Namun, di debat mendatang, KPU meminta para kandidat menjelaskan maksudnya jika menggunakan singkatan singkatan atau istilah asing yang tidak familiar ketika bertanya.

Hal itu disepakati oleh masing-masing perwakilan tim pasangan capres-cawapres dalam rapat evaluasi debat kedua, Rabu, 27 Desember 2023.

“Yang pertama tentu tugasnya LO (liaison officer) dari pasangan calon masing-masing untuk mem-briefing capres ataupun cawapresnya pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz selepas rapat evaluasi, Rabu, 27 Desember 2023 sore.

Mellaz menjelaskan, kebijakan ini sebelumnya sudah dimintakan terhadap para panelis yang berperan menyusun pertanyaan pada segmen dua dan tiga debat Pilpres 2024.

Para panelis diminta merumuskan pertanyaan bersifat naratif dan tidak menggunakan singkatan dan istilah asing atau yang tidak familiar.

Hal yang sama diharapkan dilakukan oleh capres pada debat ketiga nanti, ketika mereka diberi kesempatan bertanya satu sama lain pada segmen empat dan lima debat.

Akan tetapi, seandainya ketentuan ini dilanggar, dalam arti masih ada calon yang bertanya dengan singkatan dan istilah asing dan tidak familiar, maka moderator harus mengambil peran.

“Ini posisinya antara moderator ke pihak yang bertanya. Sampai singkatan dan istilah itu clear, baru kemudian dimulai lagi,” ujar Mellaz.

“Ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu, tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres yang ditanya pada debat dilakukan,” tegas August Mellaz.

Sebagai informasi, debat ketiga dengan agenda debat capres ini akan digelar KPU RI pada hari Minggu, 7 Januari 2024 dengan tema soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Sebelumnya, dalam debat perdana cawapres, Jumat, 22 Desember 2023, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menggunakan istilah-istilah yang tidak familiar seperti ‘carbon capture and storage’ kepada cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga bertanya soal ‘SGIE’ kepada cawapres nomor urut tiga, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang berakibat hilangnya waktu Ketua Umum PKB tersebut untuk menjelaskan pandangannya.

Sebab, jatah Cak Imin berbicara terpakai hanya untuk mengonfirmasi maksud singkatan SGIE yang rupanya sesederhana isu ekonomi syariah di level global.

Siasat Gibran itu dinilai warganet serta kubu Cak Imin dan Mahfud sebagai upaya menjebak dan menjatuhkan lawan debatnya serta mengurangi substansi debat. (*)

Ketidaktahuan Ketua Umum partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut terungkap saat sesi tanya jawab antar cawapres.

Saat itu, cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka menanyakan pada dirinya soal bagaimana caranya menaikkan skor dan peringkat Indonesia dalam SGIE.

“Gus Muhaimin Ketua Umum dari PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terimakasih,” tanya Gibran.

Mendapat pertanyaan itu, Cak Imin bertanya balik dan mengaku dirinya baru mengenal dan tidak paham istilah tersebut.

“Terus terang SGIE saya enggak paham. SGIE itu apa?,” tanya Cak Imin.

Menyadari rival debatnya tidak tahu, Gibran menjelaskan.

“Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis, kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya, sekarang yang sudah masuk 10 besar adalah makanan halal kita. Skincare halal kita, fesyen kita, nah itu yang saya maksud Gus. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih,” ucap Gibran menyindir.

Cak Imin kemudian memberi tanggapan dengan mengatakan bahwa SGIE penting ditanyakan mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Menurut dia, Indonesia bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi juga sekaligus memiliki potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

“Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menaikkan peringkat kita,” kata Cak Imin.

Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah harus menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM.

Sayangnya,  belum selesai dirinya menjawab, waktunya sudah habis sehingga harus berhenti. (*)