Pernyataan tersebut disampaikan Setyo untuk meluruskan informasi yang beredar di publik terkait kelanjutan penanganan perkara tersebut.

“Belum ada rencana secara administrasi menghentikan penyelidikan,” kata Setyo melalui pesan tertulis, Kamis (18/6).

Sebelumnya, usai mengikuti rapat bersama DPR pada Rabu (17/6), Setyo sempat menyampaikan bahwa belum terdapat aktivitas lanjutan dari KPK seiring dengan proses pengungkapan dugaan korupsi program MBG yang saat ini juga ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut dia, jika telah ada langkah penegakan hukum berupa upaya paksa dari aparat penegak hukum lain, maka KPK sementara waktu tidak akan melakukan aktivitas lanjutan.

“Kalau sudah ada upaya paksa dan sebagainya, ya untuk sementara waktu kami tidak melakukan aktivitas lagi,” ujar Setyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, posisi KPK dalam perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.

“Karena tahapnya juga kami posisinya masih penyelidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari temuan yang diperoleh selama proses penyelidikan.

“Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan,” kata Taufik pada Senin (8/6). []

Dalam pernyataannya saat peluncuran buku Antikorupsi di Jakarta pada Senin (11/5), Setyo Budiyanto menyebut bahwa tindakan pencegahan masih lebih baik ketimbang penindakan.

“Dengan harapan bahwa kalau ini (buku) kita berikan gitu daripada proses penindakan yang di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan,” kata Setyo dalam pernyataannya.

Setyo membeberkan bahwa mahalnya penanganan para koruptor dikarenakan besarnya biaya untuk makan dan lain sebagainya khusus untuk para tahanan.

“Penindakan pasti akan lebih mahal ya dari awal sampai akhir gitu sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain,” ucapnya.

Mantan petinggi Polri itu kemudian berharap buku yang dikeluarkannya tersebut menjadi pedoman anak-anak mengetahui perilaku koruptif sejak dini di level sekolah.

“Ini adalah berupa panduan atau pedoman untuk anti korupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita gitu,” tegasnya.

Setyo menyebutkan pelajaran antikorupsi harus ditanamkan sejak kecil.

Menurut dia, antikorupsi diajarkan dalam ruang kelas, bukan ruang pemeriksaan.

“Tanamkan bahwa masa depan tanpa korupsi, harapan untuk hari ini, esok, dan masa depan tanpa korupsi tidak dimulai dari ruang pemeriksaan, tidak dimulai dari ruang penyidikan, apalagi ruang persidangan,” tegasnya.

“Tapi mari kita sama-sama sepakati bahwa ya masa depan tanpa korupsi kita mulai dari ruang kelas,” imbuhnya. []

Setyo Budiyanto terpilih lewat voting yang dihelat Komisi III DPR RI hari ini, Kamis 21 November 2024. Setyo tercatat memiliki harta Rp 9,6 miliar.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Setyo Budiyanto ke KPK pada 1 April 2024.

Dalam LHKPN, Setyo tercatat memiliki tiga tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, Makassar, dan Bogor. Aset tersebut tercatat senilai Rp 7,6 miliar.

Setyo juga melaporkan kepemilikan empat kendaraan, yakni sepeda RB, Vespa Piaggio, Trek RB, dan Toyota LX, dengan total senilai Rp 946 juta.

Setyo juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 360 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 705 juta.

Dalam laporan harta kekayaannya, Setyo mengaku tidak memiliki utang.

Diketahui, Komisi III DPR RI telah menetapkan lima pimpinan KPK periode 2024-2029 dalam rapat pleno pada Kamis, 21 November.

Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.

Setyo bakal mengomandoi lembaga antirasuah lima tahun mendatang bersama Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Pemilihan 5 komisioner KPK itu usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. []