“Peristiwa ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah dengan penuh ketulusan dan harapan,” kata Selly dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa sistem perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) perlu terus diperkuat. Kami mendorong Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan mekanisme perizinan yang lebih ketat serta sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga peristiwa serupa dapat dicegah di masa mendatang.

“Kami juga menegaskan bahwa hak-hak para korban harus menjadi prioritas. Para pelaku perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi VIII akan terus mendorong aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga menegaskan akan ada langkah kongkret dan berkomitmen untuk menginisiasi dialog bersama Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat regulasi di sektor ini.

“Salah satu fokus utama adalah memperketat proses verifikasi dan akreditasi travel umrah, termasuk memperkuat sistem jaminan keuangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar jemaah terlindungi dari risiko serupa di masa depan,” katanya

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Pastikan legalitas dan rekam jejak biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran.

“Calon jemaah dapat memanfaatkan kanal resmi Kementerian Agama untuk memastikan izin operasional biro perjalanan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan,” ujarnya.

Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perlindungan jemaah umrah.

“Kami berharap setiap umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah dapat melakukannya dengan rasa aman, nyaman, dan tenang, tanpa khawatir menghadapi kendala yang tidak seharusnya terjadi,” tutup Selly.

Menurut anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah masalah yang dialami jemaah haji yang sebenarnya terjadi setiap tahun.

Misalnya, dalam prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Hal ini disampaikan Selly di sela melakukan pemantauan dan pengawasan di Mina, Arab Saudi, Minggu 16 Juni 2024, dikutip dari Kompas TV.

Hasil pemantauannya Timwas Haji DPR di Mina menemukan pelayanan untuk jemaah haji Indonesia tidak maksimal.

Salah satunya, banyak tenda yang penuh sesak karena melebihi kapasitas, pendingin ruangan yang tak berfungsi, makanan jemaah yang tak sesuai, dan kamar mandi yang jauh dari mencukupi.

Menurut dia, Pansus Haji tak hanya akan mengevaluasi Kementerian Agama selaku penyelenggara haji, namun juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pasalnya, BPKH menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang jemaah haji Indonesia.

“Pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena setiap tahun ini terus berulang terjadi dilakukan oleh pemerintah terutama Kementarian Agama,” ungkap Selly.

“Bukan hanya Kementerian Agama tapi juga pihak terkait terutama BPKH karena mereka bertanggung jawab terhadap keuangan. Tentu harus dilakukan transparansi karena jemaah pingin tahu uang mereka masih ada atau tidak,”pungkas Anggota Komisi VIII dari PDI Perjuangan (PDIP) itu. []