Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa program ini telah merangkul lebih dari 45 ribu anak jalanan untuk kembali mendapatkan hak belajar.

“Sekolah Rakyat, membuka jalan semua anak menuju masa depan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Teddy menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur program ini menunjukkan perkembangan pesat di berbagai wilayah.

Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 265 unit Sekolah Rakyat telah rampung dan tersebar di 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Lebih dari sekadar ruang kelas, Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadirkan ekosistem tumbuh kembang yang holistik.

Para siswa mendapatkan fasilitas penunjang yang komprehensif, mulai dari hunian yang layak, sarana olahraga dan belajar, pasokan makanan bergizi, hingga layanan kesehatan terpadu.

“Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga tempat tinggal layak, fasilitas memadai, gizi seimbang, dan kesehatan yang terjamin untuk mengejar cita-cita mereka,” tegas Teddy. []

Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya kritik dan perhatian masyarakat terhadap proses pengadaan barang yang dinilai tidak wajar. Dugaan markup pengadaan sepatu untuk program pendidikan itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah informasi terkait harga barang beredar di media sosial dan memicu pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

Usai memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh laporan dan masukan masyarakat akan ditindaklanjuti selama memiliki dokumen serta bukti pendukung yang memadai.

“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Insya Allah awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” ujar Saifullah Yusuf.

Menurut Mensos, investigasi internal tidak hanya fokus pada satu proses pengadaan tertentu, tetapi juga akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang telah berjalan pada 2025 maupun yang sedang diproses untuk tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disebut diminta bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.

Sebagai langkah awal dalam mempermudah pemeriksaan, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan tersebut. Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Pembebastugasan dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan selama pemeriksaan internal berlangsung. Mensos menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah administratif dan bagian dari upaya menjaga objektivitas pemeriksaan.

“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” kata Gus Ipul.

]]> https://eranasional.com/101908/kemensos-gandeng-kpk-usai-muncul-sorotan-pengadaan-sepatu-sekolah-rakyat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/101500/pembangunan-sekolah-rakyat-dikebut-target-selesai-tahun-2026 https://eranasional.com/101500/pembangunan-sekolah-rakyat-dikebut-target-selesai-tahun-2026#respond Sat, 09 May 2026 14:46:51 +0000 https://eranasional.com/101500/pembangunan-sekolah-rakyat-dikebut-target-selesai-tahun-2026 Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah Indonesia selesai pada 20 Juni 2026.

Proyek pendidikan berskala nasional ini tak hanya difokuskan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, tetapi juga menjadi motor penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, hingga 7 Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II telah melibatkan 59.541 tenaga kerja yang tersebar di berbagai provinsi.

Ribuan pekerja tersebut terdiri dari pekerja lapangan, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody dalam keterangan resmi, dikutip Holopis.com, Sabtu (9/5/2026).

Proyek ini menjadi salah satu program pendidikan yang mendapat perhatian besar karena dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu modern dengan fasilitas lengkap.
Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penguatan kualitas sumber daya manusia nasional dalam jangka panjang.

Seiring percepatan konstruksi di lapangan, progres pembangunan juga terus mengalami peningkatan.

Per 7 Mei 2026, progres fisik rata-rata pembangunan telah mencapai 45,91 persen, naik dibandingkan posisi 1 Mei 2026 yang berada di angka 40,27 persen.

Beberapa daerah bahkan mencatat progres pembangunan di atas 60 persen.

Di antaranya Medan sebesar 64,48 persen, Sragen 63,22 persen, Bengkulu 62,17 persen, Ogan Ilir 62,07 persen, serta Makassar sebesar 62,04 persen.

Untuk mengejar target penyelesaian pada Juni mendatang, Kementerian PU meminta seluruh penyedia jasa konstruksi dan BUMN pelaksana mempercepat pekerjaan di seluruh lokasi pembangunan.

Berbagai strategi percepatan pun diterapkan, mulai dari pengerjaan bangunan secara paralel, penambahan tenaga kerja, sistem kerja lembur, hingga percepatan distribusi material konstruksi.

Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan alat berat seperti crane, alat pancang, excavator, dan mobile batching plant guna mempercepat proses pembangunan di lapangan.

Tak hanya itu, metode konstruksi modern turut diterapkan agar pembangunan lebih efisien.

Sejumlah bangunan menggunakan struktur baja, metal deck, wire mesh, hingga teknologi hollow core slab pada bagian plat lantai.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah.
Setiap kawasan nantinya dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Fasilitas yang disiapkan pun tergolong lengkap, mulai dari ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, hingga fasilitas penunjang seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, serta ruang terbuka hijau.

Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat pengembangan karakter dan kompetensi generasi muda Indonesia di masa depan. []

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus wujud implementasi Asta Cita Presiden.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mendapatkan pendidikan yang baik, berkualitas, dan gratis. Infrastruktur pendidikan seperti ini akan berdampak langsung dan positif bagi masyarakat,” ujar Menko AHY.

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga proyek pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kota Pontianak, satu milik Pemerintah Kota Singkawang di lokasi yang ditinjau, serta satu milik Pemerintah Provinsi yang juga dibangun di Singkawang.

“Di Provinsi Kalimantan Barat ada tiga proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Yang pertama di Kota Pontianak, yang kedua milik Pemerintah Kota Singkawang di lokasi ini, dan yang ketiga milik Pemerintah Provinsi yang juga dibangun di Singkawang,” jelas Menko AHY.

Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 11,47 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2026. Setiap lokasi pembangunan membutuhkan anggaran sekitar Rp240 miliar, dengan total keseluruhan di Kalimantan Barat mencapai kurang lebih Rp750 miliar.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama faktor cuaca serta kebutuhan tenaga kerja karena bersifat padat karya.

Menko AHY menegaskan pentingnya percepatan pekerjaan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas konstruksi.

“Kita dorong agar bisa selesai tepat waktu. Kalau memang perlu tambahan tenaga kerja, harus diupayakan. Tapi saya titip pesan, boleh kita bekerja cepat, namun keselamatan nomor satu. Safety first. Dan kualitas konstruksi juga tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.

Lanjut ia mengatakan Sekolah Rakyat di Singkawang dirancang sebagai kompleks pendidikan terintegrasi dengan sistem asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan.

Fasilitas Yang Dibangun

Menko AHY mengungkapkan fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, laboratorium, gedung serbaguna, serta sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan jogging track.

“Kompleks ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.200 siswa, lengkap dengan tenaga pengajar, wali asuh, dan perangkat pendidikan lainnya,” ujarnya.

Menko AHY mengaku memiliki kedekatan emosional dengan konsep sekolah berasrama tersebut. Ia mengenang masa pendidikannya sebagai taruna di SMA Taruna Nusantara, Magelang, yang juga menerapkan sistem pendidikan terpadu dalam satu kompleks.

“Saya membayangkan konsepnya sangat ideal. Dalam satu kompleks yang sama ada sentra pendidikan, fasilitas olahraga, pembinaan karakter, dan asrama. Sekolah seperti ini tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter, kedisiplinan, serta jiwa dan raga yang sehat,” ungkapnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul yang memiliki kapasitas dan integritas. Hal ini sejalan dengan visi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Infrastruktur pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Dari sinilah akan lahir kader-kader generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Ini bagian dari upaya besar kita menyiapkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menko AHY.

Ia berharap, setelah rampung, Sekolah Rakyat di Singkawang dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan menjadi model pengembangan pendidikan berbasis pemerataan akses dan kualitas di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Hadir dalam pengecekan Sekolah Rakyat di Pangmilang, Kota Singkawang ini Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Jonny Zainuri Echsan, Perwakilan PT Wijaya Karya (WIKA), dan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman dan Tenaga Ahli, Yudhi Prasetyo.

Jokowi juga menyentil berbagai pelaksanaan program unggulan Prabowo. Seperti di antaranya Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Evaluasinya baik yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita melihat berjalan dengan baik. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya usai menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (17/10).

Jokowi melihat, setahun pemerintahan Prabowo ini tidak luput dari beberapa catatan. Namun, katanya, gambaran penerusnya itu terbuka untuk membatasi kebijakan rezimnya.

“Ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik, bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh beliau,” sambungnya.

“Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” kata Jokowi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada tanggal 20 Oktober 2025 mendatang.

Sejak dilantik, pemerintahan Prabowo telah menjalankan berbagai janji kampanyenya seperti MBG, Sekolah Rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Meski demikian, program unggulan Prabowo ini juga tidak lepas dari sorotan. Termasuk MBG yang hingga kini masih terus menimbulkan korban lebih dari 10 ribu anak keracunan pangan.

Adapun 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi dan bulan depan ditargetkan 165 Sekolah Rakyat dapat direalisasikan. Sementara itu, tahun depan ditargetkan akan ada 200 Sekolah Rakyat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang saja ini di luar harapan saya,” kata Prabowo saat memberikan pembekalan langsung untuk para guru dan kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/8/2025).

Ia menceritakan awal mula memberi gagasan Sekolah Rakyat pada Februari. Saat itu para menteri menyanggupi Sekolah Rakyat dapat direalisasikan pada Juli 2025.

“Mereka laporan, saya bilang, sudahlah jangan dipaksakan. Saya mengerti bagaimana sulitnya merencanakan sesuatu yang baru,” kata Prabowo.

Ia menyebut tak mudah bagi jajarannya mewujudkan Sekolah Rakyat. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, mencari gedung, menyeleksi guru, kepala sekolah hingga rekrutmen siswa.

“Saya paham itu, saya katakan jangan dipaksa,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menuturkan saat itu para menteri masih optimistis Sekolah Rakyat dapat beroperasi pada Juli 2025. Padahal, ia berhitung realisasi sekolah baru dapat dibuka pada Juli 2026.

“Tapi, inilah Kabinet Merah Putih. Begitu dapat tugas, ya itu tadi, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari libur, tidak ada jam kerja. Semua bekerja,” ucap Prabowo.

Ia melanjutkan Menteri Sosial akhirnya melapor 100 Sekolah Rakyat sudah siap beroperasi pada Juli 2025. Lalu pada September 2025 juga akan menyusul, menjadi 165 sekolah.

“Luar biasa. Karena itu, saya harus ucapkan terima kasih sekali lagi para menteri, Menko, semuanya yang bekerja keras saling bantu supaya berdiri 165 Sekolah Rakyat,” ujar Kepala Negara.

Menurutnya, para menteri telah bekerja di luar perkiraannya. Mereka dianggap telah bekerja dengan baik, bekerja keras dan bekerja cerdas.

“Hasilnya 100 sekolah. Sebentar lagi 165. Kita harapkan tahun depan 200 sekolah,” kata Prabowo.

Ia bertekad untuk mengubah nasib rakyat yang belum kuat ekonominya. Ia mengajak semua menterinya bekerja keras menghilangkan kemiskinan absolut dari Indonesia.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus mata rantai kemiskinan.

Program sekolah berasrama ini juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu lantaran mengolaborasikan beragam program prioritas seperti cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah.

Salah satu bentuk dukungan yang dimaksud adalah dengan menyediakan gedung sebagai fasilitas pendidikan agar program Sekolah Rakyat bisa berjalan baik.

“Sekolah rakyat yang ada di Jakarta Timur, fasilitas gedung dan sebagainya itu adalah konstribusi sepenuhnya dari Pemerintah Jakarta,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

Kemudian, mantan Menteri Sekretaris Kabinet tersebut menegaskan, bahwa penyediaan sarana dan prasarana tersebut menunjukan komitmen Pemprov DKI dalam memastikan terselenggaranya pendidikan gratis untuk masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Jakarta berperan aktif secara sungguh-sungguh untuk memajukan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden untuk memberikan fasilitas di sekolah rakyat,” beberny.

Diketahui, program Sekolah Rakyat merupakan satu dari sekian program pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk memutus rantai kemiskinan.

Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.

Fasilitas pendidikan dalam Sekolah Rakyat ini pun difasilitasi dengan pemondokan atau asrama.

Bahkan seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh negara. []

“Yang kurang ini tenaga kependidikan yang lain, seperti wali asrama, wali asuh, cleaning service, kemudian juga security. Ini semua sedang kami lengkapi per hari ini. Alhamdulillah sudah ada solusi-solusi,” kata Gus Ipul di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (22/7/2025).

Meski begitu, Gus Ipul mengatakan jumlah kekurangan tenaga pendidik tidak begitu signifikan. Misalnya di satu Sekolah Rakyat dibutuhkan sembilan tenaga pendidik, tapi yang tersedia baru enam orang.

Meski begitu, Mensos RI itu menyatakan kekurangan ini menjadi bahan evaluasi pihaknya agar program Sekolah Rakyat tetap bisa berjalan maksimal.

“Enggak, enggak banyak kekurangannya. Paling misalnya satu tempat itu wali asrama, wali asuh itu misalnya butuh sembilan baru ada enam. Nah, jadi masih ada kekurangan-kekurangan begitu saja,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gus Ipul telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan mengerahkan SDM dari Kementerian Sosial untuk mengisi kekurangan di pos tenaga pendidik.

“Nanti kami akan kerja sama dengan pemerintah daerah. Kami juga lagi meminta bantuan dari SDM-nya Kementerian Sosial untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu,” pungkas dia.

Dia mengungkapkan jima Kementerian Sosial (Kemensos) telah memverifikasi data para siswa Sekolah Rakyat secara langsung.

“Ya, Kemensos itu peninjauan ke rumah. Kemensos setelah dapat data, timnya berkunjung ke rumahnya (calon siswa), dipotret, dihitung, dikalkulasi. Jadi, berdasarkan fakta rumahnya,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memgatakan setiap calon siswa Sekolah Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pertama, lulus administrasi atau masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1 dan 2.

Setelah itu, kata Gus Ipul, panitia atau pihak yang ditunjuk akan mendatangi rumah calon siswa-siswi Sekolah Rakyat untuk memastikan data yang masuk sesuai kondisi di lapangan.

Selanjutnya, Kemensos bersama pemerintah daerah berkoordinasi guna memastikan setiap individu yang didaftarkan betul-betul layak masuk Sekolah Rakyat.

Terakhir, masing-masing calon siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti tes kesehatan sebelum dinyatakan diterima.

Gus Ipul menjelaskan validasi data tersebut mengacu pada sebuah mekanisme atau sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Artinya, individu yang mendaftar ke Sekolah Rakyat merupakan orang yang betul-betul dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, yakni miskin dan miskin ekstrem.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menekankan bahwa seluruh persiapan harus segera dirampungkan agar program ini berjalan sesuai jadwal.

Dalam rapat daring, Jumat, 28 Maret 2025, Gus Ipul meminta semua pihak memanfaatkan waktu di Mei dan Juni untuk menyelesaikan penetapan guru dan siswa serta memastikan kesiapan lokasi sekolah.

“Titik-titik lokasi harus segera disurvei. Jika perlu, geo tagging-nya disiapkan dalam tiga hari ke depan,” tegasnya.

Sekolah Rakyat digagas sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu agar bisa tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini, 485 pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan Kemensos terkait program ini.

Dari jumlah tersebut, 202 daerah sudah menyerahkan proposal kesiapan lahan, bahkan beberapa sudah menyiapkan bangunan untuk digunakan.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menginstruksikan semua koordinator satuan tugas untuk melaporkan perkembangan setiap hari guna memastikan tidak ada hambatan dalam persiapan.

Sementara itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo menyebut bahwa 41 bangunan milik Kemensos siap difungsikan untuk Sekolah Rakyat, termasuk 33 bangunan sentra, 5 Balai Diklat, serta fasilitas lain.

Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan dapat beroperasi penuh mulai 1 Juli 2025.

Sebelum itu, Kemensos akan menggelar sosialisasi intensif kepada pemerintah daerah guna memastikan kesiapan optimal.

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan. []