Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah menindak tegas dengan menghentikan sementara seluruh operasional perusahaan asing tersebut akibat pelanggaran izin lahan dan lingkungan.

Berdasarkan pantauan hingga Rabu (9/9/2026), aktivitas pabrik masih terlihat berjalan. Hal ini terjadi hanya sehari setelah tim gabungan Pemkab Banyumas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Tim gabungan Pemkab Banyumas menggelar sidak ke lokasi pabrik pada Selasa (8/9/2026) setelah menerima laporan dari warga terkait beroperasinya kembali aktivitas di dalam pabrik.

Dalam sidak tersebut, petugas mendapati mesin produksi dalam kondisi hidup, kendaraan pengangkut bahan baku masuk-keluar, serta keberadaan manajemen perusahaan, penerjemah, hingga Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Dasarnya adalah informasi bahwa pabrik beroperasi lagi. Saat tim mengecek ke dalam, mesin didapati dalam kondisi hidup dan sedang berproduksi,” ungkap Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Roni Hidayat.

Pelanggaran PT IKN terungkap dari hasil pengawasan sektor perindustrian pada 2 Maret 2026. Pabrik diketahui beroperasi di atas lahan seluas 40.000 meter persegi.

Padahal, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang disetujui hanya sekitar 24.485 meter persegi. Terdapat kelebihan lahan lebih dari 15.000 meter persegi yang tidak berizin dan menabrak zona hijau pertanian (KP2B).

Pemkab Banyumas sebenarnya telah melayangkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan Terakhir pada 23 Juli 2026, yang berlanjut pada penyegelan atau penutupan sementara operasional pada 21 Agustus 2026.

Pihak perusahaan melalui penerjemahnya berdalih aktivitas mesin berjalan sejak Minggu (6/9/2026) hanya untuk menghabiskan sisa bahan baku dan melakukan pemeliharaan rutin.

Namun, Roni Hidayat secara tegas membantah alasan tersebut. Menurutnya, pemeliharaan mesin tidak boleh dijadikan dalih untuk tetap melakukan aktivitas produksi.

“Kalau hanya pemanasan mesin silakan, tetapi tidak boleh ada aktivitas produksi. Komitmen awal sudah jelas. Kami minta jangan beroperasi dulu sampai seluruh izin resminya keluar,” tegas Roni.

Pemkab Banyumas menegaskan bahwa proses pendampingan administrasi perizinan seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tetap berjalan dan diberikan ruang.

Meski demikian, pendampingan tersebut bukan berarti menjadi jaminan atau izin bagi perusahaan untuk kembali berproduksi maupun mendistribusikan barang.

Pemkab Banyumas meminta manajemen PT IKN untuk menghormati keputusan penutupan sementara dan menuntaskan seluruh kewajiban perizinan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pekalongan – Petugas gabungan dari Kepolisan dan TNI menggelar sidak ke kamar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekalongan  untuk memberantas adanya kaitan handphone, pungli, dan narkoba (Halinar), Selasa (12/4/2022) malam.

“Kegiatan sidak pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 tahun 2022,” kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekalongan, Imam Purwanto.

“Bekerjasama dengan jajaran Polres Pekalongan Kota dan Kodim 0710 Pekalongan, kegiatan ini merupakan komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam memberantas tuntas peredaran handphone dan narkoba di dalam Lapas,” lanjutnya.

Kalapas menambahkan, dari hasil sidak tidak ditemukan handphone dan narkoba. Namun, petugas malah menemukan beberapa barang terlarang, seperti pisau, cutter, paku, charger hp dan lainnya. Barang hasil penggeledahan tersebut, kemudian didata dan diinventarisir untuk dimusnahkan.

“Inilah hasil yang kita peroleh. Ada beberapa barang yang dilarang, salah satunya sajam yang terbuat dari gunting, sendok, dan lainnya. Sedangkan untuk narkoba, alhamdulillah selama 3 bulan saya bertugas tidak ditemukan,” terangnya.

Menurut Kalapas, total warga binaan yang ada di Lapas Kelas II A Pekalongan saat ini ada 327 orang. “160 kasus narkoba, dan lainnya pidana umum,” pungkasnya. (em-aha)

Palangka Raya, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar, sekaligus memastikan ketaatan dalam penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas pelayanan publik, menjadi bagian penting dari pengawasan kinerja ASN/PNS.

Demikian hal tersebut ditegaskan Fairid Naparin, usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah dinas/badan pelayanan publik pada perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Senin (3/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut Fairid menekankan, adanya kunjungan mendadak atau sidak tersebut selain bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar, maka tidak kalah pentingnya bagaimana setiap aparatur benar-benar disiplin menjalankan komitmen kinerjanya sesuai aturan yang sudah ditentukan.

“Iya, dalam sidak ini juga saya kembali ingin memastikan bagaimana penerapan protokol kesehatan tetap konsisten dijalankan dalam aktivitas pelayanan publik yang melibatkan masyarakat,” tambah Fairid Naparin.

Adapun diketahui, orang nomor satu di Kota Palangka Raya ini memulai sidak yakni di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya. Kemudian sidak dilanjutkan ke Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Berikutnya sidak juga dilakukan di Puskesmas Bukit Hindu hingga berakhir di Puskesmas Kayon.

Turut mendampingi Wali Kota dalam sidak, Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, sejumlah kepala OPD serta jajaran terkait lainnya. (MC)

Pekalongan – Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan akan menindak siapapun yang menimbun obat dan alat kesehatan termasuk oksigen untuk medis di masa pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, Kapolres Pekalongan AKBP Darno, telah memerintahkan jajarannya untuk mendatangi seluruh toko obat di wilayah Kabupaten Pekalongan guna mengecek dan juga mengantisipasi terkait isu kenaikan harga maupun kelangkaan obat, pada masa pandemi Covid-19 yang meresahkan warga masyarakat.

“Masyarakat jangan resah apalagi panik. Kami memastikan harga obat masih stabil. Jika ada pedagang yang nakal menaikkan harga obat di masa pandemi Covid-19 ini maka kami akan tindak tegas,” kata Kasubbag Humas AKP Akrom, Senin (5/7/2021).

Kasubbag Humas menyatakan, apabila ditemukan adanya kenaikan harga yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang HET (Harga Eceran Tertinggi), atau adanya penimbunan maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai ada penimbunan obat-obatan dan alkes, jangan mengambil kesempatan, kami akan tindak tegas begitupun kepada pihak-pihak yang menghambat upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Untuk itu Kapolres Pekalongan AKBP Darno sudah memberikan perintah kepada jajaran Polsek untuk melakukan pengecekan di seluruh toko obat (Apotik) diwilayahnya masing-masing,” ujar Akrom

Pihaknya juga berharap, masyarakat untuk tidak lelah melawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi aktifitas di luar rumah selama PPKM Darurat.

“Kita semua tentu sudah lelah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan beraktivitas di rumah saja, namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, mohon untuk tidak kendor,” ujarnya.

Reporter: MAH