Penyewa mobil tersebut bernama Zaini Hafiz Pohan, yang disebut menyewa kendaraan untuk keperluan kunjungan kerja seorang pria berinisial ZSR, yang dikabarkan merupakan anggota DPRD Sumatera Utara.

Pemilik usaha rental mobil, Ali Fahrudin, menuturkan bahwa Zaini menyewa satu unit Toyota Inova Zenix selama empat hari. Namun hingga Januari 2026, biaya sewa tersebut belum juga dilunasi.

“Mobil disewa sejak Oktober 2025 untuk empat hari, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Total kerugian saya sekitar Rp5,1 juta,” ujar Ali kepada eranasional, Kamis (8/1/2026).

Ali mengaku telah berulang kali menghubungi Zaini untuk menagih pembayaran. Namun, menurutnya, Zaini tidak menunjukkan itikad baik dan justru melempar tanggung jawab kepada ZSR.

“Setiap saya tagih, Zaini selalu bilang itu urusan ZSR. Tapi saat saya hubungi ZSR, beliau bilang tidak merasa menyewa mobil tersebut. Padahal selama di Jakarta, aktivitas beliau (ZSR) menggunakan mobil itu. Jadi saya bingung,” ungkap Ali.

Merasa dipingpong dan lelah melakukan penagihan, Ali akhirnya memohon kebijaksanaan ZSR agar bersedia membantu menagih Zaini supaya kewajiban pembayaran segera diselesaikan.

“Saya sudah capek nagih ke sana ke mari. Saya hanya minta tolong kepada Pak ZSR supaya menghubungi Zaini agar segera menyelesaikan pembayaran sewa mobil. Setahu saya, selama empat hari di Jakarta, mobil itu memang digunakan beliau,” katanya.

Ali berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan tetap mejaga hubungan baik kedepannya.

Sementara itu, eranasional mencoba mengkonfirmasi langsung kepada ZSR. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa menyewa mobil tersebut dan tidak mengenal pemilik rental.

“Saya tidak merasa menyewa mobil, juga tidak kenal dengan yang punya rental. Waktu itu saya tiba-tiba dijemput menggunakan mobil tersebut. Kalau memang saya yang menyewa, tidak mungkin saya tidak membayar, apalagi biasanya sewa mobil itu dibayar di awal,” jelas ZSR melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (8/1) malam.

Saat ditanya mengenai hubungannya dengan Zaini Hafiz Pohan, ZSR menyebut bahwa Zaini bukan kolega maupun stafnya.

“Bukan staf atau kolega saya. Waktu itu kebetulan saja dia juga sedang berada di Jakarta,” pungkasnya.

Dia menyebut, pihaknya akan menggunakan bus sebagai transportasi menuju IKN karena sarana dan prasarana yang masih terbatas.

“Itu kan lokal, pasar lokal itu, bukan anu kita. Dan kita besok enggak akan menggunakan (Aplhard) itu kan, kita akan menggunakan bus,” kata Pratikno di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Dia menyatakan pemerintah akan menyediakan banyak bus. Namun, ia mengaku tidak hafal jumlah seluruh bus yang bakal digunakan. Yang pasti, biaya penyediaan bus akan ditanggung oleh negara.

“Kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara. Enggak ada masalah setiap tahun juga begitu,” terang dia.

Pratikno mengungkapkan, penyediaan bus untuk sarana transportasi itu sudah dikoordinasikan dengan aparat setempat di Kalimantan Timur, yaitu Kapolda Kaltim dan Pangdam. Begitu juga dengan pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah kabupaten dan kota.

Penyewaan bus kata dia, menjadi solusi untuk menghadapi kendala sarana prasarana transportasi saat hari besar tersebut.

“Jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN terbatas. Tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September. Oleh karena itu, tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Karena terbatas, maka kita akan menggunakan bus,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Presiden (Setpres) disebut telah melakukan pengadaan kendaraan untuk pergerakan atau mobilitas para tamu negara dan VVIP. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan, permintaan dari Setpres datang pada Bulan Juli 2024. Kerjasama pengadaan kendaraan ini pun sudah dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan yang sama.

“Jumlah kendaraan yang terkontrak sekitar 100 unit, dan itu sudah dibayar di muka sebesar 50 persen dari nilai kontrak,” ungkap Damun kepada Kompas.com, Sabtu (3/8/2024).