Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan sidang etik belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih berlangsung.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan, seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran dalam perkara tersebut akan diproses melalui sidang etik, termasuk mantan Kapolri yang juga pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, telah lebih dahulu menjalani sidang etik terkait perkara tersebut.

Dalam putusannya, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Ia juga mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Pelanggaran itu diduga dilakukan ketika Ahrie Sonta menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Dalam pengembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui kasus ini merupakan buntut dari gelombang demonstrasi besar yang berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus lalu.

Sidang pendahuluan tersebut mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait izin DPR.

“Ada pihak-pihak yang menyampaikan informasi bahwa di saat itu diumumkan kenaikan gaji anggota DPR yang direspon sejumlah anggota DPR dengan berjoget,” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membuka sidang, Senin (3/11/2025).

Pada kesempatan itu saksi yang dihadirkan yakni, Suprihartini selaku Deputi Persidangan Setjen DPR RI, Letkol Suwarko selaku Koordinator Orkestra pada sidang bersama 15 Agustus.

Sementara, ahli yang dihadirkan yakni, Adrianus Eliasta selaku kriminolog, Satya Adianto selalu ahli hukum, sosiolog Tubus rahadiansyah, Gustia Ayudewi selalu ahli analisis perilaku, dan Erwin Siregar selalu perwakilan dari Koordinatorat Wartawan Parlemen.

“Hari ini MKD akan meminta keterangan dari Saksi-saksi dan ahli untuk memperjelas duduk perkara rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik yang terjadi sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025,” kata Dek Gam.

Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Golkar diizinkan menjadi anggota DPR oleh partai mereka masing-masing buntut gelombang demo 25-31 Agustus

Karena itu, Ketua Dewas KPK tumpak H Panggabean mengatakan pihaknya akan melanjutkan dengan menggelar ke sidang etik.

“Telah ditemukan dugaan pelanggaran etik, dan kami akan melanjutkan ke persidangan etik,” kata Tumpak dalam konferensi pers, Jumat, 8 Desember 2023.

Selain menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dimaksud, juga ditemukan komunikasi antara Firli Bahuri dengan.

Seperti diketahui, SYL telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditangani KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Setelah SYL menjadi tersangka, muncul foto pertemuan antara Firli Bahuri dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis.

Beredar informasi bahwa Firli memanfaatkan kasus ini untuk memeras SYL. Kasus dugaan pemerasan terhadap SYL ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan Firli telah ditetapkan sebagai tersangka.

Akibatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK, dan akan dicopot secara mutlak jika menjadi terdakwa. (*)

Eranasional.com- Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap terperiksa Lili Pintauli Siregar lantaran mengundurkan diri disesalkan banyak kalangan.

Padahal, banyak kalangan berharap agar Dewas KPK menyidangkan etik agar dapat diketahui terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Dewas pun dianggap seolah lepas tangan dan tanggung jawab membuktikan ada tidaknya pelanggaran etika, bahkan mungkin dugaan yang mengarah tindak pidana.

“Ini sebuah tragedi dan menjadi sejarah bangsa dan sejarah hukum akan tertulis bahwa posisi Dewas KPK berada di tepi jurang kehancuran. Runtuhnya fungsi etik Dewas, dalam melihat upaya menghindari tanggung jawab pidana yang dilakukan Lili selaku komisioner KPK. Jadi ini sikap yang sangat tidak tepat dari Dewas KPK,” ujar Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra kepada eranasional.com, Selasa (12/7/2022).

Ia pun menilai langkah Dewas KPK sangat tidaklah tepat. Sebab, bila ke depan terdapat persoalan serupa bakal menjadi preseden. Dewas semestinya dapat menuntaskan dugaan pelanggaran etik hingga terang benderang sampai adanya putusan. Dengan begitu, ada kerja nyata Dewas KPK dengan menegakkan proses etik dan hukumnya.

Dia berpandangan sejatinya kejujuran harus ditempatkan di atas apapun, bukan malah menghentikan proses persidangan etik. Azmi menilai Dewas KPK belum menghayati fungsi dari pengawasan dan kurang memiliki keberanian moral. Akibatnya dengan dihentikannya pemeriksaan dan persidangan etik menjadi tidak adanya sanksi. Azmi paham betul langkah Lili mengundurkan diri sebagai upaya menghindari proses etik dan pemberian sanksi.

“Lantas buat apa ada Dewas KPK? Serasa diberikan impunitas oleh Dewas KPK, karena impunitas ini dapat mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan lebih besar, ini harus dipahami oleh Dewas KPK,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia menilai semestinya Dewas lebih berani menjatuhkan sanksi dan menggali fakta serta rekomendasi tindak lanjut penegakan hukumnya agar mengimbangi upaya manuver tanggung jawab Lili. Sebab, perbuatan yang diduga dilakukan Lili saat menjabat komisioner KPK harus dipertanggungjawabkan dan ini menjadi domain Dewas KPK.

ICW Mendesak Dewas KPK Lanjutkan Sidang Etik

Sementara peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Dewas agar melanjutkan pemeriksaan persidangan etik terhadap Lili Pintauli Siregar. Baginya, Dewas KPK mestinya meneruskan pemeriksaan dengan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum bila adanya dugaan gratifikasi.

“ICW mendesak agar Dewas membatalkan penetapan dan melanjutkan proses sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar,” katanya.

Setidaknya ada dua alasan Kurnia. Pertama, dugaan pelanggara etik yang dilakukan Lili saat menjabat sebagai pimpinan KPK. Kedua, Lili tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk menghormati proses persidangan etik. Apalagi Lili sempat mangkir dari agenda pemeriksaan pertama pada 5 Juli 2022 lalu, lantaran menghadiri agenda G20 di Bali. Padahal, agenda tersebut pun dapat dihadiri pimpinan KPK lainnya.