Dilihat dari surat laporan yang ditujukan kepada KPK, Marullah diduga memanfaatkan kuasanya untuk mengangkat keluarganya menempati posisi pejabat Pemprov DKI.

Di antaranya Muhammad Fikri Makarim alias Kiky sebagai Tenaga Ahli Sekda DKI Jakarta dan Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.

Pelapor mengungkapkan, Selama Marullah menjabat sekda, Muhammad Fikri Makarim alias Kiky yang merupakan anaknya diberikan ruangan khusus yang letaknya berdampingan dengan ruang kerja Marullah.

Di itu, inilah Kiky melakukan intimidasi kepada para direktur utama BUMD dan kepala satuan kerja perangkat daerah dalam pengumpulan dana untuk kepentingan pribadi.

“Sejak Marullah Matali menjabat Sekda peran kiky menjadi makelar proyek Pemprov DKI maupun BUMD, dengan memanfaatkan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sekda Kiky memaksa Kepala BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa) Dudi Gardesi agar seluruh proyek Pemprov DKI tahun 2025 yang dilelang harus seizin Kiki,” tulis laporan tersebut, dikutip Kamis, 15 Mei.

Lalu, jika proyek yang telanjur dilelang pemenangnya tidak mendapat restu dari Kiky, hasil lelang harus dibatalkan atau pemenang tender harus menghadap Kiky.

Kemudian, Faisal yang merupakan menantu keponakan Marullah, setelah diangkat sebagai Kepala BPAD, disebut oleh pelapor memanfaatkan jabatannya untuk memerintahkan bawahan menyetor setoran uang secara periodik kepada dirinya. Alasannya untuk kepentingan pengamanan pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Bapak Ketua KPK, saya sampaikan juga bahwa setelah Saudara Fasial menjabat, yang bersangkutan menguasai empat kendaraan dinas. Sesuai ketentuan internal Pemprov DKI, jatah Kepala OPD atas kendaraan dinas operasional adalah satu unit kendaraan,” tutur pelapor.

Selain itu,, Marullah turut dilaporkan karena mengangkat Chaidir yang tadinya sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Laporan tersebut kemudian dibenarkan oleh KPK. Meski tak dibuka rinci, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pelaporan disebut dilaksanakan pekan lalu dan akan ditelaah.

Diduga, Chaidir melakukan jual beli jabatan dengan nominal beragam. Untuk posisi eselon III, dalam laporan itu, disebut C mematok tarif Rp 300 juta.

Laporan tersebut kemudian dibenarkan oleh KPK. Meski tak dibuka rinci, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pelaporan disebut dilaksanakan pekan lalu dan akan ditelaah.

“KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“KPK kemudian akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut substansinya, termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, dan jadi kewenangan KPK atau tidak,” tambahnya.

Hingga kini belum ada keterangan dari Sekda DKI terkait laporan ini. []

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sudah menunjuk Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru.

Keputusan pengangkatan pejabat tinggi madya DKI Jakarta ini tertulis Nomor 13/TPA Tahun 2023 dan ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Februari 2023.

Berikut isi Keppres yang beredar tersebut:

“Mengangkat Sdr Joko Agus Setyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA, ACPA, CPA, NIP 196812111996031004, Pembina Utama Madya (IV/d), sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 1 b, sesuai peraturan Perundang-undangan,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres seperti dilihat, Selasa (14/2/2023).

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif mengaku sudah mendengar kabar terpilihnya Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI Jakarta. Dia pun memberikan ucapan selamat.

“Saya ucapkan selamat buat Pak Joko Sekda baru,” kata Syarif.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini berharap Sekda DKI yang baru dapat mengemban tugas dengan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Dia juga meminta agar Sekda terpilih memastikan betul anggaran dari program pengentasan banjir hingga penyediaan transportasi umum di Jakarta tepat sasaran.

“Harapan saya, ada dua tantangan pemprov DKI harus dijawab. Tiga kebijakan strategis penganggaran dalam isu banjir, resesi ekonomi dan transportasi harus tepat sasaran,” ujarnya.

Dia juga mendorong agar Sekda DKI terpilih dapat mewujudkan Jakarta sebagai pelopor pemilu sukses pada 2024 mendatang. Dia berharap Joko dapat memastikan situasi di Ibu Kota berjalan kondusif.

“Tahun politik, Jakarta harus jadi pelopor pemilu sukses dengan berbagai tahapannya sampai penetapan pemenang Pemilu 2024. Jakarta harus dipastikan kondusif. Di situlah peran penting Sekda,” ucap Syarif.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebanyak 7 dari 10 pelamar lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dinyatakan lolos tes kompetensi bidang. Mereka akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Hal itu diketahui dari dokumen Pengumuman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hasil Tes Kompetensi IBdang (Penulisan Makalah) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta.

Dokumen itu ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada tanggal 9 Januari 2023.

Tujuh pelamar yang lolos di antaranya mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cresnanta Brata, dan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra.

Kemudian, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnwa Adji, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali Joko Agus Setyono, dan Inspektur DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat.

Sedangkan, tiga pelamar yang tidak lolos tahap kedua ini adalah Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta Wahyu Haryadi.

Selanjutnya, ketujuh pelamar yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu tes manajerial (asesmen), yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (Puspenkom ASN BKN) pada 16-19 Januari 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Tujuh orang disebut telah mendaftarkan diri dalam proses lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, waktu pendaftaran lelang untuk jabatan Sekda DKI telah ditutup pada Selasa (27/12) kemarin.

“Tujuh orang yang mendaftar ikut lelang jabatan Sekda DKI Jakarta,” kata Heru Budi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Heru mengungkapkan, dua peserta di antaranya berasal dari luar jajaran Pemprov DKI Jakarta. “1-2 orang dari luar Pemprov DKI,” ujarnya.

Namun, Heru mengaku dirinya tidak terlalu memantau proses lelang jabatan Sekda DKI definitif, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci.

“Saya enggak monitor. Nanti tanya ke Pak Pj Sekda (Uus Kuswanto),” tuturnya.

Sebagai informasi, Uus Kuswanto kini menjabat sebagai Pj Sekda DKI Jakarta. Pemprov DKI melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI membuka lelang jabatan posisi Sekda DKI Jakarta.

Dilansir dari situs resmi BKD DKI Jakarta, bkd.jakarta.go.id, dinyatakan pendaftaran lelang jabatan Sekda DKI dimulai tanggal 21-27 Desember 2022.

Lalu, seleksi administrasi dimulai 21-28 Desember 2022. Pengumuman seleksi administrasi akan dilakukan pada 2 Januari 2023.

Proses seleksi berlanjut ke tahap tes kompetensi bidang berupa penulisan makalah yang digelar 4 Januari 2023, berlanjut tahapan pengumuman hasil tes kompetensi bidang pada 9 Januari 2023.

Pendaftar lelang jabatan ini kemudian akan mengikuti tes manajerial di Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digelar 16-25 Januari 2023. Hasil tes manajerial lantas akan diumumkan pada 27 Januari 2023.

Pada 30-31 Januari 2023, pendaftar lelang akan mengikuti wawancara dengan panitia seleksi. Pengumuman akhir hasil lelang jabatan Sekda DKI Jakarta bakal digelar 2 Februari 2023.

Untuk diketahui, seleksi ini dilakukan dengan sistem gugur. Dengan demikian, peserta seleksi yang dinyatakan gugur dalam satu tahapan seleksi dinyatakan tak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Sementara itu, pendaftar lelang jabatan ini wajib berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan jejang pangkat serendah-rendahnya pembina utama muda atau golongan IV/C.