Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman mengenai implementasi layanan pertanahan dan tata ruang, termasuk perkembangan digitalisasi yang telah dilakukan di Indonesia.

“Perjalanan transformasi digital (pertanahan) yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sejak 1998 ini tidak mudah. Namun, pada 2016 akhirnya seluruh unit kerja kami di Indonesia bisa 100% terkoneksi ke pusat,” tutur Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, di hadapan jajaran Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Malaysia.

Dengan keterhubungan antara unit kerja daerah dan pusat, Kementerian ATR/BPN memulai layanan elektronik pada 2019. Layanan yang diberikan mulai dari pengecekan sertipikat tanah, zona nilai tanah (ZNT), Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), hingga Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

“Sebenarnya Sertipikat Elektronik sudah kami coba keluarkan dari 2021 hingga pada akhirnya pada 4 Desember 2023, Sertipikat Elektronik diresmikan oleh presiden. Itu berarti pada hari ini, tepat dua tahun implementasi Sertipikat Elektronik berjalan,” ungkap Dwi Budi Martono.

Kunjungan dari lembaga pemerintahan Malaysia yang menaungi urusan pertanahan ini, diharapkan menjadi momen memperkaya ilmu sekaligus dapat menguatkan hubungan kerja sama antar dua negara bertetangga.

Demikian harapan yang diutarakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menyambut kehadiran jajaran Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak Malaysia.

“Pertemuan ini kita harapkan bisa bermanfaat. Kalau nanti ada diskusi-diskusi yang bisa kita tindak lanjut dalam waktu mendatang, tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Mendapati sambutan baik dari Kementerian ATR/BPN, Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian, Nor Azura, juga memiliki harapan untuk bisa menemukan best practices dari implementasi pertanahan beserta transformasinya di Indonesia.

Setelah berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN, ia menyatakan kalau kondisi pertanahan di Malaysia kurang lebih memiliki kesamaan dengan Indonesia, termasuk implementasi sertipikat tanah dalam bentuk elektronik.

“Kami juga sudah melakukan Sertipikat Elektronik sejak 2021, namun elektronik di komputer (database) saja untuk kami simpan. Masyarakat tetap dapat sertipikat cetak, masih bisa di-print,” ujar Nor Azura.

Malang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan persiapan terkait implementasi Bank Tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kali ini, dilakukan Pembahasan PraPanitia Antar-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden yang membahas beberapa kelengkapan teknis terkait penyelenggaraan Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, dalam arahannya kembali menjelaskan terkait pembentukan Badan Bank Tanah. Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu institusi pemerintah yang mengatur urusan tata ruang dan pertanahan, mempunyai kekurangan fungsi sebagai land manager. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Bank Tanah yang bertugas mengatur urusan pengaturan pertanahan.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal juga terus mengimbau pembahasan kelengkapan teknis ini untuk dilakukan dengan baik. Ia juga menyinggung persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kepengurusan Badan Bank Tanah.

“Dalam pembentukan Badan Bank Tanah ini, kita juga benar-benar membutuhkan SDM yang berkualitas sehingga punya kapasitas yang lebih profesional,” imbau Himawan Arief Sugoto melalui keterangan pers, Minggu (14/11)

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari. Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk membentuk Badan Bank Tanah yang merupakan lembaga khusus sui generis.

Sui Generis maksudnya adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan kewenangan khusus, dalam hal ini kewenangannya ialah mengelola tanah.

“Kemarin kami dari Ditjen PTPP juga sudah membahas untuk mencari potensi tanah bagi Bank Tanah di Kota Malang ini,” terang Embun Sari.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi yang menjadi moderator pada pembahasan kali ini, berkata bahwa berdasarkan prinsipnya, UUCK bertugas untuk mengharmonisasikan substansi kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa UU yang tidak terdampak UUCK. Namun ada substansi baru yang diamanatkan oleh UUCK, salah satunya pembentukan Badan Bank Tanah.

Yagus Suyadi juga berkata bahwa pembentukan Badan Bank Tanah sebagai badan hukum yang dibentuk pemerintah pusat serta punya kewenangan dalam mengelola tanah. Guna melengkapi PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah maka disusunlah beberapa regulasi seperti peraturan presiden (perpres).

“Yang tengah bergulir sekarang ialah rancangan terkait permodalan. Kami sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM tentang ini. Terkait struktur dan penyelenggaraan Bank Tanah, secara substansi sudah diharmonisasi dan masih dalam rangka menunggu tindak lanjutnya,” jelas Yagus Suyadi.

Turut hadir secara langsung, Inspektur Jenderal, Sunraizal; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja, serta turut hadir secara daring, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin. Pada pembahasan PraPanitia Antar-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden kali ini, membahas hal teknis seputar jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas pejabat struktural dan pegawai bank tanah.

Badung – Percepatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya untuk masyarakat, melainkan juga tanah-tanah aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendaftaran tanah terus dilakukan dengan tujuan salah satunya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan pertanahan di kemudian hari.

“Kami siap melakukan itu dan tentunya ke depan nanti ada suatu kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Pertamina (Persero),” kata Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. Pertamina (Persero) di Grand Hyatt Hotel, Bali, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa tanah aset PT Pertamina (Persero) tersebar di 17 Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota di Indonesia. Luasan tanah aset menurut data PT Pertamina (Persero) seluas 62 bidang tanah dengan luas 15.926.224 m2.

Menurut Sekretaris Jenderal, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membantu PT Pertamina (Persero) dalam penyertipikatan aset-asetnya yang berupa tanah. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga membantu pendaftaran aset-aset tanah milik PT PLN (Persero).

Untuk melaksanakan pendaftaran tanah milik PT Pertamina (Persero), Himawan Arief Sugoto berharap adanya suatu rencana aksi (action plan) yang lebih detail serta pembahasan secara intens. Selain itu, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini munculnya suatu benefit bagi kedua belah pihak.

“Selain itu, kita harus korelasi target-target yang kita akan dilaksanakan bersama sehingga program Kementerian ATR/BPN dapat terus berjalan dan semoga PT Pertamina (Persero) semakin baik dalam menata asetnya,” lanjut Sekretaris Jenderal.

Pada kesempatan itu, Dedi Sunardi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena selalu membantu PT. Pertamina (Persero), mulai dari pengadaan tanah, penyelesaian sengketa serta sertipikasi tanah.

“Melalui kegiatan hari ini, semoga dapat terjadi sinergi dan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. Pertamina (Persero),” kata Dedi Sunardi.

Lebih lanjut, Dedi Sunardi mengungkapkan bahwa aset PT Pertamina (Persero) yang berstatus free and clear sudah terdata sebesar 74 persen.

“Kami berkomitmen untuk menyertipikatkan setiap aset yang kami miliki dan untuk tahun ini kami menargetkan 9 juta m2 untuk disertipikatkan dan kami menyadari ini target yang ambisius tapi ini juga target yang achievable,” ucap Dedi Sunardi.

Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Pertamina (Persero) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi dan merupakan rangkaian dari Focus Group Discussion (FGD) tentang Sertipikasi Prioritas Tanah PT Pertamina (Persero) yang dihadiri oleh 17 Kakanwil BPN Provinsi dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan.

Jakarta – Masalah pertanahan di Indonesia begitu beragam, mulai dari tidak terkendalinya alih fungsi lahan hingga harga tanah yang semakin tinggi. Permasalahan tanah ini seringkali menghambat pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha hadir dari sisi penyediaan, yaitu berusaha menyediakan tanah untuk kepentingan yang lebih berkeadilan.

Seperti yang dipaparkan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto pada Rapat Kerja ke-2 The HUD Institute pada Senin (28/06/2021) via pertemuan daring.

Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa masalah pertanahan dan kebutuhan akan tanah berdampak pada kesenjangan pembangunan.

Beberapa masalah di antaranya yakni keterbatasan tanah untuk pembangunan, terjadi ketimpangan kepemilikan tanah sehingga harga tanah tidak terkendali dan terdapat banyak potensi tanah idle atau terlantar yang belum dioptimalkan.

“Di sini perlunya peran pemerintah untuk menguasai, mengendalikan dan menyediakan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Menurut Amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), peran Badan Bank Tanah diperlukan dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dibuatlah PP No. 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Sekjen Kementerian ATR/BPN berkata bahwa Badan Bank Tanah berada di bawah Presiden dan melalui komite Bank Tanah yang terdiri dari Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Melalui Badan Bank Tanah, Pemerintah memiliki tanah cadangan strategis, mengontrol penguasaan tanah dan menyediakan tanah untuk pembangunan,” tuturnya.

Meski begitu, Badan Bank Tanah termasuk ke dalam lembaga sui generis, yakni badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU untuk melaksanakan sebagian kewenangan khusus untuk pengelolaan pertanahan secara independen dan fleksibel.