Jakarta – Tingkat penularan Covid-19 di Indonesia cenderung melandai. Indonesia mulai membuka pintu-pintu imigrasi dan perbatasan untuk masuknya warga negara asing (WNA). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto meminta agar Kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis yang menjadi perlintasan orang asing memperketat protokol kesehatan (prokes). Hal ini dilakukan agar Indoensia tidak lengah dan mencegah masuknya varian-varian bari dari Covid-19 yang terus bermutasi.

Hal itu disampaikan Andap dalam arahannya kepada seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) Kemenkumham saat menghadiri upacara hari pahlawan, di Jakarta, Rabu (10/11).

Seiring dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sekjen Kemenkumham tercatat telah empat belas kali mengeluarkan surat edaran. Terakhir adalah Surat Edaran Nomor SEK-27.OT.02.02 tanggal 9 November 2021.

Dalam upacara peringatan hari pahlawan ini, Sekjen kembali menegaskan poin-poin penting yang termaktub dalam surat edaran. Ia meminta agar ASN Kemenkumham mempedomani dan memahami arahan Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berbagai regulasi terkait serta tindak lanjuti dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan leveling PPKM wilayah masing-masing.

“Saya meminta kepada seluruh ASN agar pahami dan pedomani arahan Presiden dan Menteri serta berbagai regulasi terkait pelaksanakan PPKM dengan baik sesuai Tugas dan fungsi yang didasari pada leveling PPK di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Poin penting lainnya yang diungkap Sekjen adalah pengetatan protokol kesehatan khususnya bagi Kantor Wilayah (Kanwil) yang tempat pemeriksaan Imigrasinya dibuka sebagai pintu masuk kedatangan internasional atau perlintasan negara.

“Persiapkan SOP dengan baik serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai langkah antisipasi adanya varian baru Covid-19 A.Y.4.2 atau Delta Plus, khususnya bagi Kantor Wilayah yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dibuka sebagai gerbang internasional yang berbatasan dengan negara lain,” lanjutnya.

Berdasarkan surat edaran dimaksud, berikut adalah kantor-kantor imigrasi yang dibuka untuk pintu masuk kedatangan internasional atau memiliki perlintasan negara yaitu: Bandara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten; Bandara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau; Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau; Bandara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali; Bandara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara; Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau; Pelabuhan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; Pos Lintas Batas Negara Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat, dan; Pos Lintas Batas Negara Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara khusus, Andap memberikan perhatian kepada Kanwil NTB dan Bali, lokasi dimana world super bike dan pertemuan G-20 akan diselenggarakan.

“Bagi kanwil yang terdapat event internasional seperti World Super Bike di Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pertemuan G20 di Bali agar lebih memperketat pengawasan, mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata mantan Kapolda tiga kali itu

Andap juga menginstruksikan dilakukan pengawasan secara ketat dan intens agar para pegawai protokol kesehatan secara ketat saat melakukan aktivitas di berbagai tempat.

“Satgas Covid-19 pada masing-masing Satker agar secara intens memonitor kondisi Pegawai dan dilarang menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022,” ujarnya lebih lanjut.

Dilansir dari situs covid19.kemenkumham.go.id, hingga kini (Rabu 10/11), masih terdapat 7 PNS di lingkungan Kemenkumham yang positif terpapar Covid-19.

Sebelumnya, pada senin (8/11) kasus positif adalah 10 orang. Sementara total yang meninggal hingga kini mencapai 63 orang. Adapun tingkat kesembuhan mencapai 7642 orang.

Jakarta – Angka positif Covid-19 Indonesia mengalami peningkatan tajam selama beberapa minggu terakhir. Semua kalangan masyarakat, baik itu instansi pemerintahan, swasta maupun masyarakat umum turut terdampak pandemi Covid-19 ini.

Merespon peningkatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto segera mengambil langkah-langkah pengendalian untuk memutus penyebaran Covid-19 melalui aktivitas perkantoran di Kemenkumham.

“Sebagai langkah pengendalian eskalasi Covid 19 khususnya di lingkungan Kemenkumham, Menteri telah memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan tindakan,” ujar Andap melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/7/2021)

Pada Kamis, (24/06/2021) lalu telah dilakukan tes PCR kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, yakni sebanyak 707 pegawai. Selanjutnya, Sekjen memerintahkan seluruh pegawai Setjen untuk melakukan tes PCR secara mandiri mulai Jumat, (25/06/202) hingga Kamis, (01/07/2021).

Selain itu, Sekjen juga memerintahkan kepada dokter Balkesmas Kemenkumham untuk melakukan pemberian obat dan vitamin berupa Azitromycin 500mg, Vit D3 5000, Zinc 20 mg, Vit C 1000mg, Ondansetron 4mg, dan Paracetamol 600 mg terhadap pegawai yg terpapar Covid-19.

Sekjen Andap kemudian mengajukan permohonan karantina gedung Setjen selama tiga hari kerja, Senin (28/06/2021) s.d. Rabu (30/06/2021) untuk strerilisasi gedung dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Selama masa karantina gedung Setjen, Sekjen menetapkan hanya dua orang pegawai dari setiap biro dan Pusdatin yang melaksanakan work from office (wfo) hingga Kamis, (01/07/2021) dengan waktu kerja pukul 09.00 – 12.00 WIB. Ruang kerja yang dipakai adalah Graha Pengayoman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Andap, situasi pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan bijaksana, khususnya terkait pengurangan aktivitas dan mobilitas di luar rumah.

Perlu dipahami, lanjutnya bahwa kita harus bijak dalam beraktivitas, khususnya ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik dirumah saja jika tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak,.

“Apabila keluar rumah, agar diperhitungkan risiko penularan, baik pada titik tempat tujuan, dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah. Perhatikan kerentanan anggota keluarga yang ada di rumah,” tambahnya.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Indonesia, Sekjen Kemenkumham mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Ketentuan PPKM Darurat di Lingkungan Kemenkumham. SE tersebut mengatur agar seluruh jajaran Kemenkumham di Pulau Jawa dan Bali 100% melakukan pekerjaan dari rumah (wfh), sedangkan pelaksanaan kerja di luar Pulau Jawa dan Bali dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan satgas Covid-19 daerah setempat.

Sekjen menetapkan agar para pimpinan Unit Eselon I yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan menyelenggarakan pelayanan publik agar menyusun pedoman kerja pada masa PPKM darurat.

“Jajaran Kemenkumham harus mendukung dan melaksanakan sepenuhnya kebijakan PPKM darurat, serta siapkan secara matang langkah dan upaya dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 pada satuan kerja di daerahnya masing-masing,” himbau Sekjen.

Selain itu, Sekjen mengeluarkan SE Nomor SEK-12.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Ketentuan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha Serta Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 M selama masa PPKM darurat.

Guna efektivitas pelaksanaan kedua SE, Sekjen memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon 1, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT untuk melaporkan hasil implementasi SE kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

Perkembangan pengendalian Covid-19 di lingkungan Kemenkumham dilaporkan secara rutin oleh Sekjen kepada Menkumham. Sekjen juga rutin mengawasi dan menyapa jajaran Sekretariat Jenderal untuk selalu waspada, menjalankan protokol kesehatan, isolasi mandiri secara ketat dan melakukan olah raga.

“Penting untuk diingat keberhasilan pengetatan aktivitas ini sangat ditentukan oleh kontribusi, sinergi dan kolaborasi kita semua, baik internal maupun secara eksternal dengan pihak lain. Prioritas utama saat ini, semoga kita semua tetap sehat, aman dari Covid-19 dan tetap produktif,” tutup Sekjen.

Jakarta- Birokrasi merupakan ujung tombak dari pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak perubahan telah dilakukan dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Mulai dari peraturan perundang-undangan sampai pada upaya perubahan kultur dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Salah satu bagian dari manajemen SDM adalah sistem merit.

Sistem merit atau meritokrasi adalah manajemen talenta atau ajang pencarian bakat yang menekankan pada kemampuan seorang ASN untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto menjelaskan bahwa instansinya telah melaksanakan penerapan sistem merit pada tahun-tahun terakhir ini dengan indeks skor yang meyakinkan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Dengan sistem ini, jabatan-jabatan penting dan strategis dapat diduduki oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja di bidangnya, bukan semata mengandalkan pada jenjang karir prosedural yang selama ini berlaku. Sistem ini mendorong ASN untuk melakukan peningkatan kualitas diri jika ingin karirnya meningkat.

“Tahun 2019 Kemenkumham telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit sehingga Kemenkumham mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai 336.5 dan indeks 0.82 yang diberikan Komisi ASN,” jelas Andap dalam keterangan rilis kepada Eranasional di Jakarta, Selasa (6/7/2021)

Sejak terbitnya PERMENPANRB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, memerintahkan jajarannya untuk secara aktif melakukan talent spotting atau pencarian bakat, kualifikasi, kompetensi dalam mengisi berbagai jabatan yang ada. Tujuannya adalah penempatan seseorang yang tepat pada posisi yang tepat.

Penentuan manajemen talenta tidak sembarang dilakukan. Kemenkumham telah melakukan langkah-langkah penyelenggaraan manajemen talenta untuk pemenuhan aspek yang disyaratkan Komisi ASN, di antaranya penyusunan kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM serta standar kompetensi jabatan ASN Kemenkumham.

Lanjut kata Sekjen Andap, seluruh sistem manajemen talenta yang kami selanggarakan sebelumnya diajukan dan dimintakan persetujuan KASN.

“Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan jaminan adanya keterbukaan dalam sistem pencarian bakat,” paparnya.

Kemenkumham tidak sendiri dalam menerapkan manajemen talenta demi tercpainya meritokrasi ini. Seluruh perangkat peraturan dikoordinasikan dengan instansi stakeholders seperti KASN, Badan Kepegawaian Negara, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kami selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi ASN, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan kebijakan manajemen talenta di Kemenkumham,” beber Andap.

Kemenkumham sendiri telah membangun aplikasi kompetensi.kemenkumham.go.id yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Aplikasi ini menjadi database standar kompetensi jabatan PNS Kemenkumham.

Tahun ini, Kemenkumham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang manajemen karier PNS Kemenkumham. Selain itu, telah dilakukan pembentukan jabatan fungsional sampai jenjang ahli utama sehingga peralihan dari jabatan struktural ke depan berjalan lancar dan dinamis.

“Ini komitmen Kemenkumham untuk manajemen ASN berdasarkan kompetensi, tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status pernikahan, ataupun kondisi kecacatan,” tegas Andap.

Ketua Komisi ASN, Agus Pramusinto mengapresiasi penyelenggaraan manajemen ASN yang dilakukan oleh Kemenkumham secara transparan. Agus berharap manajemen talenta di Kemenkumham dilaksanakan secara konsisten dan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga lain.

“Kemenkumham menjadi pionir bagi kementerian dan lembaga lain dalam pelaksanaan sistem merit melalui manajemen talenta,” tukas Agus

Jakarta – Tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai HUT Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau yang dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Dalam masa pandemi Covid-19, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly beserta Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengikuti upacara peringatan ke-75 Hari Bhayangkara secara virtual.

Upacara dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden mengingatkan agar di tengah Pandemi Covid-19, Polri tidak lengah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. Polri harus tetap menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.

“Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ucap Presiden yang akrab disapa Jokowi ini.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, bentuk ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara pun semakin kompleks. Untuk itu, Presiden Jokowi menuntut Polri berpacu menguasai iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Penggunaan kewenangan Polri juga harus didukung perkembangan teknologi mutakhir.

“Tapi saya ingatkan, penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggung jawab,” lanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia Polri perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari proses rekrutmen, pendidikan hingga promosi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. SDM Polri harus menguasai perkembangan iptek terbaru.

Polri diharapkan terus membenahi dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya, membenahi kebijakan perencanaan, kebijakan pengorganisasian, kebijakan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.

Polri juga memiliki peran penting dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Selama ini jajaran Polri telah bersinergi dengan TNI, tenaga kesehatan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta relawan dan aparat pendukung lainnya dalam menangani pendemi Covid-19.

“Saya minta kepada jajaran Polri Terus aktif mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ucap Presiden.

Seusai upacara, Presiden Jokowi berkesempatan menyapa jajaran Kapolda/Kapolres dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di beberapa wilayah untuk memeriksa penanganan Covid-19 dan masalah kamtibmas lainnya.

Polda Riau melaporkan sinergi bersama Forkopimda berhasil menurunkan Bed Occupancy Rate (BOR) akibat Covid-19 dari 51% menjadi 30% dengan angka kesembuhan mencapai 93.4%. Polda Riau terlibat aktif dalam pemberian obat, vitamin, dan evakuasi pasien ke rumah sakit. Polda Riau juga terlibat menyiapkan pusat vaksin bagi masyarakat Riau.

Sementara itu Polres Mimika melaporkan situasi masyarakat aman dan kondusif. Usaha penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang berlangsung sinergis. Selama tahun 2021 belum ada gangguang keamanan yang dilakukan oleh KKB. Khususnya di daerah Tembagapura, masyarakat telah melakukan penolakan terhadap keberadaan KKB.

Di Kemenkumham sendiri, upacara berlangsung secara virtual di ruang rapat Menkumham. Menteri Yasonna didampingi oleh empat Perwira Tinggi Polri yang bertugas di Kemenkumham, yaitu Sekretaris Jenderal Komjen Pol. Andap Budhi Revianto; Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga; Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo; dan Direktur Intelijen Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi, Ratna Pristiana Mulya.

Setelah upacara, dilakukan acara pemotongan tumpeng. Menteri Yasonna memotong tumpeng dan memberikannya kepada keempat Perwira Tinggi Polri tersebut.

]]> https://eranasional.com/12570/kemenkumham-ikuti-upacara-bhayangkara-secara-virtual/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/12532/kemenkumham-ri-buka-pendaftaran-cpns-tahun-2021 https://eranasional.com/12532/kemenkumham-ri-buka-pendaftaran-cpns-tahun-2021#respond Fri, 02 Jul 2021 15:07:27 +0000 https://eranasional.com/12532/kemenkumham-ri-buka-pendaftaran-cpns-tahun-2021

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memanggil putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi insan pengayoman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).Pada tahun 2021 ini, Kemenkumham membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jumlah formasi sebanyak 4.558 orang. Terdiri dari 253 formasi tenaga kesehatan dan 4.305 formasi tenaga teknis.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menjelaskan
formasi tenaga kesehatan diperuntukkan bagi jabatan dokter, perawat, dan bidan.

Sementara itu formasi tenaga teknis diperuntukkan bagi jabatan pranata komputer, analis hukum, dan pembimbing kemasyarakatan bagi jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Ada pula jabatan penjaga tahanan serta pemeriksa keimigrasian bagi jenjang pendidikan SMA.

Lebih lanjut, Sekjen menyampaikan bahwa Kemenkumham membuka formasi umum,
formasi lulusan terbaik atau cumlaude, dan formasi disabilitas.

Peserta yang memilih formasi cumlaude akan memiliki persyaratan tersendiri. Demikian juga, bagi para penyandang disabilitas. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta untuk dinyatakan lulus seleksi CPNS.

Pertama, peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman
sscasn.bkn.go.id pada 30 Juni – 21 Juli 2021. Pada tahap ini, peserta diwajibkan membuat akun. Setelah berhasil membuat akun, peserta mengikuti seleksi administrasi dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan untuk diverifikasi oleh panitia.

Seiring dengan diselenggarakannya pendaftaran online, tahap proses seleksi admnistrasi dan pengumumannya dilaksanakan sekitar tanggal 28 – 29 Juli 2021.

Para calon peserta dapat secara langsung melihat apakah mereka lolos seleksi administrasi atau tidak dalam kurun waktu tersebut. Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan pada kisaran tanggal 30 Juli sampai 01 Agustus 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah sekitar tanggal 30 Juli – 08 Agustus 2021.

Untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi,
disarankan sebelum mendaftar di laman BKN, calon peserta terlebih dahulu membaca secara detil dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumhan.go.id. Hal ini untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi.

Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman cpns.kemenkumham.go.id.

Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi.
Tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperkirakan tanggal 25 Agustus – 04 Oktober 2021 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Materi soal yang diujikan saat SKD adalah Tes Intelejensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Hasil SKD akan diumumkan kira￾kira tanggal 17 – 18 Oktober 2021.

Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari CAT, Ujian Praktek dan Wawancara (bagi pelamar Non-SLTA) dan Tes Kesamaptaan, Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (bagi pelamar SLTA).

Adapun tanggal pelaksanaannya akan diinfokan melalui laman resmi
cpns.kemenkumham.go.id. Tahap terakhir adalah tahap yang paling ditunggu-tunggu peserta tes CPNS, yaitu tahap pengumuman. Kelulusan CPNS Kemenkumham 2021 diumumkan sekitar tanggal 18 -19 Desember 2021.

Masyarakat diberikan waktu untuk masa sanggah pengumuman akhir dari seleksi CPNS antara tanggal 20 – 22 Desember 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah pada 20 – 29 Desember 2021, dan pengumuman akhir yang bersifat final dikeluarkan sekitar tanggal 30 – 31 Desember 2021.

Untuk mendapatkan kader yang berkualitas dan berintegritas, Kemenkumham berkomitmen menyelenggarakan seleksi CPNS secara profesional dan akuntabel. Peserta dihimbau untuk tidak percaya pada pihak-pihak manapun yang menawarkan bantuan dengan imbalan, karena setiap peserta akan dinilai berdasarkan kemampuannya masing-masing.

“Jika ada pihak yang menawarkan bantuan bisa meluluskan peserta, jangan percaya. Saya pastikan itu bohong,” tegas Sekjen.

Peserta dan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses seleksi dengan memberikan laporan pengaduan kecurangan ke nomor layanan pengaduan 0812 8875 1988.

“Proses seleksi dapat dipantau oleh publik. Kalau ada kecurigaan terjadi kecurangan,
silahkan laporkan pada nomor layanan pengaduan yang ada. Akan kami tindak lanjuti,” tutur Sekjen.

Peserta juga diharapkan berhati-hati dengan peredaran informasi-informasi tentang seleksi CPNS Kemenkumham yang tidak akurat, karena akan merugikan peserta sendiri. Pasalnya, pada momen ini banyak akun media sosial tidak resmi yang turut menyebarkan informasi.

Hati-hati juga terhadap laman atau akun fake (palsu) yang namanya dibuat mirip/identik dengan akun atau laman resmi milik kemenkumham. Panitia hanya memberikan informasi resmi terkait seleksi CPNS di laman cpns.kemenkumham.go.id, serta akun IG @cpns.kumham dan akun @kemenkumhamri yang sudah centang biru.