Branch Office Head BRI BO Jember Adhitya Narotama menyebutkan bahwa penyaluran dana menitikberatkan pada sektor-sektor produksi lokal unggulan. Langkah nyata ini terbukti ampuh memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat struktur ekonomi masyarakat bawah secara merata.

“Ini merupakan upaya nyata BRI dalam mendukung perekonomian masyarakat di wilayah Jember melalui penyaluran pendanaan usaha,” jelas Adhitya Narotama.

Menurutnya, pembiayaan modal kerja yang melimpah ini menjadi wujud nyata komitmen perbankan dalam menyukseskan program Astacita Pemerintah. Sinergi ini fokus pada pemerataan pembangunan ekonomi guna meminimalkan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Manajemen BRI optimis penyaluran kredit yang ekspansif akan menjadikan institusi ini sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat terdepan. Oleh karena itu, pihak bank terus mempermudah prosedur pengajuan aplikasi modal bagi para pengusaha kreatif.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja,” pungkas Adhitya.

Dukungan finansial yang kuat ini memicu peningkatan daya beli masyarakat Jember secara signifikan pada awal tahun ini. Selanjutnya, tata kelola penyaluran kredit yang akuntabel tetap menjadi prioritas utama BRI demi menjaga kesehatan iklim investasi daerah.

]]> https://daerah.eranasional.com/102208/injeksi-permodalan-bri-jember-sukses-gerakkan-roda-ekonomi-kerakyatan/feed 0 Bambang S https://eranasional.com/17228/presiden-minta-mentan-untuk-tingkatkan-produktifitas-pertanian-di-papua-barat https://eranasional.com/17228/presiden-minta-mentan-untuk-tingkatkan-produktifitas-pertanian-di-papua-barat#respond Thu, 07 Oct 2021 06:56:42 +0000 https://eranasional.com/17228/presiden-minta-mentan-untuk-tingkatkan-produktifitas-pertanian-di-papua-barat

Jakarta- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Papua Barat.

“Bapak Presiden meminta untuk kita secara bertahap melihat apa-apa yang bisa kita lakukan di sana [di Papua Barat], lebih khusus untuk memanfaatkan lahan-lahan yang memang sangat realistis untuk kita lakukan penanaman,” ujar Mentan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Penguatan Ekosistem Pangan yang dipimpin Presiden Jokowi, Rabu (06/10/2021) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

Seperti diketahui di Papua Barat terdapat potensi 7 juta hektare lahan yang bisa ditanami komoditas tanaman pangan dan hortikultura, dan untuk komoditas jagung sendiri mencapai 11 ribu hektare. Namun pemanfaatan lahan tersebut belum maksimal, baru mencapai 33 persen.

“Salah satu yang harus kita maksimalkan adalah jagung kita di tempat itu. Dan ini saya dikasih waktu satu bulan untuk melakukan itu,” ujar Mentan.

Guna meningkatkan produktivitas pertanian di provinsi di ujung timur Indonesia ini, Mentan menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah melatih sekitar 800 petani milenial dari target 2.000 petani milenial di wilayah tersebut.

Nantinya para petani milenial ini juga akan dibekali dengan pendampingan terkait sejumlah hal yang dibutuhkan.

“Ini terus berkejaran, tidak hanya pelatihan, sesudah dilatih dia punya program dan dia menggunakan KUR untuk kemudian kita lakukan asistensi sampai pada tahap-tahap yang dibutuhkan,” tandasnya.

Sebelumnya, arahan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Papua Barat juga telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sorong, Papua Barat, Senin (04/10/2021).

“Tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengubah sistem tanam dari satu kali setahun menjadi dua kali setahun atau tiga kali setahun agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri,” ujar Presiden.

Selain mendorong keterlibatan petani milenial, Presiden juga menyebut bahwa pemerintah akan mendukung pemanfaatan teknologi pertanian dan memberikan akses permodalan usaha serta irigasi untuk meningkatkan produktivitas para petani.

“Saya tadi juga sudah melihat penggunaan teknologi pertanian. Kemudian juga akan diberikan akses untuk modal usaha, juga irigasi ini, irigasi cacingnya juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian, dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi pertanian,” ujarnya Upaya tersebut diharapkan Presiden dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Papua Barat.

“Utamanya memang yang ditanam hari ini adalah semuanya jagung. Karena memang kebutuhan jagung kita, baik untuk pangan maupun untuk makanan ternak, memang masih memerlukan tambahan,” pungkasnya.

JAKARTA-  Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon setelah mendengar pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Jokowi (16/8) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dalam muatan pidato tersebut Pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0 – 5,5%.

Namun menurutnya sangat disayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor Pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022, padahal pertumbuhan sektor Pertanian mencapai 1,75% pada tahun 2020 dan pangsa PDB sektor pertanian naik menjadi 13,71%, serta tenaga kerja Pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020.

“Hal tersebut harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor Pertanian pada masa pandemi ini,” ujar Johan melalui keterangan resmi kepada Eranasional di Jakarta, Selasa (17/8)

Anggota Komisi IV DPR ini menilai Pemerintah harusnya sadar bahwa Pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Diterangkannya agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, hendaknya menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini.

“Jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur namun masa pandemic ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani untuk menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,,” urai Johan.

Politisi PKS ini menggarisbawahi isi pidato Jokowi selaku Presiden RI yang menyatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan.

Namun Johan menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp 21,8 Triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp 15,5 Triliun.

“Ini artinya pemerintah melakukan pemotongan Rp 6,3 Triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan,” sesal Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemik ini, kebijakan saat ini telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional.

“Dan juga faktanya kita masih bergantung dengan impor pangan seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau sebesar 298.260 ton dan impor gula pasir sebesar 971.295 ton serta impor komoditas lainnya,” sambung Johan

Ketua DPP PKS tegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan domestic yang selalu tergantung dengan impor telah menciderai kemandirian pangan nasional, tegas Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa pandemic Covid memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia dan harus diakui oleh semua pihak bahwa sektor Pertanian masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus.

“Maka melalui momentum hari kemerdekaan ini saya tekankan agar pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani,” tutup Johan Rosihan.

JAKARTA- Anggota DPR RI, Johan Rosihan menyatakan bahwa momentum 76 tahun Indonesia merdeka mesti memperkuat rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat rahmat Allah maka Indonesia bisa merdeka, Bersatu, Berdaulat menuju keadilan dan kemakmuran sebagai negara Tangguh dan maju dimana rakyatnya selalu terlindungi, makmur, cerdas serta mendapat kedamaian dan keadilan.

Namun menurutnya perlu evaluasi objektif sebagai refleksi kemerdekaan terhadap kondisi hari ini dimana masih banyak persoalan mendasar seperti belum hadirnya perlindungan pada sektor pangan serta belum hadirnya kesejahteraan, kecerdasan dan kedamaian jiwa bagi para petani, peternak dan nelayan di seluruh Indonesia.

Politisi PKS ini menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari belum hadirnya perlindungan sektor pangan ditunjukkan dengan: skor Indeks keberlanjutan pangan Indonesia yang lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia.

“Padahal pada era pandemik ini, sektor tanaman pangan telah memainkan peran yang sangat penting karena hanya sektor Pertanian yang memiliki pertumbuhan positif namun anggaran Pertanian terus berkurang setiap tahun, bahkan tahun 2020 lalu dipotong mencapai Rp 7 Triliun,” ungkap Johan melalui keterangan rilis kepada Eranasional, Jakarta, Senin (16/8)

Menurut Johan, mestinya pemerintah menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi nasional karena secara kewilayahan Indonesia memiliki 86,98% dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama sektor Pertanian namun kebijakan nasional tidak menempatkan Pertanian sebagai prioritas pembangunan, ujarnya.

Di sisi lain, kata dia Indonesia menunjukkan surplus beras nasional setiap tahun namun impor beras terus meningkat setiap tahun.

“Bahwa Produktivitas beras Indonesia berkisar antara 5,13 -5,24 ton/ha dan berada sedikit di bawah Vietnam namun biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga petani Indonesia belum sejahtera,” paparnya.

Legislator Senayan yang duduk di Komisi IV DPR ini menyatakan pemerintah belum berhasil meningkatkan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera dan berbagai penyebab dari belum hadirnya kesejahteraan itu ditunjukkan dengan:kenyataan harga di tingkat petani yang selalu jatuh pada saat panen.

Lanjutnya nilai tukar petani yang masih rendah, Upah riil buruh tani yang cenderung melemah, adanya Kemiskinan yang terpusat di pedesaan, dan realitas Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor Pertanian yang mencapai 46,3% serta adanya Perkembangan penduduk miskin selalu meningkat, di perkotaan naik 1,32% dan di pedesaan naik 0,6% setiap tahun.

“Demikian juga dengan Perkembangan Gini Ratio dari 2015-2020 yang menunjukkan di perkotaan naik 0,06 dan di pedesaan naik 0,02;” urai Johan seraya prihatin terhadap realitas kehidupan rakyat hari ini.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga melihat 76 tahun Indonesia Merdeka belum menunjukkan hadirnya kecerdasan publik sektor Pertanian yang ditandai dengan:hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas 2018) BPS menunjukkan bahwa petani pengguna internet hanya berjumlah 4.501.415 orang dan petani bukan pengguna internet mencapai 28.986.391 orang.

“Di sisi lain saat ini telah terjadi krisis petani muda dimana berdasarkan data BPS dari tahun 2013 sampai 2020 telah terjadi penyusutan drastis petani usia produktif usia 25-34 tahun hanya terisisa sekitar 2,9 juta petani muda,” tutur Johan.

Johan sebagai legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menuturkan bahwa kemerdekaan Indoensia ternyata belum mampu menghadirkan kedamaian di hati petani Indonesia yang ditandai dengan terjadinya krisis kepemilikan lahan karena sebagian besar petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, bahkan berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Hektar telah mencapai 16,25 juta rumah tangga.

“Saya merasakan bahwa petani kita selalu risau dan gelisah disebabkan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun, serta adanya Impor pangan yang semakin tinggi setiap tahun yang menciderai kedaulatan pangan nasional maka sebagai evaluasi 76 tahun Indonesia Merdeka diperlukan garis kebijakan negara yang menunjukkan keberpihakan pada petani, peternak dan nelayan Indonesia,” tutup Johan