Ia optimistis tingkat inflasi pada momentum Lebaran tahun ini dapat lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Kita akan memasuki masa libur hingga besok, namun pemantauan harga tetap dilakukan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menanggapi dinamika harga di sejumlah daerah, Tomsi secara khusus meminta Pemda menerapkan pendekatan perbandingan harga dengan wilayah sekitar. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya anomali harga komoditas di beberapa daerah yang mengalami kenaikan signifikan, sementara wilayah tetangganya relatif stabil atau hanya mengalami sedikit kenaikan.

“Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.

Pengendalian Harga di Tingkat Pasar

Selain pengendalian harga di tingkat pasar, Tomsi juga menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang efektif. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga maupun Pemda, menyampaikan laporan kendala distribusi pangan secara rinci dan spesifik sesuai titik permasalahan yang terjadi, bukan hanya laporan umum.

“Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan,” jelasnya.

Sebagai informasi, rakor ini melibatkan sinergi lintas instansi, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Hadir secara langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. Kemudian hadir secara virtual dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

Ia mengatakan Pemerintah daerah (Pemda) dinilai berhasil mengendalikan inflasi komponen harga pangan bergejolak menjelang bulan suci Ramadan 2026.

“Kita pertahankan sampai dengan hari raya Idulfitri,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Tomsi juga meminta kepala daerah agar proaktif merespons anomali kenaikan harga komoditas di wilayahnya dengan turun langsung ke pasar. Ia mengatakan, Pemda dapat meniru strategi daerah tetangga dalam mengendalikan inflasi.

Dengan demikian, lanjut ia mengatakan, tidak ada daerah yang berdekatan memiliki capaian inflasi yang berbeda secara ekstrem.

Tomsi juga memberikan peringatan keras kepada oknum distributor yang sengaja mempermainkan harga bahan pokok di tengah masyarakat.

Ia meminta Pemda beserta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, termasuk mencabut izin usaha pihak-pihak yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi dengan menaikkan harga secara tidak wajar.

“Jangan ragu-ragu. Ya, sudah saatnya kita bertindak tegas,” tegas Tomsi.

Di samping itu, Tomsi mengapresiasi kinerja seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda karena mayoritas harga komoditas utama masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP).

Menurutnya, kondisi harga pangan pada Ramadan tahun ini dinilai jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tahun 2025.

“Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah berusaha sekeras-kerasnya,” pungkasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, Pengelolaan Lingkungan yang ASRI, dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. Forum tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Melalui rakor tersebut, Tomsi berharap terbangun komitmen bersama lintas kementerian/lembaga untuk menghadirkan kebijakan berbasis data yang terukur dan berkelanjutan. Langkah ini diyakini dapat membuat upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran lebih efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan ketersediaan data dasar di setiap kabupaten/kota.

“Setelah itu, seluruh pihak perlu menyamakan persepsi terhadap indikator yang digunakan sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, sebagaimana mekanisme pengendalian inflasi yang rutin dilakukan. Persepsi kita [perlu] sama, baru kita mencoba untuk mengurai [masalah],” tambahnya.

Tomsi mengusulkan agar rakor terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dapat dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan. Dengan demikian, perkembangan di setiap daerah dapat terukur dan dievaluasi secara konsisten dari waktu ke waktu.

“Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini kita membawa suatu keberkahan, dan tindak lanjutnya kita bisa konsisten setiap bulan, [Rakor] seperti [menangani] masalah inflasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berharap dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan dan penguatan data. Ia secara khusus meminta kontribusi dari jajaran BPS agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentunya, kalau untuk data ini, kami mohon dari Pak Waka BPS nantinya, yang tentunya banyak sekali untuk memberikan kontribusi terhadap data-data tersebut,” ungkapnya.

Tomsi menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta dan berharap pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi yang produktif.

“Sore hari ini, kita harapkan, sambil menunggu berbuka, ada hal-hal yang mungkin bisa kita sharing bersama,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pasalnya, dikatakan Tomsi, pada minggu pertama Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik di beberapa daerah. Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi.

“ Tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi.

Tomsi mengatakan, berdasarkan pantauan langsung di tingkat petani dan peternak, stok dan harga komoditas tersebut relatif terkendali.

Namun, di tingkat distributor terjadi lonjakan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya TPID, bersikap tegas terhadap oknum distributor yang menaikkan harga di atas HET.

“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” sambung Tomsi.

Perum Bulog Kendalikan Harga Beras

Di sisi lain, Tomsi juga meminta Perum Bulog mengendalikan harga beras yang naik di sejumlah daerah. Bila perlu, Perum Bulog dapat menambah stok beras di daerah yang mengalami kenaikan harga.

“Melalui intervensi tersebut, diharapkan kenaikan harga beras yang melebihi HET dapat ditekan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mengupayakan swasembada beras yang menuntut tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga,” sambung Tomsi.

“Di situlah tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintah untuk menjaga marwah peraturan itu. Jangan terus berkata ‘naik sedikit [melebihi HET]’. Tidak bisa,” ungkapnya.

Tomsi menambahkan, apabila harga bahan pokok dapat dikendalikan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah menjangkaunya. Karena itu, berbagai langkah dan upaya perlu terus dioptimalkan, terutama oleh jajaran TPID.

“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir [dalam mengendalikan harga bahan pokok], maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” tandasnya.

Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.

“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan.

Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.

“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.

Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras.

Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.

Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan.

“Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.

Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.

“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.

Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.

Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya.

“Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.

Jakarta – Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berduka. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori meninggal dunia.

Kabar itu telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

“Iya benar,” kata Safrizal, ketika dikonfirmasi, Minggu (24/10/2021).

Dari informasi yang diterima, Muhammad Hudori meninggal pukul 22.04 WIB di MRCC Siloam.

“Iya ini saya OTW rumah sakit,” ujar Safrizal.

Jenazah rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka Jl. Raya Tengah Gedong Asri A3 Condet Jakarta Timur.

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) atas pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).

“Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan Ditjen Keuda pada tanggal 6 Agustus 2021, Pak Mendagri telah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah untuk pencapaian realisasi APBD Tahun 2021,” katanya.

Adapun penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, diberikan kepada Provinsi Gorontalo dengan realisasi sebesar 52,57%, Provinsi Lampung sebesar 50,27%, Provinsi NTB sebesar 49,32%, Provinsi Sumatera Utara sebesar 49,30%, dan Kalimantan Selatan sebesar 48,91%.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten, diberikan kepada Kabupaten Grobogan dengan realisasi sebesar 54,79%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 54,64%, Kabupaten Cianjur sebesar 54,42%, Kabupaten Pati sebesar 51,61%, serta Kabupaten Kaur sebesar 50,64%.

Sementara itu, untuk tingkat kota, apresiasi diberikan kepada Kota Denpasar dengan realisasi sebesar 47,31%, Kota Palu sebesar 46,38%, Kota Banjar Baru sebesar 45,82%, Kota Metro sebesar 45,56%, dan Kota Ternate sebesar 45,49%.

“Progres jumlah daerah dengan realisasi belanja APBD provinsi yang di atas rata-rata nasional ini fluktuatif, (data diambil 6 Agustus 2021), rata-rata provinsi itu (realisasinya) sekitar 40,13%,” ujar Hudori.

Seperti halnya realisasi APBN, percepatan realisasi APBD merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Hudori meminta, seluruh pemda agar bersinergi dalam melakukan realisasi APBD secara cepat dan tepat.

“Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, karena pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional itu membutuhkan sinergi untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD,” tuturnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua mencapai angka 7,07% secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini menjadi titik balik setelah di kuartal sebelumnya masih mengalami kontraksi pada posisi -0,74%.

Meski demikian, Hudori mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Pasalnya, naiknya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tersebut terjadi sebelum kebijakan PPKM Darurat diterapkan. Sehingga, hal itu perlu diantisipasi karena kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA- Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi human error dalam proses administrasi program vaksinasi.

Penandatanganan kerja sama tersebut untuk mencegah kasus gagal mengikuti vaksin karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai orang lain. Salah satu contoh kasus, beberapa waktu lalu seorang warga Jakarta Selatan kesulitan mendaftar vaksinasi Covid-19 karena NIK sudah digunakan orang lain.

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan secara virtual tersebut diharapkan dapat membuat sistem verifikasi dan validasi yang lebih ketat. Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Ismail, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, saat ini pihaknya bakal membantu tracking data bila terjadi kesalahan NIK, sehingga data lebih akurat. Mulai hari ini, input data NIK akan langsung terintegrasi dengan database kependudukan.

“Semua data akan divalidasi dan diverifikasi oleh Dukcapil. Nah yang kemarin itu belum ada verifikasi dan validasi dengan database Dukcapil,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dibutuhkan kerja sama dan dukungan masyarakat untuk mengatasi permasalahan NIK yang menjadi syarat administrasi vaksin. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segara menghubungi call center apabila terjadi masalah di lapangan.

“Hari ini untuk tiga lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri ini dapat mengakses validasi data untuk ditindaklanjuti menjadi sertifikat vaksin. Dengan kerja sama ini dimaksudkan untuk mengatasi human error dalam proses administrasi program vaksinasi. Sebab kesalahan input akan segera tervalidasi melalui aplikasi,” kata Zudan.

Kerja sama ini merupakan wujud konkret agar aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang serta mengatasi sejumlah kesalahan input data. Selain itu, ada pula aplikasi lain seperti smart checking yang dikelola oleh Kemenkes, dan aplikasi Pcare milik BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menyebut kasus kesalahan NIK tersebut murni karena human error. Kemenkes kini menyediakan layanan customer service yang bisa diakses oleh masyarakat.

“Kesalahan input satu digit saja akan sangat berdampak. Bisa terjadi kesalahan di faskes atau di diri sendiri (saat meng-input NIK),” ujarnya.

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori meminta satuan kerja mengevaluasi dan mengkonstruksi ulang langkah-langkah strategis, untuk memenuhi target Indeks Reformasi Birokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

“Pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri dan Tim Pelaksana Satuan Kerja harus mengevaluasi kembali dan mengkonstruksi ulang langkah-langkah strategis yang belum tercapai untuk berkontribusi secara optimal, untuk memenuhi target indeks reformasi birokrasi, sebagaimana tadi yang tertuang dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020, dan harapannya mudah-mudahan ini bisa dicapai,” katanya.

Dalam rencana strategis atau renstra Kemendagri tahun 2020-2024, Kemendagri menargetkan angka 87 dengan kategori A pada tahun 2021, yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100%.

Sedangkan untuk tahun 2020, ditargetkan mampu meraih angka 85. Pencapaian tersebut, disadarinya tidaklah mudah. Namun, ia berharap indeks reformasi birokrasi Kemendagri kian mengalami peningkatan.