Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyatakan bahwa dampak kenaikan biaya administrasi tidak hanya dirasakan dari sisi margin keuntungan penjual, tetapi juga berimbas pada perilaku konsumen. Menurutnya, struktur biaya yang semakin tinggi akan secara alami dialihkan, baik sepenuhnya maupun sebagian, kepada pembeli dalam bentuk kenaikan harga produk.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas biaya administrasi di platform marketplace bersifat ad valorem, yakni dihitung berdasarkan persentase nilai transaksi. Artinya, semakin tinggi harga barang yang dijual, semakin besar pula nominal fee yang dipotong oleh platform. Dalam situasi di mana biaya bisa mencapai 20% hingga 25%, ruang keuntungan UMKM menjadi semakin sempit, terutama bagi pelaku usaha dengan margin tipis seperti produk fesyen, makanan olahan, dan kerajinan tangan.

Kondisi tersebut dinilai berisiko menggerus daya saing UMKM lokal. Ketika harga barang naik akibat beban biaya platform, konsumen berpotensi mengurangi pembelian atau beralih ke penjual lain yang menawarkan harga lebih rendah melalui jalur distribusi berbeda. Dalam konteks ini, social commerce menjadi alternatif yang menarik karena tidak mengenakan biaya administrasi sebesar marketplace, terutama untuk transaksi langsung melalui pesan instan atau transfer bank.

Huda memprediksi bahwa migrasi transaksi ke kanal seperti Instagram dan TikTok akan semakin masif, khususnya bagi pelaku usaha yang sudah memiliki basis pelanggan loyal. Jika konsumen telah percaya terhadap kualitas produk dan reputasi toko, perpindahan kanal transaksi tidak akan menjadi hambatan besar. Bahkan, model direct selling melalui media sosial memungkinkan komunikasi lebih personal antara penjual dan pembeli.

]]> https://eranasional.com/99246/lonjakan-biaya-platform-digital-picu-migrasi-umkm-ke-kanal-non-marketplace/feed 0 Redaksi Era https://eranasional.com/89223/pedagang-online-bakal-dikenakan-pajak-segini-besarannya https://eranasional.com/89223/pedagang-online-bakal-dikenakan-pajak-segini-besarannya#respond Wed, 25 Jun 2025 21:58:24 +0000 https://eranasional.com/89223/pedagang-online-bakal-dikenakan-pajak-segini-besarannya Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait pajak Pedagang di toko online siap-siap kena pajak. Pemerintah tengah menggodok peraturan baru pajak e-commerce.

Dimana dalam aturan itu pemerintah mengharuskan platform e-commerce untuk memungut pajak atas penjualan penjual atau pelapak mereka.

Pungutan pajak ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan, demikian dua sumber di industri e-commerce yang mendapat informasi tentang langkah tersebut dan sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters, Selasa (24/6/2025).

Menurut sumber Reuters tersebut, dalam aturan baru nanti, platform e-commerce akan diminta untuk memotong dan meneruskan pembayaran pajak kepada otoritas pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan pelapak dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta dan Rp 4,8 miliar.

Ketentuan pungutan pajak oleh platform e-commerce ini juga untuk menyamakan kedudukan dengan toko fisik. Aturan baru ini rencananya akan diumumkan secepatnya bulan depan, kata salah satu sumber Reuters. Sebab, Indonesia tengah bergulat dengan lemahnya pengumpulan penerimaan pajak.

Perubahan tersebut akan memengaruhi operator e-commerce utama di Indonesia, termasuk TikTok Shop dan Tokopedia milik ByteDance, Shopee milik Sea Limited, Lazada yang didukung Alibaba, Blibli, dan Bukalapak.

Alasan utama adalah promo ongkos kirim gratis dan berbagai diskon lainnya di e-commerce.

Riset dari berbagai lembaga menyatakan kecenderungan pengguna atau konsumen belanja, salah satunnya dilatarbelakangi karena adanya insentif tarif jasa kurir dari platform ecommerce. slah satu riset tersebut berasal dari We Are Social pada tahun ini, menggambarkan gaya belanja pengguna eCommerce di Tanah Air.

“Ongkir gratis dan kecepatan pengiriman barang turut menjadi pertimbangan. Sebanyak 47,4% responden, menyatakan layanan ongkir gratis menjadi pilihan favorit dan menjadi alasan mereka berbelanja daring. Yang kedua, layanan Next Day (28,5 %) disukai para pengguna sehingga makin mendorong seseorang berbelanja” tulis laporan tersebut.

Riset lain menunjukkan, terdapat sejumlah alasan konsumen lebih memilih berbelanja ecommerce, dibanding secara konvensional datang ke toko fisik. Lembaga riset Populix yang fokus mengamati branding suatu perusahaan dan market analysis, menyebut, alasan responden berbelanja ecommerce salah satunya lantaran hemat tenaga dan waktu (79 %), gratis ongkos kirim (72%), harga lebih murah (62%), hingga ragam diskon belanja di eCommerce (61%).

Sementara itu, riset Kantar terbaru, hampir serupa dengan lembaga lain yang merekam gaya belanja masyarakat Indonesia kebanyakan. Yang menjadi pembeda, temuan riset itu, mengatakan pembeli di e Commerce lebih fokus pada barang apa yang ingin dibeli dan juga keinginan pengiriman barang lebih cepat.

Responden disebut, menginginkan pengiriman barang mereka datang lebih cepat alias tepat waktu, sesuai dengan apa yang dipesan.

“Indikasi yang didalami KPPU adalah pembatasan pemilihan jasa logistik dalam aplikasi mereka [Shopee], terutama sejak pemberlakuan kebijakan Shopee pada tahun 2019. Dengan kebijakan tersebut, pemilihan jasa pengiriman dilakukan oleh sistem algoritma dari platform,” jelas Ketua KPPU Fanshurullah Asa saat dikonfirmasi, Rabu (21/2/2024).

Fanshurullah menambahkan bahwa pengelola marketplace ini tetap menyediakan pilihan namun harus melalui beberapa tahap dan setelah melakukan pembayaran. Hal tersebut menyulitkan konsumen.

Dari temuan KPPU pula, opsi biaya jasa pengiriman menjadi harga tunggal. Platform ini sebelumnya menampilkan ongkir bervariasi sehingga konsumen kehilangan kesempatan untuk memilih jasa pengiriman berdasarkan pertimbangan pelayanan terbaik dan harga yang diberikan.

“Diduga adanya prioritisasi yang diberikan Shopee dengan perusahaan jasa pengiriman yang terafiliasi dengannya,” terang dia. “Saat ini [KPPU] dalam proses pemberkasan dan menuju proses persidangan oleh Majelis Komisi.”

Riset ini menemukan bahwa 50% UMKM atau lebih dari setengah total responden memilih Shopee sebagai platform utama yang mereka gunakan untuk berjualan online dalam satu tahun terakhir. Selain aplikasi e-commerce, para pelaku UMKM juga aktif menggunakan media sosial seperti Facebook Marketplace dan Instagram Marketplace sebagai platform berjualan online.

Digitalisasi UMKM mendorong ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Google, Temasek, dan Bain memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan tumbuh menjadi USD 109 miliar pada 2025.

JAKARTA – Kebakaran terjadi di Jalan Agung Karya, Sunter Agung, Tanjung Priok tepatnya di Gudang C Dunex, Jakarta Utara pada Minggu 5 September 2021. Kebakaran tersebut menimpa salah satu gudang salah satu e-commerce, Shopee.

Lalu bagaimana nasib barang-barang pelanggan?

Head of Public Affairs, Shopee Indonesia Radynal Nataprawira dalam keterangan pers buka suara terkait kebakaran itu.

Shopee memastikan tak ada kendala pengiriman barang terkait kebakaran itu. Insiden itu pun disebutnya tak sampai menimbulkan korban jiwa dan api bisa langsung dipadamkan petugas setempat.

“Tidak terjadi kendala terhadap pengiriman pesanan, karena proses pengiriman telah diselesaikan sehari sebelum kejadian. Pengiriman dari gudang lainnya tetap berjalan normal.” jelasnya.

Pihak Shopee pun akan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang terbakar melalui program asuransi. Pihak Shopee mengaku akan mendalami insiden itu dan menginventarisir kerugian dari barang yang terbakar.

“Barang penjual yang terbakar telah diasuransikan dan Shopee akan mengganti kerugian bagi penjual yang terdampak. Saat ini, tim tengah mempelajari lebih lanjut terkait insiden ini untuk meningkatkan keamanan di gudang-gudang lain.