JAKARTA, Eranasional.com – Orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat kecewa atas putusan Majelis Etik Polri yang tetap mempertahankan Richard Eliezer (Bharada E) sebagai anggota Polri.

Ayah Yosua, Samuel Hutabarat, mengakui bahwa keluarganya sempat memberikan dukungan kepada Richard Eliezer mengungkap kasus pembunuhan terhadap anaknya.

“Kami dukung dia (Richard Eliezer) karena sebagai justice collaborator, agar kasus pembunuhan anak kami terungkap. Maka kami dukung LPSK melindunginya agar kasus ini terungkap. Bukan dukung dia diterima lagi sebagai anggota Polri,” kata Samuel, Rabu (22/2/2023).

Dia pun kembali menyoroti soal vonis ringan Richard Eliezer dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hanya 1,6 tahun penjara. Dan kini, diterima kembali sebagai anggota Polri.

“Saya jelaskan ya. Saya mau bicara karena begini. Ini anak saya ditembak oleh dia, karena dia beralasan diperintah Ferdy Sambo. Jika diperintah, sebagai manusia dia tahun mana yang baik, mana yang buruk. Kecuali dia robot, bisa disuruh-suruh apa pun dari operatornya. Lalu, sudah menembak, diterima lagi jadi anggota Polri. Kami sangat kecewa,” tegas Samuel.

Samuel menyatakan dirinya tidak mempersoalkan hukuman yang diberikan Majelis Hakim PN Jaksel kepada Richard Eliezer yang hanya 1,6 tahun penjara. Namun, semestinya Polri tidak menerima kembali Richard sebagai anggota Polri.

“Kita ingin dia dipecat dari Polri agar bisa jadi pelajaran bagi polisi-polisi atau yang lainnya. jangan sampai mau disuruh hal-hal yang buruk oleh atasannya,” tukas Samuel.

JAKARTA, Eranasional.com – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipastikan tetap menjadi anggota kepolisian. Pasalnya, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya menjatuhkan vonis demosi kepada terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, menyatakan sidang KKEP yang digelar pada hari ini, Rabu, (22/2/2023), tetap mempertahankan Richard sebagai anggota Polri.

“Atas terduga pelanggar Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditetapkan masih bisa dipertahankan,” kata Ramadhan saat ditemui di Mabes Polri. “Sanksi administrasi berupa demosi selama satu tahun,” ujarnya.

Selain itu, Ramadhan mengatakan Richard telah menerima putusan tersebut dan tak mengajukan banding. Sanksi etik itu, menurut Ramadhan, akan dijalankan Richard setelah dia menjalani hukuman pidananya.

Ramadhan menyatakan majelis hakim sidang KKEP mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan sanksi untuk Richard. Diantaranya adalah statusnya sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

“Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pangkat Richard yang sangat jauh dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Jarak kepangkatan yang terlalu jauh diantara keduanya dianggap membuat Richard tak bisa menolak perintah Sambo untuk menembak Yosua.

“Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan,” kata Ramadhan.

Selain hal yang meringankan, majelis hakim juga disebut mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan Yosua. Ramadhan menyatakan Richard dianggap melakukan penyalahgunaan senjata api dinas hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

“Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 pp nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto pasal 5 ayat 1 huruf o dan atau pasal 6 ayat 2 huruf b dan atau pasal 8 huruf b dan huruf c dan atau pasal 10 ayat 1 huruf f dan atau pasal 10 ayat 1 huruf a angka 5 perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri,” kata Ramadhan.

Hal itulah yang membuat majelis hakim KKEP kemudian menjatuhkan vonis demosi satu tahun kepada Richard.

Sanksi etik terhadap Richard ini merupakan yang teringan diantara para terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua lainnya. Ferdy Sambo dan Ricky Rizal, dua terpidana lainnya, mendapatkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Richard Eliezer juga mendapatkan hukuman pidana paling ringan diantara para terdakwa lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada Richard.

Ferdy Sambo, mendapatkan hukuman mati sementara istrinya, Putri Candrawathi, mendapatkan hukuman penjara 20 tahun. Dua terpidana lainnya, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal, mendapatkan hukuman masing-masing 15 dan 13 tahun penjara.

Hukuman kurang dari dua tahun penjara itu membuat Richard Eliezer masih memungkinkan menjadi anggota Polri.

JAKARTA, Eranasional.com – Delapan orang dipanggil sebagai saksi dalam sidang etik Richard Eliezer (Bharada E), Rabu (22/2/2023). Salah satunya adalah Ferdy Sambo.

Seperti diketahui, Bharada E adalah mantan ajudannya Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam. Keduanya dinyatakan terlibat pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo hukuman mati. Sedangkan Bharada E yang menembak mati Brigadir J hanya divonis 1,6 tahun saja.

Tiga terpidana lainnya yakni Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, divonis 20 tahun penjara, asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf (KM), divonis 15 tahun penjara, dan mantan ajudan Ferdy Sambo lainnya, Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR) divonis 13 tahun penjara.

“Saksi-saksi yang dipanggil atau okit dalam sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri), sidang etik atas nama terduga Bharada E ada delapan. Delapan ini yaitu saudara FS (Ferdy Sambo), kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Tiga orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Bharada E,” kata Karo Penmas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Rabu (22/2/2023).

Sedangkan tiga saksi lainnya yakni AKP DC, Ipda AM, dan Ipda S datang. Sementara lima saksi lainnya, termasuk Ferdy Sambo, memberi kesakian secara tertulis yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim sidang etik.

“Jadi ada lima saksi yang memberikan keterangan secara tertukis dan dibacakan di muka sidang KKEP,” ujarnya.

Kata Ramadhan, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf tidak bisa hadir karena alasan perizinan. Sedangkan dua saksi lainnya sakit.

“FS, RR, dan KM menghadapi masalah perizinan yang prosesnya membutuhkan waktu, sementara kita butuh kecepatan, dan penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Sama nilanya meski pakai keterangan tertulis,” jelas Ramadhan.