumnya ada komunikasi. Namun, dia menegaskan, hal itu 100 persen merupakan kewenangan ketua umum partai.

“Kita kan negara demokrasi, pasti hal-hal yang semacam itu ada komunikasi dan itu domainnya dari partai politik,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Diketahui keduanya memang sempat bertemu empat mata sebelum meresmikan kantor Sekber Koalisi Gerindra-PKB.

“Sebelum Pak Muhaimin dan Pak Prabowo menuju ke tempat ini, beliau berdua bertemu di Kertanegara IV dan Pak Muhaimin menceritakan hasil Ijtima Ulama Nusantara,” kata Muzani.

Kata Muzani lagi, Prabowo juga telah menerima hasil rekomendasi para ulama yang diadakan Dewan Syura PKB itu bahwa keputusan capres cawapres di poros koalisi ini harus diambil sebelum bulan Ramadhan.

“Menjelaskan kepada Pak Prabowo tentang hasil ijtima ulama yang mengharapkan agar koalisi Gerindra PKB sudah ada keputusan sebelum bulan puasa,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menyebut Prabowo telah menyimak dengan seksama penyampaian Cak Imin. Rekomendasi itu, lanjutnya, akan dipertimbangkan Prabowo.