Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSKATP) menggelar Kajian Kebijakan Pelaksanaan Sertipikat Elektronik secara daring dan luring bertempat di Gran Mahakam Hotel pada Kamis (21/10/2021).

Kegiatan ini bertujuan sebagai perumusan pendekatan kepada masyarakat umum terkait pemahaman dan penerimaan wacana implementasi sertipikat tanah elektronik.

Kepala PPSKATP, Supardy Marbun, mengungkapkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, maka menjadi sesuatu yang harus diwujudkan bersama.

Ia berkata bahwa ketentuan ini juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) sehingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pasal 84 dan 86 yang memuat tentang ketentuan sertipikat elektronik.

Supardy Marbun berkata bahwa sertipikat tanah elektronik dapat diberlakukan di seluruh Indonesia. Namun menjadi suatu polemik ketika banyak orang salah menafsirkan, seakan-akan terdapat penarikan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) manual.

“Hal ini menjadi masukan untuk teman-teman peneliti agar bisa menjalankan kajian dalam rangka sosialisasi sertipikat elektronik. Ini tentang bagaimana penerimaan masyarakat yang menjadi bagian dan sasaran yang akan diteliti,” tutur Supardy Marbun.

Koordinator Kajian PPSKATP, Yudha Purbawa dalam paparannya menjelaskan bahwa perubahan sertipikat tanah dari analog ke elektronik tentunya menimbulkan penerimaan yang berbeda dari masyarakat.

Sebagian masyarakat menerima adanya sertipikat tanah elektronik dengan keyakinan bahwa perkembangan teknologi memudahkan aspek kehidupan. Sebaliknya, sebagian masyarakat juga tidak setuju dengan sertipikat tanah elektronik karena adanya kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan.

Lebih lanjut, Yudha Purbawa ingin pihaknya melihat sejauh mana kesadaran masyarakat ( public awareness), sikap masyarakat ( public attitude), serta penerimaan masyarakat (public acceptance) terkait sertipikat tanah elektronik.

Berdasarkan penelitian dari tiga aspek tersebut, didapat kecenderungan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap istilah sertipikat tanah elektronik cenderung tinggi, tetapi masih rendah dalam aspek sistem dan keamanan data sertipikat tanah elektronik.

Yudha Purbawa juga menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sertipikat tanah elektronik terbilang relatif cukup tinggi dan tergolong netral cenderung mengarah ke setuju. Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah strategi berupa sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

“Aspek sistem dan keamanan data sertipikat elektronik ialah hal yang memang perlu untuk dijadikan fokus muatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” jelas Yudha Purbawa.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas), Yulia Jaya Nirmawati, mengungkapkan bahwa sertipikat tanah elektronik telah diundangkan sejak bulan Januari 2021.

Meski masih ditunda implementasinya, Kabiro Humas berkata bahwa pihaknya senantiasa memberikan edukasi terkait sertipikat tanah elektronik dan empat layanan digital pertanahan yang lebih dulu hadir pada tahun 2020, seperti pengecekan sertipikat, hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah.

Yulia Jaya Nirmawati juga berkata bahwa Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen menjalankan transformasi digital dengan melakukan implementasi layanan pertanahan elektronik secara bertahap.

Perlu diketahui Kementerian ATR/BPN meluncurkan layanan melalui situs ppid.atrbpn.go.id sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh informasi terkait pertanahan secara mudah dan jelas, tanpa perlu datang ke Kantor Pertanahan.

“Kami juga menyosialisasikan seluruh program Kementerian ATR/BPN melalui media sosial Kementerian ATR/BPN, serta media sosial 33 Kantor Wilayah dan 471 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersama-sama menyukseskan program sertipikat elektronik dan program lainnya,” tutupnya.

Turut hadir secara daring dalam acara ini, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian. Hadir secara langsung, Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Ono Sartono; Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra; Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Shamy Ardian; serta Kasubbid Inovasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pusdatin, Amin Marzuki.

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melaunching dua layanan digital yakni melalui, teknologi informasi situs Loketku dan Sertipikat Elektronik untuk memudahkan pelayanan pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia. Bertepatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2021 yang jatuh pada, Jumat (24/9/2021) besok. Aplikasi Loketku bakal melaunching langsung oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil.

“Aplikasi Loketku akan diluncurkan besok pukul 13.00 WIB oleh Pak Menteri,” Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati melalui keterangan virtual, Kamis (23/9/2021).

Loketku merupakan aplikasi layanan mandiri pertanahan online bagi masyarakat. Permohonan layanan elektronik itu dapat dilakukan melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. Masyarakat dapat mendaftarkan berkas permohonan layanan pertanahan di seluruh kantor pertanahan (kantah) se-Indonesia dari rumah.

“Layanan informasi publik ini dapat diakses oleh masyarakat dari rumah atau dari mana saja. Jadi masyarakat tak harus datang ke kantor pertanahan,” ujar Yulia.

Kementerian ATR/BPN terus melakukan sosialisasi aplikasi tersebut untuk meningkatkan awareness khususnya kepada kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN seluruh Indonesia.

Sehingga Loketku dapat diterapkan secara efektif oleh jajaran kantah di dan satuan kerja (satker) Kementerian ATR/BPN di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2021,

Sementara itu dikesempatan yang sama Sekretaris Direktorat Jendral (Sesditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang juga Ketua Pelaksana Peringatan Hantaru 2021, M Shafik Ananta Inuman mengatakan kegiatan Hantaru 2021 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional Kementrian ATR/BPN mempunyai peran sangat sentral antara lain memperbaiki regulasi untuk mempermudah investasi melalui beberapa peraturan pemerintah.

Pertama, lanjutnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang kami perbaiki sehingga ini bisa menjamin pelayanan kepada masyarakat terhadap kepastian atas haknya. Kedua, untuk percepatan pengadaan tanah ini juga sudah diperbaiki dan sistemnya sudah kita sempernukan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru juga sudah kita keluarkan PP nomor 19.

“Seperti diketahu melalui bank tanah ini nantinya intermedialis semacam Badan yang akan mengkelola tanah milik negara yang selama ini tidak bisa digunakan oleh Bank Tanah. Contohnya Tanah telantar, tanah habis haknya, dan tata ruang yang belum jelas,” ujarnya

Ia menjelaskan dimana nantinya permasalahan tersebut yakni fungsinya dari Bank Tanah tentunya mempunyai peran sentral, ini dapat dilakukan oleh jajaran Kementrian ATR/BPN dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Bank Tanah ini akan sangat sentral untuk menghidupkan roda perekonomian investasi khususnya bagi para pengembang pengguna infrastruktur Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga kita mensupport bagi kegiatan tersebut, selain itu juga mempunyai peran-peran lain dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.

Di samping layanan, inovasi yang cukup menarik perhatian dalam digitalisasi, salah satunya yaitu, sertipikat elektronik. Tahap awalnya mengalihmediakan melalui sertipikat elektronik mulai dari tanah Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lanjut ia mengatakan ada beberapa pelayanan pertanahan yang akan dilaunching besok seperti Sertipikat Elektronik, untuk layanan tersebut baru akan diuji coba hanya di Kantor Pertanahan saja tidak dilaunching untuk umum.

“Saat ini pihaknyabelum bisa melakukan mensertipikat elektronik secara massal, dimana nantinya sertipikat tersebut bisa digunakan. Pihaknya memastikan tidak adanya kegagalan system secara umum, kita sedang menuju kearah sertipikat elektronik,” pungkasnya

Pewarta : Agung Nugroho