Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Kota Depok, Dudi Mi’raz Imaduddin menyebut Pasar Agung merupakan aset milik Pemerintah Kota Depok.

Dudi merinci sederet bukti yaitu Perda No 11 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda No 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Perwal Nomor 60 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pasar Rakyat, Surat Keputusan Hak Pemanfaatan No 1027/SKHP/DPP/2004 tentang Pengelolaan Pasar, Sertifikat Hak Pakai No 00057 dengan pemegang hak Pemerintah Kota Depok berdasarkan Surat Ukur No 01083/ABADIJAYA/2020 dengan luas 10.420 M2.

“Maka memang benar bahwa Pasar Agung merupakan aset milik Pemerintah Kota Depok,” kata Dudi Mi’raz kepada wartawan, Jumat (31/5/2024).

Terkait aksi saling klaim, Dudi menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok tetap membuka ruang dialog, mediasi, dan musyawarah antar pemilik kios, para pedagang, dan Pemerintah Kota Depok.

Diharapkan dengan dialog dan mediasi yang terbuka dan konstruktif, semua pihak dapat mencapai kesepahaman dan menyelesaikan permasalahan ini dengan damai.

Sebagai informasi, Pedagang Pasar Agung Depok yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Agung menggugat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atas klaim sepihak kepemilikan pasar.

Sutisna, Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Agung menjelaskan bahwa Pasar Agung dibangun di atas tanah hak milik oleh investor swasta dan kemudian kios-kiosnya dijual kepada para pedagang. Hal ini, menurut Sutisna, menjadikan para pedagang sebagai pemilik sah kios-kios pasar, bukan milik Pemkot Depok.

“Pasar Agung dibangun di atas tanah hak milik oleh investor swasta, dan kemudian (kios-kiosnya) dijual kepada para pedagang. Dengan demikian, para pedaganglah yang menjadi pemilik sah pasar (kios), bukan Pemkot Depok,” ucap Sutisna, Kamis (30/5/2024).

Sutisna menambahkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan gugatan atas Pasar Agung di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor 143.

“Kami telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Depok atas perbuatan melawan hukum Pemkot Depok. Kami juga meminta agar Pemkot Depok menghentikan segala kegiatan pendataan dan terhadap para pedagang,” ungkap Sutisna.

Pedagang Pasar Agung berharap agar Pemkot Depok dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan yang merugikan para pedagang.

Yogyakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP), mendapat tugas baru berupa pencegahan untuk mengoptimalkan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Bidang pencegahan ini bertujuan menekan jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan di kemudian hari.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan bahwa pencegahan merupakan tugas yang tidak mudah. Menurutnya, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi saat ini karena berbagai masalah yang timbul dari kesalahan di masa lalu.

“Apa yang terjadi sekarang ini, problem dari masa lalu yang harus dihadapi sekarang. Namun bagaimana, apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu dan tidak kita lakukan lagi hari ini, supaya tidak muncul masalah di masa depan. Itu yang menjadi hakikat dari pencegahan,” ujarnya melalui keterngan pers, Jumat (8/10)

Ia mengungkapkan, saat ini tanah menjadi sumber sengketa dan konflik, serta munculnya mafia tanah yang disebabkan banyaknya pemilik tanah, tetapi tidak menguasai tanah. Oleh sebab itu, perbaikan-perbaikan terus dilakukan mulai dari persyaratan, sampai proses dalam penguatan dan legalisasi tanah.

“Saya melihat di BPN, banyak orang BPN yang serius dan amanah dengan pekerjaannya, betul-betul melaksanakan tugasnya. Di samping memang tertib administrasi puluhan tahun berlalu, dalam 4 (empat) tahun di era Pak Menteri Sofyan A. Djalil mulai dibereskan. Digitalisasi pun dipercepat karena kita punya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), itu program strategis nasional, dengan kata lain ada target, ada waktunya,” tutur Surya Tjandra.

“Ini kerja keras Bapak Dirjen, Staf Ahli, Staf Khusus, ini sulit karena butuh dukungan banyak sekali pihak. Mudah-mudahan dua hari ini, kita semua bisa mulai memeriksa apa yang kita lakukan di masa lalu, yang membuat masalah sekarang ada. Bagaimana mulai hari ini kita tidak lakukan lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, kita bisa sama-sama merenungkan agar betul-betul ada kejujuran dan keterbukaan untuk bersama membereskan masalah,” tambah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Direktur Jenderal PSKP, R.B. Agus Widjayanto, menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pencegahan dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk menekan jumlah sengketa, konflik dan perkara yang terus ada, bahkan mungkin bertambah.

“Supaya tidak bertambah bahkan menurun, penyelesaian kasus harus dibarengi dengan upaya pencegahan terjadinya sengketa, konflik dan perkara. Paling tidak kita bisa menyelesaikan sampai sengketa, konflik, juga perkaranya menjadi menurun. Oleh karena itu, tugas kita ditambah penyelesaian dan pencegahan sengketa konflik pertanahan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, prinsip-prinsip penanganan sengketa, konflik, dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas. Penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat atau mengikat.

“Kalau penanganan sengketa harus ada payung regulasinya, pencegahan pun harus ada payung regulasinya. Oleh karena itu, kita menyusun Rapermen Pencegahan,” terang R.B. Agus Widjayanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengemukakan berbagai modus operandi kejahatan pertanahan yang terjadi. Ia pun menyebutkan tahapan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

“Saya berharap, ini menjadi momen penting untuk merumuskan suatu kajian yang betul-betul bisa dijadikan pedoman, bersama dengan teman-teman aparat penegak hukum. Bisa dirumuskan ada suatu konsep yang kita sepakati bersama sehingga dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Sebagai leading sector dalam pencegahan kasus pertanahan, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya, memastikan pihaknya menyelenggarakan fungsi mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, dan pemetaan pencegahan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.

“Selama ini yang terjadi terkesan seperti pemadam kebakaran, bergerak setelah ada api. Sekarang kita berpikir bagamana supaya api tidak muncul. Ternyata penyebabnya ialah kasus-kasus yang berulang, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tupoksi yang baru ini mulai diberlakukan dan akan terus diberlakukan untuk menekan laju pertambahan kasus pertanahan,”