Bukittinggi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengaktualisasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo, salah satunya terkait bagaimana sertipikasi tanah berjalan secara saksama, menyeluruh, dan masif dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dengan begitu, bagaimana setiap ruang, setiap jengkal tanah, di mana pun dan bagaimanapun kondisinya harus didaftarkan,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus dalam sambutannya pada Penyerahan 100 Sertipikat Tanah kepada Masyarakat Kota Bukittinggi, yang berlangsung di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Sabtu (13/11/2021).

Tujuan dari didaftarkannya seluruh bidang tanah, Guspardi Gaus menyebutkan salah satunya untuk kepastian hukum bagi tanah-tanah yang dimiliki masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Selain itu, sertipikat tanah berguna untuk kenyamanan dan keamanan agar tidak diganggu oleh siapapun.

“Juga dalam rangka menjaga bahwa tanah ini betul-betul dimiliki oleh kita dan tidak ada satu pun yang bisa mengakui kalau ada yang menyatakan tanah ini orang lain yang punya. Oleh karena itu, upaya inilah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN,” kata Anggota Komisi II DPR RI.

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI mengimbau kepada jajaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ke depannya jangan sampai menimbulkan persoalan pertanahan dengan turut menjadi bagian dari mafia tanah.

“Sebagai mitra, tentu saya berharap kepada seluruh jajaran ATR/BPN untuk berhati-hati dalam menyikapi urusan yang dilakukan masyarakat untuk memproses sertipikat itu. Jangan sekonyong-konyong dengan mudah melakukannya. Tolong dicek kembali sehingga Bapak Ibu tidak menjadi sasaran tembak, menjadi bagian hal dari proses hukum karena mafia tanah tidak bisa dinafikan ada di jajaran internal,” imbaunya.

Selain untuk kepastian hukum, yang paling penting ialah bagaimana sertipikat tanah yang diterima masyarakat bisa produktif. Dalam hal ini, ia berharap kepada masyarakat agar jangan asal menyerahkan sertipikat tanah ke bank untuk dijadikan agunan, harus dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan produktivitas dan menyejahterakan masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa diproduktivitaskan dalam rangka menyejahterakan, bukan menjadi masalah di kemudian hari,” harap Guspardi Gaus.

Persoalan tanah di Sumatra Barat, diakui Guspardi Gaus memang cukup rumit karena mayoritas tanah di wilayah Sumatra Barat adalah tanah ulayat yang menurut istilahnya, memiliki luas sepanjang mata memandang.

“Oleh karena itu, inilah bagian dari tanggung jawab ATR/BPN untuk melakukan sertipikasi. Apapun bentuk tanahnya, paling tidak untuk dicatat. Saya siap untuk berkolaborasi, sebagai tugas dan tanggung jawab saya kepada masyarakat di sini,” tutur Anggota Komisi II DPR RI.

Guspardi Gaus lebih lanjut mengapresiasi pembenahan yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN dalam rangka memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi pertanahan.

“Upaya perbaikan itu sedang dilakukan Pak Menteri, tidak diperlukan lagi masyarakat datang, cukup diklik dari rumah, kapan ingin berurusan, tidak perlu antre. Tolong Bapak Ibu manfaatkan fasilitas ini. Saya yakin dan percaya, ATR/BPN terus melakukan pembenahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang. Tentu kita berikan apresiasi kepada jajaran ATR/BPN,” lanjut Guspardi Gaus.

Terakhir, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyelenggarakan program pendaftaran tanah dengan baik.

“Mudah-mudahan niat baik yang dicanangkan dan diaktualisasikan dalam rangka sertipikasi itu berjalan secara mulus. Mudah-mudahan juga tidak ada satu pun tanah yang tidak tercatat sehingga mengurangi persoalan yang berkaitan dengan hukum dan saya akan mendukung kinerja yang dilakukan, termasuk dari segi anggaran,” ucap Guspardi Gaus.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Syaiful, dalam laporannya menyampaikan realisasi PTSL dalam setahun. Ia mengungkapkan pada tahun 2021, di Sumatra Barat target PTSL sebanyak 96.665 bidang dan telah diselesaikan pengukurannya 100%. Terkait sertipikasinya ditargetkan 28.919 bidang dan 91,4% sudah selesai.

“Hal ini tidak lain merupakan suatu wujud nyata dari kepedulian pemerintah kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dalam rangka memberikan suatu tanda bukti hak atas tanah,” imbuh Syaiful.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan produk PTSL sebanyak 5,4 juta pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada tahun 2018, dan sebanyak 11,2 juta pada tahun 2019. Berhubung karena pandemi Covid-19 setelah refocusing tahun 2020 kemarin, terealisasi sebanyak 6,8 juta bidang.

“Untuk itu, kami mohon bantuan dan dukungan baik dari bapak selaku anggota komisi, para wali kota, asisten, forkopimda, dan seluruh masyarakat untuk bekerja sama sehingga proses sertipikasi lebih lancar untuk mewujudkan target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025. Karena dengan begitu, kita dapat mengurangi konflik pertanahan. Jika sudah sertipikat maka dapat dijadikan modal usaha, kami harapkan Bapak Ibu dapat menjaga sertipikat dan tanahnya dengan baik,” kata Yulia Jaya Nirmawati.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini diserahkan 100 sertipikat tanah hasil dari program PTSL yang terdiri dari Kota Bukittinggi sebanyak 26 Bidang, Kota Payakumbuh sebanyak 24 Bidang, dan Kabupaten 50 Kota sebanyak 50 Bidang. Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Syaiful; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Wakil Wali Kota Bukittingi, Marfendi; Asisten Pemerintahan Kota Payakumbuh yang hadir mewakili Wali Kota Payakumbuh; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan.

Purwakarta – Sejumlah warga Kabupaten Purwakarta yang menerima sertipikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengaku sangat gembira dan terbantu dengan adanya sertipikat tersebut. Selain dapat membuka ruang untuk akses kepada perbankan, sertipikat tanah juga dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Programnya pemerintah ini sangat membantu kami. Oleh karena itu, kami berharap ini terus dilakukan mengingat masih banyak warga yang tak memiliki sertipikat tanah,” ujar Eman, warga Desa Cikumpay, Kabupaten Purwakarta pada acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza Purwakarta, Selasa (09/11/2021).

Eman merupakan seorang wiraswasta yang selama ini mengandalkan pinjaman ke orang untuk modal usahanya. Melalui sertipikat yang ia dapatkan, Erman merasa bersyukur dan senang sekali.

“Program PTSL ini begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. Saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat. Rencananya sertipikat ini akan saya jadikan modal mengembangkan usaha,” ungkapnya.

Warga Kabupaten Purwakarta lainnya, Een Suarsih, juga menyambut baik pembagian sertipikat tanah tersebut. Een Suarsih sendiri sangat bersyukur telah mendapat sertipikat tanah yang diperoleh dari Kementerian ATR/BPN.

“Dengan adanya program PTSL ini, alhamdulillah saya terbantu sekali. Saya jadi merasa aman dan nyaman karena sudah jelas legalitas hak atas tanah yang saya miliki,” ucap Een Suarsih.

Selain terjaminnya legalitas hak atas tanah, Een Suarsih mengatakan sertipikat ini dapat diturunkan sebagai warisan.

“Sekarang saya lebih yakin dengan adanya sertipikat ini. Selain dapat membantu ekonomi apabila dibutuhkan, sertipikat ini juga bisa saya wariskan kepada anak cucu kelak,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah melanjutkan program tersebut. Menurutnya, masih banyak yang belum mendapatkan sertipikat tanah seperti yang didapat dirinya dan warga penerima lainnya.

Banyuwangi – Ketidakpastian merupakan sumber keresahan. Demikian pula terkait ketidakpastian hak atas bidang tanah, yang membuat hati pemilik tidak tenang karena sewaktu-waktu dapat digugat. Bagaimana tidak? Tanah yang dimiliki, ditempati, dan digarap tanpa legalisasi. Terbitnya sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu kunci ketenangan hati.

Hal tersebut dirasakan Titin Prasetyo (40). Perempuan yang sehari-hari mengurus rumah tangga ini bisa bernapas lega. Sertipikat tanahnya telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah mengikuti program PTSL tahun 2021 ini.

“Saya sangat bahagia dan senang sudah mendapatkan sertipikat tanah ini dari pemerintah. Rencana sertipikat tanah ini akan saya simpan dan akan saya wariskan ke anak saya. Sekarang merasa  lebih tenang setelah mempunyai sertipikat, tidak takut lagi kalau ada yang mengaku-ngaku memiliki tanah saya,” ujarnya saat ditemui seusai kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Santika Banyuwangi, Minggu (31/10/2021).

Rona gembira juga terlihat dari Purwanteki (57). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di bilangan Pesanggaran ini, mengaku sangat bersyukur karena sekarang dia telah memiliki sertipikat tanah.

“Hari ini betul-betul memegang sertipikat tanah atas program PTSL. Saya berterima kasih kepada BPN yang telah memperjuangkan tanah saya sehingga saya bisa mendapatkan sertipikat tanah ini,” ungkapnya.

Purwanteki mengatakan bahwa tanah yang telah terbit sertipikatnya ini, ia tanami buah naga sebagai bekal ke depan. “Rencana untuk warisan kepada anak,. Tiga tahun lagi saya purnatugas, saya lebih tenang dengan terbitnya sertipikat tanah ini,” tuturnya sambil tersenyum lebar.

Titin Prasetyo dan Purwanteki merupakan dua dari sepuluh penerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi Ribut Hari Cahyono, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Stanley, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan materi. Namun, dengan berjalannya hari, kita akan menyadari bahwa ketenangan hati tidak dapat dibeli. Kepastian hukum atas tanah ialah salah satu kunci ketenangan diri.

Kupang – Setiap Sosialiasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di beberapa daerah, dilakukan penyerahan sertipikat kepada masyarakat yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI. Selalu terdapat cerita menarik dari para penerima sertipikat tanah di balik kegiatan penyerahan tersebut.

Seperti cerita Frans Agustinus Soissa (41) yang menceritakan proses mendapatkan sertipikat. “Saya sangat bersyukur telah mendapatkan sertipikat ini karena saya beli tanah hasil saya simpan-simpan dari bekerja di kapal sejak tahun 2002. BPN di sini dalam proses penyertipikatannya begitu memudahkan sekali,” kata Frans Agustinus Soissa dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Aston, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut pria yang sehari-hari bekerja sebagai pelaut itu mengatakan, jika program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Kementerian ATR/BPN begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya.

“Program PTSL ini sangat bagus sekali dan saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat,” ujarnya.

Sertipikat tanah selain dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah, juga dapat membuka ruang untuk akses modal kepada perbankan. Hal ini yang diungkapkan oleh Sakariya Suseno (66) yang berasal dari Desa Alak, Kota Kupang.

Ia menuturkan, jika sertipikat tanahnya akan diagunkan ke bank. “Saya coba ke bank karena bisa sebagai modal untuk berusaha dan mengayomi keluarga,” tuturnya.

Selain itu pemberian sertipikat tanah juga dilakukan kepada aset-aset Barang Milik Negara (BMN), salah satunya kepada lahan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Kota Kupang. Yeanry Maryanthy Olang selaku perwakilan dari Bakamla RI Kota Kupang, menceritakan proses penyertipikatannya sangat dibantu oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang.

“Jadi ada tanah Bakamla di Kupang yang dibeli sejak 2010, tetapi itu tidak bisa dimasukkan proses sertipikat karena masuk area konservasi hutan. Lalu setelah dikeluarkan menjadi APL (Area Penggunaan Lain) kami pada 2021 ini, diarahkan oleh jajaran BPN Kota Kupang untuk mengikuti PTSL dan prosesnya sangat dibantu dengan baik sekali,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yeanry Maryanthy Olang mengapresiasi PTSL karena merupakan program yang bagus dan bermanfaat. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas program PTSL ini. Saya dari instansi pemerintah juga terbantu karena program ini tanpa biaya dan saya rasa untuk masyarakat kecil pasti sangat bermanfaat sekali,” imbuhnya.

Karawang – Guna mempercepat pendaftaran tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya PTSL, telah banyak masyarakat yang merasa bersyukur dan gembira atas adanya program ini sehingga memunculkan animo masyarakat yang tinggi untuk turut serta mendaftarkan tanahnya.

Seperti halnya cerita dari Kusnadi (52) yang bekerja sehari-hari sebagai buruh harian lepas ini menuturkan, ia sangat bersyukur dengan adanya program PTSL di Kabupaten Karawang ini. Dengan disertipikatkan rumahnya, Kusnadi menjadi merasa lebih aman dan nyaman, tidak khawatir lagi.

“Terima kasih kepada ATR/BPN karena dengan adanya PTSL ini, saya sebagai rakyat kecil terbantu sekali dan juga dalam pembuatannya mudah sekali. Sertipikat ini mungkin akan saya simpan ya karena ini kan sertipikat rumah, bisa buat anak cucu saya nanti,” tutur Kusnadi saat diwawancarai tim Humas Kementerian ATR/BPN dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Karawang, Senin (25/10/2021).

Kegembiraan juga datang dari Adang. Sosok pria berumur 48 tahun ini, sehari-hari bekerja sebagai petani. Ia mengaku sangat gembira dan senang karena dalam proses pensertipikatannya begitu baik. “BPN dalam prosesnya di sini bagus ya. Saya sangat senang sekali dengan adanya PTSL dan kinerja BPN di Karawang ini sangat baik,” katanya.

Sebagai informasi, Target PTSL 2021 di Kabupaten Karawang sejumlah 70.000 bidang dan per 24 Oktober 2021, sudah terealisasi 63.117 bidang atau sebesar 90,17 persen. Dalam hal ini, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Karawang.

“Capaian ini tidak lepas dari dukungan semua pihak di Kabupaten Karawang. Kita harus bantu semuanya agar harapan dari Bapak Presiden terkait program Reforma Agraria ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Karawang,” ujarnya.

Pada sosialisasi ini, dilakukan penyerahan sertipikat simbolis kepada 11 penerima masyarakat Kabupaten Karawang. Sertipikat diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Bupati Karawang serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Fitriyani Hasibuan. Sosialisasi diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pesawaran – Sertipikat tanah merupakan hal fundamental bagi seseorang yang memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Selain menjamin kepastian hukum, jika seseorang sudah memiliki sertipikat tanah maka diharapkan hidupnya akan terasa aman dan senang.

Hal tersebut yang dirasakan oleh para penerima sertipikat dalam acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI, di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (21/10/2021).

Cerita pertama datang dari seorang petani di Desa Taman Sari. Sugiyono (54), yang merasa senang karena lahan sawah seluas 3.592 m2 yang digarapnya itu telah disertipikatkan melalui program Kementerian ATR/BPN, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saya bersyukur Alhamdulillah karena dengan begitu, hak atas tanah yang kita miliki diperkuat dan diperjelas. Saya senang mendapatkan sertipikat ini sebagai bukti yang sah dan sertipikat ini akan saya simpan untuk anak dan cucu saya kelak,” ungkap Sugiyono.

Cerita lain diungkapkan oleh Apriyanto (36) yang berasal dari Desa Banjar Negeri, Kabupaten Pesawaran. Ia mengatakan, jika proses pembuatan sertipikat ini cepat, mudah, dan tidak dipungut biaya sama sekali.

“Alhamdulillah sekarang sudah lega karena tanah yang disertipikatkan ini, merupakan turun temurun dari ayah saya dan dalam proses pengurusannya itu mudah, serta tanpa ada biaya yang macam-macam,” katanya.

Lebih lanjut, Apriyanto menuturkan, jika sertipikat tanah miliknya akan diagunkan sebagai modal usaha.

“Kita lihat ke depan, sepertinya saya mau agunkan ke bank sebagai modal usaha ya. Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas program PTSL ini yang bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.

Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi ini, juga diserahkan Sertipikat Tanah kepada 10 penerima secara simbolis yang dilakukan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, dengan didampingi Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar; Sekda Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Darman Hutasoit; serta Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Deli Serdang – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah hasil dari kegiatan Konsolidasi Tanah di Sumatera Utara

Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran dan Wakil Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar beserta jajaran. Adapun sertipikat tanah yang diserahkan sejumlah 10 bidang dari 208 bidang yang telah terbit.

Wamen ATR/Waka BPN mengakui bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah memang mudah diucap, tapi sukar dikerjakan. Hal ini karena butuh koordinasi yang kuat, mulai dari pemangku kepentingan terkait juga kepada masyarakat yang termasuk ke dalam subjek Konsolidasi Tanah.

“Seperti yang Bapak Ibu alami di sini, kan awalnya pasti diajak bicara dulu sama pemerintah daerah setempat juga jajaran BPN di sini, harus dijelaskan dulu peruntukkannya berapa, dipotong berapa. Nah, dengan kebesaran hati dari Ibu Bapak sendiri, kita tata supaya semua bidang tanah sebisa mungkin punya akses,” tutur Surya Tjandra melalui keterangan pers, Kamis (21/10)

Surya Tjandra melanjutkan bahwa dengan dilakukan Konsolidasi Tanah, yang terjadi ialah nilai tanah bisa meningkat karena telah memiliki akses menuju bidang tanah utamanya.

“Walaupun luas tanahnya turun, nilainya bertambah karena adanya akses itu dan akses ini diberikan oleh masyarakat sendiri. Memang tanah itu nilainya relatif, ada yang tinggi, ada yang rendah, semata-mata tergantung bisa diakses atau tidak. Kelebihan dalam program Konsolidasi Tanah yang dilakukan di sini, rasanya salah satu yang pertama kali dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Melalui suksesnya Konsolidasi Tanah yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan artinya di wilayah ini sukses dalam hal koordinasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Memang luar biasa mimpi Presiden Jokowi, ingin ada konsolidasi, ada koordinasi dan sekali lagi, Deli Serdang ini jadi contoh yang istimewa. Bagaimana kolaborasi tidak hanya diucapkan, tapi dilaksanakan,” kata Surya Tjandra.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, menceritakan awal mula ditentukannya Desa Tigajuhar sebagai lokasi Konsolidasi Tanah.

Ia mengungkapkan informasi awal masyarakat waktu itu, susah mendapatkan sertipikat tanah karena masuk ke dalam kawasan hutan sehingga pengembangan ekonomi dan kepastian hukum atas tanah tidak dapat diperoleh. Maka tak lama, pihaknya menginisiasi kerja sama dengan lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

“Maka alhamdulillah, lahan-lahan itu semua ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain. Kemudian ditindaklanjuti dengan proses legalisasi aset, menggunakan konsep konsolidasi tanah,” ungkap Dadang Suhendi.

Selain kerja sama lintas sektor yang baik, Dadang Suhendi menuturkan bahwa kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama suksesnya Konsolidasi Tanah di Desa Tigajuhar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah rela melepas sebagian haknya untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk mengembangkan ekonomi di lingkungan masyarakat Tigajuhar itu sendiri. Juga untuk jajaran Kantah dan pemerintah daerah atas dukungan riil terhadap suksenya program Konsolidasi Tanah di Tigajuhar,” imbuhnya.

Fauzi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan tujuan dilakukannya Konsolidasi Tanah di wilayahnya.

“Tujuan Konsolidasi Tanah ini ialah menata bidang, bentuk, serta memberikan dukungan infrastruktur jalan sehingga nilai ekonomis terhadap bidang tanahnya meningkat, dari sosial ekonomi menjadi kapital ekonomi. Selain itu, persoalan sosial budaya masyarakat dan persoalan tumpang tindih bidang tanah antara satu dengan yang lain, bisa kita selesaikan dengan konsep Konsolidasi Tanah,” terang Fauzi.

Wakil Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar menuturkan bahwa penyerahan sertipikat hasil dari program Konsolidasi Tanah ini merupakan bentuk efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dalam melakukan penataan di wilayah Desa Tigajuhar.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh atas terselenggaranya Konsolidasi Tanah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini yang diharapkan penataannya tidak semata-mata hanya pembangunan fisik saja, melainkan masyarakat bisa mencapai kehidupan lebih baik dengan menghadirkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan modal bagi masyarakat,” pungkas H.M. Ali Yusuf Siregar.

Bogor – Gaung percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terus menjadi komitmen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga target seluruh tanah di Indonesia terdaftar pada tahun 2025.

Guna mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melaksanakan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI terkait PTSL, bertempat di Padjadjaran Hotel, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/10/2021).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, saat membuka kegiatan sosialisasi menyampaikan, jika kepemilikan sertipikat tanah oleh masyarakat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan.

Itulah yang melatarbelakangi Kementerian ATR/BPN melaksanakan Sosialisasi Program Strategis PTSL. Sosialisasi tersebut juga dilakukan sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertipikat tanah.

“Hal ini sangat penting agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya sehingga melalui sertipikat tanah tersebut, seluruh masyarakat dijamin haknya dan negara juga menegaskan bahwa tanda bukti sertipikat tanah tersebut sah secara hukum,” ungkapnya.

Surya Tjandra menambahkan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN telah bertransformasi digital sehingga masyarakat tidak perlu ke kantor pertanahan, tetapi bisa dilakukan secara digital.

Pelayanan digital tersebut di antaranya Pengecekan Sertipikat Tanah, Hak Tanggungan Elektronik, Informasi Zona Nilai Tanah, Loketku, serta beberapa lainnya.

“Dengan transformasi digital bukan hanya mempermudah pelayanan masyarakat saja, tetapi juga adanya kepastian dan meminimalisir terjadinya dua kepemilikan sertipikat tanah karena nantinya sistem yang akan mendeteksi,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, menyerukan kepada para peserta sosialisasi yang hadir akan pentingnya sertipikat tanah.

Ia berharap masyarakat dapat teredukasi melalui sosialisasi ini sehingga masyarakat khususnya di Kota Bogor, tanpa ragu dan segera untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan dalam mengikuti program PTSL. Kemudian untuk masyarakat yang sudah memiliki sertipikat tanah, tolong dipergunakan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat dipergunakan untuk industri menengah sehingga ekonomi masyarakat Kota Bogor dapat meningkat.

“Dulu ada makanan laksa dari Bogor. Kuliner tersebut kita harus kembangkan. Bagaimana mengundang masyarakat sekitar Kota Bogor untuk datang maka itu merupakan suatu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jangan menggadaikan sertipikat tanah untuk membeli mobil atau hal konsumtif lainnya. Dengan adanya peluang ekonomi, masyarakat Kota Bogor diharapkan dapat berkembang dan sejahtera,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, yang mengungkapkan bahwa program PTSL ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah. Jika program ini gagal, yang dirugikan ialah masyarakat.

“Tolong program ini disebarluaskan ke seluruh masyarakat khususnya di Kota Bogor bahwa program ini benar adanya. Kami pun akan komunikasikan program PTSL ini secara besar-besaran sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi,” ungkapnya.

Kepala Subbagian Media Center pada Biro Hubungan Masyarakat, Nur Adhani, dalam laporan penyelenggara menyampaikan, jika kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara simbolis kepada sepuluh orang perwakilan masyarakat di Kota Bogor. Penyerahan ini diberikan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Rahmat.

Samarinda – Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali digelar. Kali ini, bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, Kementerian ATR/BPN membangun kesadaran masyarakat Kota Samarinda akan pentingnya kepemilikan sertipikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Aus Hidayat Nur, Anggota Komisi II DPR RI yang hadir dalam kegiatan sosialisasi di Hotel Aston Samarinda pada Sabtu (16/10/2021), mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen terhadap kebangsaan, terutama terkait dengan pertanahan.

“Di dalam lagu Indonesia Raya, sedikitnya ada enam kali disebut tanah. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita sangat konsentrasi dengan masyarakat karena di atas tanah itulah terdapat daratan, kota, desa, gunung, hutan, dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, pertanahan ini menjadi satu hal yang paling mendasar,” kata Aus Hidayat Nur.

Aus Hidayat Nur melanjutkan bahwa Anggota Komisi II DPR RI memiliki tiga tugas utama, yakni tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Dalam hal penganggaran, ia menuturkan bahwa DPR RI memberikan kontribusi yang sangat baik untuk hal-hal terkait dengan program Kementerian ATR/BPN.

“Pada kesempatan kali ini, perlu kita melihat posisi infrastruktur yang dimiliki oleh BPN karena setiap tahun harus jutaan sertipikat tanah yang dikeluarkan. Mari kita berikan apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikan ini,” kata Aus Hidayat Nur.

Terkait wilayah yang dinilai memiliki proyek besar, dalam hal ini pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, Anggota Komisi II DPR RI mengatakan rentan akan masalah pertanahan. Maka dari itu, kesadaran masyarakat tentang kepemilikan sertipikat atas tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum juga mengantisipasi adanya sengketa dan konflik ke depan.

“Betapa pentingnya kesadaran masyarakat. PTSL ini sangat penting untuk kita ikuti, jadi jika timbul masalah baru yang berkaitan dengan hukum atas tanah, tidak menyalahkan salah satu pihak,” tutur Aus Hidayat Nur.

Asnaedi, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting karena dengan soliditas dan dukungan masyarakat di daerah, dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyosialisasikan dan menyukseskan program strategis yang dalam hal ini PTSL.

“Belum semua masyarakat memahami arti penting dari sertipikat hak atas tanah sehingga dalam program PTSL, kita masih temukan beberapa kendala dan hambatan terkait dengan animo masyarakat. Pertama, terkait letak tanah yang tidak diketahui semuanya. Kedua, adanya keberatan masyarakat atas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Walaupun ada solusi dengan terhutang, tapi masyarakat masih keberatan dengan terhutang itu,” ungkap Asnaedi.

Rendahnya animo masyarakat terlihat juga dari sertipikat yang telah terbit, tetapi belum diambil oleh pemilik hak. Padahal, menurut Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, pihaknya telah melakukan berbagai cara, mulai dari mengundang hingga membuka stan di kantor-kantor desa.

“Terkait dengan ini, kami mohon bantuan Bapak Aus menyampaikan kepada masyarakat bahwa sertipikat ini sangat penting untuk kepastian hukum, juga untuk akses ke permodalan dan sebagai alat agar terhindar dari sengketa pertanahan,” ucap Asnaedi.

Senada dengan Asnaedi, Uunk Din Parunggi selaku Ketua Panitia Sosialisasi sekaligus Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol dalam Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, mengatakan bahwa program PTSL tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi, kerja sama, dan bantuan dari para pemangku kepentingan juga masyarakat sekalian, tentunya akan menyukseskan program baik ini,” ucapnya.

Pada kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat, yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Batanghari- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( Kanwil BPN) Provinsi Jambi menargetkan 300.000 bidang tanah harus terdaftar melalui prpgram strategis nasional yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selain dari program tersebut Kanwil BPN juga melakukan program redistribusi tanah, pengadaan tanah project jalan tol Jambi-Rengat dan Jambi-Betung.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Jambi, Dadat Dariatna mengatakan Kementrian ATR/BPN dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan program strategis nasional, jadi dalam kunjungan anggota Komisi II DPR dimana nanti akan membahas tentang program strategis nasional.

“Ada beberapa kegiatan dalam program strategis nasional yang dilaksanakan Kementrian ATR/BPN, pertama, masyarakat sudah banyak mendengar yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu merupakan program strategis nasional. Pendaftran tanah itu dalam arti  baik itu pengukuran pemetaan maupun sertipikat hak atas tanah, Kanwil BPN sendiri menargetkan yang cukup besar sebanyak 300 ribu bidang tanah, Kantah Batanghari mendapatkan 30 ribu bidang tanah,” ujarnya saat di wawancarai oleh wartawan di Batanghari, Jambi, Minggu  (17/10)

Perlu diketahui, lanjut kata Kakanwil, sampai saat ini pencapaian Kanwil BPN Jambi untuk sertipikat hak atas tanah masih belum begitu menggembirakan baru sekitar 30%. Kenapa disamping target kita cukup besar kenaikannya bisa mencapai 8 kali lipat  dari tahun sebelumnya.

“Kementrian ATR/BPN tidak bisa berkrja sendiri kalau tidak dibantu oleh masyarakat , pemerintahan daerah setempat, maupun intansi terkait lainnya. Sebenarnya PTSL ini bukan hanya dari kewajiban dari Kementrian ATR/BPN saja, jadi Presiden melalui Inpres nomor 3 tahun 2018 sudah mengintruksikan kurang lebih ada 13 intansi  untuk mensukseskan kegiatan ini,” papar Kakanwil Dadat

Ia menjelaskan, sedangkan untuk sertipikasi sendiri tentu BPN adalah kerjaan sehari-hari, tetapi kegiatan lainnya seperti sosialisasi, mengumpulkan berkas, menetapkan lokasi lain tentu kami memerlukan bantuan dari semua pihak sehingga dengan target yang besar itu bisa kita laksanakan.

“Kami juga berharap dari sosialisasi ini  Anggota Komisi II DPR bisa mendorong dan bantuannya untuk masyarakat supaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedemikian besarnya bisa mensukseskan dalam tahun ini dan tahun berikutnya,” ujarnya

Disamping itu, dikatakan Kakanwil BPN, dalam program strategis nasional lainnya di provinsi jambi itu ada juga kegiatan redistribusi tanah ini juga masih dalam bentuk sertipikat dari tanah kepada petani hasil garapannya itu targetnya 8.727 bidang tanah sedangkan yang sudah diselesaikan dsampai dengan sertipikatkan mencapai kurang lebih 5.300 bidang.

“Kemudian ada juga kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Jambi-Rengat sepnjang 116,5 Km, Jambi-Betung sepanjang 33,96 Km dan dalam pembuatan jalan tol nantinya akan melewati Kabupaten Batanghari,” terangnya

Kakanwil BPN Jambi sangat berharap dengan kehadiran dari Komisi II DPR dan masyrakat menjadi corong kepada masyrakat lainnya supaya yang sudah ditetapkan lokasinya tetapi belum ikut dalam kegiatan sertipikasi ini ayo Pak berbondong-bondong masih banyak nih yang masih belum di sertipikatkan tanahnya,untuk Kabupaten Batanghari sendiri targetnya 30 ribu bidang tanah

“Sementara dari Kepala Kantor Pertanahan Batanghari baru bisa menyelesaikan 13% masih banyak yang belum mensertipkatkan tanahnya, dan kegiatan PTSL ini kami akan menyerahkan sertipikasi kepada 10 orang dimana nanti akan diserahkan oleh anggota Komisi II DPR,” tukasnya.

Jakarta – Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa visi Kementerian ATR/BPN adalah Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia, dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Guna mewujudkan itu, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tujuh visi strategis dalam mendukung Kementerian ATR/BPN yang maju dan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan pembinaan terhadap tiap-tiap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, salah satunya Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.

“Tim ini bisa dibilang tim visi strategis Kementerian ATR/BPN,” kata Virgo Eresta Jaya selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, sekaligus Koordinator Pejabat Pembina, melalui keterangan pers, Jumat (8/10)

Dalam melakukan pembinaan, Koordinator Pejabat Pembina mengatakan bahwa ke depannya, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN serta para Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan tidak hanya melihat realisasi pelaksanaan program strategis, melainkan juga indikator lain.

“Kakanwil maupun para Kakan harus melihat Gini Ratio di suatu provinsi. Jika Gini Ratio-nya tinggi, bisa ditargetkan agar turun di tahun berikutnya. Selain itu, Kakanwil dan Kakan dapat memiliki indikator untuk mewujudkan visi strategis Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

Penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu visi strategis Kementerian ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa, mengemukakan bahwa dalam urusan RDTR, DKI Jakarta seharusnya bisa menjadi yang terdepan.

“Terutama dengan implementasi Online Single Submission (OSS) dan adanya Portal Jakarta Satu. DKI Jakarta dapat menjadi leading karena pelayanan sudah berbasis RDTR,” ujarnya

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati menekankan agar seluruh satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta dapat memaksimalkan penggunaan layanan digital yang telah ada antara lain Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik, Roya dan Informasi Zona Nilai Tanah, Sentuh Tanahku, Loketku, Gistaru, Informasi Publik Online, pengaduan masyarakat melalui Lapor.go.id dan melalui media sosial resmi Kementerian ATR/BPN dengan #TanyaATRBPN.

“Selain itu kami harap agar 6 satuan kerja dapat aktif menggunakan sosial media sebagai sarana menyosialisasikan seluruh program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,” imbau Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia Jaya Nirmawati menambahkan agar rekomendasi hasil evaluasi semester satu segera dapat ditindaklanjuti, demikian juga untuk tunggakan agar dapat diselesaikan dan serapan anggaran yang masih kecil agar dapat ditingkatkan mengingat saat ini sudah masuk pada Triwulan ke 4. Ia juga berharap agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer layanan pertanahan, mengingat infrastrukturnya yang relatif lebih baik dibanding provinsi lain.

Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta paling banyak meminta informasi terkait pelayanan pertanahan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan tiap-tiap Kantor Pertanahan dapat ikut menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan layanan informasi publik online yang diluncurkan baru-baru ini oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Kantor pelayanan berbasis Zona Integritas (ZI) guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga menjadi sorotan dalam pembinaan kali ini. Inspektur Bidang Investigasi, Yustan Alpiani, mengatakan bahwa saat ini, baru Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki status WBK.

“Harapan saya, ke depan semua kantor pertanahan di DKI Jakarta berstatus WBK/WBBM,” tambahnya.

Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN, serta seluruh Kantor Pertanahan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi dimulai dari manajemen perubahan dan melalui agen perubahan di mana dimulai dari SDM di masing-masing satuan kerja. Pada pelaksanaannya pun, reformasi birokrasi sangat bergantung kepada SDM.

“Jadi mohon dikuatkan lagi reformasi birokrasinya. Mulai dari managemen perubahan, penataan SDM dari segi moral, mental, perilaku juga dikuatkan. Termasuk juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena sangat penting menyangkut SDM-nya,” kata Adriani Sukmoro.

Pemberantasan mafia tanah juga terus diingatkan kepada tiap-tiap jajaran Kementerian ATR/BPN. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengungkapkan modus dari mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sangat tahu sekali prosedur perkara di pengadilan karena mereka terus mencari celah terhadap regulasi pertanahan yang ada.

“Selain itu, modus lainnya adalah melakukan pemalsuan dokumen pertanahan,” kata Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang.

Pekanbaru – Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Mungkin itulah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan satu keluarga yang berhasil mendaftarkan tiga bidang tanahnya sekaligus melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Datang dari Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, seorang ibu dan dua orang anaknya hadir sebagai penerima sertipikat tanah pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Minggu (12/09/2021).

Bermodalkan surat keterangan hibah, Salehati (42) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Balai Diklat Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui dengan persis bahwa alas hak yang ia pegang bukan bukti hukum yang sah seutuhnya bagi kepemilikan tanah di mata negara. “Awalnya hanya surat hibah, nah kita ingin kedudukan tanahnya lebih kuat,” ujarnya.

Gayung bersambut, pemerintah daerah setempat proaktif dalam menyosialisasikan program PTSL di daerah tempat ia tinggal.

“Kemudian kami dapat informasi pengurusan sertipikat tanah gratis dari BPN, maka cepatlah kami daftarkan tanah kami dengan tiga nama. Tidak perlu menunggu lama, sekarang sertipikat tanah itu ada di tangan kami,” tutur Salehati.

Artinis (68) yang juga penerima sertipikat sekaligus merupakan ibu dari Salehati menanggapi, “Daripada kita daftarkan nanti ketika pemberi hibah sudah meninggal, kan jadi ribut keluarga, kita hindari betul itu, kasihan anak-anak. Intinya sertipikat tanah ini untuk warisan anak cucu kami ke depan,” sahutnya.

Siti Rahmah (40) yang mengurus berkas pertanahannya secara langsung mengaku bahwa saat ini, proses pendaftaran tanah pertama kali sangatlah mudah dan cepat, serta yang terpenting menurutnya adalah Rp0 alias gratis.

“Ketika kami dengar informasi gratis itu lalu kami daftarkan melalui RT/RW setempat awalnya, kemudian tidak selang berapa lama petugas BPN datang ke rumah untuk pendataan,” ucapnya.

“Alhamdulillah dari kami urus ini di bulan Desember, tidak sampai satu tahun sertipikat tanah kami sudah jadi. Terima kasih kepada pemerintah yang terlibat dalam penyertipikatan ini kami ucapkan, semoga masyarakat lain juga dapat merasakan manfaatnya karena program ini sangat membantu masyarakat,” pungkas Siti Rahmah.

Yogyakarta- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penyerahan sertifikat tanah dari Kakanwil BPN Jawa Tengah dan Kakanwil BPN DIY, Sabtu (4/9) bertempat di Markas Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut, tiada lain untuk memberikan kepastian hukum tanah negara yang dikelola oleh TNI AD, dan sekaligus menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Secara khusus, tanah TNI AD yang berada di daerah Urut Sewu Kebumen, selama ini dikelola oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD selain digunakan sebagai uji coba Alutsista TNI AD, juga untuk tempat latihan penembakan senjata berat dan latihan lainnya.

Jenderal Andika Perkasa dalam sambutannya menyampaikan bahwa TNI AD akan senantiasa taat hukum. “Sertifikat tanah ini untuk memberikan kepastian penggunaan tanah TNI AD serta tidak akan menyentuh dan mengganggu lahan yang belum ada kepastian hukumnya. “Lahan yang menjadi hak pakai Angkatan Darat secara sah ini, juga dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar, karena Angkatan Darat juga tidak melaksanakan latihan sepanjang tahun”, ucap Andika melalui keterangan rilis di Yogyakarta, Sabtu (4/9).

Kakanwil BPN Jawa Tengah mengatakan, bahwa melalui kebersamaan antara aparat TNI AD dan warga masyarakat setempat, meski berjalan cukup alot namun pada akhirnya sengketa pertanahan mulai dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan Kakanwil DIY menegaskan bahwa kebutuhan TNI pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka membangun keamanan negara Indonesia.

Setelah kegiatan penyerahan sertifikat tanah dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh Kasad didampingi Ibu Hetty Andika Perkasa. Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam IV / Diponegoro, Kapusziad, Danrem 072/Pamungkas, Kakanwil BPN Jateng, Kakanwil BPN DIY, Bupati Gunung Kidul, Bupati Kebumen, Ka BPN Kab Wonosobo, Ka BPN Kab Kebumen, Ka BPN Kab Gunung Kidul

Dumai – Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah. Dalam hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menghadiri Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Pendopo Wali Kota Dumai pada Kamis (02/09/2021). Dari sebanyak 5.000 sertipikat tanah yang diserahkan di Provinsi Riau, Sofyan A. Djalil menyerahkan langsung sertipikat tanah kepada 30 perwakilan masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan melalui program PTSL yang juga merupakan concern Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 lalu. Menurutnya, program PTSL akan mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah. Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar pada tahun 2025.

“Jika seluruh tanah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir konflik, karena ada tanahnya, ada ukurannya, ada sertipikatnya. Masyarakat yang mau berusaha bisa menjadikan sertipikat ini sebagai jaminan, pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Banyak orang sebelumnya terpaksa ke rentenir, besar sekali bayarnya. Dengan sertipikat tanah yang ada, masyarakat tidak perlu pergi ke rentenir,” ujar Sofyan A. Djalil melalui keterangan resmi, Jumat (3/9)

Ia juga memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN kini sudah semakin baik dan akan terus memperbaiki layanan pertanahan agar lebih memudahkan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil menyambut baik usulan Gubernur Riau agar Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau membantu percepatan program PTSL, salah satunya dengan menyediakan anggaran, khususnya untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) demi meringankan beban masyarakat.

“Atas usulan Pak Gubernur tadi, saya sangat berterima kasih jika bapak/ibu membantu BPN dalam rangka untuk mempercepat penyertipikatan tanah. Kalau Bupati/Wali Kota menyediakan anggaran untuk pra sertipikat itu akan sangat memudahkan. Yang kedua, untuk pembayaran BPHTB itu Bupati/Wali Kota bisa membuat kebijakan mengurangi bahkan sampai dengan 100%. Bisa dengan surat keputusan Bupati/Wali Kota, atau mengurangi sampai 50%. Itu dalam rangka kita menciptakan administrasi pertanahan yang lebih baik,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur Riau, Syamsuar pada kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dalam memberikan sertipikat tanah kepada masyarakat Provinsi Riau. Selain itu, sebagai bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah daerah, ia meminta perhatian kepada Bupati/Wali Kota untuk kelancaran pelaksanaan PTSL serta menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. “Kami memohon kepada para Bupati/Wali Kota untuk melakukan pengurangan penetapan BPHTB guna mengurangi beban masyarakat atas pendaftaran tanah pertama kali,” ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir menyebutkan bahwa program PTSL telah berjalan 49,25% atau sebanyak 1.859.267 bidang tanah yang sudah terdaftar. Untuk tahun 2021 ini, Provinsi Riau mendapatkan target PTSL Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 105.770 bidang dan sudah selesai 100%. “Alhamdulillah, karena Pak Bupati, Pak Wali Kota sudah turun ke lapangan, kendala-kendala sudah mengerucut, sudah mengecil, jadi sudah bisa kami atasi,” tegasnya.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Wali Kota Dumai, Paisal; Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai, Robert H. Sirait; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau. Penyerahan sertipikat ini juga diselenggarakan secara daring yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau.

Sebagai informasi, acara ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN di Provinsi Riau. Mengakhiri kunjungan kerjanya, Sofyan A. Djalil berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk meninjau langsung pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Renstra tersebut juga dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) milik Pemerintah tahun 2020-2024.

Sektor pertanahan memang sangat penting terutama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini disadari betul oleh pemerintah, karena apabila tanah milik masyarakat sudah terdaftar dan bersertipikat akan dapat membuka akses ke perbankan.

“Target besar Kementerian ATR/BPN  adalah ingin mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (22/7)

Pendaftaran tanah ini sangat penting. Menurut Sofyan A. Djalil hal ini diperlukan untuk menghindari sengketa tanah, yang banyak disebabkan oleh mafia tanah.

Ia juga mengungkapkan bahwa terjadinya ketidakpastian hukum dalam bidang pertanahan terjadi karena tanah di wilayah NKRI belum terdaftar seluruhnya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kementerian ATR/BPN agar mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.

“Pendaftaran tanah ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 dan tentu saja yang didaftarkan tanah-tanah di luar kawasan hutan,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan program pendaftaran tanah.

Lanjut Ia mengatakan bahwa tak kurang dua kali anggaran Kementerian ATR/BPN direalokasi untuk memerangi pandemi Covid-19.

“Akan tetapi, jajaran Kementerian ATR/BPN terus bekerja luar biasa dan bahkan ada hikmah dari Covid-19 bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi daring dalam melakukan koordinasi ataupun evaluasi terhadap setiap kantor,” kata Sofyan A. Djalil.

Pandemi saat ini juga membuat Kementerian ATR/BPN memaksimalkan layanan elektronik pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa sekarang layanan Hak Tanggungan dapat dilakukan secara elektronik.

Pemohon tidak harus hadir lagi ke kantor pertanahan, cukup dengan layanan elektronik. Terdapat empat layanan pertanahan yang sudah terintegrasi secara elektronik, yakni Hak Tanggungan; Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT); Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); serta Pengecekan Sertipikat Tanah.

Selain aspek pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga terus mengupayakan terus melakukan penataan ruang karena ini merupakan hal penting dalam rangka mendukung investasi. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki target menyusun 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Adanya RDTR nanti, investasi akan jauh lebih mudah. Orang tidak perlu ke daerah jika ingin berinvestasi, tetapi cukup melihat RDTR saja. Selain itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diberikan batas waktu, sehingga hal ini tidak menjadi kendala lagi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain mengungkapkan target serta program kerja Kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengingatkan kepada masyarakat agar terus menaati protokol kesehatan, seperti yang sudah dianjurkan oleh Pemerintah.

Sofyan A. Djalil juga mengajak setiap orang untuk terus optimis karena Pemerintah telah menjalankan segala upaya untuk menanganinya.

“Pemerintah sangat fokus dalam menghadapi pandemi sekarang dengan berbagai upaya yang sistematis tanpa melupakan sektor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan prioritas utama pemerintah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.