Melalui regulasi baru ini, pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) untuk menyatukan dan mengintegrasikan pengelolaan data di seluruh kementerian maupun lembaga.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Daniel Johan, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil guna mengikis ego sektoral antar lembaga yang selama ini memiliki database masing-masing.

“Salah satu masalah besar saat ini adalah ego sektoral, di mana tiap kementerian memegang datanya sendiri. Lewat RUU ini, seluruh data akan diatur, diorkestrasi, dan dikumpulkan oleh BSDI. Selama ini kan baru berbasis Perpres, jadi regulasi ini hadir untuk memperkuat payung hukumnya,” ujar Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10).

Politikus PKB tersebut menambahkan, keberadaan BSDI sangat krusial untuk mencegah manipulasi data demi menjamin arah pembangunan nasional yang lebih presisi.

“Tanpa data yang akurat, perencanaan negara akan berantakan dan rawan manipulasi. Kriteria dan standarnya jadi tidak jelas. Kita berharap UU ini membuat pembangunan jauh lebih terarah,” jelasnya.

Nantinya, mekanisme pembentukan BSDI diserahkan kepada Presiden dengan tetap berkoordinasi bersama Bappenas.

Masyarakat umum juga diberikan akses terbuka terhadap data kementerian dan lembaga, kecuali dokumen yang berkategori rahasia serta berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan negara.

Saat ini, RUU Satu Data Indonesia telah rampung melewati Pembahasan Tingkat I dan ditargetkan sah menjadi Undang-Undang awal pekan depan.

Poin-Poin Utama RUU Satu Data Indonesia

RUU yang memuat 17 bab dan 138 pasal ini mencakup sejumlah poin mendasar:

• Asas Penyelenggaraan: Berlandaskan kedaulatan, kepatuhan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan, kerahasiaan, keterandalan, real-time, rekognisi, keadilan sosial, dan kepastian hukum.

• Ekosistem Terpadu: Mengatur tata kelola data dasar nasional, standar data, metadata, arsitektur sistem, infrastruktur teknis, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa data.

• Pengelompokan Data: Data dasar nasional diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan pembangunan, layanan publik, mitigasi bencana, serta agenda strategis negara.

• Pembagian Kewenangan: Pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa/kelurahan dalam memproduksi, mengelola, dan memanfaatkan data tanpa menghapus wewenang instansi pembuat data.

• Kelembagaan BSDI: Membentuk BSDI sebagai lembaga koordinatif, normatif, dan fasilitatif yang bertindak sebagai orkestrator bagi pembina, produsen, walidata, dan pengguna data.

• Interoperabilitas Tanpa Sentralisasi: Integrasi data dilakukan tanpa mengambil alih kepemilikan atau kendali dari instansi asal.

• Keamanan dan Audit: Kewajiban penerapan arsitektur sistem yang aman, mitigasi risiko, serta audit berkala untuk menjamin keaslian dan keutuhan data.

• Tanggung Jawab Pengguna: Penetapan kewajiban bagi pengguna data guna menjaga integritas, kerahasiaan, dan keamanan informasi. []

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam momentum Rapat Paripurna DPR RI ke-19 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh mutu pendidikan yang diterima generasi muda.

Sementara itu, kualitas pendidikan menurutnya sangat bergantung pada keberadaan guru-guru yang berkualitas dan berdedikasi.

“Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan, pendidikan yang baik hanya dapat terwujud apabila negara memiliki tenaga pendidik yang kompeten, penuh semangat, serta mampu menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.

“Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa upaya memperbaiki kondisi kehidupan para guru harus menjadi perhatian utama pemerintah ke depan.

“Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita,” tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan nasional yang dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. []

JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Dalam pidatonya, Puan memastikan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara fisik untuk
menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.

Dalam sambutannya, Puan menyampaikan banyak dampak merugikan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama 17 bulan di Indonesia. Dia menyebut hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dalam kurun waktu tersebut, dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahtetaan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya.

“Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, Negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar Negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara,” kata Puan.

Tujuan-tujuan bernegara yang dimaksud adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini pun memberi apresiasi atas upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan.

Mulai dari pemulihan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelematan perekonomian nasional. Puan lalu memberi pesan kepada pemerintah.

“Ke depan, Pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya, karena kehadiran negara semakin diharapkan oleh rakyat untuk dapat melindungi kehidupan dan masa depannya,” tuturnya.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) disebut akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja. Hal ini dalam kerangka menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintahan.

“Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tegas Puan.

Puan menambahkan, ada sejumlah hal yang akan menjadi perhatian DPR dalam fungsi pengawasan pandemi Covid-19 ke depan. Untuk penanganan di bidang kesehatan, Puan meminta pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air.

“Meningkatkan testing, tracing, and treatment. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi Covid-19, dan pengawasan Pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) di saat PPKM,” tambahnya.

Terkait penanganan dampak pandemi Covid-19, Puan mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan. Hal ini lantaran pandemi menyebabkan berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat, PHK, dan dampak ekonomi lainnya.

“Kemudian terkait penanganan Pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, program dan penyaluran Bansos agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran,” ucap Puan.

Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini memastikan DPR akan mengawal kebijakan pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Menurut Puan, DPR juga menitikberatkan pada pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena Covid-19.

Pengawasan pelayanan publik yang digarisbawahi DPR saat masa pandemi adalah mengenai pendidikan, transportasi, perizinan, dan sertifikasi. Puan menegaskan, pelayanan-pelayanan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi Covid-19. Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” sebutnya.

Sementara itu terkait peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini, akan diarahkan pada upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 dan memitigasi krisis global yang berpotensi terjadi.

“Perjuangan kita bersama masyarakat dunia dalam memerangi pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Lonjakan kasus Covid-19 masih terjadi, ratusan juta orang kehilangan pekerjaan, jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan terancam kelaparan,” ungkap Puan.

DPR RI juga menyoroti terbatasnya kapasitas produksi vaksin yang mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata. Dampaknya, terjadi hambatan upaya pemulihan dunia dari pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerja sama antarparlemen, Delegasi DPR RI terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata,” jelas Puan.

“Selain itu, DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat diseluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptkan bentuk neokolonialisme baru,” sambungnya.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Acara Sidang Tahunan Parlemen kali ini berjalan lebih singkat dan dihadiri secara fisik oleh 60 orang dengan protokol kesehatan yang ketat, serta secara virtual oleh ratusan orang.
.
“Kita juga ikut berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir sehingga masyarakat kembali hidup sehat, kembali beraktivitas dalam membangun kehidupannya yang sejahtera, tentram, dan bahagia,” ujarnya.

“Kita juga ikut berdoa agar seluruh anggota masyarakat yang terpapar covid-19 segera pulih dan kembali hidup sehat bersama keluarga. Amin,” tutup Puan.