Ia menegaskan sampai saat RUU Pemilu masih dibahas oleh Komisi II DPR RI.

“Sampai sekarang belum ada RUU Pemilunya. Jadi yang beredar itu enggak tahu itu RUU dari mana. Tapi draft RUU Pemilunya belum ada sampai sekarang, belum jadi,” ujarnya usia Rakornis dan Bimtek DPP Golkar wilayah Indonesia Timur di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10).

Sementara terkait Parliamentary Threshold, Golkar terus mendorong sebesar 5 persen. Ia mengaku DPR sedang menyerap masukan untuk memperbaiki UU Pemilu.

“Untuk PT (Paliamentary Threshold), kita usulkan sekitar 5 persen. Bisa 5 persen persis atau 5 persen lebih sedikit,” tuturnya.

“UU Pemilu dibahas untuk menyerap masukan anggota-anggota DPR dan DPRD apa saja yang perlu diperjuangkan. UU Pemilu yang bisa membawa perbaikan baik bagi bangsa maupun bagi Partai Golkar,”sambungnyaa.

Di Pemilu 2029 nanti, kata Sumarji, Golkar tidak berorientasi untuk meraih kemenangan.

Ia menyebut Golkar hanya fokus untuk menambah kursi.

“Kita orientasi nambah kursi. Entah kursi tambahannya berapa, kita akan berusaha nambah kursi. Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin,” tegasnya.

Untuk itu, Rakornis dan Bimtek DPRD digelar untuk menegaskan mengawal program pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Amanah dari Munas (Musyawarah Nasional) yang kedua adalah kita diharuskan untuk menambah kursi. Jadi kita akan berusaha memetakan di masing-masing dapil, terus isu-isu apa yang layak untuk diperjuangkan di masing-masing daerah supaya rakyat Indonesia makin mencintai Partai Golkar,” pungkasnya. []