Hal itu disampaikan Gibran menanggapi pernyataan Hasta yang menyebutnya sebagai pembohong.

“Pak Hasto kan bahasanya seperti itu, meresahkan,” kata Gibran usai melantik lima kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) di Balai Kota Solo, Jumat 19 April 2024, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurut dia, dirinya selalu berpikiran positif ihwal rencana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bakal terwujud.

“Kalau saya selalu berpikir positif, silaturahmi (Jokowi dengan Megawati) itu hal yang baik. Kontestasi sudah selesai, waktunya bermaaf-maaf, bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia,” ujarnya.

Gibran menambahkan, pertemuan itu hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

“Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto pasti tone-nya negatif, kalau saya berpikir positif. Mungkin beliau-beliau sedang sibuk, mungkin bisa diatur lagi waktunya,” katanya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meragukan ucapan Gibran yang mengharapkan pertemuan Jokowi dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri jadi terlaksana setelah Pilpres 2024.

“Tolong ditanyakan ke Gibran, itu benar enggak?,” ucap Hasto, Kamis 18 April 2024.

“Siapa tahu dia bohong. Kan kita sudah berapa kali dibohongin,” ucap Hasto. []

Karena menurutnya setelah kini namanya naik malah membelot dari partai yang telah membesarkan namanya.

Tak hanya itu, Hasto juga mengibaratkan Gibran seperti sopir truk yang masih di bawah umur menabrak kendaraan di Tol Halim.

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka pun menanggapi santai pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto itu.

Menanggapi ucapan Hasto soal khilaf memilih dirinya sebagai Wali Kota Solo, bahkan mengibaratkan dirinya seperti sopir truk yang masih di bawah umur, Gibran pun menyebut Hasto sebagai sosok yang paling top.

Sebelumnya dalam acara diskusi via daring Sabtu kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengibaratkan gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di tol halim.

Hasto mengatakan, untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia apalagi memimpin negara dengan masalah yang kompleks.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menilai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berjiwa kerdil.

Menurutnya, Hasto tidak menunjukan sikap sebagai seorang negarawan karena tidak menunjukan rasa hormat kepada kompetitornya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir relawan Pro Jokowi (Projo) yang terkesan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dia pun menyinggung rekam jejak Projo yang pernah menolak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Sindiran Hasto itu merespon sikap Projo dan Bara JP yang bertemu dengan Relawan Prabowo 08 yang dikomandoi aktor Fauzi Baadila mendiskusikan Pilpres 2024.

“Kalau kita lihat dari berbagai rekam jejak yang kemarin menyatakan dukungan di luar Pak Ganjar, itu memang menunjukkan dukungan yang track record-nya fluktuatif, berubah-ubah. Dulu mau membubarkan diri, akhirnya enggak jadi. Menolak Pak Prabowo jadi Menhan, akhirnya tidak jadi,” kata Hasto saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar di Jakarta, Sabtu (8/7).

Meski begitu Hasto menyadari bahwa dinamika politik jelang Pilpres memang selalu dinamis. Namun, jumlah relawan Jokowi yang mendukung Ganjar Pranowo lebih banyak. Dia menyebut, relawan Jokowi yang mendukung Ganjar memiliki sikap konsisten.

“Ya Namanya Pilpres, selalu dynamin. Tapi kalau secara kuantitaif jumlah relawan Pak Jokowi yang mendukung Pak Ganjar jauh lebih banyak daripada yang tidak,” ujarnya.

“Nah, yang mendukung Pak Ganjar ini sesuatu yang autentik, esensial sehingga tidak mengalami gelombang naik turun, kecuali konsisten di dalam mendukung Pak Ganjar,” sambung Hasto.

Diberitakan sebelumnya, aktor yang juga Koordinator Relawan Prabowo 08, Fauzi Baadilah, menyambangi kantor DPP Projo di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/7). Dia disambut oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

“Pertemuan ini penuh kehangatan, juga penuh romantika. Karena semuanya adalah teman lama ketika reformasi 98,” kata Budi Arie usai pertemuan.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku heran dengan FIFA yang takut menghukum Israel setelah melakukan kekejaman kepada Palestina.

Hasto merespons penolakan terhadap Tim Nasional (Timnas) sepak bola Israel untuk bertanding di Bali di ajang Piala Dunia U-20.

“Artinya ada standar ganda dari FIFA yang harus kita kritisi sebagai anak bangsa. Kita enggak bisa menutup mata urusan kemanusiaan,” ujar Hasto dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (27/3).

Menurut Hasto, FIFA hanya berani menghukum Rusia saja karena berperang dengan Ukraina namun takut memberi sanksi kepada Israel yang terus menghunjam Palestina.

“FIFA berstandar ganda. Terhadap Rusia dia menghukum, terhadap Israel dia tidak punya keberanian menghukum lalu kita diam, kita membela?” tuturnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster harus didukung sebagai anak bangsa yang menjalankan tugas kemanusiaan.

“Makanya kita dukung Pak Koster, karena dia menjalankan tugas seperti Polandia dan Eropa Barat untuk menolak itu (perang),” kata dia.

Ia juga menegaskan Benjamin Netanyahu terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada November 2022 kelompok sayap kanan Israel melakukan aneksasi dan gerakan-gerakan antikemanusiaan.

“Ini yang menyadarkan kita bahwa ternyata sejarah kita untuk gilang gemilang di dalam membela kemerdekaan Palestina,” ucapnya.

Hasto mengingatkan bahwa kompleks Gelora Bung Karno lahir karena sikap Indonesia menolak Israel sehingga lahirlah Ganefo (Pesta Olahraga Negara-negara Berkembang yang digelar 1963). Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak tak membutakan sejarah.

“Kalau nggak ada Palestina, enggak ada kan nggak kompleks Senayan. Kita terbutakan oleh sejarah, jadi mari kita kembalikan kepada semangatnya bahwa olahraga tidak bisa terlepas dari kemanusiaan,” ujar Hasto.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik balik Presiden Keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Kritik balik Hasto ini dengan merujuk pada kejadian di Tahun 2008 dan menurut Hasto, SBY sudah lupa akan kejadian tersebut.

“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” ujar Hasto di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Hasto mengaku heran dengan tanggapan SBY soal perubahan sistem pemilu yang bisa terjadi di tengah tahapan Pemilu Serentak 2024 sedang berlangsung. Padahal, kata Hasto, di era SBY juga dilakukan perubahan sistem pemilu yang merupakan strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan, yakni bisa mencapai 300 persen.

“Dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai, dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut,” jelas Hasto.

Dia pun menjelaskan, judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008. Pasal, JR sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDIP juga tidak mempunyai hak dan legal standing untuk melakukan judicial review.

“Ini (JR saat ini) dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa yang menyulitkan kami untuk mencalonkan rektor, untuk mencalonkan akademisi, untuk mencalonkan pakar untuk mencalonkan budayawan, untuk mencalonkan tokoh-tokoh betawi, untuk mencalonkan tokoh-tokoh nelayan,” ungkap Hasto.

Hasto menuturkan, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.

“Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru tejadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila,” pungkas Hasto.

Sebelumnya, SBY mempertanyakan urgensi diubahnya sistem Pemilu di Indonesia di tengah proses Pemilu 2024 yang tengah berjalan. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memiliki jadwal dan timelinenya sendiri pada Pemilu.

Eranasional.com- Partai PDIP telah membahas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) calon pengganti Tjahjo Kumolo. Nantinya, nama tersebut bakal diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Nama-nama sudah dibahas. Siapakah itu? Bukan saya, karena saya lebih memilih membantu Bu Megawati mengurus partai. Nanti Bu Megawati yang serahkan (nama menteri PAN-RB yang baru, red) ke pak Jokowi,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

Ia menambahkan Megawati telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Hasto sekali lagi menepis dirinya yang ditunjuk sebagai MenPAN-RB.

“Kita partai (PDIP) punya stok banyak pemimpin yang berpotensi. Kalaupun saya ditawari, izin saya ngurus partai saja. Saya ngurus partai saat ini. Bukan menjadi pejabat,” kata Hasto.

“Itu (jabatan menteri, red) nanti penugasan Ibu Megawati. Tapi skala prioritas itu bagi saya bisa menjadi Sekjen saja sudah satu kehormatan. Dan PR (pekerjaan rumah, red) kita masih banyak,” tukasnya.

Meski begitu, Hasto meminta terkait pengganti Tjahjo tak perlu dipersoalkan sekarang. Sebab Kementerian PAN-RB saat ini tetap berjalan dengan baik.

“Kan sudah ada menteri ad interim yaitu pak Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri, red),” ujar Hasto.

Hasto meminta seluruh pihak tak membahas panjang lebar mengenai kursi menteri PAN-RB. Hal ini demi menghormati alm Tjahjo Kumolo.

“Apa pun, pak Tjahjo sekjen (PDIP) senior, beliau sosok yang sangat baik. Pas beliau wafat kan kita tahu bagaimana ungkapan duka itu banyak sekali. Mohon dipahami masa berduka itu 40 hari,” jelas Hasto. (dtk)

Eranasional.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei yang melibatkan 1.197 responden terkait wacana Penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hasilnya, mayoritas warga menolak kedua wacana itu.

Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Menanggapi hasil survei LSI tersebut, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh elite politik agar menghentikan polemik atas wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.

“Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto pada acara peluncuran hasil survei LSI, Kamis (3/3/2022).

Hasto menambahkan, PDIP memiliki sikap yang sama dengan para responden, yakni menolak penundaan Pemilu 2024.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan Pemilu” tegas Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, ia lanjut mengingatkan para pihak bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan sikap yang penting.

“Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” terang dia.

Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan Pemilu akan menghasilkan legitimasi.

Legitimasi, menurut Hasto, merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.

“Legalitas dan legitimasi ini juga jadi persoalan yang sangat penting,” kata dia.

Karena itu, Hasil berharap para elite politik memperhatikan sikap publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana yang ditunjukkan salah satunya oleh hasil survei LSI. (Suara)

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui belum bisa mengonfirmasi kebenaran informasi bahwa tim penindakannya melakukan penangkapan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat (10/1/2020).

Plt Jubir KPK bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, belum dapat memberikan informasi apa pun terkait pengembangan OTT KPK terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan Caleg PDIP Harun Masiku serta staf Hasto.

Ali juga menegaskan, tak dapat memverifikasi kebenaran informasi soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto dijemput tim penindakan di Jiexpo, Kemayoran, Kamis hari ini, persisnya saat rakernas partai.

“Untuk kepentingan penyidikan, mohon maaf untuk sementara belum bisa kami sampaikan detailnya. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali pada kesempatan pertama,” ungkap Ali kepada awak media, Jumat (10/1/2020).

Ali menambahkan, tim penindakan hingga kekinian masih terus bekerja. Apalagi, tim KPK juga sudah mendapatkan izin Dewan Pengawas (Dewas) untuk melakukan kegiatan penyadapan atau penggeledahan dalam kasus suap PAW Anggota DPR RI.

“Tim penyidik sejak semalam sudah langsung bekerja dan saat ini izin dari dewas untuk melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat sudah kami terima,” kata Ali. (red/suara)