Ahmad menekankan pentingnya pengelola dapur mandiri memiliki organisasi untuk mendapatkan edukasi teknis. Melalui asosiasi ini, para mitra dapat menerapkan standar pengolahan makanan yang higienis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain aspek teknis, wadah ini berfungsi sebagai sarana advokasi agar seluruh pemilik dapur memahami regulasi secara seragam.

“Kami ingin dapur-dapur mitra bekerja secara profesional. Melalui wadah ini, para pengelola bisa saling berbagi ilmu agar kualitas masakan tetap terjaga dan higienis,” ujar Ahmad Sudiyono.

Mengenai sertifikasi halal, Ahmad mengingatkan bahwa SPPG wajib mematuhi standar hukum yang ketat. Berbeda dengan pelaku UMKM, sertifikasi tingkat lembaga menuntut pengawasan menyeluruh mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian. Ia mendorong setiap pengelola dapur menggandeng tenaga ahli agar operasional mereka tetap sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sertifikasi halal untuk lembaga jauh lebih kompleks karena prosedurnya sangat mendetail. Oleh karena itu, setiap dapur memerlukan pendampingan profesional guna menjalankan amanah undang-undang,” imbuhnya.

Nantinya, asosiasi ini juga akan memfasilitasi diskusi antar-mitra mengenai kendala infrastruktur, seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Para pengelola dapat bertukar pengalaman dalam menciptakan dapur ramah lingkungan yang tetap efisien secara biaya.

Akhirnya, kehadiran organisasi resmi ini akan mempercepat penanganan berbagai hambatan teknis di lapangan. Sinergi kuat antar-mitra memastikan program pemenuhan gizi di Jember berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan generasi muda.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid usai membuka kegiatan fasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) setempat,  Senin siang (21/4/2025).

Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, Senin-Selasa, 21-22 April 2025.

Aaf, sapaan akrab Wali Kota menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen, terlebih di era saat ini, di mana tren pemasaran produk UMKM sudah semakin berkembang, termasuk melalui digital marketing.

“Saat ini UMKM kita mulai meluas pasarnya, bahkan banyak yang sudah memiliki pelanggan tetap. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan aman dan halal, agar konsumen merasa mantap dalam mengonsumsi produk mereka,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat perbedaan sistem dalam pengurusan sertifikasi halal dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya sertifikasi halal sepenuhnya diurus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kini, telah dibentuk lembaga tersendiri yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Sertifikasi Halal (BSH), yang menangani proses dan regulasinya.

“Sekarang sudah ada Badan Sertifikasi Halal. Jadi, mekanisme dan prosedurnya sudah berubah. Alhamdulillah, dari narasumber  sudah memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM bagaimana cara mengurusnya,” lanjutnya.

Wali Kota Aaf mengungkapkan, dari total sekitar 48 ribu UMKM yang ada di Kota Pekalongan, mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman. Untuk gerai-gerai besar, sebagian besar sudah memiliki sertifikasi halal.

Namun yang menjadi fokus saat ini adalah mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat tersebut.

“Kita akan terus pantau dan dorong, agar seluruh UMKM ini betul-betul menjaga mutu produknya. Apalagi sekarang banyak bermunculan usaha model franchise, yang juga harus dipastikan bahan-bahannya berkualitas dan halal,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf juga berharap fasilitasi yang dilakukan oleh Pemkot ini mampu memberi semangat dan motivasi bagi UMKM agar semakin profesional dan percaya diri dalam mengembangkan usaha.

Sertifikasi halal juga akan menjadi nilai tambah yang penting dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar nasional maupun internasional.

“Ini bukan sekadar formalitas, tapi sebagai bukti keseriusan UMKM dalam menjaga mutu dan kehalalan produknya. Mudah-mudahan UMKM kita terus sukses, berkembang, dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tuturnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Pekalongan menunjukkan konsistensinya dalam mendukung UMKM lokal agar tidak hanya naik kelas, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan kepercayaan konsumen.

Sementara itu, Sekretaris Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Rr. Tjandrawati menjelaskan, jumlah UMKM di Kota Pekalongan sebanyak 48.000 unit usaha.

Dari jumlah tersebut, 14.700 unit usaha di antaranya UMKM makanan minuman. Namun, sejak 2021 hingga 2024, baru  ada 211 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.

“Karena itu, ada fasilitasi sertifikasi halal secara gratis. Sebanyak 18 UMKM kami berikan pelatihan dan dapat fasilitas sertifikasi halal secara gratis dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2025. Sebagian katering rumahan,” terang Tjandra, sapaan akrabnya.

Disampaikan Tjandra, fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk. Selain itu juga untuk memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal.

Sebab, ke depan, setiap produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal paling lambat tahun 2026.

“Kami berharap, dengan fasilitasi sertifikasi halal ini, usaha bisa lebih meningkat dan berdaya saing. Sebab, dengan adanya sertifikat halal, pembeli akan makin mantap dalam memilih produk yang akan dibeli,” tutupnya. (em-aha)

Total restoran yang memiliki sertifikasi halal baru mencapai 1% dari seluruh restoran yang ada di dalam negeri.  Dia mengungkapkan tantangan utama pemilik restoran dalam mengajukan sertifikasi halal adalah biaya. Biaya sertifikasi halal per menu sekitar Rp 15 juta, sedangkan satu restoran memiliki ratusan menu.

“Kalau proses sertifikasi halal seperti ini, agak rumit untuk melakukan hal tersebut. Kalau sertifikasi halal tidak diubah, biaya yang harus dikeluarkan akan luar biasa,” kata Maulana di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (30/9/2024).

LAMPUNG TIMUR, Eranasional.com – Sertifikasi halal adalah sebuah pengakuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Lampung Timur Santoso mengatakan Kemenag telah meluncurkan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

“Saya ditugaskan untuk mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM untuk pengurusan sertifikat halal,” kata Santoso kepada eranasional.com, Jumat (21/7/2023).

Meski bertugas di Lampung Timur, lanjut Santoso, dirinya juga melayani pelaku-pelaku usaha dan UMKM dari wilayah lainnya di Provinsi Lampung.

Dia pun mengimbau kepada pelaku usaha di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Timur untuk segera mensertifikasi halal produk-produknya, karena jika lewat tanggal 17 Oktober 2024 akan dikenakan biaya alias tidak gratis lagi

“Lebih cepat lebih bagus, manfaatkan program SEHATI Kemenag ini,” imbuhnya.

Diberitahunya, ke depan bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Kemenag akan dikenakan sanksi. (Andin)

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) mulai Senin (2/1/2023). Jumlah kuota yang disiapkan mencapai 1 juta, dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Pelaku usaha sudah bisa mendaftar mulai tanggal 2 Januari 2023,” kata Kepala BPJPH M Aqil Irham.

Aqil berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan program Sehati 2023. Dia mengingatkan, jika tidak ada sertifikat halal pada pelaku usaha makanan dan minuman, maka dikenakan sanksi.

“Berdasarkan ketentuan, setelah tanggal 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelih, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikasi halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi,” tegas Aqil.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Siti Aminah mengatakan, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id untuk mendaftar Sehati 2023.

“Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka,” jelas Siti Aminah.

Sebagai informasi, Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama (Kemenag) untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain.

Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore bagi pengguna Android atau Appstore bagi pengguna IOS.

Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;

2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;

3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;

5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;

7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;

8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;

9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;

10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;

11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;

12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);

13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;

14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

JAKARTA, Eranasional.com – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Penyedia Jaminan Produk Halal (BPJPH) Chuzaeimi Abidin mengatakan pada tahun 2023 pihaknya menargetkan satu juta produk untuk disertifikasi halal. BPJH meminta MUI bersiap.

“Target yang ditetapkan untuk 2023 sebanyak 1 juta produk. Kami mengucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari MUI dalam penyelenggaraan sidang-sidang fatwa yang tidak kenal lelah. Dukungan MUI sangat kami rasakan. Sinergi ini sangat penting dalam percepatan sertifikasi halal,” kata Chuzaeimi.

Dia menyebut tahun 2022 seharusnya memperoleh alokasi anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejumlah 324.000 pelaku usaha. Namun, hingga akhir tahun ini belum sampai 100.000.

“Salah satu kendalanya adalah kesulitan mencari pelaku usaha yang mau mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal,” ujarnya.

Menanggapi target dari BPJH itu, MUI menyatakan siap. MUI mengatakan akan mendukung jumlah target itu.

“Kami dari awal sangat support terhadap upaya percepatan sertifikasi halal. Kapasitas MUI Pusat saja, berdasarkan pengalaman Tahun 2022 ini, per tahun kapasitas MUI Pusat mencatat 5,04 juta produk. Dengan demikian, satu juta produk yang ditargetkan, kapasitas MUI baru terpakai 20% dari total kapasitas,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.

MUI Klaim 100.000 Lebih Produk Telah Disertifikasi Halal

Asrorun Niam menjelaskan, pada tahun 2022 MUI telah mengeluarkan ratusan sertifikasi halal, dan menyidangkan 105.326 laporan pelaku usaha.

“Alhamdulillah seluruh laporan yang masuk dapat dituntaskan 100%, tanpa ada tunggakan. Dan dapat dituntaskan dalam rentang waktu sesuai Undang-undang, tuntas di bawah tiga hari,” kata Asrorun Niam dalam Laporan Tahunan Kommisi Fatwa MUI bertajuk “Peran MUI dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal” di kantor MUI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Ahli hukum Islam dari UIN Jakarta ini menjelaskan, jumlah tersebut berdasarkan permohonan pembahasan sidang halal, baik dari jalur KPH maupun dari jalur pernyataan pelaku usaha.

Padahal, kata dia, kapasitas MUI Pusat dalam melaksanakan sidang penetapan halal jauh di atas angka 105.326. Pelaksanaan sidang penetapan halal MUI di tahun 2022 baru menggunakan 2% dari riil kapasitas yang dimiliki MUI.

Sedangkan untuk di provinsi, lanjut Asrorun, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa, dan secara bertahap di kabupaten/kota.

Kata Niam, data ini sekaligus menjawab spekulasi serta anggapan bahwa MUI tidak memiliki kapasitas dalam upaya percepatan sertifikasi halal terhadap produk pangan yang berjumlah kurang lebih 64 juta produk.

Menurut Niam, data MUI menunjukkan kapasitas sidang penetapan kehalalan produk di Komisi Fatwa MUI selama setahun mencatat lebih seratus juta laporan, dengan rincian untuk di MUI Pusat sebanyak 5.040.000 laporan dengan 73 anggota Komisi Fatwa yang dibagi dalam 14 panel.

Sementara itu, MUI Provinsi di 34 provinsi memiliki kapasitas sidang sebanyak 30.600.000 laporan dan MUI Kabupaten/Kota memiliki kapasitas sidang 72.000.000 laporan.

“Ini sebagai hasil konsolidasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Namun, hingga akhir tahun 2022, baru 100.000 produk yang masuk. Mengapa? Ya karena mampet di hulunya. Kesadaran pelaku usaha belum tinggi, sehingga banyak fasilitasi yang tidak terserap. Padahal anggaran PEN untuk lebih 300.000 pelaku usaha,” pungkas Asrorun Niam.

Eranasional.com – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya buka suara merespons usulan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi agar para perantau berdarah Minangkabau yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melakukan sertifikasi makanan khas Minang.

Kemenag meminta agar IKM segera menerbitkan imbauan ke rumah makan Padang untuk menindaklanjuti usulan Gubernur Mahyeldi itu.

“IKM bisa mengimbau ke setiap rumah makan Padang untuk mendaftar sertifikasi halal di BPJPH,” ujar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Lebih lanjut, pelaku usaha makanan dan minuman diimbau untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produknya. Hal ini sebagai wujud perlindungan konsumen.

“Sertifikasi halal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian, keamanaan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal,” ujarnya.

Menurut dia, sertifikasi halal itu harus dilakukan. Sebab, itu merupakan salah satu cara untuk menjamin hak-hak konsumen.

“Ini harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik restoran yang kita tahu biasanya menyediakan makanan halal seperti rumah makan Padang,” imbuhnya.

Ia menambahkan, berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

“Meskipun masih ada waktu hingga 2024, sebaiknya untuk usaha makanan dan minuman bisa segera daftar di BPJPH untuk proses sertifikat halal,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Aqil, pengajuan sertifikasi halal cukup mudah dan murah. “Tiap pelaku usaha cukup mengakses ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Panduannya pun cukup jelas di sana,” ujar Aqil.

Seperti diketahui, beberapa hari belakangan ini, netizen Indonesia dihebohkan dengan berita adanya rumah makan Padang yang menyajikan masakan babi di Jakarta.

Netizen bergemuruh. Banyak yang memprotes walau tak sedikit yang tak persoalkan penjualan masakan Padang berbahan daging babi.

Eranasional.com – Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK lewat Program Sehati atau Sertifikasi Halal Gratis.

Program yang dilaunching tahun 2021 merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, dan perbankan. Serta pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

“Program Sehati akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (19/3).

Dia menyebut, kuota 25.000 itu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

Calon Jemaah Kini Bisa Daftar Haji Secara Online, Intip CaranyaJangan Sampai Bayar Lebih, Ini Tarif Resmi Permohonan Sertifikasi Halal

“Tapi tak usah kuatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai 16,5 Milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” ujarnya.

Aqil melanjutkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. Kata dia, BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal.

“BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” pungkasnya.