Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana hasil tersebut menandakan kalau tuduhan kecurangan yang diduga dilakukan oleh pemerintah tak terbukti.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dari kedua putusan MK tersebut tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, antara lain kecurangan dan intervensi terhadap pemilu, politisasi bansos, mobilisasi aparat, dan ketidaknetralan Pj Kepala Daerah telah dinyatakan tidak terbukti,” kata Ari dikutip dari Kompas.tv, Senin 22 April 2024.

Kata dia, pemerintah menghormati keputusan tersebut. Apalagi keputusan itu final dan mengikat.

Dia pun meminta agar seluruh elemen bangsa untuk kembali bersatu.

“Pilpres sudah selesai, saatnya bersatu kembali untuk bekerja bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang makin maju,” pesannya.

Dia menambahkan, pemerintah segera menyiapkan dan mendukung penuh proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja pemerintah yang telah dicanangkan hingga akhir masa pemerintahan pada bulan Oktober 2024 nanti,” tuturnya.

Saldi Isra mengatakan tidak tepat MK dijadikan ‘keranjang sampah’ untuk menyelesaikan semua masalah terkait pemilu.

Berawal saat Saldi menjelaskan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan MK tidak hanya sebatas mengadili angka atau hasil rekapitulasi. Akan tetapi, kata Saldi, MK juga dapat menilai tahapan pemilu soal penetapan suara sah.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu,” kata Saldi dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Saldi mengatakan MK merupakan lembaga konstitusional terlepas dari aturan yang termaktub dalam undang-undang itu. MK, kata Saldi, sejatinya, MK bukan tempat tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu.

“Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu,” ujarnya.

Diketahui MK dijadwalkan membacakan putusan hasil sengketa Pilpres 2024 hari ini, Senin 22 April 2024 pada pukul 09.00 WIB.

“Kita selalu optimistis,” kata Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva di Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu 21 april 2024.

Hamdan enggan memprediksi hasil keputusan MK. Namun, ia mengaku pihaknya optimistis hakim MK akan mengabulkan gugatan mereka.

“Ya kita tunggu aja lah. Tapi Insya Allah kita optimistis,” ucapnya.

Hamdan mengatakan berdasarkan proses persidangan sengketa Pilpres 2024 di MK, seluruh materi dalil gugatan pihaknya diperiksa secara teliti dan mendalam.

“Ya, saya kira saya sekali lagi bahwa apa yang menjadi perhatian hakim itu kan seluruh materi dalil-dalil gugatan kita diperiksa secara teliti dan mendalam. Dan yang kita gugat kan mengenai proses, karena itu proses ini pasti akan dinilai oleh hakim sebagai bukti,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Senin 22 April.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu yang tercatat sebagai pemohon satu dalam perkara PHPU Pilpres 2024 itu akan hadir sebagai principal.

“Kalau dilihat dari konfirmasi yang dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada kami, paslon 01 (Anies-Muhaimin) itu hadir dalam daftar kami,” kata Fajar.

Sedangkan untuk kehadiran pemohon dua, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud dan Mahfud Md, belum bisa dikonfirmasi oleh pihaknya.

“Prabowo-Gibran itu yang belum kami terima konfirmasinya. Mudah-mudahan kita terima malam ini,” kata dia. []

Menanggapi hal itu, juru bicara MK Fajar Laksono, menyebut, dirinya tidak mengetahui mengenai Jokowi yang menelpon hakim MK.

“Saya enggak tahu. Silakan tanya kepada yg memberikan informasi itu,” ujar Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat (19/4/2024).

Meski demikian, dia mengklaim, MK sudah melakukan mekanisme untuk memastikan jalannya rapat pemusyawaratan hakim atau RPH tidak bocor sebelum dibacakan. Karena itu, dia memastikan, dengan mekanisme itu, kebocoran putusan dapat diminimalisir.

“Saya memastikan bahwa mekanisme yang kami terapkan meminimalisir hal itu (kebocoran putusan),” ucap dia.

Fajar juga menjelaskan mekanisme untuk menjaga kerahasiaan RPH. Dia mengatakan, RPH dilaksanakan di ruang khusus yang tidak boleh ada sembarangan orang hadir. Bahkan, kata Fajar, naik ke lantai itu pun tidak diperkenankan. Dalam RPH, hakim juga tidak diperbolehkan membawa HP atau alat komunikasi.

“Itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir apapun yang terjadi di ruang RPH dapat dikonsumsi oleh orang luar sebelum pengucapan putusan,” kata dia.

Fajar memastikan, tidak ada orang dari eksternal MK yang tahu mengenai jalannya RPH. Bahkan, dia mengklaim, dirinya juga tidak mengetahui jalannya RPH.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres pada Senin besok, 22 April 2024. Pembacaan putusan akan dilakukan sekitar pukul 09.00.

Hingga kini, hakim konstitusi masih melakukan RPH. Kedelapan hakim konstitusi dijadwalkan melakukan rapat permusyawaratan hakim hingga Ahad, 22 April 2024.

Kedelapan hakim tersebut adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sedangkan Anwar Usman tidak menangani perkara sengketa hasil Pilpres, karena melakukan pelanggaran etik berat. Hal ini sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023.

“Kami membagi mereka pada beberapa sektor antara lain sektor (gedung) Mahkamah Konstitusi, sektor Bawaslu RI dan sektor Monumen Nasional,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Minggu.

Kemudian, lanjut Ade Ary, untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.

Namun, dia menegaskan apabila eskalasi meningkat dan diperlukan tindakan itu maka polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas.

“Maka, kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung MK,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada para peserta aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain.

“Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang memberikan pendapat di muka umum, harap dipatuhi,” ujarnya.

Ade Ary juga mengingatkan pada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, humanis serta melaksanakan tugas sesuai prosedur.

Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban, kerukunan serta persatuan bangsa.

“Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terpecah belah akibat berita hoaks yang bersifat provokatif dan mari kita berdoa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bermartabat,” katanya.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024 pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta.

Merujuk jadwal, hakim konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md serentak pada hari yang sama.

Hal itu dilakukan mengingat sidang pembacaan putusan harus digelar paling lambat pada Senin 22 April 2024.

Alhasil, beberapa hakim konstitusi sampai menginap di Gedung MK.

“Ada hakim konstitusi yang nginap, ada yang nggak. Tapi yang pulang malam, banyak,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 18 April 2024.

RPH sengketa Pilpres 2024 diketahui melibatkan delapan hakim konstitusi dan panitera yang telah disumpah untuk menjaga kerahasian rapat.

RPH bisanya digelar mulai pukul 09.00 WIB di Gedung MK lantai 16.

RPH sudah berlangsung secara terus menerus sejak 6 April hingga 21 April 2024, kecuali dua hari libur Lebaran.

Fajar mengatakan, RPH memang digelar secara maraton, tapi majelis hakim belum berencana untuk mempercepat sidang pembacaan putusan.

Sidang pembacaan putusan akan digelar sesuai jadwal, yakni pada Senin 22 April 2024.

Jadwal tersebut sesuai Peraturan MK yang mengharuskan putusan dibacakan 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). []

Kesimpulan ini sebagai pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu atau sengketa Pilpres 2024.

Ketua Tim Hukum AMIN itu menjelaskan, pembahasan dalam kesimpulan yang disampaikan Tim hukum Anies-Muhaimin antara lain, soal politisasi bansos.

Selain itu juga pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif digunakan untuk mengarahkan pilihan.

Serta dalil yang tidak dibantah sehingga membenarkan dalil pemohon seperti penggalangan kepala desa.

Kemudian pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden cacat etik dan prosedur hingga menyoroti Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe dalam urusan pilpres.

Dalil tentang lumpuhnya independensi lembaga penyelenggara pemilu juga terkonfirmasi dari perselisihan antara KPU dan Bawaslu terkait sistem informasi pencalonan serta rilis Bawaslu tentang pelanggaran pemilu.

Selain memberikan kesimpulan tertulis, pihaknya juga menyerahkan beberapa bukti tambahan.

Antara lain, berupa video Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyarankan pilpres satu putaran.

Lalu pembagian bansos untuk kepentingan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami sangat optimistis dikabulkan. Pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim yang mendalam dan saksi-saksi bukti-bukti dan ahli yang menjelaskan sudah terjadi pelanggaran konstitusi secara serius,” ujar Ari kepada wartawan, Senin 15 April 2024. []

Dia dihadirkan dalam sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Suharko, Presiden Jokowi menjadi salah satu penyebab suara Ganjar-Mahfud anjlok di kandang banteng.

Kandang banteng tersebut yakni Jawa Tengah dan Bali.

“Saya kira sangat jelas, bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di berbagai provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah itu, kan karena tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat membagi-bagikan Bansos,”ujar Suharko dalam persidangan, Selasa 2 April 2024.

“Jokowi tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi,” sambungnya.

Suharko juga menyebut Jokowi membuat desain untuk mempengaruhi perilaku pemilih.

Yakni untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun memastikan akan mematahkan tuduhan Timnas Anies-Muhaimin yang menyebut Presiden Joko Widodo melakukan intervensi untuk memenangkan pihaknya di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco Ahmad merespons sidang perdana sengketa pilpres yang disampaikan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin di Mahkamah Konstitusi, Rabu 27 Maret 2024.

“Kami sudah lihat juga gugatannya, tapi kami juga sebagai pihak terkait akan mematahkan argumen tersebut, karena sebagai kontestan dalam pilpres, tentunya kubu 02 punya argumen dan juga masyarakat Indonesia bisa lihat juga, keterlibatan Jokowi ada dimana si?,” tanya Dasco.

Menurut Dasco, jika Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 tentunya karena dukungan dari rakyat.

“Ya kalau kemudian 02 menang tentunya karena dukungan rakyat sedemikian besar,” tegasnya.

Pihaknya bahkan berkali-kali menahan emosi karena selalu dituduh curang.

Namun kata dia, semua berhasil diatasi dan pihaknya meminta kepada pendukung untuk mempercayakan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi.

“Kami sudah sebenarnya agak sulit menahan pendukung 02 yang sudah banyak reaktif karena dituduh curang, tapi alhamdulillah kami bisa ke bawah menenangkan dan kita akan selesaikan di MK,” tegas Dasco.

Diberitakan sebelumnya, Tim Hukum paslon 01 Anies-Muhaimin beberkan bagaimana usaha Presiden Joko Widodo dalam mengintervensi Pemilu 2024 di sidang perdana sengketa Pilpres, Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, Presiden Jokowi berupaya mengendalikan penyelenggara pemilu.

Antara lain dengan menunjuk Ketua Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu yang merupakan anggota Staf Presiden dan loyalis Presiden Jokowi.

Tidak hanya itu mereka juga menuduh, Presiden Jokowi menggerakan jajaran birokrasi baik penjabat Kepala Daerah, aparat penegak hukum, kepala dan perangkat desa untuk pemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran.

“Presiden Jokowi juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan tentara nasional Indonesia, hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa,” ujar Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir. []

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan, Thifal Solesa Waldi, Selasa 26 Maret 2024.

“Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa pilpres di MK,” tegas Iwan Tarigan.

Lebih lanjut, Iwan Tarigan pun meyakini jika permohonan sengketa Pilpres yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi dapat membuktikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Iwan meresposn penilaian dari Hotman Paris yang menyebut Timnas Anies-Muhaimin cengeng dan salah kamar.

“Timnas AMIN perlu menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran sengketa yang kami ajukan petitum dari kubu 01 ke MK mengenai proses kecurangan Pilpres sejak di MK, KPU, penggunaan PJ kepala daerah, aparat hukum, pengerahan aparat desa yang menyalahi undang-undang dan penyalahgunaan bansos sampai proses pemungutan suara adalah perselisihan tentang hasil pemilu,” jelas Iwan Tarigan mengutip Kompas TV.

“Karena proses yang curang dan bermasalah etika, dan abuse of power kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS dan KPU, dan mengenai perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945,”sambungnya.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, merasa kebingungan atas pengajuan gugatan PHPU yang dilayangkan kubu 01 dan 03 ke MK.